Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menghadapi masalah kemacetan daerah JABODETABEK, Pemerintah Jakarta memberikan solusi pembangunan Jalan Lingkar Luar Jakarta II (JORR II) dengan sistem tol (berbayar). Penelitian dilakukan dengan menganalisis penghematan waktu terhadap tarif tol yang dipilih oleh calon pengguna JORR II. Nilai titik kebimbangan adalah suatu nilai tarif dimana calon pengguna akan berpikir untuk menggunakan jasa JORR II. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, besarnya tarif yang mau dibayar per kilometer dan per menit untuk segmen Kunciran -Serpong adalah Rp 1.693.32 dan Rp 621.10. Analisis dilakukan dengan perangkat lunak MATLAB, dengan variabel jenis kelamin, kelompok usia, frekuensi penggunaan tol, dan penghematan waktu.

---

Facing the JABODETABEK area congestion, Jakarta Government provides the solutions of developing Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) with a toll system. The study was conducted by analyzing the time savings on toll rates chosen by the prospective users of JORR II. The values are analyzed is a point of indecision in which the tariff value of the prospective user will think to use the services JORR II. Based on the analysis has been done, the tariff would be paid per kilometer and per minute for the segment-Serpong Kunciran is Rp. 1.693,32 and Rp. 621,10. Analyses were performed using MATLAB software, with the variables gender, age group, frequency of use of tolls, and time savings. "

"Pembangunan jalan tol JORR II dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemacetan Jakarta. Jalan tol merupakan jalan berbayar sehingga diperlukan sebuah studi yang memperhitungkan nilai Willingness to Pay dari para calon pengguna jalan tol JORR II. Nilai Willingness to Pay adalah nilai kemauan membayar untuk menggunakan sebuah jasa. Pada penelitian ini dilakukan metode Stated Preference dengan menganalisis nilai penghematan waktu terhadap tarif tol yang dipilih. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, besarnya nilai Willingness to Pay yang mau dibayar per kilometer dan per menit untuk segmen Serpong -Cinere adalah Rp 1.033,51 dan Rp 380,72. Untuk nilai rata-rata tarif kritis adalah sebesar Rp 18.675,57.

---

The purpose of development of JORR II toll road is to solve the traffic congestion problems in Jakarta. The toll road need some fare to use. So it requires a study which is measure the Willingness to Pay from users. This thesis is use the Stated Preference Method by analyzing the value of time savings on toll rates are selected. Based on the data processing which has been done, the value of Willingness to Pay every kilometers and every minutes for Serpong ? Cinere Segment is Rp 1.033,51 and Rp 380,72. And then the critical value of JORR II fare is Rp 18.675,57. "

"Pembangunan Jalan Lingkar Luar Jakarta II (JORR II) ditujukan untuk mendistribusikan arus dari daerah sekitar DKI Jakarta (Bodetabek), untuk menghindari pembebanan jaringan jalan dalam kota oleh arus dari daerah tersebut. JORR II merupakan jalan tol, sehingga ada biaya yang dibayarkan oleh pengguna yang melalui JORR II. Skripsi ini menganalisis besar nilai yang akan dibayarkan (Willingness to Pay) oleh calon pengguna jalan tol dengan metode stated preference. Dari hasil analisis, didapat nilai Willingness to Pay untuk JORR II Segmen Cengkareng-Kunciran ini adalah sebesar Rp23.764,23.

---

The purpose of development of Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) is to distribute the traffic flow from DKI Jakarta‟s surrounding areas. This distribution is meant to prevent traffic overflow in the intercity road network caused by the flow itself. To use the service of JORR II there is a toll fare that the users have to pay. The focus of this study is to find the value of public‟s willingness to pay for JORR II, using stated preference method. Analysis shows the value of willingness to pay for Cengkareng-Kunciran segment is as much as Rp 23.764,23 "

