Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kebijakan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan uang negara dapat dilaksanakan secara akuntabel.

---

This thesis is trying to view that until now there are still many State Finances being managed outside the control of Finance Minister as the State General Treasurer. In all state ministries/institutions there are government accounts that deposit State Finance, whether they are state revenue as well as from State Budget (APBN) fund allocation that will be used to pay for operational activities of state ministry/institutions. Such accounts are managed by themselves and beyond the supervision of Finance Minister. With the enactment of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, all state finances are under the control of State General Treasurer. With the existence of policy controlling of such ministry/institution accounts, it is expected the management of state finance can be implemented accountably."

"The three packages of law on state financial management (Law No.17 of 2003 on State Finance, Law No. 1 of 2004 on State Treasuryand Law No. 15 of 2004 on State Financial Audit) have somefundamental differences from previous regulations. One of them isto post State Treasurer as a functional role. The governmentconducts a central role in achieving good governance in theimplementation of the state budget. Article 23 verse (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia provides a strong legalbasis to implement the principles of good governance. In managingthe state budget, one mechanism to implement good governance isto improve state treasurer professionalism as a functional role;unfortunately, the research shows that more sustained and coherentefforts are needed to realize this.Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangansebelumnya, ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangannegara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara, memiliki beberapa perbedaan yang cukupmendasar. Salah satu di antaranya adalah jabatan bendaharasebagai jabatan fungsional. Pemerintah memegang peran utamadalam mewujudkan good governance dalam pelaksanaananggaran belanja negara. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia 1945 telah memberikan landasanhukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governanceDalam mengelola APBN, salah satu mekanisme untukmewujudkan good governance adalah dengan meningkatkanprofesionalisme bendahara negara sebagai tenaga fungsional;namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa upaya terkaitdan berkelanjutan dibutuhkan untuk merealisasikan maksudtersebut."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari pengelolaan Piutang Negara Piutang TP/TGR yang dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan piutang yang tidak dapat ditagih, mengungkapkan bagaimana perlakuan yang seharusnya secara akuntansi atas piutang yang tidak dapat ditagih, dan selanjutnya peneliti mencoba mengungkapkan hal-hal yang mungkin bisa digunakan oleh Kementerian PUPR untuk meminimalisir terbentuknya piutang yang tidak dapat ditagih.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengelolaan piutang TP/TGR yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum dilakukan dengan efektif. Kondisi ini bisa terlihat dari besarnya jumlah pembentukan piutang TP/TGR yang tidak dapat ditagih yang mencapai separuh dari keseluruhan jumlah piutang. Kurang efektifnya pengelolaan piutang TP/TGR antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam sisi akuntasi, dan kurangnya sistem pengendalian internal SPI.Dalam menyusun saran terkait peningkatan efektivitas pengelolaan piutang yang dilakukan, peneliti membandingkan pengelolaan piutang sektor publik dengan sektor privat, serta menjabarkan konsekuensi terkait ketidaktertagihan piutang TP/TGR agar Kementerian PUPR menyadari urgensi terkait perbaikan pengelolaan piutang ini. Kata kunci: Pengelolaan piutang; piutang negara; piutang tak tertagih; penyisihan piutang.

---

This study is a case study that aims to analyze the effectiveness of the management of Government Receivables Receivables of Treasury Demand Receivable Claims of Compensation conducted at the Ministry of Public Works and Housing. In this study, the researcher identifies the factors that influence the formation of receivables that can not be collected, reveals how the accounting treatment should be, and then the researchers try to reveal what might be used by Ministry of Public Works and Housing to minimize the formation of receivables that can not be collected.

The results of the research show that the management of receivables has not been done effectively. This condition can be seen from the large amount of the formation of receivables that can not be collected which reached half of the total number of receivables. Ineffective management of accounts receivable is partly due to errors in the accounting side, and the lack of an internal control system.

In preparing suggestions related to improving the effectiveness of the management of receivable, researchers compared the management of public sector receivables with the private sector, as well as describe the consequences related to uncollectible receivables so that the Ministry of Public Works and Housing realizes the urgency of improving the management of these receivables. Keywords Receivables management state receivables bad debts allowance for receivables receivable."

