Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa implementasi Fund Transfer Pricing (FTP) akan membantu proses bisnis perbankan. Dengan FTP, manajemen bisa mendapatkan informasi mengenai kontribusi unit bisnis, produk atau kriteria lain sebelum membuat keputusan strategis. Informasi tersebut biasanya dalam bentuk perhitungan tingkat profitabilitas produk, unit, dan lainlain. FTP sering juga disebut dengan harga internal dan terkait dengan repricing date, maturity dan durasi produk dana atau kredit. Konsep ini juga bisa membantu bank dalam pengelolaan risiko likuiditas dan suku bunga dengan menempatkannya pada unit yang tepat.

---

The purpose of this study is to prove that Fund Transfer Pricing (FTP) implementation will support the banking business. With FTP, Senior Management will have the information about income contribution of business unit, product or other criterias before make a strategic decisions. That information could be presented as profitability analysis of product, business unit, etc. FTP also called as internal pricing and related with repricing date, maturity and duration of funding or lending product. This concept also help bank to manage liquidity risk and interest rate risk by assigned them to the right unit."

"Skripsi ini membahas tentang sistem harga transfer dana yang wajar pada Bank Agro. Penelitian dilakukan untuk mengetahui metode penentuan harga transfer dana yang sesuai dengan kondisi Bank Agro. Harga transfer dana tersebut juga terkait dengan pengukuran kinerja masing-masing cabang Bank Agro. Dengan menerapkan metode penentuan harga transfer yang sesuai, pengukuran kinerja masing-masing cabang Bank Agro menjadi lebih adil dan tidak bias. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menyertakan perhitungan-perhitungan untuk mengeksplorasi metode penentuan harga transfer dana yang sesuai untuk Bank Agro. Hasil penelitian menyarankan bahwa Bank Agro sebaiknya memakai metode multiple pool dalam menentukan harga transfer dananya.

---

The focus of this study is the fair fund transfer pricing system in Bank Agro. The purpose of this study is to assess appropriate fund transfer pricing method in Bank Agro. Fund transfer pricing is also correlate with branch performance evaluation. After Bank Agro implements the appropriate fund transfer pricing method, each branch of Bank Agro performance evaluation will be fairer and unbiased. This study is a qualitative research with some calculations to explore the appropriate method of fund transfer pricing in Bank Agro. The researcher suggests that Bank Agro should implement multiple pool method in determining its fund transfer price."

"Dalam industri perbankan di Indonesia khususnya, pengembangan dari pola-pola manajemen resiko telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini merupakan akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia, di mana dunia perbankan mengalami pukulan yang sangat hebat di kala itu.Namun pembahasan manajemen resiko seringkali melupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh industri perbankan, yaitu manajemen kinerja, padahal manajemen resiko memiliki kaitan yang sangat erat terhadap manajemen kinerja, bahkan tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan ini terjadi karena resiko yang diambil menyebabkan bank perlu mengambil profitabilitas untuk dapat menutupi kemungkinan kerugian yang dapat timbul akibat resiko yang diembannya itu.Praktek manajemen resiko dan manajemen kinerja di industri perbankan memerlukan perangkat yang mampu menghubungkan antara manajemen resiko dan kinerja di tingkat unit bisnis dengan orientasi global agar tercipta mata rantai yang tidak terputus. Salah satu perangkat tersebut adalah sistem Fund Transfer Pricing (FTP).Penulisan karya akhir ini akan mencoba untuk memberikan gambaran mengenai proses FTP yang telah berjalan pada bank XYZ, dan mencoba untuk membandingkannya dengan konsep FTP secara teoritis. Berbagai kendala yang dihadapi, pilihan yang dilakukan, justifikasi serta implikasinya dan solusi alternatif yang mungkin diterapkan dalam implementasi sistem tersebut akan dibahas dalam karya akhir ini.

---

In Indonesian Banking Industry, the development of risk management method has growing very fast. This caused by the economic crisis which happened in 1997. At that time, banking industry got a difficult time.

Sometimes in Risk Management implementation forgets the other important thing that needs to mention in Banking Industry, such as Performance Management. Performance Management and Risk Management have tight relationship, even cannot separated. This relationship happened because of the risk that Bank has taken should cover with number of profit.

This relationship between Risk Management and Performance Management need tools to make the relationship connected in business unit with the global orientation. One of the tools is Fund Transfer Pricing system.

This thesis will try to give an illustration about FTP daily process in Bank XYZ, and try to compare with FTP process theoretical, including the problem, option, justification, implication and alternative solution that probably to implement."

