Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai institusi sosial, komunikasi dan ekonomi sosial-kemasyarakatan. sebagai media pers mempunyai peranan dalam kehidupan Peranan itu berkaitan dengan fungsi pers informasi, pendidikan, hiburan, dan warisan sosial. Begitu pula pers Islam yang ada di Indonesia yang mempunyai peran dalam kancah perjuangan kemerdekaan bangsa. Bahkan berperan sebagai cikal-bakal tumbuh-kembangnya dunia penerbitan pers di Indonesia. Peranan itu memang mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat industri dan informasi yang sekaligus terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan peranan pers Islam yang terkait dengan perubahan sosial kemasyarakatan itu ternyata menghadapi faktor-faktor yang menyebabkan kendala bagi perkembangan pers Islam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yang paling utama adalah masalah profesionalisme yang berhubungan dengan semu aspek manajemen penerbitan pers seperti peliputan, percetakan, peredaran dan pemasaran. Di samping masalah teknis, ada pula masalah esensi ajaran Islam yang harus berhadapan dengan realitas sosial dan politik. Masalah esensi ajaran Islam ini menjadi persoalan tersendiri bagi perumusan pers Islam yang lebih sesuai bagi tuntutan tersebut. Ada sekelompok penerbit dan pengelola pers Islam yang lebih memilih sekadar bertahan hidup dari pada mengikuti tuntutan perkembangan tersebut, namun ada pula yang mencoba melakukan terobosan/melalui format pers Islam yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Baik masalah teknis maupun esensial mempunyai jalan keluar untuk diatasi jika diiringi oleh keinginan kuat dari penerbit dan pengelola pers Islam. Terutama menyangkut masalah teknis, bisa diatasi dengan beberapa cara. Sedangkan untuk mengatasi masalah esensi ajaran diperlukan kajian yang lebih dalam terhadap ajaran Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat industri. Karena itu rumusan pers Islam yaitu pers yang menonjolkan aspirasi dakwah perlu mendapat kajian-ulang. Kalau perlu simbol-simbol keagamaan yang ditonjolkan oleh pers Islam dihapuskan saja, diganti dengan penampilan yang lebih inklusif. Yakni penampilan yang mengena untuk semua kalangan Islam. Pers dakwah Islam menjadi pers umum yang bernafaskan Islam."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"Euforia kebebasan pers yang berlangsung di era reformasi (pasta Orde Baru), selain memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi dan rakyat Indonesia, ternyata juga memberikan dampak negatif sebagai akibat dari penyelenggaraan pers yang terlalu antusias atau berlebihan-lebihan.Tesis ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dengan fokus: jaminan pemerintah/negara terhadap aktivitas praktisi pers yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pers: apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selaras pula dengankode etik jurnalistik; implikasi kebebasan pers bagi kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan menawarkan alternatif pemikiran bagi perbaikan penyelenggraan pers di tanah air agar tidak memberikan implikasi negatif.Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang berasal dari kalangan praktisi pers, pakar komunikasi, pakar psikologi sosial, politisi (anggota DPR) dan aktivis media watch dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengorganisasikan, mengkategorikan, menemukan tema dan ide-ide, dan kemudian disajikan secara deskriptif. Analisis data atas temuan-temuan di lapangan menunjukkan beberapa kesimpulan panting sebagai berikut:Sejak pemerintahan Presiden BJ Habibie, di Indonesia berlangsung reformasi pers yang ditandai oleh kebebasan pers. Namun kebebasan tersebut masih berlangsung semu. Kebebasan pers dinodai sikap emosional crew pers dalam menurunkan berita, sehingga bermunculan berita-berita bombastis, sensasional, tendensius, provokatif, fitnah, caci maki, eksploitasi pronografi, menafikan fairness dan akurasi, sehingga pers kehilangan profesionalitas dan berjarak dengan etika jurnatistik, bahkan kerap melakukan trial by the public."

