Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 89479 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Setyo Anggraini
"Tesis ini dilatarbelakangi karena Kawasan Industri Pulo Gadung merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang harus dikelola dengan baik khususnya di era otonomi dan desentralisasi daerah kini dituntut pertanggungjawaban segala kinerja, termasuk pengelolaan asset berupa tanah. Di antara langkah awal untuk dapat mengelola tanah ini secara baik, bagi Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur, adalah mengetahui harga/nilainya secara tepat. Apabila hanya mendasarkan diri pada data NJOP, yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu Jakarta Timur, dalam penentuan penggunaan tanah di Kawasan Industri Pulo Gadung tentu tidak baik. Sebab sejauh ini Kantor PBB Cakung Satu memperlakukan nilai/harga tanah yang sama untuk semua perusahaan di zona yang sama. Selain itu dengan memperlakukan harga secara sama untuk semua bidang tanah tanpa memperhatikan lokasi jelas akan berakibat tidak adil dalam pemungutan pajak (PBB).
Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui harga pasar tanah wajar di Kawasan Industri Pulo Gadung. Tesis ini mengaplikasikan standar penilaian tanah yang dirumuskan oleh Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) yang kerap disebut Standar Penilaian Indonesia (SPI) Tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk menentukan harga pasar tanah dari data jual beli (Data penawaran/data transaksi). Sedangkan nilai bangunan pabrik maupun gudang digunakan penilaian pendekatan kalkulasi biaya. Nilai pasar bangunan diperoleh dengan mengurangi Biaya Penggantian Baru (Replacement Cost, New) bangunan menggunakan Metode Meter persegi dengan Penyusutan/ Depresiasi bangunan pada saat penilaian menggunakan metode langsung (direct Method).
Direkomendasikan agar pemerintah melakukan perhitungan kembali terhadap tanah-tanah, setidaknya dengan memanfaatkan standar penilaian tanah yang ada di Indonesia (SPI), khususnya yang ada di Kawasan Industri Pulo Gadung, dan seluruh bidang tanah di wilayahnya mengingat konflik ganti rugi tanah sering terjadi; dan PBB akan diserahkan pengelolaannya ke daerah tahun 2014.

This thesis is motivated because Industrial Estate Pulogadung is an asset to the city administration that must be managed well, especially in the era of regional autonomy and decentralization of responsibilities now required of all performance, including management of assets such as land, Among the first steps to properly manage these lands, for the Government of the City of East Jakarta, is to know the price / value appropriately. If only rely on NJOP data, generated by the Tax Office Primary Cakung One East Jakarta, in determining the use of land in Industrial Area Pulo Gadung certainly not good. Because so far the Office Cakung One treats the value / price of land is the same for all companies in the same zone. In addition, by treating the same price for all parcels of land regardless of the location will obviously result in unfair tax (PBB).
The purpose of this thesis is to determine the fair market value of land in Industrial Area Pulo Gadung. This thesis applies the land valuation standards formulated by the Appraisal Standards Development Committee of Indonesia (KPSPI) are often called Standard Assessment of Indonesia (SPI) of 2007 by using the market data approach to determine market price for property in the form of land clearing by comparing the data sale (Data bidding / transaction data) properties of similar / comparable. While the value of factory building and warehouse costing approach used in assessment. Market Value of the building is obtained by subtracting the New Replacement Cost (Replacement Cost, New) square meters of buildings using methods with Depreciation / Depreciation of buildings at the time of assessment using the direct method (direct method).
