Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aktivitas yang di jalanka oleh Public Relations adalahberusaha menciptakan citra yang baik bagi organisasi yangdiwakilinya serta saling menguntungkan bagi masyarakat baik kedalam maupun ke luar. salah satu aktivitas atau kegiatan publicrelations/hubungan masyarakat adalah kegiatan ke dalam organisasi(internal public relations) yang salah satunya kegiatan komunikasikaryawan. Kegiatan komunikasi karyawan dalam hal ini adalah komunikasike atas, komunikasi ke bawah dan komunikasi horisontal.Kekompakan/cohesiveness dalam organisasi perusahaan seperti PT Merpati Nusantara yang mempunyai banyak karyawan yang terdiri darijenis berbeda (penerbang awak kabin, teknik dan administrasi),adalah perlu untuk mencapai tujuan organisasi.Skripsi ini ingin membahas b gaimana kegiatan komunikasikaryawan yang ada pada perusahaan mempe ngaruhi kekompakankaryawan tersebut. Melalui penelitian yang bersifat deskriptifserta menggunakan metode survai dan wawanca ramendalam.Berdasarkan hasil penelitian yang melaksanakan melalui studikepustakaan dan studi lapangan (melalui quesioner dan pedomanwawancara mendalam), dapat di ketahui bahwa kegiatan komunikasikaryawan di PT. MNA belum seluruhnya berjalan baik dan lancar.Hanya komunikasi ke bawah dan komunikasi horisontal yang berjalandengan baik, tidak demikian dengan komunikasi keatas hambatanyang utama bersifat teknis, di mana rantai birokrasi terlalupanjang dan kaku serta hambatann non teknis yaitu sikap mental diantara pelaku komLinikasi tersebut, seperti sikapsenioritas,adanya rasa sungkan atau ikuh serta terlalu banyaktenggang rasa yang menyebabkan mengganggu pekerjaan. Sehinggakekompakan yang sudah ada dapat menimbulkan kendala.Peranan humas dalam kegiatan internal public relations hanyabaru sebagai fungsi informatif/penerangan dan sedikit fungsipersuasif melalui komunikasi ke bawah dan komunikasi horisontal."

"Hubungan dengan media (Media Relations) adalah salah satu aspek dari kegiatan lembaga Hubungan Masyarakat (humas) yang cukup penting dan strategis. Dikatakan demikian, karena media (diwakili oleh wartawan) sebagai mitra kerja humas memiliki fungsi penyampai informasi, mendidik dan membentuk opini publik melalui surat kabar atau majalah. Posisi media itu menjadi semakin penting bila respon publik dapat diterima dan dikomunikasikan kembali melalui media tersebut. Namun, pada prakteknya, untuk mencapai sebuah hubungan kerja yang baik antara humas dengan media tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun juga disadari adanya kesalingtergantungan hubungan kerja antara humas dengan media, tetapi tak jarang timbul kesalahpahaman dan koflik di antaranya. Konflik itu menjadi semakin hebat, bila humas tertimpa oleh suatu krisis citra perusahaan. Dilatari oleh kondisi tersebutlah, penulis mencoba mengkaji aspek hubungan dengan media sebagai salah satu fungsi humas, dengan mengambil kasus Humas PT. Merpati Nusantara Airlines, dengan kajian lebih mendalam di saat Humas Merpati menghadapi krisis citra perusahaan. Contoh krisis yang diniaksud adalah ketika Merpati menghadapi musibah kecelakaan pesawat dan ketika adanya pergantian direktur utama beberapa waktu silam. 'Hasil penggalian data melalui wawancara mendalam terhadap pejabat Humas Merpati dan lima wartawan - 4 surat kabar nasional (KOMPAS, Republika, Media Indonesia, Suara Karya) dan 1 majalah Gatra - beserta observasi hubungan media secara langsung, dapat diperoleh gambaran sebagai berikut : 1. Meskipun kedudukan Humas Merpati telah berada pada posisi yang cukup ideal dan strategis di dalam tubuh organisasi perusahaannya, namun ternyata kehadirannya di dalam sistem perusahaan kurang banyak berperan. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik personal yang sangat mempengaruhi hubungan kerja, baik itu konflik dari luar (Departemen Perhubungan) maupun dari dalam (Manajemen). 2. Hubungan media yang dilakukan oleh Humas Merpati telah berjalan cukup baik. Namun, terlalu baiknya hubungan tersebut -- baik formal maupun informal - nampaknya Humas Merpati "memanfaatkan" hubungan tersebut dalam mempengaruhi media untuk urusan pemuatan berita. 3. Hubungan media di saat krisis, Humas Merpati belum menampakkan perannya dalam memberikan informasi kepada media massa. Dalam hal ini, Humas Merpati lebih berkonsentrasi kepada kegiatan yang bersifat internal, seperti protokoler penyelenggaraan acaranya. "

