Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan iklan di Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Industri Perik lanan dan Masyarakat. Melalui wawancara dan studi pustaka, terlihat bahwa perangkat peraturan dan aparat pengawasan iklan sudah ada. Demikian pula kepedulian terhadap perkembangan iklan1 ada pada semua unsur pengawasan. Hanyasaja pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena masalah-masalah sosial dan, ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing unsur pengawasan. Sec:ara khusus diteliti kasus iklan pengobatan tradisional pada surat kabar yang mendapat teguran Deppen RI, karena pelanggaran ketentuan legal dan etis, serta pelaksanaan pengawasan semua pihak yang terkait terhadapiklan pengobatan tradisional tersebut. Ternyata pelanggaran ketentuan yang terjadi misalnya sec:ara sengaja atau tidak menggunakan kata-kata yangmemberi janji atau jaminan, serta tidak etis, disamping juga tidak memenuhi persya ratan admini stratif untuk pengiklanan produk pengobatan tidak terlepas dari kurangnya pembinaan pada bidang usaha dan kelemahan pengawasan. Peng awasan juga menjadi kurang efektif, karena bersifat reaktif , tidak kontinyu dan tidak dilakukan secara menyeluruh pada semua unsur pengawasan. Hasil peoelitian analisis isi merupakan data penunjanguntuk mengenal bentuk dan isi iklan pengobatan tradisional, sekaligus untuk memperlhatkan bahwa ikla sebagai suatu pesan memiliki kekuatan persu si, melanggar ketentuan atau tidak. Kalaupun iklan tersebut melanggar, pembuat iklan yang paling bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan iklantersebut."

"Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Internal Oleh Kepala Bidang Sdm Di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Latar belakang penulisan skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan dan hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan pegawai dan Kepala Bidang Pada Bagian Sdm Di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dimana penulis menemukakan indikasi mengenai masih kurangnya pengawasan kerja pegawai bagian SDM. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Internal Oleh Kepala Bidang, Pada Bagian Sdm Di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik. Dari hasil analisis dan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang masih harus di perbaiki dimana pengawasan yang sesuai dengan tekhnik-tekhnik pengawasan yang baik akan membawa dampak positif. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran yaitu kepala bidang sebaiknya berupaya untuk lebih sering melakukan pengawasan langsung terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, sehingga kesalahan dapat diketahui sedini mungkin, misalnya: setiap satu bulan sekali, kepala bagian rutin melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai.

---

This research discusses the results of research on the Implementation The Head of Internal Oversight in The Human Resources Ministry. The background of the writing of this thesis is based on observations and interviews by the author beginning with the employee and the Head of Human Resources at the Ministry of Health, which the authors found indications of the work is still a lack of supervision of HR staff.

Based on the research results can be concluded that the implementation process by the Head of Internal Control in Human Resources Section at the Ministry of The Employee Mutation Health) has not been implemented properly. From the analysis and research results, there are some things that still need to be fixed where surveillance in accordance with the techniques contained good supervision will bring positive impact.

Based on these conclusions, the authors put forward suggestions that the head of the field should strive to do more of the direct supervision of the work performed by employees, so that errors can be detected as early as possible, for example: every single month, the head of the routine monitoring of employee performance."

"Dalam perusahaan yang kecil, pimpinan dapat secara langsung mengawasi dan mengikuti seluruh kegiatan dan perkembangan perusahaan. Tetapi dengan berkembangnya suatu perusahaan maka pimpinan tidak lagi dapat mengawasi secara langsung jalannya perusahaan. Sehingga untuk mengatasi hal ini pimpinan memerlukan bantuan pemeriksa intern untuk membantu terpeliharanya pengawasan atas jaringan pengendalian manajemen. Dalam melakukan fungsi sebagai pemeriksa intern Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Jasa Marga (Persero) telah mendapat dukungan penuh dari Direksi, maupun dari obyek yang diperiksa. Peranan atau keberadaan dari pemeriksa intern tergantung pada peran sertanya sesuai dengan fungsinya dalam proses pengambilan keputusan. Kedudukan pemeriksaan intern yang tepat dalam organisasi perusahaan secara keseluruhan merupakan satu syarat yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pemeriksaan intern. Seperti halnya pada PT Jasa Marga (Persero) dimana SPI nya ditempatkan sebagai staf dan betanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, oleh karena itu SPI PT Jasa Marga (Persero) memiliki independensi dalam pemeriksaan sehingga para pemeriksa intern dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas dan obyektif, hal ini membuat pemeriksaan dapat terlaksana secara efektif. Untuk mengatasi reaksi pertentangan dari pihak-pihak yang diperiksa (auditee), maka SPI perlu mengadakan pendekatan yang baik terhadap auditee dengan mengembangkan hubungan kerjasama untuk menemukan cara-cara yang lebih efisien dan lebih efektif dalam melaksanakan pemeriksaan untuk memperbaiki keadaan. Hubungan antara SPI pada PT Jasa Marga (Persero) dengan pemeriksa ektern cukup baik, hal ini dapat ditandai dengan kondisi dimana setiap ada pemeriksaan ekstern maka pemeriksa intern terlebih dahulu dihubungi dan dijadikan mitra kerja mereka, sehingga dapat menghindarkan pelaksanaan pemeriksaan yang tumpang tindih dan berulang-ulang untuk obyek pemeriksaan yang sama."