"Tesis ini mengkaji proses pembukaan rekening dalam layanan keuangan digital Bank Jago, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak UU PDP terhadap prosedur pembukaan rekening Bank Jago dan mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian yang dilakukan oleh bank untuk mematuhi peraturan baru tersebut. Tesis ini akan menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Makalah ini menggunakan metode wawancara untuk menganalisis langkah-langkah dan persyaratan proses pembukaan rekening, baik sebelum maupun sesudah implementasi UU PDP. Tesis ini mengeksplorasi langkah-langkah yang diterapkan oleh Bank Jago untuk menjaga informasi dan privasi klien. Ini mengacu pada pemanfaatan teknik enkripsi dan protokol keamanan. Hasil penelitian memberikan wawasan berharga tentang bagaimana prosedur pembukaan rekening Bank Jago sejalan dengan persyaratan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kesimpulannya, sangat penting bagi pemerintah untuk membuat regulasi UU PDP untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam perlindungan data. Sementara bank sudah mematuhi peraturan privasi data pribadi, ada industri lain yang tidak menerapkan praktik serupa. Dengan menerapkan pedoman yang komprehensif, semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data dapat secara konsisten mematuhi hukum, sehingga mengurangi perbedaan dalam privasi data pelanggan.

---

This thesis examines the account opening process in Bank Jago's digital financial services, particularly in light of the implementation of the Personal Data Protection (PDP) Law. The purpose of this study is to evaluate the impact of the PDP Law on Bank Jago's account opening procedures and to identify any changes or adaptations made by the bank to comply with the new regulations. This thesis will utilize a doctrinal research approach, employing a descriptive analysis method. The paper employs an interview method to analyse the steps and requirements of the account opening process, both prior to and following the implementation of the PDP Law. This thesis explores the measures implemented by Bank Jago to safeguard client information and privacy. It refers to the utilization of encryption techniques and security protocols. The research findings offer valuable insights into how Bank Jago's account opening procedures align with the requirements of the Personal Data Protection (PDP) Law. In conclusion, it is crucial for the government to establish regulations for the PDP Law in order to ensure fairness and consistency in data protection. While banks already comply with personal data privacy regulations, there are other industries that do not have similar practices in place. By implementing comprehensive guidelines, all parties involved in data processing can consistently comply with the law, thereby reducing any discrepancies in customer data privacy."

"Management control system can only be understood effectively by understanding its interactions with control environment. current literatures of management control system tend to view the system in isolation or, at best, as a rational system that support the implementationof organisational strategy to cope with the dynamics of external factors. This paper attempt to openup the possibilities of exploiting sociology's new institutional theory (NIT) in outlining various paths in the development of MCS's theoretical framework. More specifically, the NIT enables researcher to identify various environmental factors that interact with the MCS, i.e: technical effeiciency within organisational context. On the other hand, institutional factors are those related with the creation of legitimation of the MCS implementation. Organisational isomorphism is required to respond effectively to the needs of obtaining technical efficiency and legitimaton simultaneousloy."

"Manajemen laba kosmetik termasuk manajemen laba oportunistik yang dilakukan dengan melakukan sedikit pembulatan ke atas pada digit kedua angka laba agar digit pertama angka laba naik. Hal ini terutama dilakukan ketika digit kedua angka merupakan angka besar, seperti 9, dan dinaikkan sedikit agar digit kedua menjadi 0 dan digit pertama laba naik. Praktik ini didasarkan pada teori cognitive reference points. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen laba kosmetik terjadi di ASEAN dengan tendensi yang berbeda-beda di tiap negara. Manajemen laba kosmetik ditemukan memiliki korelasi negatif dengan korupsi dan uncertainty avoidance; dan memiliki korelasi positif dengan individualisme, kebebasan ekonomi, dan relative firm size.

---

Cosmetic earnings management is opportunistic earnings management by doing little upward rounding in the second digit of the earnings in order to lift up the first digit by one point. This is mainly done when the second digit of earnings is a big number, such as 9, so that a little upward rounding can change the second digit to 0 and lift up the first digit. These practices are based on cognitive reference point theory.

The results of this research showed that the cosmetics earnings management occurred in ASEAN with different tendencies across country. Cosmetic earnings management has negative correlation with corruption and uncertainty avoidance; and positively correlated with individualism, economic freedom, and relative firm size."