"Kajian ini berdasarkan dugaan apakah ada hubungan kepentingan antara pengusaha dan penguasa dalam bisnis pers, pada saat perkembangan pers menjadi industri. Dugaan adanya hubungan kepentingan karena pers Indonesia menjadi industri berproses di era Orde Baru yang otoriter.Tesis ini meneliti keterlibatan konglomerat yang tidak mempunyai latar belakang penerbitan pers ke dalam industri pers yang sarat aturan. Di era Orde Baru, penerbitan pers termasuk bidang usaha yang berisiko tinggi, karena surat izin penerbitan setiap saat bisa dicabut, bila dianggap mengganggu stabilitas penguasa.Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah ada kepentingan tertentu pengusaha dalam bisnis pers yang penuh risiko? Bagaimana kepentingan penguasa? Penelitan ini mengkaji studi kasus bisnis pers Group Bakrie yang memiliki tabloid GO (Gema Olahraga), harian Sinar Pagi, harian Berita Buana dan harian Nusra.Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori-teori pendekatan hubungan antara pemerintah dan swasta, kapitalisme Orde Baru dan pers sebagai alat produksi ideologi. Pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam.Dari hasil penelitian ini menunjukkan izin penerbitan pers yang dikeluarkan pemerintah diberikan secara selektif dengan pertimbangan politis. SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) hanya diberikan kepada pengusaha yang mempunyai kedekatan hubungan dengan penguasa. Ini karena penguasa berkepentingan mengontrol pers.Selain itu, terungkap bahwa dalam proses pemberian SIUPP, muncul penyelewengan kekuasaan. Adanya praktek kolusi karena pengusaha yang ingin mendapatkan izin penerbitan harus memberi imbalan kepada penguasa. Pengusaha melakukan investasi ke bisnis pers, selain karena melihat ada peluang keuntungan, tetapi juga ada motivasi untuk melakukan sinergi pers dengan bisnis lainnya. Bisnis pers dianggap bisnis strategis yang bisa membangun citra."

"Pers Islam dalam sejarah pers nasional masih masuk dalam kategori "pinggiran". Dalam setting sosiologi, kenyataan ini cukup mengherankan, mengingat sekitar 80 % penduduk Indonesia beragama Islam. Mengapa pers yang dengan simbol-simbol Islam atau yang jelas-jelas menyebut dirinya pers Islam tidak mampu berkembang menjadi kekuatan yang signifikan, baik dari segi pengaruh politik maupun bisnis.Penelitian ini bertitik tolak dari dua pandangan tentang segmentasi berdasarkan agama (segmentasi religius). Ada yang berpendapat tidak ada segmentasi Islam. Hal ini didukung oleh kenyataan banyaknya pers Islam yang gagal dan tidak mampu berkembang. Pendapat lainnya menyebutkan, segmentasi religius itu ada dalam pasar media. Pendapat ini memandang umat Islam di Indonesia adalah populasi, yang di dalamnya terdapat segmen-segmen.Pemikiran yang menyebutkan bahwa Islam di Indonesia langsung disebut sebagai "segmen", bukan populasi, menyebabkan berkembangnya pendapat bahwa tidak akan ada media Islam yang memenuhi persyaratan sebagai pers Industri. Artinya media itu tidak akan untung karena pembaca "Islam" itu tidak cukup prospektif.Penelitian ini menjawab pertanyaan mendasar tentang segmentasi religius : Apakah segmentasi religius itu benar-benar ada dalam pasar media di Indonesia, bagaimana keberadaannya dan sejauh mana posisinya dalam segmentasi media massa secara umum ? Bagaimana karakteristik produk (isi) pers Islam ? Bagaimanakah bentuk pasar sasaran dan segmentasi yang dilakukan pers Islam ? Apakah pers Islam telah membidik pasamya dengan jelas, dengan menetapkan segmen yang tepat ?. Bagaimana strategi segmentasi yang digunakan ? Bagaimanakah model dari segmentasi religius yang dilakukan pers Islam ? semua pertanyaan tersebut diharapkan dapat mendiskripsikan pers Islam secara komprehensif ?Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka konseptual tentang Pers sebagai Institusi Bisnis, Pers dan Khalayak, Segmentasi sebagai Strategi Bisnis Pers, Segmentasi Religius sebagai Strategi Menembus Pasar Muslim, Pers Islam di Indonesia, dan Masyarakat Muslim sebagai Khalayak Pers Islam.Penelitian ini dilakukan dengan metode yang memiliki perspektif/pendekatan kualitatif. Perspektif ini dikenal sebagai pendekatan subjektif (dtasosiasikan juga dengan istilah-istilah hurnanisttk, interpetif, fenomenologis, konstruktivis, naturalistik, interaksionis^ induktif, holistik, eksploratori, mikro, interpretif, kontemporer dan dinamis. Perspektif yang digunakan berlandaskan pada phenomenologi yang menuntut pendekatan holistik, mendudukkan obyek penelitian dalam suatu konstruksi ganda dan melihat obyeknya dalam suatu konteks natural bukan parsiaf. Pendekatan ini tidak bermaksud melakukan generalisasi secara universal, hasilnya sangat tergarttung pada konteks penelitian dilakukan.Media-media yang menjadi objek kajian