Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi komunikasi dan persaingan ketat dunia industri saat ini, disadari membawa pengaruh besar pada perkembangan dan setiap tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas Iayanan secara terus-menerus sehingga perusahaan dapat menghadapi persaingan dan dapat mengambiI keputusan yang tepat dalam segala ketidakpastian pencapaian keuntungan.Dalam melakukan peningkatan kualitas layanan, penelitian ini menggunakan aplikasi metode Quality Function Deployment (QFD) Phase I dan Phase H - Designer V.4 yang bertujuan untuk memperoleh Voice of Customer, mendapatkan Prioritas Tindakan Respon Teknis, mendapatkan Part Requirement, serta menghasilkan Usulan Strategi yang sebaiknya diambil oleh perusahaan demi tercapainya peningkatan kualitas Iayanan.Dengan penerapan QFD, diperoleh atribut-atribut respon teknis yang, menjadi prioritas untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu up date strategi pemasaran, up date kebijakan penetapan harga, dan peningkatan kualitas dan kuantitas BTS (Base Transceiver Station).

---

Growth of tight competition and communications technology of industrial world in this time realized bring the major effect at growth and in every action to be done by company. Company claimed to give the service matching with requirement and desire of consumer. Consequently, needed to do improvement of service quality continually so that company can face emulation and can take correct decision in all attainment uncertainly attainment of advantage.In doing improvement of their service quality, this research used the Quality Function Deployment (QFD) Phase land Phase II QFD - Designer V.4 to obtain Voice of Customer, get the action priority of technical responses, get part requirements, and also yield the strategy proposal better be taken by company for the shake of reaching of improvement of service quality.With applying QFD method, obtained the technical responses attribute which become the priority for the improvement of service quality. The technical responses include of up date marketing, up date price regulation, and than increase quality and quantity of BTS (Base Transceiver Station)."

"Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kontribusinya dalam aspek sosial-ekonomi telah terbukti dewasa ini. Dalam kasus Indonesia, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) terus bertumbuh terlebih dengan stimulasi dari pandemi Covid-19 hingga mencapai skala 5,78 pada tahun 2021. Kontribusi TIK terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional menjadi isu utama. Penelitian ini berangkat dari fungsi produksi Cobb-Douglas dalam menginkorporasikan variabel teknologi dan meninjau hubungan timbal-balik antara TIK dan pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi selama periode 2015-2021. Model penelitian ini mengadopsi model panel simultan instrumental variable (IV) yang terdiri dari persamaan IP-TIK dan PDRB. Hasil statistik mengkonfirmasi hubungan timbal balik antara TIK dan pertumbuhan ekonomi, dimana kenaikan PDRB sebesar 1%, ceteris paribus, akan meningkatkan IP-TIK sebesar 1.52%. Sebaliknya, kenaikan IP-TIK sebesar 1%, ceteris paribus, akan meningkatkan PDRB sebesar 0.37%. Menariknya, faktor pendorong lain seperti pengeluaran rumah tangga untuk telekomunikasi, sumber daya listrik, panjang jalan, dan APBD untuk fungsi ekonomi ditemukan berhubungan positif terhadap perkembangan TIK.

---

The development of Information and Communication Technology (ICT) and its contribution in socio-economic aspects has been proven today. In the case of Indonesia, Information and Communication Technology Development Index (ICT-DI) continues to grow, especially with stimulation from the Covid-19 pandemic, reaching a scale of 5.78 in 2021. The contribution of ICT to economic growth as an integral part of the national development strategy becomes a major issue. This research departs from the Cobb-Douglas production function in incorporating technology variable and reviewing the reciprocal relationship between ICT and economic growth in 34 provinces during the 2015-2021 period. This research adopts the panel model of the simultaneous instrumental variable (IV) which consists of the ICT-DI and GRDP equations. Statistical results confirm the reciprocal relationship between ICT and economic growth, where a 1% increase in GRDP, ceteris paribus, will significantly increase ICT-DI growth by 1.52%. Conversely, a 1% increase in ICT-DI, ceteris paribus, significantly increases GRDP by 0.37%. Interestingly, other driving factors such as household spending on telecommunications, electricity resources, road length and government expenditure for economic functions (which have not been extensively studied before) were found to be positively related to ICT development."