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas), menggunakan pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta membahas pelaporan atas pemindahtanganan dan penghapusan BMN dimaksud dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset KKKS, agar segera melakukan penyesuaian atas kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS. Selain itu, PPBMN perlu secara komprehensif menyusun pedoman dan prosedur atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS yang akan digunakan di lingkungan PPBMN.

---

The research analyzes internal control implementation over transfer and State Property’s removal which are derived from The Upstream Oil and Gas Production Sharing Contract (PSC), using the approaching COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which are about Government Internal Controlling System, as well as discusses reporting of State Property management in order to achieve transparency and accountability. The study is a descriptive analysis with a qualitative approach.

The result of the study suggest that the Center of State Property Management forthwith doing its transfer and removal activities of the State Property after there is a regulation's change which manages the accounting precept and PSC asset's report, and should be made and informed policy and procedures for the management of the PSC State Property comprehensively."

"Laporan magang ini berjudul Evaluasi Prosedur Audit Test of Details Atas Akun Piutang Usaha Pada Perusahaan Konstruksi. Hal yang menjadi pembahasan adalah bagaimana proses audit yang dilakukan sampai pada tahap prosedur pengujian rincian tersebut. Pada praktiknya hal yang dilakukan oleh mahasiswa magang adalah pengumpulan bukti audit dengan melakukan konfirmasi atas piutang usaha, melakukan konfirmasi kedua, dan test of detail. Laporan ini dibatasi pada prosedur yang diikuti selama magang. Pada akhirnya dapat disimpulkan dari hasil evaluasi tersebut apakah KAP XYZ telah menjalan prosedur test of details sesuai dengan International Standard on Auditing (ISA). Evaluasi tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ISA 500 tentang asersi manajemen dan bukti audit, ISA 505 tentang bukti audit dan penggunaan alternatif prosedur, dan ISA 520 tentang bukti audit dan prosedur analitis. Laporan magang ini ditutup dengan hal-hal yang berkaitan dengan refleksi diri selama magang. Pembahasannya dibatasi pada tiga aspek yakni bekerja di bawah tekanan, interaksi dengan tim, klien, dan pihak lainnya, serta implementasi teori dan praktik. Hasilnya adalah dua aspek yakni bekerja di bawah tekanan dan implementasi teori dan prakterk telah berjalan baik. Sedangkan untuk aspek interaksi dengan tim, klien, dan pihak lainnya perlu diperbaiki.

---

This internship report is evaluates the Test of Details Audit Procedure on Accounts Receivable Accounts at Construction Companies. The matter being discussed is how the audit process carried out has reached the stage of testing the details. In practice, what interns do is collect audit evidence by confirming accounts receivable, conducting a second confirmation, and test of details. This report is limited to the procedures followed during the internship. In the end, it can be concluded from the evaluation results whether KAP XYZ has carried out the test of details procedure in accordance with international standards on auditing. The evaluation includes matters relating to ISA 500 on management assertions and audit evidence, ISA 505 on audit evidence and the use of alternative procedures, and ISA 520 on audit evidence and analytical procedures. This internship report closes with matters relating to self-reflection during the internship. The discussion is limited to three aspects, namely working under pressure, interaction with the team, clients, and other parties, and implementation of theory and practice. The result is two aspects, namely working under pressure and the implementation of theory and practice has been going well. As for the aspect of interaction with the team, clients, and other parties need to be improved."

"Skipsi ini menganalisis secara komprehensif pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi SAI pada Kementerian Perumahan Rakyat Kemenpera Analisis dilakukan dengan mempelajari hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2006 2011 Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dengan instansi terkait diketahui bahwa pelaksanaan SAI telah berjalan dengan baik Terdapat permasalahan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan SAI Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi opini audit Wajar Tanpa Pengecualian WTP yang diberikam oelh BPK.

---

This thesis analyzes comprehensively the implementation of Sistem Akuntansi Instansi SAI at on Ministry of Public Housing The analysis was done by understanding the results of BPK audit on financial statements from 2006 to 2011 Based on the result of analysis and interviews with related agency it is concluded that the implementation of the SAI is exercised well There are some technical problems on the implementation of SAI However these problems don rsquo t affect the audit opinion given by BPK which is unqualified audit opinion."