Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tahun 1997, terjadi krisis perbankan di Indonesia yang berawal dari krisis nilai tukar dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Bank-bank Indonesia mengalami kesulitan likuiditas (liquidity mismatch) yang apabila tidak segera ditanggulangi akan mengakibatkan kehancuran sistem ekonomi nasional. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan penyaluran bantuan likuiditas, yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, untuk menyelamatkan bank-bank dari kehancuran yang sistemik. Program bantuan ini disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai "lender of the last resort". Penyaluran bantuan pada saat krisis itu ternyata menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari. Audit pun dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Indonesia berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan dana BLBI tersebut. Tesis ini mengkaji tentang tanggung jawab Bank Indonesia terhadap penyimpangan pengucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dikaitkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan mendasarkan pada teori "Discretionary Power" dari Aparatur Negara serta penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, kualitatif dan preskriptif, diketahui bahwa dana BLBI termasuk keuangan negara yang berasal dari fasilitas Pemerintah, yaitu dari hasil kesepakatan Pemerintah dengan International Monetary Fund (IMF). Bank Indonesia pada saat itu adalah pelaksana kebijakan Pemerintah sesuai dengan UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Selain itu, pelaksanaan penyaluran dana BLBI dilakukan pada masa krisis (keadaan darurat atau tidak normal), sehingga harus menempuh tindakan-tindakan pengecualian terhadap peraturan-peraturan yang lazimnya diterapkan pada masa normal. Sehingga, tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam upaya menanggulangi krisis pada masa itu adalah aman secara hukum (legally secured), sedangkan penyelesaian masalah BLBI secara keuangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Bank Indonesia.

---

ABSTRACTThe banking crisis in Indonesia that stemmed from an exchange rate crisis in 1971 was the near-collapse of the banking system. Several banks were in insolvent or at least suffered from serious weaknesses (liquidity mistmatch), and if it was not taken cared, will caused severe decline in the national development and welfare of society. The closure of some banks was followed by widespread bank runs which led to calls for massive liquidity support from the Bank of Indonesia (BLBI). Such liquidity support, which made by Bank Indonesia as the central bank, has been reflected the function of Bank Indonesia as "lender of the last resort". Unfortunately, this support caused several problems in the future, thus audit investigation over the financial report of Bank Indonesia has been made by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) to find out the misused/mistreatment of the Bank Indonesia Liquidity Support ("the Case of BLBI"). Therefore, the focus of this research is intended to analyzing the liabilities of Bank Indonesia over the Case of BLBI. based on "the Discretionary Power" theory and also yuridis normative, qualitative and prescriptive research method. Result of the research indicated that BI liquidity support (BLBI) is a financial public which arise from the Government facility and the Agreement between Government and International Monetary Fund (IMF) due to in that time, Bank Indonesia was only intended to execute Government policy as regulated in UU No. 13/1968 of the Central Bank. The Bank Indonesia Liquidity Support (BLBI) could only be provided during a crisis if this measure played in emergency or urgent conditions, because conditions during a crisis are very different to those during times of normality. Therefor, the measure provided by Bank Indonesia to resolve the banking crisis in 1997-1998 was legally secured, meanwhile Government and Bank Indonesia is still be obliged and liable to resolve the case of BLBI."

"Pada 1997 di Indonesia terjadi krisis moneter yang dilanjutkan dengan krisis perbankan yang akhirnya menjadi krisis ekonomi. Pada saat itu banyak bank yang menghadapi kredit bermasalah dan kredit macet akibat krisis tersebut. Oleh karena itu disalurkanlah dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk mengatasi krisis ekonomi dan moneter. Tetapi, sebagaimana diungkap dalam laporan audit investigasi BPK terhadap laporan keuangan Bank Indonesia, ternyata dana BLBI tersebut banyak diberikan kepada bank-bank yang tidak memenuhi syarat. Hal ini kemudian menyebabkan tiga orang Direktur Bank Indonesia saat itu menjadi terdakwa dengan tuduhan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, audit investigasi BPK yang menjadi titik awal terungkapnya permasalahan ini menjadi suatu kajian yang menarik, dengan mempertanyakan bagaimana proses pelaksanaan audit tersebut dan apakah, dalam hukum acara pidana, hasil audit investigasi tergolong ke dalam bahan untuk menjadi bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut kemudian ditemukan bahwa audit investigasi yang dilakukan BPK mencakup tiga tahapan, antara lain persiapan pemeriksaan investigatif, pelaksanaan pemeriksaan investigatif, dan pelaporan pemeriksaan investigatif. Persiapan pemeriksaan terdiri dari mengembangkan hipotesis, menyusun program pemeriksaan, menetapkan kebutuhan sumber daya, dan menyusun surat tugas. Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan terdiri dari pembicaraan pendahuluan, mengumpulkan bukti, menganalisis dan mengevaluasi bukti, pemaparan tim pemeriksa di lingkungan BPK, dan pembicaraan akhir. Pelaporan pemeriksaan dilakukan kepada entitas yang diperiksa, dan jika ada penyimpangan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan pendapat yang berlaku dalam praktek, hasil audit invstigasi BPK merupakan bahan penyelidikan dan penyidikan, yaitu untuk menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai bahan yang digunakan untuk mengusut atau meneliti adanya unsur tindak pidana."