"ABSTRAKSeiring dengan terjadinya globalisasi banyak perusahaan-perusahaan dari negara maju yang berinvestasi di negara-negara berkembang terutama di Asia dan Asia Tenggara, melalui FDI. Tidak dipungkiri bahwa investasi asing yang masuk telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, terdapat argumen diantara peneliti bahwa terdapat faktor baru yang dapat mempengaruhi FDI. Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah dunia secara masif, termasuk dalam perekonomian. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara FDI dengan tingkat investasi di bidang TIK dan juga sebaliknya. Penelitian ini menggunakan data panel yang berasal dari 5 negara ASEAN dengan rentang waktu dari tahun 2007 sampai 2015. Dengan menggunakan metode fixed effect dan two sls ditemukan bahwa pada negara berkembang di ASEAN, selama periode 2007-2015, tingkat investasi pada TIK masih kurang signifikan dalam mempengaruhi FDI. Begitu juga sebaliknya, peningkatan pada FDI tidak mempengaruhi jumlah investasi di bidang TIK. Faktor yang signifikan dalam menentukan FDI adalah ukuran/besarnya pasar yang digambarkan oleh tingkat PDB. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar investasi asing yang dilakukan belum memasukkan faktor teknologi sebagai pertimbangan yang penting. Dapat dikatakan peran teknologi komunikasi dalam perekonomian di negara berkembang khususnya ASEAN secara relatif masih kecil jika dibandingkan dengan negara maju. Karena di negara maju TIK menjadi salah satu faktor dalam menentukan FDI.

---

ABSTRACT

Along with the globalization many companies from developed countries that invest in developing countries, especially in Asia and Southeast Asia, through FDI. It is undeniable that incoming foreign investment has become one of the sources of economic growth in developing countries. As society and technology advances, there is an argument among researchers that there are new factors that can affect FDI. Information and communication technology has changed the world massively, including the economy. Therefore this study aims to see how the relationship between FDI and the level of investment in ICT and vice versa. This study uses panel data from 5 ASEAN countries with a time span from 2007 to 2015. It was found that by using the fixed effect method and two SLS in developing countries in ASEAN, during the 2007-2015 period, the level of investment in ICT was insignificant in affecting FDI. Vice versa, an increase in FDI does not affect the amount of investment in ICT. A significant factor in determining FDI is the size of the market that is represented by the level of GDP. This shows that most of the foreign investments made have not included technological factors as important considerations. It can be said that the role of communication technology in the economy in developing countries, especially ASEAN, is still relatively small when compared to developed countries. Because in developed countries ICT is one of the factor that determine FDI."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intention to use teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kapabilitas organisasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan Kuesioner TAM yang digunakan untuk mengukur persepsi pegawai Kementerian Sosial dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan untuk menemukan hubungan antara faktor eksternal variabel independen dengan variabel dependen, yaitu Perceived Ease Of Use dan Perceived Usefullness berpengaruh langsung , serta pengaruhnya terhadap Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh tidak langsung dalam kerangka penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memengaruhi persepsi pegawai Kementerian Sosial terhadap Perceived Ease Of Use dan Perceived Usefullness, dan persepsi mereka berdampak pada Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi. Faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah Prior Experience, Education Level, Job Relevance, Trust, Autonomy, Subjective Norm dan Training. Penelitian ini hanya dilakukan di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sedang dalam proses Reformasi Birokrasi. Intention To Use disini dianggap mewakili terhadap penggunaan sebenarnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan kapabilitas organisasi. Implikasi yang diharapkan dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi, akan dapat mendukung peningkatan kapabilitas organisasi di Kementerian Sosial RI, sehingga organisasi dapat berjalan efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan niat pegawai Kementerian Sosial RI dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam pekerjaannya. Dan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam rangka Reformasi Birokrasi. Peneliti berharap penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk peningkatan kapabilitas organisasi di organisasi publik lainnya.