"ABSTRAKDue to build a competitive market of airline industry, the government loose theirtight control in giving license to new companies entering into aviation business. Sincethe government has opened new regulation on open-air market, new airlines companiesare mushrooming. This emerging of new airlines companies will definitely increasecompetition between old players and the new ones. New Airlines Company seems to be of highly efficient and effective, in runningtheir business. Moreover, they operate a slim organizational structure, and dare toimplement brave marketing strategy such as selling ticket fare under standard price. Oldplayers with bureaucratic structure of organization will be wobbly in entering the battle ofcompetition. To be surviving, old state-owned company should maintain its reputation inthe public opinion. This study has the aim in order to analyze the stakeholders? opinion on MerpatiNusantara Airlines corporate reputations, besides to propose the role of corporate PublicRelations in building good reputations at Merpati Nusantara Airlines. Corporate Reputations is the reflection of an organization over time, as seenthrough the eyes of its stakeholders. Image factors will express that a company isuniquely developed with positive traits such as innovative, honesty, and competentmanagement. Public Relations is a division which has a duty to maintain a goodreputation in public opinion. To get the public opinion about Merpati Nusantara current reputation, here thepresent writer makes a research about public opinion through media analysis. Thecompany gave her all news being published during the year of 2000-2001, and thepresent writer tries to make an analysis about the Public Relations role in building thereputation in Merpati Nusantara Airlines. Merpati Nusantara Airlines is famous to its inability to provide good services tothe passengers. Such a poor service in ticket handling by the front liners, especially inEast Indonesia the place where actually Merpati Nusantara has influential brandawareness. Furthermore, the company delivers the greatest routes in lndonesia Thecompany?s greatest segment is business to communication business, with short haulbusiness characteristics, and about 62% passengers are the civil servant and officialemployees. The present writer makes several interviews to middle managements to see theinternal relations between divisions. The aim is to propose the role of Public Relations atMerpati Nusantara Airlines. In those previous conversations, complaints occur from themarketing division. As a market leader in new invention of preflight services like call andfly, mir@ (buying ticket from the internet) these products do not reach the target market.Hence financial distress caused these new services cannot be advertised regularly.Human Resources of division emphasized about unsatisfied employee, strategic planningdivision pointed out about employee lack awareness of planning program and the PublicRelations Division which on the perspective of the present writer has not played theimportant role in building good reputation, especially in building good communicationwith media which is an implementation of both external and media relations. This thesis will show the importance of integrated marketing in inter divisions?context. To realize it, the Public Relations Division has to play a good mie by gettinginvolved in every division. The aim is to get a better understanding about everythinghappened in the company consequently the Public Relations Officers are able to use itreal function which is a gate keeper between internal and external stakeholders. ThePublic Relations Officer can use the tools of values driven process, as a guide toImplementation. The other important thing is that the Public Relations Officer should also bealways aware of current public opinion about company?s reputation. The present writerdoes a simple research about company?s news in the media. The media analyses toolsanalyze the result, from the research it is seen that there is duration of length betweenonce the complaint was published and the time of answering it. Nevertheless the mostsignificant thing here is not only answering complaints but also integrated with HumanResources Divisions in handling disobedient employees."