"ABSTRAKSalah satu aktifitas prekonstruksi jalan tol yang sangat penting adalah Right of Way RoW acquisition atau pembebasan lahan. Keterlambatan dalam melakukan hal tersebut dapat menimbulkan delays dan conflicts proyek. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya keterbatasan dana proyek sehingga dibutuhkan adanya suatu pembiayaan baru yang dapat menyediakan dana secara khusus untuk pembebasan lahan ini, yaitu skema pembiayaan Land Lease. Implementasi Land Lease di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan yang efektif dan efesien agar mendukung keberhasilan proyek. Pengembangan model kelembagaan ini dilakukan dengan metode Multi Criteria Decision Analysis untuk memilih 1 dari beberapa model kelembagaan yang paling baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa alternative model 1 kelembagaan merupakan model yang terpilih dengan tambahan 1 faktor pengaruh kelembagaan

---

ABSTRACTOne of the activities of motorway prekonstruksi that is very important is the Right of Way ROW acquisition or land acquisition. Delaying in doing so can cause project delays and conflicts. One of the faktors that hinder this activity is the lack of funds so the project needed a new financing that can provide special funds for land acquisition, namely the Land Lease financing schemes. Implementation of the Land Lease in Indonesia has not done so it takes effective and efficient institutions in order to support the success of the project. Development of institutional model is done by using a multi Criteria Decision Analysis to select one of several institutional models best."

"Secara umum tujuan didirikan jalan tol adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar daerah yang sedang berkembang. Akibat pertumbuhan ekonomi dan populasi manusia terus bertambah maka moda transportasi yang digunakan semakin banyak. Salah satu penyebab meningkatnya kepadatan arus lalu lintas di tol JORR diduga karena ketidakpatuhan truk dalam penggunaan lajur. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa dampak penggunaan lajur oleh truk terhadap kinerja arus yang dalam hal ini adalah kecepatan arus di jalan tol JORR. Penelitian dilakukan dengan survey lalu lintas di jalan tol sebagai bahan untuk kalibrasi model VISSIM yang digunakan untuk simulasi dua kondisi yaitu kondisi patuh dan tidak patuh dalam penggunaan lajur. Selanjutnya dibuat hubungan matematis antara kecepatan dan kepadatan dengan metode regresi untuk kedua kondisi tersebut. Hasil yang ditunjukan dari simulasi yaitu kinerja kecepatan lalu lintas pada kondisi patuh dan tidak patuh pada kerapatan rendah sampai menengah 0-300 kendaraan/km memiliki kemiripan, sehingga dapat dianggap bahwa kepatuhan truk dalam penggunaan lajur tidak mempengaruhi kinerja kecepatan di jalan tol JORR.

---

In general, the purpose of the establishment of toll roads is to increase economic growth and expedite the developing regions. Due to increasing economic growth and human population more mode of transportation are used more. One of the causes of increasing traffic congestion in the JORR toll is allegedly due to non compliances of the trucks in using the lane. Therefore this study is intended to analyze the impact of lane usage by truck usage on current performance which in this case is the current velocity on the JORR toll road.

The research conducted by surveying the traffic of the toll road as a calibration source of VISSIM model which later used for simulation of two conditions compliance of lane usage and non compliance in lane usage. Then, mathematical relations between velocity and regression method was formed for both conditions.

Result showed from the simulation that the traffic velocity performance on both compliant and non compliance line usage on low ndash medium density 0 300 vehicles km showed similarity, so it can be considered that truck compliance in lane usage does not affect traffic velocity performance of JORR toll road. "

"Infrastruktur jalan merupakan bagian penting dalam mendukung rencana pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia. Seiring dengan pertambahan ruas jalan tol di Indonesia, maka perusahaan operator jalan tol harus memastikan proses bisnis berjalan dengan efektif dan efisien agar selalu memberikan pelayanan prima (service excellence) khususnya pengendalian proses komunikasi permintaan bantuan dan pengaduan gangguan lalu lintas pengguna jalan tol (Command Center). Tujuan dari penelitian ini antara lain evaluasi proses bisnis (As-is Process), analisis Business Process Improvement pada Integrasi Command Center (To-be Process) menggunakan metode ESIA (Eliminate, Simplify, Integrate, and Automate) dan analisis pengaruh Integrasi Command Center terhadap durasi proses dan biaya operasional layanan menggunakan simulasi Bizagi Modeler serta analisis SWOT & TOWS melalui In-Depth-Interview dalam memformulasikan strategi implementasinya. Dimana data simulasi dan analisis menggunakan sistem deterministik. Hasil analisis pada model proses bisnis (To-be Process) menunjukkan bahwa adanya potensi efisiensi waktu sebesar 33,33% (52 menit) dan efisiensi biaya operasional sebesar 46,57% (Rp 2,32 Milliar) pada proses komunikasi permintaan bantuan dan pengaduan gangguan lalu lintas pengguna jalan tol sehingga dapat mendukung perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja perusahaan dalam memberikan layanan