---

ABSTRACT

AbstractThe purpose of this paper is to analyze the influencing factors toward the intention to use information and communication technology in order to improve organizational capacity in the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia. This study used TAM questionnaire to collect data to measure the perceptions of Ministry of Social employees in the use of information and communication technology and to find the relationship between external factors independent variables with Perceived Ease Of Use And Perceived Usefullness direct influence , and the effect on the Intention To Use information and communication technology indirect influence within the research framework. The results of this study indicate that external factors influence the perceptions of Ministry of Social Affairs employees to Perceived Usefulness and Perceived Ease Of Use, and their perception has an impact on Intention To Use information and communication technology. The most influential external factors are Prior Experience, Education Level, Job Relevance, Trust, Autonomy, Subjective Norm and Training. This research is conducted in the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which is in the process of Bureaucratic Reform. Intention to use here is considered to represent the actual use in the utilization of information and communication technology in order to increase the Organizational Capability. The expected implication by understanding the factors that influence the Intention To Use information and communication technology, will be able to support the improvement of organizational capability in the Ministry of Social Affairs, so that the organization can run effectively and efficiently. The results of this study are expected to provide information to improve the intention of Ministry of Social Affairs employees to use Information and Communication Technology optimally in their work. And to improve the organizational capability in the framework of Bureaucratic Reform. Researchers hope this research can also be used as a guide for improvement of organizational capability in other public organizations."

"Penelitian ini mengintegrasikan SERVQUAL, Model Kano dan Quality Function Deployment (QFD) untuk menyusun strategi peningkatan kualitas layanan enterprise portal PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (Marein) yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang disebarkan kepada seratus orang responden yang merupakan karyawan Marein. SERVQUAL didapatkan bahwa dari empat dimensi kualitas layanan yang diukur yaitu Usability, Design, Information Quality dan Service Reliability mendapatkan nilai kesenjangan yang negatif, artinya tingkat kualitas layanan enterprise portal Marein masih rendah. Kemudian dengan menggunakan Model Kano didapatkan lima belas atribut kualitas layanan yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Metode terakhir adalah QFD yang menghasilkan sebelas technical response berikut prioritas pelaksanaan untuk dapat meningkatkan kualitas lima belas atribut kualitas layanan yang sebelumnya didapatkan dari Model Kano. Rangkaian penelitian tersebut menyimpulkan lima technical response yang memiliki tingkat prioritas tertinggi yaitu integrasi antar aplikasi, penambahan staf, penerapan user requirement management, peningkatan kapasitas server dan desain ulang tampilan.

---

This study integrates SERVQUAL, Kano Model and Quality Function Deployment (QFD) to develop strategies for improving service quality of PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (Marein) enterprise portal based on its users needs. The data used in this study are responds to questioners by onehundred employees of Marein. The result of SERVQUAL method shows that four of service quality measured ie Usability, Design, Information Quality and Service Reliability has a negative gap score, meaning that the level of service quality of Marein’s enterprise portal is lower than expected. Then by using Kano Model this study obtained fifteen attributes of service quality that should be improved to increase its user satisfaction. The last method being used is QFD which provides eleven technical responses along the priority score that should be implemented to improve the service quality. The study concluded a series of five technical response that has the highest priority which are integration between applications, the addition of staff, implementation of user requirement management, increasing server capacity and redesign."

"Tesis ini membahas mengenai ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang berdampak pada pencabutan ijin usaha bagi PT X selaku penanam modal asing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksploratoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah, khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama terlebih dahulu ketentuan-ketentuan terkait dengan kebijakan yang akan dibuatnya; diperlukan koordinasi antara pembuat kebijakan dalam bidang penanaman modal dengan pembuat kebijakan dalam bidang telekomunikasi; bagi investor (penanam modal) diperlukan pemahaman mengenai upaya hukum yang tersedia dalam bidang penanaman modal; dalam upaya hukum arbitrase, PT X dapat menegosiasikan untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya dalam penanaman modal di Indonesia dengan persyaratan tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (PT X dengan Pemerintah Indonesia).

