Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anggota Polri sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi. Salah satu hak yang mereka miliki adalah hak politik (political rights), yang dalam hal ini adalah hak memilih dan dipilih. Memang tugas utamanya tidak bisa dipisahkan dari apa yang telah ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang. Namun, hak-hak yang melekat pada diri Polri tidak bisa diabaikan. Kenyataannya hak memilih bagi anggota Polri dalam pemilihan umum masih dibatasi oleh undang-undang. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diajukan tiga permasalahan, yaitu; mengapa anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dasar hukum dan dasar pemikiran apakah yang digunakan oleh pengambil kebijakan negara dalam pertimbangan tidak digunakannya hak memilih anggota Polri dalam pemilihan umum, dan bagaimanakah penggunaan hak pilih anggota Polri dan TNI jika dibandingkan dengan hak pilih Pegawai Negeri Sipil. Teori negara hukum khususnya yang terkait dengan konsep the rule of law yang dikemukakan oleh A. V. Dicey digunakan sebagai grand theory. Teori konstitusi dan teori hak asasi manusia, khususnya teori tentang equality, di antaranya civil equality dan political equality digunakan sebagai middle range theory, dan untuk mempertajam analisis juga digunakan teori demokrasi yang di antaranya dikemukakan oleh Schumpeter dan Robert A.Dahl. Objek penelitian ini pada dasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan Polri. Selain itu, juga akan dilihat bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan. Berkenaan dengan objek penelitian ini, tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Untuk mendukung akurasi data, digunakan pendekatan yuridis historis, yuridis sosiologis, dan yuridis komparatif. Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk selanjutnya dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sejarah keikutsertaan anggota Polri dalam politik kekuasaan orde baru, terintegrasinya Polri dalam organisasi militer (ABRI), dan penerapan konsep dwifungsi ABRI yang kurang tepat menyebabkan anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada saat ini. Netralitas dan profesionalisme Polri dijadikan dasar pemikiran oleh pengambil kebijakan negara dalam pertimbangan tidak digunakannya hak memilih anggota Polri dalam pemilihan umum. Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Sedangkan PNS memiliki hak memilih dalam pemilu, akan tetapi wajib mengundurkan diri jika ingin dipilih dalam pemilu. Melakukan reformasi menyeluruh agenda reformasi nasional dan merevisi UU No. 2/2002 Tentang Polri diharapkan dapat terciptanya Polri profesional yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

---

Member of the INP are part of the state citizens owning the many rights defend by the constitution. One of their rights is political rights, in this case the right to vote and be elected. Their main duty as described in the constitution and legislation surely cannot be disbanded; however their existing rights must also not be neglected. The fact is that the right to vote for INP members in the general election is still limited through legislation. Based on the background, there are three research question which are: why do INP members don‟t use the right to vote and be elected in the state structure of the Republic of Indonesia, the legal basis and philosophy used by state policy makers in considering that INP members may not use their right to vote in the general elections, and how do INP and military members use their right to vote compare to civil servant. The legal state theory especially those in relation with the rule of law concept proposed by A.V. Dicey will be used as the grand theory. The constitution and human rights theory, especially on equality, among others civil equality and political equality will be used as middle range theory, and to sharpen the analysis the democracy theory proposed by Schumpeter and Robert A. Dahl will also be utilized. The research object will revolve around the legislation on the INP. Besides that, the implementation of the rule will also be examined. In relation to the research object, the type of research applied is juridical normative method with a juridical approach. To support the accurateness of the data, the juridical historical, jurisdictional sociological and comparative juridical approach will be applied. The type of research will be qualitative. The data collection for this research will be done through literature review and field research to be analyzed deductively. The result of the study shows that the bad historical experience of INP members in the New Order political rule, INP past integration to a military organization (ABRI), and the ABRI dual-role has caused INP members the right to vote and be elected in the state structure of the Republic of Indonesia. The neutrality and professionalism of the INP has acted as the basis for the policy makers in considering the right to vote of INP members in the general elections. Military member also share the inability for the right to vote and be elected in the elections. However, civil servants have the right to vote but must resign whenever they run for office in the general elections.To conduct comprehensive reform the national agenda towards the state‟s political paradigm and. In order for a professional INP which is in line with the hopes and aspirations of the society, it is recommended that Law Number 2 Year 2002 on INP should be revised."

