Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Pemberian Hak Tanggungan yangdilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan konsekuensi hukumnya terhadapakta-kata yang dibuat sehubungan dengan tindakan hukum tersebut, sesuai denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas TanahBeserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untukmemberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pemberian kredit danPembebanan Hak Tanggungan serta konsekuensinya atas tindakan hukum yangdilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan hasil penelitian dapatdisimpulkan bahwa tindakan hukum Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukanoleh pihak yang tidak berwenang atas obyek jaminan tersebut tidak memenuhisyarat subyektif sahnya suatu perjanjian sehingga dapat dimohonkanpembatalannya. Pembatalan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak turutmembatalkan Akta Perjanjian Kredit sehingga utang yang dijamin tetap ada danpelunasannya harus dipenuhi oleh Debitur.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Granting of Mortgage Right conducted byunauthorized party and its legal consequences towards the deeds drawn up inrelation to such legal action, in accordance with Law Number 4 of the Year 1996regarding Mortgage Right over Land together with Goods Related to Land. Thisresearch uses juridical normative method with qualitative approach which is usedto provide qualitative illustration regarding the implementation of loan grantingand the Encumbrance of Mortgage Right as well as its consequences over thelegal action conducted by unauthorized party . Based on. the result of research, itcan be concluded that legal action for the Granting of Mortgage Right conductedby unauthorized party over the object of such security does not fulfill thesubjective requirement for the validity of an agreement; therefore, it can berequested for its annulment. The annulment of Deed of Granting of MortgageRight does not automatically annul the Deed of Loan Agreement, therefore, thesecured loan will remain to be valid and its full repayment must be satisfied by theDebtor."

"Trust terjadi saat seseorang memutuskan untuk yakin pada kejujuran dan reliabilitas dari pihak lain. Permasalahannya adalah apakah trust dapat terjadi diantara pihak-pihak yang tidak saling mengenal. Terdapat perbedaan pendapat antara para sosiolog dan para ekonom mengenai hal ini. Menurut teori ekonomi, trust tidak mungkin terjadi diantara pihak-pihak yang tidak saling mengenal, karena pada dasarnya manusia mempunyai sifat oportunistik. Para sosiolog mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut pandangan sosiologi trust bisa saja terjadi diantara pihak¬-pihak yang tidak saling mengenal. Generalized morality atau aturan-aturan dan norma-norma berperilaku yang bersifat fundamental di dalam suatu masyarakat sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk pereaya (trust), walau dengan orang yang tidak dikenal sekalipun.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses pembangunan kepercayaan antara dua pihak yang tidak saling mengenal, dengan menggunakan permainan pembangunan kepercayaan. Permainan ini dapat memperlihatkan perilaku percaya dan perilaku dapat dipercaya diantara pemain. Dalam permainan pembangunan kepercayaan tidak ada paksaan ataupun sanksi untuk segala keputusan yang dibuat pemain dan masing-masing pemain tidak saling mengetahui identitas lawan mainnya. Dalam permainan ini, pemain diasumsikan sebagai individu yang rasional, dimana pemain tidak dapat percaya ataupun dipercaya oleh pemain yang tidak dikenalnya.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa manusia tidak dapat percaya pada orang yang tidak dikenalnya. Penelitian juga rnemperlihatkan bahwa manusia tidak dapat dipercaya (oportunis). Permainan pembangunan kepercayaan mengindikasikan terjadinya penurunan kepercayan seiring dengan berlanjutnya permainan ke tahap-¬tahap berikutnya, sebaliknya terjadi peningkatan perilaku dapat dipercaya seiring dengan berlanjutnya permainan. Peningkatan perilaku dapat dipercaya terjadi bila pemain merasa pasti (certain) dengan keputusan yang dibuat lawan mainnya. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan strategi pemasaran modem yang mulai marak di Indonesia saat ini, misalnya e-commerce ataupun telephone shopping."

"Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 44 UUJN mengatur bahwa Notaris, penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi harus menandatangani akta segera setelah akta dibacakan. Namun bagaimana status keabsahan akta Notaris serta pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang penandatanganannya tidak dilakukan bersama oleh para pihak dihadapan Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengamati dan menganalisa dengan seksama bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa UUJN dan peraturan lain (KUHPerdata, KUHPidana) telah mengatur baik secara tersirat maupun tersurat tentang penandatanganan akta yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan hilangnya otentisitas akta Notaris dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan bagi pihak yang menderita kerugian dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN, Notaris juga bisa dijatuhi sanki administratif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dituntut secara pidana berkenaan dengan keterangan palsu dalam akta tentang proses penandatanganan akta. Kemudian untuk meningkatkan kinerja Notaris dalam melaksanakan jabatannya agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya Notaris secara personal dapat menjaga integritasnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Publik serta untuk menjamin agar Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan peraturan yang berlaku, seharusnya Notaris aktif memberikan penyuluhan kepada semua klien tanpa terkecuali tentang aturan standar mengenai pembuatan akta agar akta yang dibuat terjamin otentisitasnya, terakhir, Notaris juga sepatutnya memperhatikan dan mengamalkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