"This research aims to provide insight on building a holistic approach on the impact of audit work using government oversight parameters sets by The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Quantitave data is collected from surveys of two sample groups to accommodate perspectives from BPK auditors (internal group) and audited governmment organization officials (external group). Semi-structured interviews and thematic analysis are carried out to confirm the quantitative result and deepen the discussion. The results showed that there is small to moderate correlation between INTOSAI dimension of government oversight and audit impact of BPK in which the internal group perceived that the Quality of Audit Work as the key determinant while the external group perceived Executive Responses instead. In addition, evaluation framework is applied to further explain the levels of audit impact. These findings suggest that BPK need to establish its own strategy by formulating suitable measures using evaluation approach to better showcase the impact of their audit work and its contribution to overall improvement in the management of public fund.

---

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dalam membangun pendekatan holistik atas dampak audit menggunakan parameter pengawasan pemerintah yang ditetapkan oleh The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Data kuantitatif dikumpulkan dari survei terhadap dua kelompok sampel untuk mengakomodasi perspektif dari auditor BPK (kelompok internal) dan pejabat organisasi pemerintah yang diaudit (kelompok eksternal). Wawancara semi-terstruktur dan analisis tematik dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil kuantitatif dan memperdalam diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kecil sampai sedang antara dimensi INTOSAI pengawasan pemerintah dan dampak audit BPK di mana kelompok internal memandang Kualitas Pekerjaan Audit sebagai penentu utama sedangkan kelompok eksternal memandang Respon Eksekutif sebagai penentu lainnya. Selanjutnya, kerangka kerja dalam teori evaluasi diterapkan untuk menjelaskan tingkat dampak audit. Disamping itu, bahwa BPK sebagai SAI Indonesia menghadapi tantangan kontekstual yang unik baik secara internal maupun eksternal yang belum dapat dijawab atau ditangkap sepenuhnya oleh standar pengawasan pemerintah INTOSAI. Dengan demikian, BPK perlu menetapkan strateginya sendiri dengan merumuskan langkah-langkah yang sesuai dengan menggunakan pendekatan evaluasi untuk menunjukkan dampak pekerjaan audit mereka dan kontribusinya terhadap perbaikan pengelolaan dana publik secara keseluruhan."

"BPK RI adalah lembaga yang tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh K/L negara. Oleh karena itu, penting bagi BPK RI untuk terus meningkatkan kualitas auditnya agar K/L mengelola keuangan negara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif analitik dengan menjabarkan usaha yang telah dilakukan BPK RI untuk meningkatkan kualitas auditnya dan juga membandingkannya dengan pedoman yang diterbitkan oleh ASOSAI dan EUROSAI. Hasil dari penelitian ini adalah BPK RI sudah cukup berusaha untuk meningkatkan kualitas auditnya tetapi masih ada beberapa usaha yang harus diperbaiki dan ditambahkan agar kualitas auditnya terus meningkat.

---

BPK RI is a institution whose duty is examine public finance management which is undertaken by ministries or State agencies. Therefore, the important thing for BPK RI to improve audit quality continously to make K/L manage public finance more effective and efficient. This research is a qualitative research that is descriptive comparative analytic with detailing effort has been done by BPK RI to improve audit quality and also comparing it with guidelines published by ASOSAI and EUROSAI. The result of this research is BPK RI sufficient effort to improve audit quality but there are still some undertaking that must be improved and added to increasing the audit quality."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara secara umum. Tulisan ini dibuat dengan penulisan metode normatif dengan tipe eksploratos dan mengguankan data primer serta sekunder hasil dari penelitian adalah bahwa dampaknya terdiri dampak positif dan negatif, dan mempengaruhi berbagai bidang termasuk didalamnya perbankan."