"Praktek manajemen risiko telah mengalami kemajuan yang pesat selama beberapa dekade ini, khususnya di lembaga-lembaga perbankan. Dorongan terbesar dari kemajuan tersebut adalah arah regulasi perbankan yang semakin berbasis risiko sesuai dengan rekomendasi Bank for International Settlements (BIS). Namun demikian, pembahasan mengenai topik manajemen risiko seringkali melupakan satu hal penting, yaitu kenyataan bahwa manajemen risiko dan manajemen kineija memiliki keterkaitan yang erat, bahkan tak terpisahkan. Keterkaitan ini teijadi karena pengembanan risiko merupakan suatu kondisi perlu (necessary condition) bagl profitabilitas dan sebaliknya profitabilitas menyiratkan teijadinya pengembanan risiko. Praktek manajemen risiko dan manajemen kinerja di lembaga perbankan memerlukan perangkat-perangkat yang bisa menghubungkan manajemen risiko dan kinerja di tingkat unit bisnis dengan orientasi global agar tidak tercipta rantai yang terputus. Salah satu perangkat tersebut adalah Sistem Funds Transfer Pricing (FTP). Karya akhir ini akan memberikan gambaran yang berasal dari pengalaman tentang proses implementasi suatu konsep teoritis manajemen risiko/ kinerja pada umumnya, dan sistem FTP khususnya, pada salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank X. Berbagai kendala yang dihadapi, pilihan yang dilakukan, justifikasi serta implikasinya, dan solusi altematif yang mungkin diterapkan dalam implementasi sistem tersebut akan dibahas dalam karya akhir ini."

"Tesis ini membahas mengenai pembayaran bunga atas transaksi pinjaman antara Perusahaan X dan anak perusahaan berdasarkan peraturan transfer pricing dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan transfer pricing dan menganalisis penghematan pajak atas transaksi pembayaran bunga antara Perusahaan X dan anak perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi pinjaman tanpa bunga antara Perusahaan X dan anak perusahaan tidak sesuai dengan peraturan transfer pricing yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dan dapat dikatakan perusahaan tidak menerapkan perencanaan pajak yang baik karena jika dilihat dari perhitungan ketiga skema, pajak yang dibayarkan Perusahaan X pada skema tanpa bunga jauh lebih besar daripada pajak pada skema dengan bunga.Kata Kunci: Transfer Pricing; Bunga; Pajak; Implementasi

---

This thesis discusses interest payments on loan transactions between Company X and its subsidiaries based on transfer pricing regulations and Government Regulation No. 94/2010. The purpose of this study is to determine the implementation of transfer pricing and to analyze the tax savings on interest payment transactions between Company X and its subsidiaries. This research uses qualitative approach. The result of the research concludes that interest-free loan transactions between Company X and its subsidiaries are not in accordance with the prevailing transfer pricing regulation in Indonesia and Government Regulation Number 94 Year 2010 and it can be said that the company does not apply good tax planning because from the calculation of the three schemes, that Company X paid on a no-interest scheme far outweighs the tax on the scheme with interest.

Keywords: Transfer Pricing; Interest; Tax; Implementation."

"Perusahaan jasa keuangan dihadapkan pada perkembangan layanan finansial berbasis teknologi. Perusahaan perbankan saat ini perlu membuat aplikasi perbankan berbasis teknologi yang membutuhkan infrastruktur cloud untuk mendukung kehandalan dan kecepatan time to market bisnisnya. Teknologi cloud computing yang sering digunakan adalah public cloud atau private cloud. Saat ini belum ada regulasi khusus yang membahas terkait penggunaan public cloud, sehingga banyak perusahaan jasa keuangan yang membangun Virtual Private Cloud (VPC) nya sendiri. Bank ABC yang telah membangun VPC nya pada tahun 2018 dihadapkan pada masalah inefisiensi produk tersebut. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategi pengendalian manajemen produk VPC sesuai dengan teori dan konsep yang ada. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) bagaimana penetapan pusat pertanggung jawaban group IT Infrastruktur untuk meningkatkan kinerja Bank ABC, (2) Bagaimana perhitungan biaya dari VPC Bank ABC dan (3) Bagaimana rancangan sistem untuk mendukung implementasi transfer pricing Produk VPC yang optimal. Penelitian ini menganalisa produk VPC di Bank ABC secara kualitatif dengan data primer yang didapatkan melalui proses interview. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai penetapan departemen IT sebagai pusat laba semu yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memberi gambaran metode perhitungan biaya untuk VPC menggunakan pendekatan Total Cost of Ownership (TCO) dan rekomendasi rancangan sistem transfer pricing untuk VPC. Keterbatasan penelitian ini hanya menganalisis obyek penelitian perusahaan perbankan, dimana penggunaan public cloud masih belum di izinkan. Sehingga harga transfer di bebankan menggunakan metode cost-based. Penelitian ini juga tidak membahas desain teknis dari teknologi VPC. Penelitian ini memberikan gambaran terkait sistem pengendalian manajemen untuk Departemen pengelola VPC di perusahaan perbakan Indonesia.

