Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan dalam melakukan ekspansi atas bisnisnya, dapat melakukan strategi usaha melalui akuisisi atau pengambilalihan. Salah satu bentuk akuisisi adalah akuisisi saham. Akuisisi dapat dilakukan oleh perusahaan pada bidang usaha yang sama maupun yang berbeda. Tesis ini akan membahas lebih lanjut mengenai akuisisi saham pada perusahaan dan bidang usaha yang sama pada sektor ritel. Sebagai contoh kasus dalam tesis ini adalah akuisisi yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia (?Carrefour?) terhadap saham yang ada dalam PT. Alfa Retailindo, Tbk (?Alfa?). Beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan dan ditaati adalah aspek dalam hukum perusahaan, penanaman modal, perdagangan, dan persaingan usaha. Berangkat dari hal tersebut maka akuisisi Alfa oleh Carrefour tidak boleh menyalahi aturan dalam bidang penanaman modal yaitu Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; bidang perdagangan yaitu Peraturan Presiden No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; dan bidang persaingan usaha yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

Acquisition is one of company strategy in relation to expand its business. Share acquisition is one of the forms of acquisition. It can be done by a company within the same business line or different business line. This thesis evaluates the share acquisition in a company with the same business line, which is the retail industry. The analysis is done by evaluating the share acquisition of PT. Alfa Retailindo, Tbk (?Alfa?) by PT. Carrefour Indonesia (?Carrefour?). Some of the legal aspccts in regards with acquisition are company law, investment law, trade law, and competition law. Therefore, the acquisition of Alfa by Carrefour should not violates the regulations in investment law, which is Regulation of the President of the Republic o f Indonesia Number 111 o f 2007 Concerning the Amendment of Regulation o f the President o f the Republic of Indonesia Number 77 o f 2007 Concerning Lists of Business Fields That Are Conditionally Open For Investments; trade law, which is Regulation of the President o f The Republic of Indonesia Number 112 of 2007 Concerning Organization and Directions of Traditional Markets, Shopping Centers and Modem Stores; and antitrust law, which is Law of the Republic o f Indonesia Number 5 of 1999 Concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition."

"Pemilihan dan analisis strategi adalah tahapan keputusan didalam proses strategi manajemen. Pemilihan keputusan tersebut haruslah mempertimbangkan semua aspek lingkungan yang berpengaruh untuk menentukan strategi perusahaan di masa mendatang. Akuisisi adalah sebuah konsep strategi diversifikasi usaha, dimana alternatif pilihan dan analisis strategi pengembangan usaha yang terbaik dapat dicapai.Pola pengembangan usaha melalui akuisisi merupakan suatu fungsi tujuan pokok dari peningkatart kesejahteraan perusah . Mehilui penguasaan strategi akuisisi sebagai salah satu faktor yang menentukan kemampuan pengembangan perusahaan, maka tujuan dari proses transformasi kepemilikan perusahaan yang dil kan melalui transaksi akuisisi akan dicapai. Tingkat pencapaian kemajuan perusahaan yang dapat diraih oleh suatu proses akuisisi pada akhirnya sangat tergantung pada kemampuan perusahaan pengakuisisi, untuk menyerap sumber daya dan memberinya suatu nilai tambah pada masukan-masukan selama proses pemarifaatan dari perusahaan target yang dikembangkan secara berkesinambungan.Dari analisis yang telah dilakukan pada kasus ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan akuisisi oleh PT XYZ lebih ditekankan pada analisis strategi jangka pendek untuk memperoleh margin laba besar, tanpa melalui analisa SWOT yang terinci dari perusahaan target terlebih dahulu. Laba yang besar tersebut bukan diperoleh dari PT Pancawan Sejati sebagai perusahaan target, melainkan dari adanya peluang mendapatkan fasilitas kuota minyak sawit (CPO) dengan harga yang murah. Sehingga pilihan keputusan akuisisi ini tidak memberikan dampak sinergi bagi perkembangan usaha PT Pancawan Sejati dalam jangka panjang.Tidak adanya investasi baru tambahan pada PT Pancawan Sejati, secara langsung memperlihatkan tidak adanya keteguhan dari PT XYZ dalam pengambilan keputusan memasuki usaha baru dibidang produk minyak goreng. Sehingga setelah dilakukannya akuisisi tidak terlihat usaha untuk menganalisis dalam memasuki usaha yang baru dari PT XYZ melalui pengembangan intern.Dari analisis pasca akuisisi dengan metode SWOT dan didasankan pada tingkat perolehan kemampulabaan PT XYZ setelah adanya deregulasi PAKJUN 1991, memberikan petunjuk kemampuan PT XYZ untuk terus mempertahankan keberadaan kepemilikannya didalani PT Pancawan Sejati.Langkah yang terbaik yang harus dilakukan oleh PT XYZ adalah melakukan. analisis ulang dari corporate strategy jangka panjang secara terpadu untuk mempertahankan ti ngkat pengembangan usahanya melalui penciptaan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Untuk itu perlu ditetapkan strategi yang tepat untuk PT XYZ mengingat hilangnya peluang untuk memperoleh fasilitas kuota dan CPO. Strategi turnaround disarankan akan lebih tepat untuk dijalankan dan hal mi dapat dilakukan dengan melepaskan kepemilikannya pada PT Pancawan Sejati."