"[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterimanya demokrasi sebagai suatu pendekatan politik kenegaraan yang mampu mewakili kehidupan bernegara yang lebih baik. Dewasa ini, demokrasi menjadi sebuah sistem politik dimana mereka yang dirugikan memiliki insentif serta sumber daya untuk menunjukkan kekurangan dari sistem politik, memperlihatkan kebenaran tentang mereka yang disembunyikan, danmampu berusaha mengubah aturan umum yang menyebabkan keadaan mereka semakin memburuk. Dalam demokrasi, kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kekuasaan semestinya menunjukkan sisi moralitas kemanusiaan yang bertindak atas dasar kebenaran dan kebajikan agar pelaksanaan demokrasi tidak masuk ke dalamilusi yang tidak memberikan manfaat dan kemajuan bagi kehidupan manusia politik; seperti pemikiran politik atas demokrasi yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau. Penelitian ini juga ingin mengetahui pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau dalam memandang penguatan nilai-nilai demokrasi yang berlangsung dalam masyarakat politik. Sebagai landasan teoritis, dalam penilitian ini menggunakan pendekatan konseptual terhadap negara yang berpijak pada persfektif idealis; serta menggunakan pendekatan konseptual dan legitimasi terhadap demokrasi yang terdiri dari : konsepsi demokrasi klasik normatif (substantif) dan demokrasi empiris minimalis (prosedural) dalam demokratisasi untuk memperoleh legitimasi politik yang dibangun oleh dukungan penuh kedaulatan rakyat. Dalam penelitian ini terdapat landasan terhadap posisi teoritis dari pemikiran politik Jean Jacques Rousseau yang terkategori sebagai demokrasi radikal dalam memandang penerapan demokrasi dari masyarakat politik yang bertumpu pada dua hal penting; yaitu kebebasan individu dan kesetaraan. Dan terakhir, penelitian ini juga menggunakan pendekatan peran pengaruh lingkungan terhadap pemikiran politik yang digunakan menyelidiki pembentukan formasi intelektual atas pemikiran politik dalam diri Jean Jacques Rousseau;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utama yang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseau serta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dan kebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi. Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosial dapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negara demokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaan negara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepada masyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum) sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasan individu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negara menjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melalui pembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu di dalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan denganmenggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utamayang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseauserta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dankebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh JeanJacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosialdapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negarademokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaannegara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepadamasyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasanindividu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negaramenjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melaluipembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu didalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik)., Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan denganmenggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utamayang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseauserta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dankebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh JeanJacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosialdapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negarademokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaannegara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepadamasyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasanindividu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negaramenjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melaluipembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu didalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).]"

"Tulisan ini menganalisa bagaimana pemenuhan hak memilih/ right to vote bagi difabel netra dalam akses pemilu di Indonesia. Pokok analisa tertuju pada bagaimana perkembangan konsep dan aturan hak memilih difabel netra serta bagaimana evaluasi dan cetak biru proyeksi hak memilih difabel netra di Indonesia. Tulisan ini dalam menganalisa menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan studi kasus hanya terfokus pada pemilu tahun 2019 dan 2024. Indonesia tengah memasuki babak baru pengakuan hak bagi difabel netra setelah turut serta bergabung menjadi negara pihak yang tunduk pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ratifikasi dilakukan melalui pengesahan UU 19/2011 yang dilanjutkan dengan UU 8/2016. Penanda baru telah tercipta sejatinya paradigma harus diletakkan atas dasar hak yang mengacu pada esensi dari keberagaman manusia. Martabat menuntut kesetaraan akan peluang partisipasi politik dalam penikmatan yang sama. Difabel netra berhak atas penikmatan hak memilih pada pemilu melalui jaminan kesempatan dan akses yang disesuaikan. Akan tetapi, hambatan masih saja terus berulang, seperti ditolak memilih, sulit mengakses informasi dan pemungutan suara tanpa otonomi serta privasi. Oleh karenanya, pembenahan harus menjadi proyeksi holistik sedari koherensi antar norma pemilu, pendataan yang menyeluruh hingga pengembangan pemungutan suara yang berbasis asistensi, sistem braille bahkan pemanfaatan teknologi baru.

---

This paper analyzes how the visually diffabled are able to access the right to vote in Indonesian elections. The point of the analysis focuses on how the development of the concept and rules of the right to vote for the visually diffabled have evolved, as well as the evaluation and blueprint for the implementation of the right to vote in Indonesia. This paper analyzes using the doctrinal legal research method, with a case study focused solely on the 2019 and 2024 elections. Indonesia has entered a new era of rights recognition for individuals with visual different ability by becoming a state party to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ratification was carried out through the Law 19 of 2011, followed by Law 8 of 2016. A new marker has been created to indicate that the paradigm must be based on rights that refer to the essence of human diversity. Dignity necessitates equal rights to political participation and equal enjoyment. Individuals with visual different ability have the right to vote in elections by ensuring personalized opportunities and access. However, impediments persist, such as being refused the right to vote, difficulty getting information, and voting without autonomy and privacy. Thus, improvement must be a holistic projection, ranging from electoral norm coherence to extensive data gathering to the development of assistance-based voting, braille systems, and even the employment of new technology."