---

.Road infrastructure is an important part of the Indonesian government's plan for regional and equitable development. As the number of toll roads in Indonesia grows, the companies must make sure their business processes run effectively and efficiently so they can provide excellent service. The research aims to assess the current business processes (the as-is Process) and analyze potential improvements in the integration of the Command Center (the to-be Process) using the ESIA method (Eliminate, Simplify, Integrate, and Automate). Additionally, the study examined the effects of Command Center integration on process duration and service operating costs through simulation using Bizagi Modeler. Furthermore, a SWOT and TOWS analysis was conducted through In-Depth Interviews to formulate an implementation strategy. Data simulation and analysis are utilized in deterministic systems. The findings from the analysis conducted on the business process model, specifically the To-be Process, indicate that there exists a potential time efficiency improvement of 33,33% (equivalent to 52 minutes) and operating cost efficiencies of 46,57% (equivalent to 2,32 billion rupiah) in the communication process for handling requests for help and complaints related to traffic distractions by road toll users. These improvements have the potential to enhance customer satisfaction and overall company performance by delivering excellent service."

"ABSTRAKMeningkatnya volume kendaraan berat menyebabkan semakin tingginya tingkat kemacetan di berbagai ruas jalan, khususnya pada kota Jakarta. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan, timbul rencana untuk menyelenggarakan pembatasan akses masuk kendaraan berat pada Jakarta Outer Ring Road JORR . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pilihan tindakan yang akan dilakukan oleh pelaku logistik dalam menghadapi kebijakan pembatasan akses masuk, serta untuk menganalisa dampaknya terhadap waktu tempuh dan biaya operasional perjalanan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survey pada 223 pengemudi kendaraan berat yang menggunakan jalan tol JORR, didapatkan hasil pilihan tindakan alternatif berupa 26.9 memilih untuk mengubah rute, 36.8 mengubah waktu, 2.7 mengubah rute dan waktu, dan sisa 33.6 tidak terpengaruh kebijakan pembatasan akses. Pilihan tindakan juga dikelompokkan berdasarkan frekuensi perjalanan, waktu masuk JORR, dan jarak tempuh perjalanannya, dengan tujuan untuk melihat perbedaan karakteristik para pelaku logistik. Berdasarkan uji hipotesis, didapatkan bahwa kebijakan pembatasan akses memiliki pengaruh terhadap pertambahan waktu tempuh dan biaya operasional perjalanan. Perubahan waktu tempuh perjalanan tertinggi akibat pembatasan akses terdapat pada pilihan mengubah rute, yaitu sebesar 31.10 . Sama halnya pada biaya operasional, perubahan biaya tertinggi terdapat pada pilihan mengubah rute yaitu sebesar 7.41 .

---

ABSTRACT

The increasing volume of freight vehicles causes the increasing levels of congestion on various places, especially in Jakarta. As one of the efforts to reduce congestion, a plan to restrict freight vehicles from accessing the Jakarta Outer Ring Road JORR is planned. The purpose of this study is to analyze the behavior of logistics users in facing the access restriction policy, as well as to analyze the impact it has on time and travel costs. Based on the data that was obtained through a survey done on 223 freight vehicle drivers using JORR, 26.9 chose to change the route, 36.8 to change the time, 2.7 to change route and time, and 33.6 remain uneffected by the policy. Alternative actions are also grouped by trip freuquencies, entry time to JORR, and the distance traveled. It was done to investigate the different characteristics of logistic users. Based on the hypothesis test, it is found that the restriction policy has an effect on the increase of travel time and the travel operational cost. The highest travel time change due to the policy was caused by the action of changing routes which is 31.10 . Similar to travel time change, the highest travel operational cost change which is 7.41 was caused by the action of changing routes."

"mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Walaupun begitu, dana yang dibutuhkan untuk rnembangun jalan tol tidaklah sedikit, sehingga pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengusahaan jalan tol. Kerjasama antara pemerintah dan swasta, atau yang biasa dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), di dalam bidang pembangunan jalan tol menghasilkan suatu Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). PPJT yang terjalin antara pihak pemerintah dan pihak swasta ini dibuat dengan menggunakan sistem Build Operate ana' Transfer (BOD, dengan nama lain Bangun Guna Serah. Setelah ditelaah lebih dalam, terdapat perbedaan status kepemilikan atas Jalan Tol yang terdapat di dalam PPJT dengan yang dianut oleh konsep BOT. Padahal. status kepemilikan sangat menentukan pihak yang bertanggung jawab atas resiko-resiko yang timbul pada saat force majeure.Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan Lmtuk memahami status kepemilikan jalan tol beserta segala aset didalamnya.Skripsi ini juga membahas mengenai pertanggung jawaban atas resiko-resiko yang timbul terkait dengan kepemilikan jalan tol. Skripsi ini menggunakan studi kasus, yang menjelaskan perj anjian antara PT. X, sebagai pihak swasta dan Badan Pengatur Jalan Tol mewakili pihak pemerintah, dimana penjelasannya berdasarkan hukmn perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sebagai hasil dari analisa ini, penulis menemukan bahwa status kepemilikan atas Jalan Tol baru dimiliki oleh pemerintah, pada saat kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan dimulai. Hal ini disebabkan, pada fase tersebut, jalan tol sudah mempunyai fungsi sosial dan menyanglcut kepentingan umum, sehingga sudah selayaknya dimiliki oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh peraturan perundang undangan yang berlalcu, yaitu pada UUD 1945. Oleh karena itu, baru pada saat masa pengoperasian dan pemeliharaan, seluruh resiko yang berkaitan dengan jalan tol pada saat force majeure ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

---

The development of tollway is aimed to support national economic growth. However, as the costs in building tollway keeps increasing, Indonesian government starts to build a partnership with private sectors to accomodate its financial needs. The partnership between the government and the private, named Public Private Partnership (PPP), in developing the tollway results in a contract between both parties. The contract is named PPJT (The agreement on financing, planning, building, operating and maintaining tollway). This agreement is based on Building, Operate and Transfer (BOT) concept. After ftuther investigation, it is found that there is a difference in ownership status between PPJ T and BOT. Yet, the ownership status is critical in terms of detennining which party is held liable for the risks occured during force majeure.Therefore, the aim of this thesis is to acquire a thorough understanding about the ownership status of the tollway including its assets.This thesis also discusses about responsibilities on the risks, in relation to the ownership status of the tollway. Furthermore, this thesis is based on a case study that describe an agreement between PT. X, that represent the private party, and BPJT (The Toll Regulatory Body) that represent the govemment, in which the analysis on the case is in accordance with the civil law in Indonesia. In addition, the research in this thesis is using juridical normative approach.As a result of this analysis, it is found that the tollway is owned by the govemment, starting at the operational and maintainance period. This is because on that period, the tollway starts to gain its social ftmction as it involves public interests in its use. Hence, government has to have significant control over it. This is supported by the contitustional law (UUD 1945). Therefore, in the operating and maintaining phase, the risks occured in force majeure that relates to the tollway is borne by government as its owner."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses penerapan PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi pada jalan tol dan kendala dalam penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontrak konsesi jasa disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah sesuai dengan PSAP 16 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2022.  Penelitian ini penting dilakukan karena aset konsesi jasa khususnya jalan tol bernilai besar sehingga potensi kesalahan penyajian akuntansi dapat mempengaruhi opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus atas perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesulitan pada empat dari lima proses penerapan PSAP 16 yang dapat menjadi kendala pada penyajian PSAP 16 di laporan keuangan dan kendala tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan pada proses penerapan PSAP 16 dalam mengatasi kendala penyajian nilai pada laporan keuangan dan tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI atas pencatatan akuntansi konsesi jasa jalan tol sesuai dengan PSAP 16 dengan pengembangan sistem akuntansi untuk pencatatan aset konsesi jasa secara terintegrasi, optimalisasi pengendalian intern untuk memisahkan porsi belanja barang dan modal, serta mekanisme pengukuran penggunaan alokasi anggaran dan penatausahaan aset konsesi jasa sehingga dapat menyajikan aset konsesi jasa sesuai substansi ekonomi.