---

Financial services companies are faced with the rapid development of technology-based financial services. Today's banking companies need to create technology-based banking applications that require cloud infrastructure to support the reliability and speed of their business time to market. Cloud computing technology that is often used is public cloud or private cloud. Currently, there are no specific regulations that discuss the use of public clouds, and many financial service companies decide to build their own Virtual Private Cloud (VPC). Bank ABC, which built its VPC in 2018, was faced with the inefficiency of the product. This study provide recommendations for VPC product management control strategies in accordance with existing theories and concepts. The research problems of this study are (1) how to determine the IT Infrastructure group responsibility center to improve the performance of Bank ABC, (2) How to calculate Bank ABC’s VPC cost and (3) How to design a system to support the implementation of transfer pricing for VPC products. This study analyze the VPC product at Bank ABC qualitatively with primary data obtained through the interview process. The results of this study explain the determination of the IT department as a pseudo profit center that can improve company performance. This paper also demonstrate VPC costing calculation method using Total Cost of Ownership (TCO) approach and recommendations for the design of a transfer pricing system for VPC. The limitation of this study is only examines banking organization as the research object, where the use of the public cloud is not permitted. Therefore the transfer pricing charge is calculated by cost-based method. This research also does not discuss the technical design system of VPC technology. This study provides an insight of the management control system for a VPC product management department in an Indonesian banking organization."

"ABSTRAKTransfer pricing atas jasa intragroup merupakan salah satu isu penting dalam penerapan pengujian kewajaran karena dalam penerapan pengujiannya perlu melalui beberapa tahapan yaitu pengujian atas keberadaan jasa, manfaat ekonomi, serta perhitungan nilai wajar. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis transfer pricing atas kewajaran transaksi jasa manajemen pada PT. X. Salah satu risiko yang dihadapi oleh PT. X yaitu adanya penyesuaian pajak atas transaksi jasa manajemen yang dibayar kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa apabila tidak memenuhi uji manfaat sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk menggali lebih dalam terkait fenomena yang terjadi pada PT. X sehingga dapat dilakukan pembuktian atas manfaat ekonomis atau komersial pada PT. X dalam meningkatkan atau mempertahankan bisnisnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penyediaan jasa manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan jasa serta manfaat yang diterima oleh PT. X tidak dapat dibuktikan dikarenakan kurangnya dokumen pendukung dan transaksi yang terjadi merupakan traksaksi yang tidak dapat ditagihkan. Pembuktian uji keberadaan dan manfaat dapat dilakukan dengan menyediakan dokumen pendukung dari proses penyediaan jasa, proses pelaksanaan jasa, serta hasil dari jasa yang telah diberikan untuk mengatasi risiko penyesuaian pajak.

---

ABSTRACTTransfer pricing for intragroup services is one of the important issues in the application of arms length price because the application of testing needs to go through several stages, namely the existence test of services, economic benefits, and calculating arms length price. This research was conducted to analyze transfer pricing for the arms length of management service transactions at PT. X. One of the risks faced by PT. X is the tax adjustment on management service transactions paid to related parties if they do not fulfill the benefit test according to the arms length principle. The method used in this study is a case study to go deep into the phenomena that occur in PT. X so that it can be proved by the economic or commercial benefits of PT. X in improving or maintaining its business. Data collection is done by interviewing and documentation to obtain information relating to the provision of management services. The results of the study show that the existence of services and benefits received by PT. X cannot be proven due to the lack of supporting documents and transactions that occur are transactions that cannot be charged. Proof of existence and benefit testing can be done by providing supporting documents from the process of providing services, the process of implementing services, and the results of services that have been provided to overcome the risk of tax adjustment."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dokumentasi transfer pricing berdasarkan ketentuan terbaru di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pihak Wajib Pajak dan pihak pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi yang jika dilihat dari keduanya belum secara keseluruhan terpenuhi sehingga terdapat masalah-masalah yang timbul dalam pengimplementasiannya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dan pemerintah antara lain adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya kepastian hukum hingga tingginya biaya-biaya yang dikeluarkan.