It is recommended in order that the government do recalculation to lands, so that at least by using standard of estimation of exist land in Indonesia specially which is in Pulo Gadung Industrial Estate and all of land area in its territory. Where as the conflict of imbursement often occurred; and PBB (Building and Land Tax) will be given its management to the state in 2014.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T28382
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Alvita Lucia
"ABSTRAK
Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Agraria, sehingga Tanah memegang peranan yang penting bagi Perekonomian masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai Hak Kepemilikan atas tanah, yang dapat dimiliki individu dan badan hukum Indonesia, semuanya diatur oleh Instansi Pemerintah yang kita kenal dengan istilah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam prakteknya, BPN pun dibantu pelaksanaannya oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau yang kita kenal dengan sebutan PPAT. PPAT dalam hal ini berwenang untuk membuatkan suatu akta bila telah dilakukannya suatu perbuatan hukum atas tanah, seperti misalnya Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, dan perbuatan hukum lainnya. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, seorang PPAT tetap harus berhati-hati dalam pembuatan aktanya yaitu harus menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pelaksanaan Jabatan PPAT sehingga akta yang dibuat dapat digunakan oleh Para Pihak sebagai bukti yang otentik. Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik yang setelah terjadinya proses Jual Beli Tanah, ia tidak melakukan proses balik nama dalam Sertifikat Hak atas Tanah dan Keabsahan akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT bila pembuatan akta tersebut tidak dilengkapi dengan data-data atas tanah yang akan diperjualbelikan.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Kesimpulan penelitian adalah setiap dilakukannya Perbuatan Hukum atas tanah misalnya Jual Beli tanah, jika ingin mendapatkan Perlindungan Hukum dikemudian hari, maka Pembeli tersebut harus segera melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah ke Kantor Pertanahan tempat dimana tanah tersebut diperjualbelikan yaitu dengan melakukan Pencoretan dan Balik nama dalam Sertifikat Hak atas Tanah. Kegiatan pendaftaran yang dimaksud adalah dengan menunjukkan bukti bahwa telah dilakukannya proses jual beli, yaitu dengan menunjukkan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT. Akta PPAT tersebut juga harus memenuhi setiap syarat dibuatnya suatu akta, jikalau setelah diteliti ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi, dan bilamana di kemudian hari timbul sengketa atas akta yang dibuat tersebut, maka akta tersebut Dapat Dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan bahwa terhadap semua Pembeli yang baru saja melakukan proses Jual Beli Tanah, dengan segera melakukan Kegiatan Balik Nama dalam Sertifikat atas Tanah dan memastikan bahwa nama yang tertulis dalam Sertifikat adalah memang adalah nama dari orang yang memang berhak atas tanah tersebut. Dan bagi PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat suatu akta atas tanah, berhati-hati dalam Pelaksanaan jabatannya sehingga akta yang dibuatnya tersebut tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari."
2011
T28171
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Cattleya Pamela
"Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menganalisis temuan audit terkait permasalahan manajemen aset tetap pada kementerian atau lembaga di Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode campuran yang dimana mentransformasikan observasi kualitatif atas temuan audit terkait asset tetap menjadi kualitatif data untuk analisis table dan statistika. Observasi ini menggunakan kajian literatur atas LHP LKPP. Penelitian ini diobservasi dan ditulis saat pandemi Covid-19, sehingga data hanya diperoleh dari website e-PPID BPK RI. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama atas temuan aset tetap pada kementerian atau lembaga adalah kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas aset tetap. Permasalahan dalam aspek pembinaan disebabkan oleh kurangnya prosedur operasi standar. Di samping itu, permasalahan terkait pengawasan dan pengendalian disebabkan oleh kurangnya investigasi dan pemantauan asset yang menyebabkan ketidakpastian pada asset tetap. Ketidakpastian ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mencatat, mengklasifikasi, dan merawat aset tetap. Terdapat tendensi pada kementerian atau lembaga untuk membeli aset baru dibandingkan menggunakan aset yang telah dimiliki, sehingga dapat menimbulkan idle asset. Jumlah asst tetap yang terlalu banyak juga dapat mennyulitkan kementerian atau lembaga dalam melakukan inventarisasi. Faktor yang terakhir adalah banyaknya penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah.