---

This thesis discussed the establishment of Minister of Communications and Information of the Republic of Indonesia Number: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 on Guideline Development and Use of Telecommunications Tower Joint impacting on the business license revocation for PT X as a foreign investor. This study is an exploratory qualitative research design. The results suggest that governments, particularly the Minister of Communications and Information should be more careful in making policy, pay attention to and carefully studied beforehand provisions related to the policy to be made; necessary coordination between policy makers in the field of investment with policymakers in telecommunication field; for investors is required an understanding of the available remedies in the field of investment; in the judicial arbitration, PT X still may be able to negotiate to continue its business activities in investment in Indonesia with certain requirements that can be beneficial to both parties (PT X with the Government of Indonesia)."

"Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek ditunjuk sebagai unit TIK Pusat di lingkungan Kemenkeu yang fungsi utamanya memberikan layanan TIK di seluruh lingkungan Kemenkeu. Untuk mengukur kualitas layanan publik yang diberikan Kemenkeu dalam memenuhi harapan pengguna layanan, Kemenkeu melakukan Survey Kepuasan Pengguna SKP .Pusintek mempunyai berbagai jenis layanan dibidang TIK. Agar layanan tersebut dikenali secara tepat dan diminta sesuai kebutuhan, maka dibuat Daftar Layanan TIK. Salah satu layanan yang termasuk dalam penilaian SKP Kemenkeu tahun 2015 adalah layanan cloud server, yaitu layanan yang menyediakan infrastruktur server dengan menggunakan teknologi virtualisasi. Berdasarkan SKP tahun 2015, layanan cloud server belum memenuhi target. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan spesifikasi layanan cloud pada daftar layanan TIK Pusintek, agar dapat memenuhi ekspektasi kebutuhan user.Dalam menyusun rancangan spesifikasi layanan cloud server untuk daftar layanan TIK Pusintek Kemenkeu, penulis menggunakan teori pattern-based infrastructure oleh Robertson dan Sribar dan memulai dengan menyusun data profil aplikasi yang digunakan di lingkungan Kemenkeu. Kemudian dengan menggunakan metode statistik deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi, didapatkan hasil klasifikasi kapasitas server berupa pengelompokan spesifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu dilakukan pemetaan aplikasi terhadap pengelompokan spesifikasi tersebut berdasarkan tingkat kritikalitas yang didapat dari analisis dampak bisnis.

---

Center of Information Systems and Technology Finance Pusintek Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan was appointed as ICT central unit within the Ministry of Finance whose primary function provides ICT services in all spheres of MOF. To measure the quality of public services provided by MoF to meet the expectations of users, the Ministry of Finance conduct User Satisfaction Survey SKP Survey Kepuasan Pengguna .Pusintek has various types of services in the field of ICT. To make that services appropriately identified and requested as needed, they have a Service Catalog. One of the services included in the assessment of the Ministry of Finance SKP 2015 is a cloud services, which provide infrastructure server using virtualization technologies. Based on SKP 2015 report, cloud services user satisfactions do not meet the target.

This study aims to draft specifications cloud services on the Pusintek IT service catalog, in order to meet the expectations of user needs.In preparing the draft service specification cloud server to the list of ICT services In preparing the draft of cloud service specification to the Pusintek IT service catalog, the author uses the theory of pattern based infrastructure by Robertson and Sribar, and begin to compile profile data applications used in the Ministry of Finance. By using descriptive statistical methods using the frequency distribution table, the capacity classification server grouping specifications of high, medium, and low. Besides the mapping of applications to the grouping is based on the specifications of the criticality levels obtained from the business impact analysis."