---

This research aims to evaluate the process of implementing PSAP 16 Service Concession Agreements - Grantor on toll roads and the obstacles in implementing accounting under applicable regulations. Service concession arrangements are presented and disclosed in government financial reports under PSAP 16 which has been effective since 2022. This research is important to carry out because service concession assets, especially toll roads, have great value so the potential for accounting misstatements to occur can influence the opinion of the Ministry of Public Works and Housing's Financial Report and even the Financial Report of Central Government. The research method used is a qualitative method using a case study approach on toll road service concession agreements at the Ministry of Public Works and Housing. The research results showed that there were difficulties in four out of the five PSAP 16 implementation processes which caused several obstacles in presenting PSAP 16 in financial statements and obstacles related to completing audit findings. The implications of this research are expected to provide improvements to the process of implementing PSAP 16 in overcoming obstacles in presenting value in financial reports and follow-up to the completion of BPK RI's findings regarding accounting for toll road service concessions under PSAP 16 by developing an integrated accounting system for recording service concession assets, optimization of internal control to separate the portions of operational and capital expenditure, as well as adequate measurement mechanisms for the use of budget allocations and administration so the service concession assets can be presented according to their economic substance."

"Kesenjangan hukum terjadi pada saat pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, diketahui bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta terdapat tanah sultan ground yang termasuk rencana pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Negara Indonesia menginginkan tanah sultan ground dapat berpindah hak kepemilikannya, yang semula berada pada wilayah Yogyakarta menjadi milik Negara Indonesia. Dalam hal ini, Negara Indonesia berlandaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Pasal tersebut berisikan kewajiban bagi pihak yang berhak atas tanah yang akan digunakan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi. Sementara, sultan ground merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Negara kepada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta mendapatkan hak keistimewaan, terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang berisikan kewenangan keistimewaan mencakup kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam kewenangan istimewa mengenai pertanahan, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kepemilikan terhadap Sultan Ground. Sehingga pihak Yogyakarta tidak berkenan untuk memindahkan hak kepemilikan Sultan Ground kepada negara dalam rangka untuk melindungi kearifan lokal Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan terjadinya kesenjangan hukum dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta serta mengenai penyelesaian masalah berkaitan dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, dan menganalisis penyelesaian masalah terkait dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, ditemukan kesenjangan hukum antara Negara dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dalam kasus kesenjangan hukum ini adalah penggunaan sistem sewa menyewa atau penggunaan sistem bagi hasil.

---

Legal gaps occurred during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. It was known that during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road there was sultan ground land which included the Bawen-Yogyakarta Toll Road construction plan. The Indonesian state wants the sultan's ground land to be able to transfer its ownership rights, which were originally in the Yogyakarta region, to become the property of the State of Indonesia. In this case, the State of Indonesia is based on Article 5 of Law Number 02 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest. The article contains obligations for parties entitled to land to be used in the acquisition of land for public use with compensation. Meanwhile, sultan ground is a privilege granted by the State to the territory of the Special Region of Yogyakarta based on Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Yogyakarta gets privileges, contained in Article 6 of the Yogyakarta Special Law, which includes special authority covering culture, land, and spatial planning. In the special authority regarding land, the territory of the Special Region of Yogyakarta has ownership of the Sultan Ground. So that Yogyakarta is not willing to transfer the ownership rights of Sultan Ground to the state in order to protect Yogyakarta's local wisdom. The problems to be discussed in this study are related to the occurrence of legal gaps in the framework of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and regarding the resolution of problems related to normative constraints in the legal gaps that occur in the context of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. The research method used in this study is doctrinal research method. This study aims to analyze the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and analyze the resolution of problems related to normative constraints in the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. In the acquisition of land for the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road, a legal gap was found between the State and the Special Region of Yogyakarta. An alternative solution that can be made in the case of this legal gap is the use of a lease system or the use of a profit-sharing system. Keywords: Legal gaps, Land acquisition, and Development in the public interest."