Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut tidak berdampak pada sanksi hukum lain. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa batasan tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain adalah asas yuridikitas, legalitas, dan legitimasi. Batasan-batasan tersebut harus diberi ukuran yang pasti agar pelaksanaannya juga menimbulkan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai perlindungan bagi pejabat pemerintahan, harus dilaksanakan dengan maksimal, serta tetap mengutamakan tindakan hukum yang meliputi proses-proses administrasi.

---

ABSTRACTThis thesis looks for answers to the implementation used to measure administrative actions that could impact other legal sanctions. This becomes important in order to prevent any other legal sanctions that are first applied in an administrative action. Then, to see how the applicable legislation guarantees the protection of government officials who have exercised their authority in accordance with their authority. After reviewing some rules, it is necessary to know what legal action needs to be taken to ensure that government officials 39 action do not impact other legal sanctions. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature study. From the result of the research, it can be concluded that the limitation of administrative actions that can affect other legal sanctions is the principle of jurisdiction, legality, and legitimacy. These restrictions must be given a definite size in order that their implementation also creates legal certainty and clarity for the community and law enforcement apparatus. So even with the laws and regulations that have set the protection for government officials, should be implemented with the maximum, and still prioritizes legal action that includes administrative processes. "

"ABSTRAKDalam hukum kepailitan, penjualan aset debitur merupakan poin penting karena penjualan aset pailit adalah tujuan dari UU Kepailitan. Masalah muncul jika ada harta pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia. Permasalahan tersebut muncul akibat penerapan asas kewilayahan yang dianut oleh negara Indonesia, yang mengakibatkan diterapkannya asas timbal balik. UU Kepailitan yang berlaku tidak menjelaskan secara lengkap eksekusi harta pailit yang berada di luar negeri, tetapi hanya mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur pailit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penerapan hukum perdata internasional yang memungkinkan kurator untuk melakukan eksekusi harta kekayaan pailit di luar negeri, yaitu dengan mengajukan permohonan penegakan putusan pengadilan, yaitu putusan pailit, dan dengan Indonesia mengadakan perjanjian atau perjanjian bilateral. multilateral.ABSTRACTIn bankruptcy law, the sale of debtor's assets is an important point because the sale of bankruptcy assets is the goal of the Bankruptcy Law. Problems arise if there is a debtor's bankruptcy property that is outside the jurisdiction of the Indonesian state. These problems arise as a result of the application of the territorial principle adhered to by the Indonesian state, which results in the application of the principle of reciprocity. The applicable Bankruptcy Law does not fully explain the execution of bankruptcy assets located abroad, but only stipulates that all assets of the bankrupt debtor, both domestically and abroad. However, this problem can be overcome by the application of international civil law which allows curators to carry out the execution of bankruptcy assets abroad, namely by submitting applications for enforcement of court decisions, namely bankruptcy decisions, and with Indonesia entering into bilateral agreements or agreements. multilateral."