"The modern and hitech equipment on operation, in one face can give more friendly user or make it easy, in other face can be make it trouble, such as the knowledge of worker to handle the equipment, the implementation of environment working and sense of discipline still minimum. In a working, an employee needs guarantee of his health and safety life in the company. This becomes a primary requirement to build a secure feeling amongst employees which may give a better result of his work, furthermore, this can also support the objectives of the company it self.The Research Question are How the Implementation of Occupational Health and Safety Management System, Case Study of Aspect Safety of Air Transport at PT.Merpati, and secondly to identify the employee`s perception of that system implementation. Approach used in this research is a quantitative approach. In addition, a descriptive type of research was chosen to be in line with the research purposes. This research used 194 employee of Flight Crew division and 48 employee of Aircraft Maintenance division as population, and had 66 employee of Flight Crew division and 32 employee of Aircraft Maintenance division as samples.The sample was chosen by using simple random sampling technique. Data collection was using questionaires and interviews. And then, data was being analyzed using univariate technique. The Implementation of Occupational Health and Safety Management System, Aspect of Air Transport Safety at PT. Merpati Nusantara Airlines based on the observation by researcher is exceptional. Furthermore, employee`s perception of that system implementation is also exceptional. However, PT.Merpati needs to reanalyze policies of the documentation of some health and safety documents in order to give a better change for that system implemantation."

"Pada Agustus 2017 Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Subdirektorat Pengendalian Konten Internet menciptakan layanan pengaduan masyarakat terkait konten negatif yang diberi nama Aduan Konten. Layanan Aduan Konten tersebut dibuat dengan mengedepankan segi transparansi setelah layanan pengaduan masyarakat sebelumya yaitu Trust Positif dan Lapor.go.id dianggap belum cukup efektif dan memenuhi dari berbagai aspek seperti transparansi dan laporan pemrosesan. Namun, setelah diimplementasikan layanan Aduan Konten ini juga memiliki berbagai permasalahan seperti aplikasi Aduan Konten yang sudah tidak dapat lagi digunakan sehingga saat ini layanan Aduan Konten hanya dapat diproses melalui web aduankonten.id, email, serta beberapa media sosial. Hal tersebut melatarbelakangi penelitian yang bertujuan untuk menganalisis efektifivitas media sosial twitter @aduankonten dalam mendukung program Gerakan Nasional Literasi Digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix-methods melalui survey, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan adalah teori Efektivitas Sistem Informasi oleh DeLone and McLean (2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas media sosial twitter untuk mewujudkan program Gerakan Nasional Literasi Digital masuk ke dalam kategori efektif.

---

In August 2017 the Directorate of Information Application Control Sub-directorate of Internet Content Control created a public complaint service related to negative content called Aduan Konten. Aduan Konten was made by promoting transparency after the previous public complaint service, Trust Positive and Lapor.go.id, wasn’t considered yet effective enough and fulfilled various aspects such as transparency and report processing. However, after the Aduan Konten service is implemented, it has various problems such as the Aduan Konten’s application that can not longer be used so that the Aduan Konten service can only be processed through the web aduankonten.id, email, and some social media. These are the background of research that aims to analyze the effectiveness of social media Twitter @aduankonten in supporting the SiBerkreasi National Digital Literacy Movement program. This research used a quantitative approaches with data collection techniques mix-methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The main theory used is the Information Systems Effectiveness theory by DeLone and McLean (2003). The results showed that the effectiveness of the social media Twitter to realize the Digital Literacy National Movement program into the effective category"

"Keberadaan BUMN di dalam perekonomian nasional memainkan peran yang sangat strategis. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan alat pemerintah guna mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa. BUMN menjadi jawaban dari masalah terjadinya kegagalan pasar (market failure) dalam distribusi sumber daya secara optimal. PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai perusahaan penerbangan yang melayani jalur-jalur perintis di Tanah Air. Tetapi sayangnya Merpati merupakan salah satu BUMN yang mengalami kerugian, sepak terjang Merpati tidak semulus seperti yang diinginkan. Setelah mengudara selama 53 tahun, maskapai penerbangan pelat merah ini tterancam pailit dengan terbelit hutang sebesar Rp 6 Trilliun. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan postpositivis, menggunakan wawancara mendalam dengan beberapa sumber sebagai instrumen penelitian untuk mengetahui keadaan internal dan eksternal perusahaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Faktor internal kelemahan perusahaan lebih banyak dari kekuatan perusahaan, faktor eksternal terlihat bahwa peluang yang ada lebih besar dari ancaman yang ada. Selain itu, juga telah terformulasi beberapa alternatif strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada PT. Merpati Nusantara Airlines