This case research aims to analyse the audit findings regarding fixed asset management issues in ministries or institutions of Indonesia 2014-2018. This case study research uses a mixed-method that transform the qualitative observations of the audit findings of fixed asset into quantitative data for table and statistical analysis. The observations based on the literature review of LHP LKPP. As, this research is observed and written during the Covid-19 pandemic, the data is being collected only through e-PPID BPK RI website. This case study shows that the main fixed asset management findings come from inadequate guidance, supervision, and control of fixed asset. The inadequate guidance influenced by the lack of standard operating procedures. This may impact to the workflow of the ministries or institutions. On the other hand, the inadequate supervision and control influenced by the lack of investigation and monitoring of fixed asset which leads to the uncertainty of fixed asset. The uncertainty of assets is also influenced by the unqualified human resources to record, classify, and maintain the fixed asset. Moreover, the ministries or institutions tends to buy new assets rather than using the old ones which may leads to idle assets. The large number of fixed assets will make it difficult for ministries or institutions to process the inventory. Lastly, there are some actions that in accordance to government accounting standard."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meita Wulandari
"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan penyajian aset tetap pada laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bogor. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penyajian aset tetap Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan aset tetap Pemerintah Daerah Kota Bogor sesuai dengan perundang-undangan namun memiliki kekurangan dalam melaksanakan fungsi, time management,sistem pencatatan dan pengawasan. Sistem pengadaan sudah berkembang mengikuti perkembangan teknologi dengan proses e-procurement.Penyajian aset tetap masih jauh dari standar akuntansi yang berlaku di pemerintah daerah.

This thesis aims to analyze the planning, procurement, utilization and presentation of fixed asssets in the financial statements in Bogor City Government. This thesis elaborates the suitability of the planning, procurement, utilization and presentation of fixed assets Bogor City Government on regulation. Results of this research concluded that planning of fixed assets Bogor City Government in accordance with the legislation but has shortcomings in carrying out the functions, time management, recording and monitoring system. Procurement system has been developed following the development of technology to process e- procurement.Presentation of fixed assets is still far from applicable accounting standards in local government."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44371
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Wayan Pamudiantara
"ABSTRAK
Dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi sampal saat ini, yang di mulai dengan jatuhnya nilai tukar mata uang Rupiah pada pertengahan tahun 1997, menyebabkan hancurnya sebagian besar dunia usaha di Indonesia. Haneurnya sebagian besar dunia usaha tersebut tidak terkecuali dunia perbankan yang dalam usahanya sangat rentan terhadap gejolak perekonomian makro. Karena sifat usahanya yang sangat tergantung dan Icegiatan dunia usaha lainnya (sektor ¡iii), dan juga sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator moneter, maka sebetulnya dunia perbankan-Iah yang paling dahulu terkena dampak dan krisis ekonorni yang menimpa Indonesia saat ini.
Oleh karena sifat kegiatan usahanya yang rentan terhadap kondisi ekonorni makro tersebut, maka dalam kegiatannya bank sangat memenlukan sarana yang dapat dipakai untuk menghadapi dan mengantisipasi gejolak perekonomian makro yang terjadì, seperti halnya krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Jika dunia perbankan Indonesia lebih bersifat hati-hati (Prudent Banking) dan lebih siap dan dalam menghadapi gejolak perekonomian, maka diharapkan dunia perbankan Indonesia tidak mengalami kehancuran separah yang terjadi saat ini.
Melihat kenyataan tersebut diatas, dalam Karya Akhir ini penulis melakukan pengkajian terhadap antisipasi bank, dalam hal ini dipilih Bank X dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi terutama pada periode tahun 1998 mengingat gejolak moneter sudah mulai dirasakan pada pertengah tahun 1997. Dalam Karya Akhir ini, penulis menggunakan evaluasi / pendekatan Asset Liability management dan terutama gap management terhadap penyusulan RKAP 1998 pada Bank X.
Pemilihan studi kasus pada periode RKAP 1998 tersebut juga didasari pada kenyataan pada bahwa sejak tahuj 1999 Bank X telah melakukan merger, sehingga studi kasus RKAP i998 tersebut dipandang cukup untuk melakukan evaluasi antisipasi bank terhadap gejolak perekonomian yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 tersebut.