---

This thesis aims to analyze the implementation of the latest transfer pricing documentation policy in Indonesia as stipulated in Regulation of the Minister of Finance No. 213/PMK.03/2016 and the problems faced by the Taxpayer and the government in implementing the policy. The research method used in this study is qualitative method with data collection technique through literature study and field study. This research indicates that the implementation of this policy is determined by two things which are content of the policy and context of implementation which if seen from both has not been fully fulfilled, resulting problems arise in the implementation. The problems faced by both Taxpayer and government includes limited human resources, the lack of legal certainty also the high cost incurred"

"Transfer dana non-bank merupakan kegiatan pemindahan dana dari Pengirim kepada Penerima yang diselenggarakan oleh Lembaga Selain Bank (Non-Bank), yakni badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Transaksi dengan menggunakan Teknologi Finansial itu sendiri rentan terhadap berbagai macam risiko, seperti penipuan (fraud), kesalahan atau error dari sistem, identity theft serta menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme. Maka dari itu, skripsi ini membahas pengaturan dan pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis teknologi finansial. Pengaturan transfer dana non-bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tentang Transfer Dana, Sistem Pembayaran, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Sementara, pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan risiko/kepatuhan berdasarkan klasifikasi risiko baik melalui pengawasan langsung (on-site) maupun dengan pengawasan tidak langsung (off-site/surveillance). Dari hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat mengevaluasi Penyelenggara Transfer Dana Non-Bank dan memerintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau memberikan sanksi administratif.

---

Non-Bank fund transfer is an activity of transferring sum of funds from Originator to Beneficiary executed by Non-Bank Institutions, non-bank business entities which are incorporated and established under Indonesian law that executes fund transfers. Transactions using Financial Technology are vulnerable to various risk, such as fraud, system error, identity theft, and being used as a tool for money laundering and terrorism financing. Therefore, this thesis discusses the regulation, supervision and also the guidance by Bank Indonesia on the implementation of financial technology-based non-bank transfer funds. This thesis is researched using juridical-normative method, which examines and analyzes the regulations and literature related to the regulation and supervision of Bank Indonesia on the implementation of Financial Technology-based non-bank fund transfer. Non-bank fund transfers are regulated in laws regarding fund transfer, regulations on payment systems, consumer protection of Bank Indonesia, and payment service providers. The implementation of Bank Indonesia supervision is carried out using a risk/compliance approach based on the level of the risk, either with direct supervision (on-site) or with indirect supervision (off-site/surveillance). Based on the results of supervision, Bank Indonesia may evaluate the non-bank fund transfer service providers and instruct them to take corrective action and/or impose administrative sanctions."

"Transfer dana non-bank merupakan kegiatan pemindahan dana dari Pengirim kepada Penerima yang diselenggarakan oleh Lembaga Selain Bank (Non-Bank), yakni badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Transaksi dengan menggunakan Teknologi Finansial itu sendiri rentan terhadap berbagai macam risiko, seperti penipuan (fraud), kesalahan atau error dari sistem, identity theft serta menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme. Maka dari itu, skripsi ini membahas pengaturan dan pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis teknologi finansial. Pengaturan transfer dana non-bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tentang Transfer Dana, Sistem Pembayaran, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Sementara, pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan risiko/kepatuhan berdasarkan klasifikasi risiko baik melalui pengawasan langsung (on-site) maupun dengan pengawasan tidak langsung (off-site/surveillance). Dari hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat mengevaluasi Penyelenggara Transfer Dana Non-Bank dan memerintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau memberikan sanksi administratif.

---

Non-Bank fund transfer is an activity of transferring sum of funds from Originator to Beneficiary executed by Non-Bank Institutions, non-bank business entities which are incorporated and established under Indonesian law that executes fund transfers. Transactions using Financial Technology are vulnerable to various risk, such as fraud, system error, identity theft, and being used as a tool for money laundering and terrorism financing. Therefore, this thesis discusses the regulation, supervision and also the guidance by Bank Indonesia on the implementation of financial technology-based non-bank transfer funds. This thesis is researched using juridical-normative method, which examines and analyzes the regulations and literature related to the regulation and supervision of Bank Indonesia on the implementation of Financial Technology-based non-bank fund transfer. Non-bank fund transfers are regulated in laws regarding fund transfer, regulations on payment systems, consumer protection of Bank Indonesia, and payment service providers. The implementation of Bank Indonesia supervision is carried out using a risk/compliance approach based on the level of the risk, either with direct supervision (on-site) or with indirect supervision (off-site/surveillance). Based on the results of supervision, Bank Indonesia may evaluate the non-bank fund transfer service providers and instruct them to take corrective action and/or impose administrative sanctions. "