"Efisiensi dalam segala bidang adalah perlu, termasuk di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Efisiensi BUMN mi pada saat-saat sekarang sangat perlu terutama karena peranan ekspor migas yang sudah tidak dominan lagi. Salah satu alat untuk mendukung efisiensi. adalah dengan penerapan Pengawasan Melekat (Waskat) disetiap BUMN. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui sampai seberapa jauh pelaksanaan Waskat itu disalah satu BUMN.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, penelitian kepustakaan, yang diambil danliteratur kuliah, buku-buku terbitan dalam dan luar negeri, laporan-laporan dan peraturan-peraturan. Kedua, observasiyaitu dengan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Ketigawawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yang penulisrasa cukup kompeten dengan topik yang dibahas didalam skripsi ini.Dari hasil penelitian dan observasi serta wawancara yang penulis laksanakan di Persero "X". Penulis berhasilmengumpulkan data-data mengenai sarana Waskat-nya dan sistem Pengawasan Atasan Langsung PT "X" tersebut. Secarakeseluruhan sarana Waskat di PT"X" sudah ada, tapi ada sedikit kekurangan-kekurangan dalam saran Waskat tersebut.Misalnya di Struktur Organisasi yang sering terjadi perubahan sehingga menurut penulis dapat membingungkan para pegawainya.Dalam uraian jabatan untuk divisi Akuntansi khususnya untuk jabatan-jabatan Kepala Seksi dan Staf, terutama mengenaipersyaratan jabatannya. Mengenai pembinaan personil khususnya cara peni1ian atas pekerjaan kurang diketahui oleh orangyang bersangkutan. Dari hasil studi kepustakaan penulis juga mencoba mencari definisi yang cocok mengenai pengertianWaskat itu sendiri.Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Waskat itu memang dapat menunjang dalam efisiensi pengelolaan BUMN.Sedangkan pengertian Waskat itu sendlri adalah pengawasan secara menyeluruh yang bersifat terus-menerus oleh atasan,sebagai proses yang berlangsung secara vertikal, horisontal dan diagonal menurut tugas dan fungsi para pejabat, sertamerupakan satu sistem yang tertanam dalam organisasi yang bekerja dengan sendirinya tanpa adanya aktivitas dari luar.Waskat itu terdiri dari Pengawasan Atasan Langsung dan Sistem Pengendal ian Manaj emen."

"Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. DPD RI memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Ketiga fungsi ini harus dapat dilaksanakan secara seimbang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah hingga mencapai hasil pengawasan DPD RI. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivist menggunakan studi literatur terkait pengembangan kapasitas dan pengawasan legislatif. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas DPD RI sudah optimal. Hal ini dilihat dari beberapa aspek pengembangan kapasitas yang sudah memadai yaitu realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran. Perencanaan strategis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mendukung visi dan misi DPD RI. Pemimpin yang mendukung fungsi pengawasan. Program pengawasan yang terencana tidak tumpang tindih. Terintegrasinya komunikasi antara DPD RI dengan pihak eksternal dan internal. Adapun aspek yang belum maksimal dalam pengembangan kapasitasnya yaitu pengembangan pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait pengawasan karena anggaran yang terbatas, pengelolaan staf yang masih belum sesuai antara formasi dan beban kerja, dan penggunaan teknologi yang masih terbatas.

---

This research discusses the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. DPD RI has three functions, namely legislation, supervision and consideration. These three functions must be implemented in a balanced manner and based on laws and regulations. In the implementation of the supervisory function, it needs to be supported by adequate organizational capacity, to support the implementation of supervision starting from the absorption of community and regional aspirations to achieving the results of DPD RI supervision. The question of this research is how to develop the capacity of DPD RI in the implementation of supervisory functions. The purpose of this study is to analyze the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. This research uses a qualitative method with a post-positivist approach using literature studies related to capacity building and legislative supervision. Research shows that DPD RI capacity development is optimal. This can be seen from several aspects of adequate capacity development, namely budget realization in accordance with budget planning. Strategic planning for the implementation of supervisory functions to support the vision and mission of DPD RI. Leaders who support supervisory functions. Planned surveillance programs do not overlap. Integrated communication between DPD RI and external and internal parties. The aspects that have not been maximized in capacity development are the development of Human Resources knowledge related to supervision due to limited budgets, staff management that is still not suitable between formation and workload, and the use of technology that is still limited."

"Berdasarkan Peraturan Daerah Kahupaten Lebak Nomor : 07 dan Nomor : 04 tahun 2000 Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kahupaten Lebak Propinsi Banten dibentuk dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lebak di bidang pengawasan. Dengan demikian Bawasda menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan togas semua instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, melalui kegiatan pemeriksaan, baik reguler maunun monitoring, Efektivitas (keberhasilan) pengawasan yang dicapai, optimalnya sangat ditentukan oleh prestasi kerja para pengawasnya, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja para pemeriksa sangat mempengaruhi pula pada efektivitas pengawasan."