"Para pemegang sertipikat hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik PT. KBN (Persero) mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Objek sengketa berupa surat keputusan direksi tentang tarif perpanjangan hak dan sikap diam terhadap permohonan rekomendasi perpanjangan hak yang telah diajukan. Putusan No. 171 PK/TUN/2016 yang berkekuatan hukum tetap memenangkan pihak KBN tetapi perlindungan hukum tetap harus diberikan para pemegang hak guna bangunan atas hak pengelolaan. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai implementasi pemberian dan perpanjangan hak guna bangunan serta perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak guna bangunan dalam Putusan No. 171 PK/TUN/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan data sekunder untuk membahas pokok permasalahan dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberian hak guna bangunan yang dilakukan KBN pada tahun 1988 hingga 1990 telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. Sedangkan, implementasi perpanjangan hak guna bangunan yang sebagian besar berakhir pada 2013 hingga 2014 menghadapi problematika yang berujung penyelesaian di pengadilan. Pengenaan tarif pemanfaatan tanah oleh KBN merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan. Oleh karena itu, pemegang sertipikat hak guna bangunan tetap harus membayar tarif yang disyaratkan untuk dapat memperpanjang haknya. Namun perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna bangunan tetap harus diberikan berupa perlindungan terhadap hak prioritas perpanjangan hak dan perlindungan hukum terhadap operasional bisnis, bangunan, serta benda milik pemegang hak guna bangunan. Beberapa perjanjian penggunaan tanah industri terdahulu telah menjanjikan hak prioritas perpanjangan hak guna bangunan sehingga KBN terikat untuk memenuhi hak itu apabila pemegang hak guna bangunan yang telah memenuhi persyaratan. Tidak diperpanjangnya hak guna bangunan juga dapat berimbas pada terhambatnya operasional bisnis, resiko kehilangan bangunan, dan bertambahnya pengeluaran bagi pemegang hak guna bangunan. Sehingga diperlukan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian yang dapat meringankan beban kerugian pemegang hak guna bangunan. Selain itu, kekosongan hukum yang terjadi pasca dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 juga kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan.

---

The holders of the certificate of right to build on the right of management belonging to PT KBN (Persero) filed a lawsuit to the state administrative court. There are two objects of dispute, namely director letters concerning the cost of extending the right and silence/rejection on the application for a recommendation for the extension of the right that has been submitted. Supreme Court Decision No. 171 PK/TUN/2016, which has been inkracht won KBN, must still give legal protection to the holders of the right to build on the right of management. The main issues discussed are the implementation of the granting and extension of the right to build and the legal protection for the holders of the certificate of the right to build in the Supreme Court Decision No. 171 PK/TUN/2016. The research method used is normative legal research by utilizing secondary data to discuss the subject matter from the applicable laws and regulations. This study indicates that the implementation of the granting of the right to build carried out by KBN from 1988 to 1990 was following the applicable legislation, namely the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 1977. Meanwhile, the implementation of the extension of right to build, which mostly ended in 2013 to 2014, faced problems that led to a settlement in court. The imposition of fees for land use by KBN is one of the powers possessed by the holder of the right of management. Therefore, the holders of the certificate of right to build still has to pay the required fee to extend their right. However, it must still give legal protection for the holders of the right to build in the form of protection of the priority right of the extension of the right and legal protection of business operations, buildings, and objects belonging to the holders of the right to build. Several previous industrial land use agreements have promised priority rights to extend the right to build so that KBN is bound to fulfill these rights if the holders of the right to build have fulfilled the requirements. The non-extension of the right to build can also impact the delay of business operations, the risk of losing the building, and increasing expenses for the holders of the right to build. So that legal protection and settlement mechanisms are needed can ease the burden of losses for the holders of the right to build. In addition, the legal vacuum that occurred after the revocation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 1977 also did not guarantee legal certainty for holders of the right to build on the right of management."

"Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatu pemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatan fisik yang dapat melanggar HAM. Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapat beberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta para penguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM. Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dan dikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisian demokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasi manusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights. There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners. The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society."

"Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok pokok Agraria UUPA bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam tujuan memberikan jaminan kepastian hukum maka dilaksanakan pendaftaran tanah yang hasil akhir kegiatannya berupa Sertipikat. Pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN /Kantor Pertanahan pada tingkat kota yang memiliki tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Sertipikat merupakan bentuk keputusan yang bersifat beschikking yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam Pendaftaran di Propinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru dikenal alat bukti bawah tangan berupa alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR yang merupakan bukti peralihan hak bagi pemegangnya. Masalah yang sering terjadi dalam pendaftaran tanah berupa tumpang tindih antara alas hak atas tanah dan Sertipikat dimana dalam penerbitannya terdapat cacat administrasi seperti permasalahan yang diangkat dimana terhadap tanah dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Desa Umban Sari seluas 17.000 m yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Permasalahan penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. sengketa dapat dilihat dari peran tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional BPN serta penyelesaian sengketa administratif pertanahan. Penerbitan sertipikat yang tidak sesuai dengan prosedur yang cermat dan teliti mengakibatkan cacat administrasi dalam penerbitan Sertipikat, yang menyebabkan pembatalan penerbitan sertipikat yang bersangkutan.