---

Notary deed is an authentic deed, which is made by or passed before a Notary based on the format and procedures stipulated under Law No. 30 of 2004 regarding Notary (Notary Law). Article 44 of the Notary Law regulates that Notary, appearer and minimum 2 (two) witnesses must execute the deed after such deed has been read to the parties. What about the authentically of the Notary deed as well as the responsibility of the Notary towards a deed which execution is not being conducted by the parties before a Notary. By using the literature research method with juridical- normative approach, this research observing and thoroughly analyzing the primary and secondary legal materials in order to obtain a conclusion towards the main issue which is being raised. The result of the research concluded that the Notary Law and other regulations (Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Code) have regulated, whether expressly or un-expressly, that the parties must jointly sign the deed. Therefore, as regulated under Article 84 of the Notary Law, a violation towards such provision has causing the lost to the authentically of the Notary deed and such deed only has the authentication power as a private deed, and for the party who suffers loss may demand for a compensation to the said Notary. The Notary can also be imposed with an administrative sanction by the Minister of Law and Human Rights and the said Notary can also be charged under criminal law in relation to the forged information regarding the execution process of the deed. In order to enhance the work performance of the Notary to be in line with ihe laws and regulations, the Notary then personally must maintain its integrity in conducting its function and duty as a Public Officer; and to guarantee that the Notary must, in conducting its function and duties in accordance with the prevailing laws and regulations, actively provide information to all of its client regarding the Standard rules on the incorporation of the deed so the authentically of such deed is guaranteed. Finally, the Notary must also observing and conducting the General Good Corporate Governance."

"Penelitian ini meneliti kewajaran atas pemberian remunerasi atas aktivitas marketing yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki merk dagang yang dipasarkannya Perusahaan seharusnya mendapatkan penggantian atas biaya marketing yang berlebihan karena secara tidak langsung telah membesarkan intangible property dari pemilik sah merk dagang pihak afiliasi Penulis mengambil contoh kasus 3 perusahaan multinasional yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk menganalisis fungsi pemasaran yang dilakukan dan menghitung kewajaran pemberian remunerasi marketing tersebut serta menghitung tambahan potensi Pajak Penghasilan Penulisan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data kualitatif ini diharapkan memberikan gambaran perhitungan dan kesadaran Wajib Pajak di Indonesia dalam melakukan aktivitas marketing berlebihan yang dapat menimbulkan marketing intangible Selain itu perhitungan ini dapat digunakan oleh Account Representative dalam meneliti dan Pemeriksa Pajak dalam pemeriksaan sebagai upaya penggalian potensi penerimaan pajak Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggantian biaya marketing berupa remunerasi atas aktivitas 3 perusahaan yang diteliti belum diberikan remunerasi yang wajar serta dari segi ketentuan perpajakan di DJP belum ada pedoman penerapan yang rinci seperti yang dimiliki otoritas pajak di Australia dan Amerika Serikat

---

This research examine Arm rsquo s Length of remuneration marketing activity undertaken by enterprise not owning intangible property Taxpayer supposed to get reimbursement from excessive marketing expense because indirectly it will give development of intangible property for the associated company who own trademark Researcher took 3 samples from multinational enterprises who registered in Directorate General of Taxation Indonesia and analyze the marketing function and calculate potential gain from tax income The purposes of this research with qualitative method hopefully could give brand awareness for taxpayer who do not owning their intangible property trademark Besides tax authority can calculate the tax income from unremunerated value This research concluded that the remuneration from marketing activities giving to PT ABC PT DEF and PT XYZ are not arm rsquo s length transaction and Indonesia do not have guidance which scrutiny remuneration from marketing activities like tax authority in Australian Tax Office or Internal Revenue Services US."

"Tesis ini membahas mengenai Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan konsekuensi hukumnya terhadap akta-kata yang dibuat sehubungan dengan tindakan hukum tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pemberian kredit dan Pembebanan Hak Tanggungan serta konsekuensinya atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atas obyek jaminan tersebut tidak memenuhi syarat subyektif sahnya suatu peijanjian sehingga dapat dimohonkan pembatalannya. Pembatalan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak turut membatalkan Akta Perjanjian Kredit sehingga utang yang dijamin tetap ada dan pelunasannya harus dipenuhi oleh Debitur.

---

This thesis discusses the Granting of Mortgage Right conducted by unauthorized party and ils legal consequences towards the deeds drawn up in relation to such legal action, in accordance with Law Number 4 of the Year 1996 regarding Mortgage Right over Land together with Goods Related to Land. This research uses juridical normative method with qualitative approach which is used to provide qualitative illustration regarding the implementation of loan granting and the Encumbrance of Mortgage Right as well as its consequences over the legal action conducted by unauthorized party. Based on the result of research, it can be concluded that legal action for the Granting of Mortgage Right conducted by unauthorized party over the object of such security does not fulfiil the subjective requirement for the validity of an agreement; therefore, it can be requested for its annulment. The annulment of Deed of Granting of Mortgage Right does not automaticaliy annul the Deed of Loan Agreement, therefore, the secured loan will remain to be valid and its fullrepayment must be satisfied by the Debtor."