"Pusintek sebagai penyedia jasa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Kementerian Keuangan telah menyediakan 20 dua puluh jenis layanan TIK. Pusintek menerapkan kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library ITIL sebagai salah satu praktik terbaik pengelolaan layanan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan TIK kepada pengguna. Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan TIK, Pusintek telah memiliki aplikasi Sistem Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sipelantik yang digunakan untuk melakukan pencatatan permintaan layanan dan laporan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengguna TIK Kemenkeu harus menghubungi Service Desk Pusintek melalui telepon, surat elektronik, maupun datang langsung untuk meminta layanan, melaporkan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, maupun saat ingin mengetahui tindak lanjut dari tiket permintaan dan gangguan yang telah dilaporkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancangan kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service yang sesuai dengan kebutuhan pengguna mengikuti alur kerja proses pada Rational Unified Process RUP. Hasil penelitian ini berupa dokumen kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service, yaitu melibatkan pengguna dalam proses melaporkan gangguan, melakukan permintaan layanan, melakukan pengecekan status tiket, mencari informasi terkait TIK, dan beberapa fitur perbaikan Sipelantik.

---

Pusintek as a provider of Information and Communication Technology ICT Ministry of Finance has provided twenty types of ICT services. Pusintek implement the framework of the Information Technology Infrastructure Library ITIL as one of the best practices of information technology service management in order to improve the effectiveness and efficiency of ICT services to users.

In supporting the implementation of the management of ICT services, has had an application Pusintek Management System Service Information and Communication Technology Sipelantik used to record service requests and bug reports ICT in the Ministry of Finance. MoF ICT users should contact the Service Desk Pusintek by telephone, electronic mail, or come directly to request services, report the disruption of ICT in the Ministry of Finance, as well as when they want to know the follow up of ticket requests and incidents have been reported.

The purpose of this study is to design functional needs ICT service management information system based self service according to user needs to follow the workflow process on the Rational Unified Process RUP.

The results of this study are the functional requirements document ICT service management information system based self service, which involves the user in the process of reporting interference, perform service requests, check the status of a ticket, searching for information related to ICT, and some improved features Sipelantik."

"Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi yang sedang melakukan transformasi digital dan menggunakan TI untuk mendukung proses bisnisnya. Dalam implementasi transformasi digital, BPS telah membangun Integrated Collection System (ICS). ICS merupakan sistem untuk mengumpulkan data multimode. Pengumpulan data multimode terdiri dari Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dan Acquisition of Administrative Data. Sistem ini mereformasi cara BPS mengumpulkan data menggunakan berbagai teknologi dan mengintegrasikan data. Namun, saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh BPS berkaitan dengan tata kelola TI pada pengelolaan ICS. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI pada ICS di BPS. Metode penelitian menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumen organisasi. Data primer didapatkan dari tujuh responden pengelola ICS. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 8 proses yakni APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), dan MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) berada pada tingkat kapabilitas level 1 (initial), sedangkan 2 proses yaitu APO08 (Managed Relationships) dan BAI03 (Managed solutions identification and build) berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada BPS perbaikan tata kelola TI dalam konteks pengelolaan ICS yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019.

---

IT Governance is important for organizations that perform a digital transformation and use information technology to support their business processes. As an effort to carry out digital transformation, Statistics Indonesia (BPS) has built an Integrated Collection System (ICS), a system for multimode data collection through Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), and Acquisition of Administrative Data. ICS reforms the way BPS collects and integrates data using various technologies. Currently, there are several obstacles faced by the Statistics Indonesia with regard to IT governance of ICS. The research method uses mixed method (qualitative and quantitative) with research instruments namely interviews, questionnaires, and organizational documents. Primary data were obtained from seven resource persons from ICS team members. Maturity level measurement show that there are 8 processes APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), and MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) at the capability level 1 (performed), whereas 2 processes APO08 (Managed Relationships) and BAI03 (Managed solutions identification and build) at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Statistics Indonesia for improving IT governance of ICS based on the best activities provided by COBIT 2019.

"