Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini adalah tentang penyelidik swasta dalam mengungkap tindak pidana. Perhatian utama tesis ini adalah pada keberhasilan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik swasta dalam mengungkap tindak pidana di bidang HAKI.Tesis ini untuk menunjukkan bahwa keberhasilan penyelidik swasta mengungkap tindak pidana di bidang HAKI, merupakan tindakan-tindakan penyelidik swasta secara individual melakukan penyelidikan sesuai dengan yang ditugaskan oleh pimpinan organisasi, dengan menggunakan tehnik dan pendekatan metode ilmiah yang di dukung oleh proses manajemen dan sumber daya manusia yang berkualitas serta pembiayaan penyelidikan yang memadai dari perusahaan.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah keberhasilan penyelidik swasta dalam mengungkap tindak pidana di bidang HAKI, meskipun tanpa memiliki suatu kewenangan penegakkan hukum seperti layaknya penyelidik Polisi. Sedangkan pertanyaan dari tesis ini adalah mengapa penyelidik swasta dapat mengungkap kasus-kasus yang diterima dari pimpinan organisasinya dapat berhasil.Dalam tesis ini, keberhasilan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik swasta, dari prespektif penyelidik swasta, oleh karena itu saya menggunakan metodelogi etnografi, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan tindakan-tindakah individu penyelidik swasta dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh para individu penyelidik swasta.Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindakan penyelidik swasta secara individu berhasil mengungkap kasus-kasus yang diberikan oleh pimpinan organisasinya dengan menggunakan tehnik dan pendekatan metode ilmiah, dan individu-individu penyelidik swasta memiliki kemampuan intelektual, yaitu mempunyai inisiatif, kreatifitas, ketabahan, ketekunan, kemampuan menyusun serta manjalankan strateginya sesuai dengan lingkungan kasus yang ditangani, kemampuan berkomunikasi untuk membangun jaringan sosial dengan individu dan individu organisasi atau institusi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaannya sehingga jaringan sosial tersebut menjadi jaringan informannya, dan kemampuan untuk bekerja sama di antara sejawat serta untuk mendukung mobilitas penyelidikan dibutuhkan pula kemampuan fisik yaitu kesehatan, daya tahan tubuh dan tenaga.Dan yang mendukung keberhasilan pengungkapan kasus oleh individu penyelidik swasta, adalah manajemen yang profesional. Salah satu yang terpenting dari kegiatan manajemen adalah melakukan identifikasi dan menentukan sasaran-sasaran yang harus dicapai secara jelas serta pelaksanaannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, merubah perilaku individu menjadi perilaku organisasional dengan memberikan penguatan-penguatan, untuk menunjang operasional pengungkapan kasus di dukung dengan pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyelidik.Implikasi tesis ini adalah perlunya pembenahan dalam organisasi penyidikan yaitu dengan pemisahan fungsi penyidikan dan fungsi penyelidikan, manajemen dilaksanakan secara profesional dan di dukung dengan biaya penyelidikan yang memadai, serta perlunya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara penyelidik swasta dengan Satuan Reserse dan pembinaan terhadap penyelidik swasta untuk memperkuat jaringan informasi untuk pengungkapan kasus tindak pidana."

"Tesis ini membahas pengamh pola belanja pemerintah provinsi di Indonesia terhadap investasi swasta di provinsi terkait. Penelitian ini menggunalcan metodc Regresi Data Panel - Fixed Effect Methods (FEM) dan mencakup 19 provinsi dalam periode tahun 2003 - 2006. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bclanja operasional dan belanja modal pemerintah daerah secara agregat dan disagregat pcrpengaruh signiiikan dan berkorelasi positif dengan investasi swasta di provinsi terkait. Analisis lebih lanjut menyimpulkan bahwa pengaruh belanja operasional terhadap investasi lebih besar darlpada pengaruh belanja modal. Simpulan yang sama dipemleh jika sampel provinsi dikelompokan dalam kelompok provinsi besar, sedang, dan kecil, kecuali dalam kelompok provinsi kecil, di mana belanja modal tidak berpengaruh signifikan dan pengaruh bclanja opcrasional sama dengan pcngaruh belanja modal. Selain itu, penelitian terhadap variabel-variabel lain yang diamati menunjukan bahwa PDRB, Inflasi, dan Angkatan Kerja juga perpengaruh signiiikan dan berkorelasi positif. Kemudian, UMR berpengaruh signifikan dengan korolasi negatif. Namun, Persentasc Perubahan PDRB dan IPM tidak signifikan berpengaruh walau berkorelasi positif

---

This thesis studies the effect of government expenditures in Indonesia on private investment in the related province. This study used Data Panel Regression- Fixed EtTect Method (FEM) and covered 19 provinces for period of 2003- 2006. The result of this study found that local govemment operational expenditures and capital expenditures in aggregate and disaggregate significantly effect and positively correlated with private investment in the related province. Further analysis concluded that the eifect of operational expenditures is greater than that of capital expenditures. The same conclusion is obtained if the same sample is grouped into 3 (three) groups: large, middle, and smalL except for small province group, which the eifect of capital expenditures is insignificant and the effect of operational expenditures is equal to the eB`ect of capital expenditures. Beside it, study on other observed variables found that PDRB, inflation, and labor force also have significant effect and positive correlation. On the other hand, Regional Minimum Wage (UNH1) has significant effect but negative correlation. However, percentage change in PDRB and HDI does not have significant effect, even though have positive correlation."