Dari hasil evaluasi gap managenient yang dilakukan terhadap RKAP 1998 pada Bank X, dapat disimpulkan bahwa Banic X mernang tidak melakukan strategi gap management dalam pengelolaan portofolio aktiva dan pasivanya untuk rnenghadapi perkembangan perekonomian yang terjadi selama krisìs ekornorni. Bank X tidak melakukan gap management dalam pengelolaan protofolio neracanya terutama karena Bank belum didukung oleh sistem manajemen informasi yang memadai. Sistem manajemen informasi yang memadai dalam hal ini terutama sistern komputer on line yang memungkinkan manajemen dapat memonitor perkembangan saldo aktiva maupun pasiva berdasarkan kelompok tingkat bunga, jatuh tempo, kepemilikan serta informasi Iainnya yang diperlukan dalam Asset Liability Management. Dalam hal pengelolaan valuta asing atau foreign exchange management tampak bahwa Bank X telah mengantisipasi pergerakan kurs dengan strategi pengelolaan exposure valas yang tepat, sehingga posisi exposure valas (overbought/oversold/matching) telah memberikan dampak posislif pada pendapatan valasnya.
Untuk dapat menerapkan gap management dengan baik, Bank disarankan senantiasa melakukan prediksì perkembangan indicator-indikator moneter secara lebih akurat, Bank juga perlu didukung oleh staf perencanaan dan Tim Asset Libility Commity (ALCO) yang tangguh. Selanjutnya untuk dapat laksananya hal-hal tersebut Bank juga perlu didukung oleh Sistern Manajemen Informasi (MIS) yang memadai, baik dari sisi perangkat kerasnya maupun dan sisi perangkat lunak.
Dengan penulisan Karya Akhìr ini dìharapkan dapat membuktikan betapa pentingnya penerapan pendekatan Assets Liability Management, dan terutama penerapan gap managerneni ke dalam penyusuiian REAP suatu bank sehingga dapat mengantisipasi gejolak ekonomi dan terutama gejolak moneter yang sering bergejolak dengan cepat. Dengan demikian kejadian yang menghancurkan dunia perbankan Indonesia pada umumnya seperti sekarang ini tidak terulang kembali."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T5855
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tovik Indrianto
"Studi kasus ini dilakukan untuk melakukan evaluasi penerapan konsep optimalisasi aset dalam konteks manajemen aset PT. ABC. Evaluasi optimalisasi aset bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi melalui penggunaan kapasitas yang optimal. Penggunaan aset yang belum optimal mengindikasikan aset yang tersedia tidak digunakan secara optimal. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan profitabilitas, harga produk yang tidak kompetitif, serta biaya investasi aset. Penelitian ini untuk bertujuan untuk menganalisis optimalisasi dalam konteks manajemen asets di PT. ABC serta kendala yang dihadapi dalam penerapan optimalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk mendapatkan data primer sebagai bahan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa evaluasi penerapan konsep optimalisasi dalam manajemen aset di PT ABC masih belum sempurna karena beberapa hambatan, yaitu :(i) standar teknis yang ditentukan oleh PT XYZ sebagai holding membatasi optimalisasi utilisasi aset; (ii) peraturan pemerintah daerah / instansi dalam pengunaan tiang dan tower; (iii) sistem manajemen aset belum dapat memberikan informasi rinci kondisi fisik aset. Oleh karena itu, rekomendasi agar konsep optimalisasi dalam manajemen aset dapat diterapkan dengan sempurna, adalah : i) melakukan revisi standar teknis untuk pemanfaatan aset sesuai dengan kebutuhan pasar dan pelanggan; ii) melakukan pendekatan pada para pemangku kepentingan, khususnya pemda, instansi pemerintah dan PT XYZ, untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan; iii) meningkatkan kapabilitas sistem manajemen aset agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang fisik aset

This case study was conducted to evaluate the application of the asset optimization concept in the context of PT asset management. A B C. Asset optimization evaluation aims to generate economic benefits through optimal capacity use. Suboptimal use of assets indicates that the available assets are not used optimally. This can have an impact on decreasing profitability, uncompetitive product prices, and asset investment costs. This research aims to analyze optimization in the context of asset management at PT. ABC and the obstacles faced in implementing optimization. This research uses a qualitative approach with an interview method to obtain primary data as material for analysis. The results of the analysis show that the evaluation of the application of the optimization concept in asset management at PT ABC is still not perfect due to several obstacles, namely:(i) technical standards determined by PT XYZ as a holding limit the optimization of asset utilization; (ii) regional government/agency regulations regarding the use of poles and towers; (iii) the asset management system cannot provide detailed information on the physical condition of assets. Therefore, recommendations so that the concept of optimization in asset management can be implemented perfectly are:i) revise technical standards for asset utilization in accordance with market and customer needs; ii) approach stakeholders, especially regional governments, government agencies and PT XYZ, to collaborate in finding mutually beneficial solutions; iii) improve the capabilities of the asset management system so that it can provide more accurate information about physical assets."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mauritz Cristianus Raharjo Meta
"Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan.
Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap.

This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance.
The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T53246
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farudin
"Aset non produktif adalah aset perusahaan yang karena alasan tertentu menjadi tidak mampu memberikan nilai ekonomis bagi perusahaan. Untuk menutupi biaya operasional dan pajak, pemanfaatan aset diperlukan, tetapi sebelumnya analisis pemanfaatan dilakukan terlebih dahulu. Analisis pemanfaatan aset yang terdiri atas tanah dan bangunan milik perusahaan antam di Limo 2 & 3 jakarta selatan bertujuan untuk menentukan pemanfaatan aset terbaik bagi perusahaan. Alat analisis yang digunakan terdiri dari aspek hukum, aspek pasar, aspek konstruksi teknis, dan aspek keuangan.
Dalam penelitian ini terdapat dua bentuk pemanfaatan aset yaitu bisnis rumah kota dan bisnis rumah kos, maka berdasarkan hasil analisis akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan untuk memilih aset mana yang memiliki pemanfaatan paling menguntungkan. Untuk menganalisis apakah bentuk emanfaatan aset menguntungkan atau tidak, pendapatan, biaya, dan Arus Kas bisnis harus ditentukan. Alat analitik yang digunakan adalah Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), dan internal rate of return (IRR). Berdasarkan hasil analisis, bentuk pemanfaatan aset yang bermanfaat bagi perusahaan adalah bisnis townhouse dengan nilai NPV adalah Rp. 96.900.101.939,35 dengan periode waktu 20 tahun.

Non-productive assets are company assets that become special reasons do not provide economic value for the company. To pay for operational costs and taxes, the use of the required assets, the previous analysis is done before it is done. Analysis of the utilization of assets consisting of land and buildings owned by the company in South Jakarta Limo 2 & 3 is intended to determine the best use of assets for the company. The analytical tool used consisted of legal aspects, market aspects, technical construction aspects, and financial aspects.