"[Pengelolaan dan implementasi knowledge management yang tepat dan baik, akan dapat memberikan dampak tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, oleh karena itu, BPK RI perlu untuk mengetahui strategi dan teknologi terkait knowledge management yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis KM solutions yang tepat bagi BPK RI. Penelitian ini memiliki manfaat agar BPK RI dapat mengetahui KM processes yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam menunjang implementasi KM di BPK RI. BPK RI juga dapat mengetahui mekanisme dan teknologi yang mendukung KM processes tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor di BPK RI. Penelitian ini berfokus pada unit kerja Auditorat I sampai VII yang ada di kantor pusat BPK RI karena merupakan letak kegiatan utama BPK RI terkait pemeriksaan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Metodologi yang digunakan adalah metodologi identifikasi KM solutions Becerra-Fernandez dan Sabherwal (2010) serta melakukan assessment awal untuk mengkaji kualitas dan volatilitas pengetahuan di BPK RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KM processes yang harus menjadi perhatian utama untuk dikembangkan oleh BPK RI adalah socialization untuk knowledge discovery, internalization, exchange dan routines.;Management and implementation of knowledge management that are appropriate and ideal could affect achievement of organizational goals effectively and efficiently, therefore, BPK need to know what kind of strategies and technologies related to knowledge management should be improved and developed. Based on that explaination, this study had purpose to analyze KM solutions that are appropriate for BPK RI. This study had the advantage that BPK could understand what kind of KM processes should be prioritized to be developed to support the implementation of KM in BPK RI. BPK could understand well what kind of mechanisms and technologies that support the KM processes to improve performance of auditors in BPK RI. This study focused on Auditorat in region I to VII at BPK RI headquarters because the main activities of audit process locate there. This research was conducted qualitatively and quantitatively. The methodology used identification methodology from Becerra-Fernandez KM solutions and Sabherwal (2010) and conduct initial assessment to assess the quality and volatility of knowledge in BPK RI. The results of this research shows that KM processes which should be a major concern to be developed by the BPK is the socialization of knowledge discovery, combination, Internalization, exchange and routines.;Management and implementation of knowledge management that are appropriate and ideal could affect achievement of organizational goals effectively and efficiently, therefore, BPK need to know what kind of strategies and technologies related to knowledge management should be improved and developed. Based on that explaination, this study had purpose to analyze KM solutions that are appropriate for BPK RI. This study had the advantage that BPK could understand what kind of KM processes should be prioritized to be developed to support the implementation of KM in BPK RI. BPK could understand well what kind of mechanisms and technologies that support the KM processes to improve performance of auditors in BPK RI. This study focused on Auditorat in region I to VII at BPK RI headquarters because the main activities of audit process locate there. This research was conducted qualitatively and quantitatively. The methodology used identification methodology from Becerra-Fernandez KM solutions and Sabherwal (2010) and conduct initial assessment to assess the quality and volatility of knowledge in BPK RI. The results of this research shows that KM processes which should be a major concern to be developed by the BPK is the socialization of knowledge discovery, combination, Internalization, exchange and routines., Management and implementation of knowledge management that are appropriate and ideal could affect achievement of organizational goals effectively and efficiently, therefore, BPK need to know what kind of strategies and technologies related to knowledge management should be improved and developed. Based on that explaination, this study had purpose to analyze KM solutions that are appropriate for BPK RI. This study had the advantage that BPK could understand what kind of KM processes should be prioritized to be developed to support the implementation of KM in BPK RI. BPK could understand well what kind of mechanisms and technologies that support the KM processes to improve performance of auditors in BPK RI. This study focused on Auditorat in region I to VII at BPK RI headquarters because the main activities of audit process locate there. This research was conducted qualitatively and quantitatively. The methodology used identification methodology from Becerra-Fernandez KM solutions and Sabherwal (2010) and conduct initial assessment to assess the quality and volatility of knowledge in BPK RI. The results of this research shows that KM processes which should be a major concern to be developed by the BPK is the socialization of knowledge discovery, combination, Internalization, exchange and routines.]"

"Penelitian ini menguji peran career adaptability sebagai antesenden career engagement dengan dimediasi oleh career satisfaction dan promotability. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan total responden sebanyak 298 orang. Keseluruhan responden merupakan pegawai BPK RI dengan Jabatan Administrasi Umum dan Pemeriksa dengan masa kerja di atas lima tahun. Untuk memperoleh respon dari para responden, kuesioner disebarkan secara online melalui google-form dan link yang telah disediakan.Alat ukur yang digunakan, antara lain Career Adaptability Scales (CAAS) yang dikembangkan oleh Savickas & Porfeli (2012), Career Satisfaction Scales (CSS) yang dikembangkan oleh Greenhaus et al., (1990), four-item scale yang dikembangkan oleh Shore, Barksdale, dan Shore (1995), serta Career Engagement Scale  (CES) yang dikembangkan Hirschi, Freund, dan Herrmann (2014). Untuk analisis data, metode yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modelling).Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS sesuai dengan sistem merit yang berlaku di era reformasi birokrasi, khususnya di BPK RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa career adaptability memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap career satisfaction, promotability, dan career engagement. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan career satisfaction dan promotability memediasi secara parsial hubungan antara career adaptability dengan career engagement.

---

This study examined the role of career adaptability as antecedents of career engagement mediated by career satisfaction and promotability. This research was conducted at The Supreme Audit Board in Republic of Indonesia (BPK RI) with a total of 298 respondents. All respondents were BPK RI employees in General Administration and Auditor position with a tenure of more than five years. In order to get responses from respondents, questionnaires were distributed online through google-form and links provided.The measuring instruments used for this study were Career Adaptability Scales (CAAS) developed by Savickas & Porfeli (2012), Career Satisfaction Scales developed by Greenhaus et al., (1990), four-item scales developed by Shore, Barksdale, and Shore (1995), and also Career Engagement Scale (CES) developed by Hirschi, Freund, and Herrmann (2014). A Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyse data.This research was expected to contribute in improving the qualifications, competencies, and performance of civil servants in accordance with the merit system prevailing in the era of bureaucratic reform, especially at BPK RI. The results indicated that career adaptability related positively and significantly with career satisfaction, promotability, dan career engagement. In addition, this study also showed that career satisfaction and promotability partially mediated the relationship between career adaptability and career engagement."