---

Law Number 5 of 1960 regarding the Agrarian Law UUPA aimed at providing legal certainty guarantee. In a purpose to provide the legal certainty guarantee then the land registrasion is performed which its activity final result is in form of a Certificate. Implementation of the land registrasion is performed by the Badan Pertanahan Nasional BPN Head of Land Office on city level having governmnetal duties in land affairs. The certificate represents a form of decision beschikking in nature issued by Land Office as the Official of the State Administration serving as a solid evidence. In the Registration in Riau Province, particularly Pekanbaru Municipality known as a privately made evidence known as privately made evidence in form of the base of right of Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR which represents an evidence of transfer of right for its bearers.

The issues is frequently happened in the land registration in form of overlapping between the base of right on land and Certificate where in its issuence there is an administrative defect such as issues raised where toward the land with base of right of Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR upon it Property Certificate Right Number 566 Desa Umban Sari was issued of area 17.000 m issued by the Land Office Pekanbaru. The problem dealt by the author in examining the isuse by using reserach method which is normative juridical by library reserach. Dispute can be seen from the role of duties and function of the Badan Pertanahan Nasional BPN and the settlement of land administrative disputes. The issuance of certificate whic is not in compliance with the thorough and careful procedure resulting in the administrative defect in the issuance of Certificate, leading to the cancellation in the issurance of the certificate concerned. "

"Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang keuangan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Memberikan penjelasan yuridis tentang kedudukan Bank sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, mengetahui Penyelesaian hak Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam hal teijadi penyelesaian Kepailitan secara damai dengan mengkonversikan hutang kepada saham, mengetahui secara empiris akibat kepailitan terhadap Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 033/K/N/2006. Untuk megkaji permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) dengan kajian normatif mengambil sikap kritis normatif yang melancarkan kritik terhadap dogmatik hukum (peraturan per Undang-Undangan) dan praktek. Pokok permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah Bagaimana kedudukan Bank sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan terhadap Kepailitan Debitur yang diselesaikan dengan Perdamaian yang mengkonversikan hutang menjadi saham Perusahaan pailit, Bagaimana Putusan Mahkamah Agung mengenai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Nomor: 033/K/N/2006, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan jaminan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ternyata belum cukup untuk menjamin kepentingan Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan

---

One of the methods for the settlement of bankruptcy is through reconciliation which converts loan into shares, such model of settlement causes problems towards the bank, because bank cannot carry out such reconciliation due to the commitment of the bank towards the Regulations o f Bank Indonesia and the Regulations of the Minister of Finance which prohibit bank to engage in share participation in companies other than in the financial sector.

The purpose of this essay is to find out how to provide juridical elucidation regarding the position of Bank as HT Holder Separatist Creditor in the bankruptcy process according to Law No. 37 of the Year 2004 regarding Bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligation and Law Number 4 of the Year 1996 regarding HT over Land together with Goods related to Land, to find out how is the Settlement of rights of HT Holder Separatist Creditor in the case there is an amicable Bankruptcy settlement by converting debt into shares, to find out empirically what are the consequences of bankruptcy towards HT Holder Separatist Creditor by analyzing the Decision of Supreme Court on Case Number: 033/K/N/2006.

To study such issues will be used normative law research method (juridical normative) with normative study that which taking the normative critical stance that criticizes dogmatic law (statutory regulations) and practices. The subject matters in composing this Thesis are: How is the position of Bank as HT Holder Separatist Creditor in the bankruptcy process according to Law No. 37 of the Year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation and Law No. 4 of the Year 1996 regarding HT over Land together with Goods related to Land, How is the Legal Protection towards Bank as HT Holder Separatist Creditor against the Bankruptcy of Debtor settled by Reconciliation which converts debt into shares in the bankrupt Company, How is the Decision of the Supreme Court regarding HT Holder Separatist Creditor in the Case Number: 033/K/N/2006.

From the result of this research can be concluded that legal protection and warranty contained in Law No. 37 of the Year 2007 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation is not yet sufficient to secure the interest o f Bank as HT Holder Separatist Creditor"

"This study compares each Korean administration'purposes of public relations, the communication flow of government PR,press policies and relationship between the press and the government, in oreder to examine characteristic and changes in the KOrean governments' approaches to governmnet PR....."