ini adalah : Harian Republika, Pelita, majalah Sabili, Ummi, Amanah, Aku Anak Sa/eh, Suara Muhammadiyah, Media Dakwah, dan Tabloid Fikri. Pemilihan media-media tersebut didasarkan atas pertimbangan eksistensi dan pengaruhnya sebagai pers Islam di Indonesia.Dari penelitian yang dilakukan diperoleh beberapa temuan, diantaranya : walaupun yang dibidik pers Islam secara umum adalah masyarakat muslim, ada perbedaan segmen pembaca yang dibidik berdasarkan "tingkat keberagamaan" masyarakat muslim itu sendiri. Ada yang membidik kelompok masyarakat muslim yang telah memilikt komitmen keagamaan yang tinggi, dalam arti menjalankan ajaran Islam secara ketat (disebut juga sebagai Islam Kaffah/menyeluruh). Ada juga yang membidik kelompok sebaliknya, masyarakat yang penghayatan dan pengamalan keagamaannya masih "pas-pasan" (belum mendalam). Ada juga yang tidak terlalu memperhitungkan persoalan tingkat keberagamaan tersebut.Fenomena tersebut dapat memperkuat argumen bahwa Islam di Indonesia bukan segmen melainkan populasi. Di dalam populasi tersebut terdapat segmen-segmen pembaca muslim yang didasarkan "tingkat keberagamaan". Beberapa pers Islam yang membidik segmennya secara tepat dengan karakteristik isi yang sesuai, relatif disebut berhasil, yaitu Harian Republika, majalah Sabili, Aku Anak Saleh dan tabloid Fikri.Pers Islam yang tergolong gagal dam menjalankan industrinya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : segmentasi yang dilakukan terlalu umum, jalur distribusi yang digunakan hanya jalur distribusi umum, padahal jalur tersebut memiliki tingkat kompetisi yang ketat, dan gaya bahasa/ungkapan/sajian isi yang digunakan tidak sesuai dengan karakter segmen yang dipilih.Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk praktisi pers Islam direkomendasikan agar melaksanakan segmentasi secara lebih tajam berdasarkan pemetaan kondisi keberagamaan masyarakat muslim yang ada. Segmentasi yang tajam merupakan salah satu kunci keberhasilan pers Islam. Hal ini telah dibuktikan dengan keberhasilan beberapa pers Islam dalam merumuskan segmentasi secara tepat dan menyajikan isi media sesuai dengan karakter pembacanya.Untuk para peneliti media, khususnya yang tertarik mengkaji fenomena pers spesifik, dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji beberapa hal yang belum terungkap dalam penelitian ini, seperti kecenderungan/orientasi isi pers Islam secara lebih mendalam."

"Keterkaitan pers, partai politik, dan pendidikan politik dapat dilihat pada saat-saat menjelang, pada waktunya, maupun sesudah pemilihan umum dilakukan. Hal ini wajar, karena pada saat itu pers sedang "gencar-gencar"nya menginformasikan fakta dan data terutama yang menyangkut politik kepada masyarakat pembacanya. Sedang partai politik di saat yang sama melakukan kampanye (promosi) tentang dirinya kepada masyarakat luas. Keterkaitannya dengan pendidikan politik adalah ketika kedua belah pihak (pers dan partai politik) melakukan "tugasnya" tanpa diiringi dengan etika politik secara profesional. Keduanya pada saat yang bersamaan bisa saja melakukan "kolusi", sehingga menguntungkan kepada keduanya. Bila hal itu dilakukan, maka akan meniadakan sama sekali pendidikan politik.Tesis ini membatasi waktu di sekitar pemilu 1999 yang masih merupakan era reformasi. Pada era ini sarat dengan kecenderungan semua pihak "mau menang sendiri", sehingga menafikan peran pihak lain. Pers, dalam hal ini, tidak dapat memaksakan diri untuk melakukan perannya secara bebas dengan cara "mati-matian" mendukung suatu parpol tertentu dan menyerang "habis-habisan" parpol yang lain. Begitu pun dengan parpol , tidak dapat mempengaruhi pers, sehingga pers bertindak sesuai keinginan dari parpol. Ketika hal itu dilakukan muncullah suatu pers yang partisan. Kemunculan pers partisan ini jelas tidak dapat mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakatnya.Oleh karena itu, studi ini ingin melihat pers partisan pada waktu pemilu 1999, pada saat masih gencarnya gerakan reformasi dilakukan di segala bidang. Keberpihakan suatu media cetak di saat itu sangat vulgar dilakukan tanpa mengindahkan etika profesionalisme. Yang lebih utama justru media massa harus sanggup melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Dan pada akhirnya, dapat menciptakan kebebasan dan demokrasi serta demi penguatan kepada pendidikan politik masyarakat yang semakin sadar politik."

"Indonesian society in this reform era want the open political system, so likewise with national process system. Press hoped to refer on public agenda where the source of information is so variation which could be mass media coverage matter. With like this press work mechanism, hoped that press become an effective agent of social control in to raise imbalances happened."