Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai sarana transaksi, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. menyediakanperjanjian baku. Perjanjian baku digunakan karena efektif dan efisien. Di sisi lainperjanjian baku yang dibuat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. tersebutmenimbulkan persoalan baru karena tidak mempresentasikan posisi kesetaraanasali karena kekuatan tawar yang tidak seimbang antara PT. TelekomunikasiIndonesia Tbk. yang memiliki kedudukan lebih kuat secara psikologis danekonomis dibandingkan dengan konsumen sebagai pengguna jasa. Menjadipermasalahan kemudian adalah adakah penerapan konsep kesetaraan asali dalamperjanjian baku yang dibuat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. danbagaimanakah implikasi hukum sebagai akibat tiadanya konsep kesetaraan asalidalam perjanjian baku yang dibuat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang diwujudkan denganmelakukan studi dokumentasi berbagai sumber hukum, bahan kepustakaan sertaartikel yang relevan dengan pembahasan. Hasilnya kemudian dianalisa secaradeskriptif komparatif untuk memperoleh gambaran bagaimana posisi kesetaraanasali dalam perjanjian baku yang dibuat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk

---

ABSTRACTAs a means of its transaction, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. draws astandard contract. A standart contract is used because of its effectiveness andefficiency. On the other side, a standard contract made by PT. TelekomunikasiIndonesia Tbk. raises problems as it doesn’t reflect originally position of equalitybecause doesn’t balanced bargaining position of PT. Telekomunikasi IndonesiaTbk. has a position which is psychologically and economically superior against itsconsumer as client. The issues to be addressed are there originally position ofequality concepts in standard contract drawn by PT. Telekomunikasi IndonesiaTbk. and law implication there are not originally position of equality concepts instandard contract drawn by PT. Telekomunikasi Indonesia TbkThere search is juridical normative, it conduct docu,ent study on sources of law,library materials, and articles relevant with the research topic. Then it analysesdata in descriptive and qualitative manner in order to obtain a description aboutoriginally position of equality in standard contract drawn by PT. TelekomunikasiIndonesia Tbk"

"Skripsi ini membahas mengenai kepatuhan bank terhadap Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku terkait dengan klausula baku yang ada dalam formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank X dan Bank Y. Peraturan OJK dan Surat Edaran tersebut merupakan peraturan baru yang mengatur mengenai klausula baku dalam bidang perbankan. Penelitian ini menemukan masih adanya pelanggaran dalam klausula baku, baik dalam hal format penulisan ataupun substansi, yang terdapat pada formulir pembukaan rekening tabungan pada kedua bank tersebut. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dibahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terdapat hak-hak nya yang dilanggar.

---

This thesis discusses about the bank’s compliance to Indonesia Financial Services Authority Regulatory Number 1/POJK.07/2013 about Consumer Protection on Financial Services Sector and Circular Letter of Indonesia Financial Services Authority Number 13/SEOJK.07/2014 about Standard Clause Agreement associated with standard clause that exist in the savings account opening form of Bank X and Bank Y. These regulations are concerning about consumer protection in the banking field. The result of this research found there are still violations of the standard clause, both in terms of the format or substance, which is contained in the form at both banks. Moreover this thesis also discusses about the legal effort that consumers can do if their rights are being violated."

"Bussiness competition does not only focus to factory productivity, but also focus to quality of cheerfulness, rashness, and accuracy. High quality product not just cama fill consumers needs, but can give extra value to consumers. Telkom Bogor have applied to Quality Management System (QMS) that fitting with ISO 9001:2000. The purpose this research to know how application ISO 9001:2000 at Telkom Bogor and to identify problem application of ISO 9001:2000. Analitycal Hierachy Process (AHP) used to processing data identify problem application ISO 9001: 2000. The result of this research, showed that application ISO 9001:2000 at Telkom Bogor is good. Analysis application of ISO 9001:2000 at Telkom Bogor performed with tracking elements in ISO 9001:2000, that is QMS, management responsibility, resource management, product realization, measurement, analysis and improvement. The result of preparing data at level 1, that is identification problem application of ISO 9001:2000 at Telkom Bogor, which is ultimated goal. The result of preparing data at level 2, that is factor or problem criteria, showing QMS (0,2 78), management responsibility (0,233), resource management (0,198), product realization (?0,161,), measurement, analysis amid imnprovemnent (0,130). The result of preparing data at level 3 (actor), showing that management (0,4 73,.), executive (0,301), and operational (0,224). The result of preparing data at level 4 (purpose or problem causes), showing that system (0,414), finance (0,311), and tools (0,2 72). The result of preparing data at level 5 (alternative act), showing teamwork (?0,3,), technology innovation (0,255), education and training (0,213), amid improve administration system (0,211)."