"Perkembangan perkotaan yang begitu pesat menyebabkan banyak terjadinya permasalahan sosial antara lain munculnya masalah esehatan, yang menuntut sarana kesehatan yang lebih baik. Sarana pelayanan kesehatan yang dapat mencakup pelayanan kesehatan preventif, promotif, rehabilitatif dan kuratif hanya terdapat di rumah sakit. Rumah sakit di Kota Bogor didominasi oleh rumah sakit swasta sehingga hal tersebut dapat menyebabkan persaingan. Pemilihan suatu rumah sakit didasarkan pada jumlah fasilitas yang tersedia, biaya yang ditawarkan dan aksesibilitas yang mendukung.Dengan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jangkauan pelayanan rumah sakit swasta di Kota Bogor berdasarkan fasilitas, biaya dan akseibilitasnya serta mengetahui bagaimana wilayah potensial rumah sakit swasta di Kota Bogor. Metode yang digunakan analisis deskritif keruangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan rumah sakit yang jauh diikuti oleh fasilitas rumah sakit yang besar dan aksesibilitas yang baik. Sedangkan biaya tidak terlalu berpengauh terhadap jangkauan pelayanannya. Untuk wilayah potensial rumah sakit swasta di Kota Bogor semuanya berada pada jangkauan 7 km.

---

Urban develop so rapidly which has caused many occurrences of social problems, such as the emergence of health problems. Hence, better health facilities are on demand. Health service facilities which include preventive, promotive, curative and rehabilitative health services could only be found in hospitals. Hospitals in Bogor city are dominated by the private hospitals, so that the emergence of these can cause competition. The selection of a hospital is based on the number of facilities available, costs and accessibilities.From the background, this study wanted to know how far the range of the private hospital services in Bogor city based on facilities, cost and accessibilities, and how the potential regions of private hospitals in Bogor city. Method of analysis used spatial descriptive.Results of the research showed that furthest range of the service of the private hospitals was followed by big hospital facilities and good accessibilities. Meanwhile, the costs were not too influential with range of services. For the potential regions of the private hospitals in Bogor city all were in range of 7 km."

"Pembangunan yang berkaitan dengan industri pesawat terbang, bangsa Indonesia telah merencanakan sejak tahun 1950an, dengan program Banteng. Dilanjutkan dengan membangun fasilitas industri penerbangan (L1PNUR) pada tahun 1960an yang masuk dalam Rencana Pembangunan Semesta Berencana. Selain itu pendirian Divisi ATTP di Pertamina tahun 1974. Tahun 1975 pemerintah terus meletakkan berbagai kebijakan, salah satunya mendirikan Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) yaitu pada masa PELITA II. Strategi yang berdasarkan aeronatika adalah sebuah upaya untuk menguasai teknologi dengan mulai dari atas. Dengan telah diproduksi beberapa pesawat seperti N235, N250 dan dilanjutkan dengan program pengembangan pesawat Jet-N2130. Semua itu merupakan kebijakan pemerintah di dalam meneruskan berbagai strategi yang direncanakan. Namun disadari betapa besarnya kendala pemerintah dalam pengembangan usahanya, apalagi dalam rangka mengantisipasi pasar bebas dituntut Iebih efisien, efektif, produktif dan antisipatif serta mampu bersaing dan selalu berorientasi dan berprilaku bisnis. Maka kebijakan privatisasi merupakan salah satu solusi untuk dapat mengatasi berbagai kendala tersebut. Privatisasi berarti melibatkan pihak swasta untuk turut berperan di dalam program pengembangan pesawat Jet-N2130. Kebijakan privatisasi diharapkan akan memberikan berbagai keuntungan, secara garis besar dapat kami gambarkan sebagai berikut: Pertama perseroan tersebut akan menjadi transparan, dengan tujuan untuk menghilangkan iklim birokrasi yang korup serta akan menghilangkan Pula praktek KKN. Kedua Perseroan tersebut akan memperoleh modal baru sehingga pengembangan usaha akan menjadi lebih cepat. Ketiga dimungkinkan adanya pengalihan teknologi. Keempat privatisasi akan merubah budaya birokrasi yang lamban menjadi korporasi yang lincah dan akan bermain dengan mekanisme pasar. Kelima menjadikan perseroan tersebut independen bebas dari intervensi birokrasi sehingga kelayakan usaha dapat diutamakan. Keenam akan memperoleh akses pemasaran pesawat terbang ke manca negara. Ketujuh bermanfaat bagi rakyat banyak dan ekonomi Indonesia pada umumnya, karena saham perseroannya dijual di pasar modal sehingga pasar modal dapat lebih cepat berkembang. Selain itu penjualan saham perseroan kepada publik akan menciptakan pendistribusian pemilikan saham kepada masyarakat. Semua itu akan menumbuhkan persaingan yang sehat dan mendorong kekuatan pasar serta akan mencegah intervensi birokrasi dan kepentingan politik dalam kegiatan perusahaan tersebut. Dengan alasan-alasan tersebut Privatisasi Program Pengembangan Pesawat Jet-N2130 merupakan salah satu alternatif terbaik untuk dilaksanakan karena dari pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa berbagai keputusan bisnis yang didasarkan pada campur tangan birokrasi dan politik pada umumnya hanya akan menyebabkan memburuknya kinerja perseroan akibat dikesampingkannya pertimbangan kelayakan usaha dan didahulukannya kepentingan-kepentingan lain yang tidak selaras dengan misi perusahaan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa bila sebuah perusahaan dimiliki oleh pemerintah 100%, maka kontrol atas badan usaha tersebut terjadi berbagai distorsi. Benturan kepentingan antara fungsi pemerintah sebagai regulator dan penyelenggara bisnis tidak dapat dihindari. Privatisasi Program Pengembangan Pesawat Jet-N2130 merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjadikan Perseroan dapat berjalan sebagaimana mestinya badan usaha."