In this study, there are two assets that contain assets of a business house and boarding house, so based on the results of the analysis will be a consideration in making decisions for companies to choose which assets have the most beneficial benefits. To analyze whether the shape For the benefit of beneficial assets or not, revenues, costs, and business cash flow must be determined. Analytical tools used are Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), and internal rate of return (IRR). Based on the results of the analysis, the use of assets that benefit the company is a townhouse business with an NPV value of Rp. 96,900,101,939.35 with a period of 20 years.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhil Wijaya
"Pemeliharaan dan pengadaan infrastruktur TI aplikasi Cardlink yang menggunakan mainframe merupakan suatu investasi yang mahal dari sisi biaya, waktu dan tenaga. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai investasi yang dikeluarkan oleh BNI dan proses implementasi yang lama. BNI harus mengeluarkan biaya pemeliharaan infrastruktur TI yang tinggi karena sering melakukan pembaruan produk dan membayar biaya tambahan support extension untuk produk yang sudah memasuki masa akhir dukungan. Permasalahan ini disebabkan karena penggunaan produk yang tidak sesuai dengan masa dukungan siklus hidup yang telah ditetapkan. Akar penyebab masalahnya adalah belum terdapat inventarisasi yang mendetail, bersifat responsif terhadap masa akhir dukungan produk, dan informasi peringatan hanya terhadap kontrak jasa layanan yang akan habis. Secara umum akar penyebab masalah ini berhubungan dengan pengelolaan aset TI di BNI. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi manajemen aset TI kemudian menyusun rekomendasi perbaikan manajemen aset TI di BNI. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis manfaat bisnis dari implementasi rekomendasi perbaikan manajemen aset TI pada sistem kartu kredit BNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan penilaian tingkat kematangan kerangka kerja software asset management (SAM) ISO/IEC 19770 yang terdiri dari 4 level kematangan. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menghitung besar nilai manfaat bisnis dengan menggunakan kerangka kerja Manfaat Bisnis TI Generik. Penilaian tingkat kematangan SAM dilakukan dengan wawancara sebagai data afirmasi serta observasi dan studi dokumen sebagai data pendukung. Analisis tingkat kematangan saat ini dilakukan dengan melihat apakah keluaran pada proses kerangka kerja SAM sudah terpenuhi atau tidak. Rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan praktik-praktik pengelolaan yang belum terpenuhi. BNI sudah menjalankan proses life cycle process interfaces di level 4 dan operations management processes and interfaces di level 2. Namun, BNI masih menjalankan proses control environment dan planning and implementation process di level 1 serta proses inventory processes dan verification and compliance processes di level 0. BNI perlu menerapkan sejumlah rekomendasi peningkatan kematangan SAM menuju level 3 untuk memastikan aset TI terkelola secara terpusat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen aset TI. Penerapan SAM dapat menghasilkan pembaruan infrastruktur TI aplikasi Cardlink dilakukan secara terjadwal dan terstruktur yang tidak mengganggu operasional bisnis. Pembaruan tersebut memberikan manfaat bisnis berupa menghindari biaya pemeliharaan. Selain itu, hasil analisis manfaat bisnis juga menunjukkan manfaat bisnis lainnya berupa mempercepat cash-in dan meningkatkan kapasitas bisnis BNI.

Maintenance and procurement of IT infrastructure for Cardlink application that use mainframe is an expensive investment in terms of cost, time and effort. This is indicated by the large investment value purchased by BNI and the long implementation process. BNI has to pay high IT infrastructure maintenance costs because it frequently updates products and pays additional support extension fees for products that have entered their end of support period. This problem is caused using product that is not accordance its support life cycle period. The root causes are not detailed in inventory, responsive to the end of support product, and warnings only for IT service contracts that will be expired. In general, these root causes are related to IT asset management at BNI. The purpose of this study is to evaluate IT asset management and formulate recommendations for improving IT asset management at BNI. This study also aims to analyze the business value of implementing IT asset management improvement recommendations on the BNI credit card system. This study used a qualitative and quantitative approach. A qualitative approach used an assessment of the maturity level of the ISO/IEC 19770 software asset management (SAM) framework which consists of 4 maturity levels. A quantitative approach was used to calculate business value using the Generic IT Business Value framework. SAM maturity level assessment was carried out by interviews as data affirmation as well as observation and study of documents as supporting data. Analysis of the current maturity level is carried out by assessing whether the outcomes in the SAM process has been fulfilled or not. Recommendations for improvement are prepared based on unfulfilled practices. BNI has already implemented life cycle process interfaces for SAM at level 4 and operations management processes and interfaces for SAM at level 2. However, BNI is still implementing control environment process and planning and implementation process for SAM at level 1 as well as inventory process for SAM and verification and compliance process for SAM at level 0. BNI needs to implement several recommendations for increasing SAM maturity to level 3 to ensure that IT assets are centrally managed to increase the effectiveness and efficiency of IT asset management. The implementation of SAM can result in a scheduled and structured IT infrastructure upgrade of Cardlink application that does not disrupt business operations. This upgrade provide business values by avoiding cost of maintenance. In addition, the business values analysis result also shows other business values such as accelerating cash-in and increasing BNI business capacity.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>