---

The existence of state-owned enterprises plays a strategic role in Indonesia’s national economy. State Owned Enterprises ( SOE ) is a tool to achieve the objectives of the state government is the welfare of the nation. SOE’s to be the answer to the problem of market failure in optimizing the distribution of resources. Merpati Nusantara Airlines is a State Owned Enterprise that is given credence by the government as the airlines serving the rural lines in the country.But unfortunately Merpati is one of the SOE’s that incurred loses, Merpati’s financial journey is not as smooth as desired. After airing for 53 years, the stateowned airline is heavily in debt with the bankruptcy Rp 6 Trillion. This research conducted by postpositivis approach, using in-depth interviews with several sources as a research instrument to determine the internal and external factors that affect the company.The results of this study indicate that the weakness in the company's internal factors are far more greater than the company’s internal strength, and the company’s external factors indicates that there are greater opportunities than its threats. Moreover, there are several alternative strategies formulated to solve existing problems in PT. Merpati Nusantara Airlines"

"Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai salah satu pemegang amanat rakyat dalam pengelolaan keuangan negara terus berupaya untuk menjadi bagian dari reformasi itu sendiri dengan cara melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan terus menerus dengan tujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik prima. Untuk mempercepat tercapainya tujuan tersebut, Menteri Keuangan memutuskan menggunakan balanced scorecard sebagai sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen strategis di departemen yang dipimpinnya. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi rancangan dan implementasi BSC untuk tema pendapatan negara. Selain itu, kriteria Baldrige juga digunakan untuk mengevaluasi apakah Depkeu memiliki kinerja yang unggul setelah BSC diterapkan. Penelitian atas tingkat kesiapan strategis organisasi juga dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan organization capital Departemen Keuangan dalam menerapkan BSC. Hasil tesis ini mengusulkan perbaikan rancangan dan implementasi BSC yang sudah berjalan dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pedoman Depkeu dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat kesiapan strategis organisasi, serta menyarankan perbaikan agar Depkeu dapat menjadi organisasi yang berkinerja unggul.

---

Ministry of Finance as one of the owners of people trusteeship in state's finance management continually cope to be a part of reformation process itself by conducting bureaucracy reform step by step and continuously as a mean to create clean, professional and responsible government officers as well as creating efficient and effective bureaucracy enabling it to give excellent public service. In order to speed up the achievement of these objectives, Minister of Finance decided to use balanced scorecard as a performance management and strategic management system in Ministry of Finance. The objective of this thesis is to evaluate balanced scorecard?s design and implementation for revenue generation. Additionally, Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence is also used to evaluate whether the Ministry of Finance can achieve excellent performance after balanced scorecard is applied. Research in the level of organization strategic readiness is also conducted to measure the level of readiness Ministry of Finance?s organization capital in applying balanced scorecard. Results of this thesis suggest the need of adequate improvement of design and implementation of balanced scorecard that have been done and identify everything that can be used as guidance for Ministry of Finance for creating policy in order to improve the level of organization strategic readiness. This thesis also finds the needs of improvement so that Ministry of Finance can become an organization that can achieve excellent performance."