"ABSTRAK Menurut sejarahnya lembaga fidusia muncul karena kebutuhan hukum masyarakat menghendaki berlakunya di dalam praktek. Lembaga jaminan yang muncul pada jaman Romawi ini dikenal di Indonesia dengan perantaraan Belanda melalui azas konkordansi. Namun demikian lembaga yang sudah sangat 1ama dikenal ini belum ada pengaturannya dalam undang-undang. Sampai pada akhirnya dipenghujung tahun 1985 diundangkan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Walaupun undang-undang ini pada hakekatnya mengatur mengenai rumah susun, tetapi undang-undang ini mempunyai arti penting bagi lembaga fidusia karena dia memberikan definisi atau pengertian fidusia, serta di dalam pasal-pasalnya menyebutkan juga mengenai fidusia. Melalui undang-undang ini lembaga fidusia ditingkatkan keberlakuannya menjadi hukum positip di Indonesia, dimana sebelumnya hanya berdasarkan pada yurisprudensi saja. Di dalam undang-undang ini dapat pula ditemui beberapa kemajuan dari pada lembaga fidusia, seperti bouwcredit fiducia, dan fidusia dapat membebani hak pakai jika tanahnya hak pakai atas tanah negara, serta menghilangkan keragu-raguan menggunakan lembaga fidusia di dalam praktek. Sedangkan secara analogi sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang tersebut terdapat perbedaan baik mengenai sifat maupun obyek fidusia. Bagaimana praktek pelaksanaan fidusia akan diuraikan juga. Mengingat fidusia merupakan salah satu dari bermacam-macam lembaga jaminan, maka akan dijabarka secara sekilas mengenai pengertian, sifat, serta macam-macam jaminan pada umumnya. "

"Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2326.310 hektar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur, memiliki Kawasan Budidaya Kehutanan lKBK seluas 1.619.238 hektar atau sekitar 59,39 % dari luas kabupaten. Sedangkan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) di kabupaten tersebut seluas 1.107.072 hektar, yang di dalamnya termasuk hutan rakyat dengan luas 16.710,34 hektar atau sekitar 1,51 % dari luas KBNK.Guna mengembangkan hutan rakyat, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat/Hutan Milik. Pasal 4 Ayat (1) Perda tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan hutan rakyat mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemanfaatan, pengolahan, pemasaran dan pengembangan dengan tata cara pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Bupati.Permasalahan kebijakan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini adalah sebagai berikut : (1) Kebijakan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara barn dijabarkan melalui Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK) Rakyat yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188IHK-11012002; (2) Kebijakan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara pada aspek kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran dan pengembangannya dilakukan melalui bimbingan teknis kepada petani hutan rakyat namun implementasinya tidak dilakukan secara keseluruhan clad aspek-aspek kegiatan pengelolaan hutan rakyat tersebut di atas.Hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga kini masih menghadapi beberapa masalah teknis, yaitu : (1) Pengelolaan hutan rakyat belum berkembang secara luas karena pengelolaannya masih bersifat parsial; (2) Pemanfaatan hutan rakyat terutama pengembangan tanaman kayu jenis Akasia dan Sengon, setelah masak tebang menghasilkan pendapatan yang sangat kecil karena harga jual yang diperoleh petani tidak sesuai dengan biaya pemeliharaanya, sehingga hampir tidak ada petani yang tertarik untuk melakukan penanaman kembali; (3) Pengelolaan hutan rakyat belum mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari.