"Akuisisi atau pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham suatu perusahaan target merupakan salah satu alternatif kegiatan perusahaan yang akan mengambil alih dalam rangka memperluas atau meningkatkan usahanya. Alternatif itu dipilih karena lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penggabungan usaha (merger). Namun, tidak jarang akuisisi dilakukan dengan penggabungan perusahaan target ke dalam perusahaan yang mengambil alih. Masalahnya adalah apabila akuisisi dilakukan dengan cara mengkompensasi utang perusahaan target, hal tersebut perlu diperjanjikan terlebih dahulu dan memperhatikan prosedur dan tata cara akuisisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di pihak lain pelaksanaan akuisisi perlu dibatasi dengan terjadinya monopoli usaha. Sepanjang pranata hukum mengenai monopoli belum ada, sangat sulit mengartikan monopoli usaha yang dapat membatasi akuisisi. Pembentukan suatu badan atau lembaga yang berfungsi mengawasi dan merekomendasi akuisisi merupakan salah satu alternatif untuk mencegah monopoli. Hal itu dimaksudkan agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan terutama, antara lain, para karyawan perusahaan target, para kreditur, dan para pemegang saham minoritas."

"Perkembangan kebijakan perbankan di Indonesia pasca dikeluarkannya program Arsitektur Perbankan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, menyebabkan banyaknya transaksi merger dan akuisisi di perbankan Indonesia. Terdapat setidaknya dua kebijakan yang kemudian mendorong banyak terjadinya transaksi merger dan akuisisi di bidang perbankan Indonesia, yaitu kebijakan mengenai kepemilikan tunggal (single presence policy) dan kebijakan mengenai jumlah modal minimum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC terhadap unit usaha retail, pembiayaan konsumen dan perbankan komersial yang dimiliki oleh Bank XYZ. Selain itu akan dilihat tantangan-tantangan yang utama yang dihadapi oleh PT Bank ABC serta implikasi aksi korporasi ini terhadap kondisi perusahaan PT Bank ABC dilihat dari sisi aset secara umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan transaksi akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC. Hasil penelitian menemukan bahwa proses transaksi akuisisi unit usaha oleh PT Bank ABC dilakukan dengan melewati tiga fase penting yaitu fase pertama (due diligence), fase kedua (persetujuan regulator) dan fase ketiga (integrasi). Terdapat tiga tantangan utama dari hasil penelitian yaitu sehubungan dengan persetujuan dari regulator, perekrutan dan adaptasi karyawan, dan teknologi informasi yang digunakan. Selain itu hasil penelitian menemukan bahwa terdapat peningkatan aset yang signifikan pada buku PT Bank ABC.

---

Banking policy developments in Indonesia after the issuance of the Indonesian Banking Architecture which aims to create a national bank that is healthy, strong and efficient, resulting in numbers of merger and acquisition transaction in Indonesian banking. There are at least two policies, which led to these merger and acquisition transactions in the banking sector, namely the single presence policy and policy regarding the capital minimum requirements.

The general objective of this research is to study the acquisition process of the business unit conducted by PT Bank ABC to retail, consumer finance and commercial banking business units owned by Bank XYZ. Additionally, this research is studying the major challenges faced by PT Bank ABC and the implications of this corporate action on the condition of PT Bank ABC in terms of assets in general.

This study is a qualitative research study where the data is obtained from primary data resulting from interviews and secondary data in the form of documents related to the transaction of business unit acquisitions conducted by PT Bank ABC.

The research suggests that the process of acquisition transactions business unit by PT Bank ABC was involving three important phases namely the first phase (due diligence), the second phase (regulatory approval) and third phase (integration). There are three main challenges from the research that is in connection with the approval from the regulator, employee recruitment and adaptation, and the use of information technology. In addition, this research also sugests that there was a significant increase in the book assets of PT Bank ABC."

"Acquisition according to Act No. 1/1995.Firstly, the Act No. 40/2007 dose not discuss quantity of acquired share, but focuses on wheter or not the acquiring share have impact on the shifting control; whilist the Act No. 1/1995 stresses on quantity of acquired share that should acquire in awhole share or big-part share which causes to the shifting control over corporation...."