"Kebijakan Swadana sesuai Kepmendagri no.92/1993 dan Kepres no.38/1991 memberikan kewenangan Rumah Sakit dalam penggunaan pendapatan fungsionalya secara langsung, bertujuan terciptanya manajemen Rumah Sakit yang sehat dan mandiri, peningkatan peran serta dan tanggug jawab masyarakat dan perbaikan ksejahteraan karyawan. Kemudian UU no.1/2004 dan PP no.23/2005 yang memberikan fleksibilitas bagi Rumah Sakit dalam pola pengelolaan keuangannya yang disebut Badan Layanan Umum (BLU), bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum clan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sistem pengelolaan keuangan Swadana dan BLU dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang telah diterapkan di RSUD Tangerang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan analisis terhadap dokumen-dokumen rumah sakit dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Rumah Sakit. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa penganggaran dalam pengelolaan keuangan Swadana menerapkan metode hystorical budgeuing dan penyustman anggaran seeara &dim up dan menggunakan format Rencana Kerja Atiggarau (RICA), dan harus mendapatkan pengesahem Bupati dan DPRD. Sedangkan penganggaran dalam pengelolaan keuangan BLU masih menerapkan metode hystorical budgeting dan penyusunan anggaran masih swam. buuom up, sehingga dalam metode dan prosedur penyusunan anggaran antara Swadana dan BLU harnpir sama yang diterapkan di RSUD Tangerang, seharusnya RSUD Tangerang telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja sesuai &Ivau pola pengelolaan keuangan BLU. Sedangkan format isian reneana kerja telah sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), sehingga penganggaran RSUD Tangerang telah menerapkan Reneana Bisnis dan Anggaran yang sesuai dengati penganggaran BLU, dan penganggarannya hams diketahui Bupati dan tak memerlukan pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa palaksanaan anggaran Swadana harus mendapatkan persetujuan bupati dan pengesahan DPRD, dan harus sesuai dengan digit dan keIompok anggaran dan tertuang dalam Daftar Rencana Kerja (DRK) sehingga pelaksanaan anggaran Swadana sangat strik dan tidak boleh mengadakan pergeseran anggaran, sehingga tidak efisien dan saldo anggaran harus masuk ke kas Dearah dan penggunaannya hams persetujuan Bupati dan DPRD, sehingga tidalk efektif dan produktif. Sedangkan pelaksanaan anggaran BLU sangat fleksibel karena diberikan keleluasan dalam pengelolaan keuangan path batas-batas tertentu yang dapat dikeeualikan dari ketentuan yang berlaku umum, sehingga tidak harus sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),dan menerapkan praktek bisnis yang sehat yang menyelanggarakan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian la.yanan yang bemutu dan berkesimbangunan, dan dapat mengadakan perubahan anggaran dengan diketahui Bupati dan tak perlu pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif, serta saldo anggaran dapat dipergunakan sebagai investasi/belanja modal daft dapat dimasukkan ke dalam RBA tahun anggaran beikutnya sehingga pelaksanaan anggaran lebih efisien dan produktif.

---

Self-financing Policy according to the Domestic Minister Decree number 9211993 and the President Decree number 38/1991 provide hospital authorities to use its functional income directly. This policy is aimed at creating healthy hospital management and its self-adjusting, as well as exagurating societies participation and reponsibilities and employees' welfare as well. In addition to the constitution number 1/2004 and the government constitution number 23/2005 that gives flexibilities to the government office in financial management, by the name of Public Services Board (Badan Layanan Umum—BLU) is aimed at increasing services to the public in the frame of increasing public welfare and educating nation way of life. This research is aimed at knowing the comparison of the Self-financiang Management System and the Public Services Institution in budgeting plan and budgeting implementation run at the Tangerang Domestic Public Hospital. The research is qualitative descriptive, in which the data collection is done through analysis of existing documents and deep interview with related persons at the hospital. From the research it is found that budgeting in self-financing management uses hystorical budgetting system by its means butt= up and uses the form of Budgeting Work Plan assigned by Bupati and legislative. In the meantime, the budgeting and financial management of BLU is still using hystorical budgeting methode by its means the buttom-up line as assigned the similarity of methode in budgeting plan between self-financing and public service board implemented at Tangerang Hospital. Meanwhile, it is a must that Tangerang Domestic Hospital already implemented performance bases budgeting inline with the financial management system of BLU. While the form of working plan should be based on Budgeting and Business Plan (Rencana Bisnis dan Anggaran-RBA) as used in BLU financial system, in which it is assigned by Bupati needless the endorsement of legislative in order to be more efective.

Through this research it is found that self-financing implementation should be assigned by Bupati and endorsed by the legislative strictly bases on the digit and budgeting group as listed in working plan (Daftar Rena= Kerja-DRIC). This is assigned that the use of self-financing budget is highly strick and nomore change of budgeting. This system causes inefficiency, infective and unproductive approved by namely financial rest should be posted into domestic treasurer book keeping while its uses should be assigned by Bupati and legislative.

Principly bases of BLU budgeting implementation is highly flexible by giving full authorities in using finance by the frame that is generally ak.nowleged. By this system, the use of finance is not strictly follow the Budgeting Plan Document (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-DPA). But the manager has a flexibilities to implement a healthy business ethiques by riming organization function based on good and clean management system in providing quality and continually improvement of sevices. In practice, the manager can change the budgeting plan by assigned of Bupati and not necessarily endorsement of legislative while the budgeting rest can be used as investment and put into previous year budgeting plan to be more efficien, effective and productive."