---

Kutai Kartanegara Regency with 2,726,310 hectares is one of regencies in East Kalimantan Province, having Kawasan Budidaya Kehutanan KBK (Forest Preservation Area) as large 1,619,238 hectares or around 59.39% of this regency. And the Non-Forestry Conservation Area (KBNK) in this regency is 1,107,072 hectares which include private forest with 16.710,34 hectares or about 1,51 % of non-forestry conservation area.

In order to develop this private forest, The Regional Government and Local House of Representatif (DPRD) of Kutai Kartanegara Regency has stipulated policies on Regional Regulation (Perda) on Number 31 12000 pertaining to Management on Private Forest. Article 4 point (1) of this regulation explains that management of private forest is include planting, maintaining, harvesting, processing, usage, marketing and developing activities with code of conducts that has been regulated by Head of Regency's decree.

Matters pertaining to private forest management policies in the Regency of Kutai Kartanegara are, thus far, as follows: (1) Management policy is just about spelled ant trough the IPPK harvest and utilization license for private timber set out by decision of the regency No. 180.188IHK-11012002; (2) Private forest management policy at Kutai Kertanegara Regency on the aspects of planting, cultivation, harvesting, utilization, management, marketing and development are implemented by technical guidance to private forest fanner, but it didn't implemented as a whole in terms of such management.

The private forest at the Kutai Kartanegara region up to present day is still facing some technical problems, such as (1) Private forest Management has not yet deve-loped significantly due to to its partial management. (2) Private forest utilization ,especially the development of acacia, and sengon, after ready for logging, does not result in proper revenues to the forester due to its cheap selling price, which does not correspond to its plantation Cost, which almost no foresters interested to replant them. (3) A conserved private forest management is still far from realization.

Such problems indicated that there are gaps between the implementation and management policy, so that it causes private forest in the region is not yet developing as expected. To find ant why it is so happen and how the implantation on the management policy of private forest in Kutai Kertanegara should be made. And then a recommendation to develop the management should be proposed. The Evaluation will be based on Prince analysis approach, taking into account some criterion (Dunn,2000), such as : effectiveness, efficiency, adequacy, participation, responsiveness, appropriateness.

Formulation of research is drawn up as follows: (I) How the management policy is implemented? (2) What is the result of implementation? (3) Are there any gap between the implementation and the management policy of private forest? (4) What any factors that shall afflict such gap?

The purpose of this research are: (1) To find out the policy and its implementation at research location; (2) To evaluate the implementation policy of private forest; (3) To inductivity the gap between implementation and management policy of private forest; (4) To identify any factors that cause gap in the implementation and management policy of private forest.

Research is carried out with qualitative-descriptive method. Selection of respondents is made with purposive sample. This technique applies considering limitations of time, energy and money and that one could not take larger and further sample (Arikunto, 2002).

Respondents for this Research include decision makers and social figures that are concerned with the private forest management such as: Bupati ("municipal ruler or regent"), Forestry Officials, Bappeda, DPRD Kutai Kartanegara Regency (Local House of Representatives), specialists or experts in forestry field, NGO-s, forest industrialists, and press whereas the respondent sampling is drawn from the private forest farmers under two-stage cluster sample technique.

The research conclusions are as follows: (1) Management policy for private forest No. 31/2000, until today is just spelled out by regent's decision No. 180.1881HK-110/2002 on the procedure of licensing in 1PPK. Implementation policy of forest management in Kutai Kertanegara regency give more priority to planting, cultivation and farm operations to develop private forest than other aspects; (2) Implementation result of forest management on the planting aspect in the frame work of preserving and developing private forest have a good assessment, but the processing of get bad rating. Whereas timber marketing and utilization by means IPPK realization, replanting post-felling of timber get bad rating; (3) There are a gap between the implementation and management policy of private forest in Kutai Kertanegara Regency, that is in the management, marketing, utilization by means of IPPK realization and replanting post-felling of the result is deficient; (4) Factors affecting the gap between implementation of management policy give more priority to planting, cultivation and development assistance of private forest; lack of technical guidance relating to management and marketing operations; lack of socialization relating to utilization by means of IPPK realization capital shortage for farm operations; lack regulation in log trade; extreme minimum in the result of log sale; and the orientation still rely on the utilization of natural forest in relation to private forest."