" Kemandirian peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan dan keamanan (hankam) dalam menghadapi kemungkinan darurat perang akibat diembargo mutlak dilakukan, termasuk dalam bahan pelat munisi buatan dalam negeri untuk munisi kaliber kecil 5,56 mm khususnya tipe kode Pindad MU 5TJ sebagai peluru yang paling banyak digunakan di pasukan TNI, satu paket dengan senjata senapan serbu SS1. Percobaan dilakukan terhadap pelat kuningan munisi kaliber 5,56 mm mengikuti persyaratan standar perusahaan yang mengacu pada standar NATO SS 109. Bahan baku: Kawat tembaga super, Zinc Ingot SHG, Nikel Screen, Posphor copper, dan pelat Alumunium. Peleburan tanpa Al sebanyak 80 kg (4 Slab), dan peleburan + Al sebanyak 160 Kg (7 Slab). Hasil karakterisasi uji coba pembuatan pelat kuningan (Cu-Zn 70-30) . Komposisi kimia slab: kandungan kimia Cu masih dalam rentang standar Perusahaan, demikian pula unsur Pb, Fe, Ni, P, Sb, dan Sn masih berada di bawah ambang batas standar perusahaan. Percobaan lain yang dilakukan adalah uji pengerolan, pengamatan metalografi (mikro-struktur) pelat kuningan, pengujian kekerasan pelat kuningan, dan pengujian anil pelat kuningan yang kesemuanya secara umum telah memenuhi persyaratan standar perusahaan yang mengacu pada standar NATO SS 109. Biaya produksi pelat kuningan per kg= Rp 55,838.000/160 kg= Rp 348,987.5, atau Biaya produksi pelat kuningan per lembar= Rp 55,838.000/11 lembar= Rp 5,076,181.8 yang tentunya akan lebih rendah harga dibanding produk impor, karena tidak termasuk biaya transpor dan asuransi dari luar negeri."

"This study aimed at assessing the impact of male and female migration on women empowerment and livelihood. Formal survey was conducted at 12 villages in four districts including 7 villages of rianfed and 5 villages of irrgated low land area. Two hundred and ninety seven of respondents were interviewed longterm for international and seasonal for rural to rural/city migration... "

" Salah satu instrumen kebijakan yang dapat diterapkan untuk melakukan penghematan penggunaan energi adalah standar manajemen energi. Standar tersebut memberikan pedoman bagi fasilitas-fasilitas industri untuk memasukkan efisiensi energi ke dalam praktek-praktek manajemen industri dan meningkatkan efisiensi energi sistem industri. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa penerapan standar manajemen energi di industri Indonesia dengan intensitas energi yang tinggi diperkirakan memberikan keuntungan dalam penghematan energi yang pada akhirnya dapat mengurangi emisi CO2Kata Kunci: Standar, manajemen energi, mitigasi, perubahan iklim, dukungan kebijakan . Selain itu, berdasarkan data yang ada juga menunjukkan bahwa standar manajemen energi akan dapat diterapkan oleh industri tersebut dengan lancar. Penerapan standar manajemen energi di industri untuk mitigasi perubahan iklim dapat berhasil, jika dilakukan bersama-sama dengan dukungan kebijakan lainnya. Dukungan kebijakan tersebut adalah membangun kesepakatan penetapan target, membangun kapasitas optimasi sistem, memberikan penghargaan, menerapkan kebijakan fiskal dan moneter dan pendanaan inovatif."

"Recently, international trade regime has rejected cultural perceptions of what is safe to eat, overturning millennial of tradition. In WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), science has been used as the arbiter in resolving disputes related to food safety. However, the SPS Agreement is under attack by many parties, critics cite concern on ethical, local culture, unpredictably changing technology, etc. The WTO-SPS approach is increasingly challenged for its balance in favor of economic consideration towards its a unique cultural identities. Food as culture and food as commerce. Dispute on Beef Hormones is the ideal example on this matter. The local perception of food and food safety, evolution of food production technologies, and security aspects of food, then being explored, in order to analyze the relationship between SPS Agreement, food tradition, science and technology. At the end, it is realized that no matter how strong the faith in science and economics, it is unwise to dismiss the deeply-rooted beliefs of many people in the world."