Tesis ini membahas mengenai Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan konsekuensi hukumnya terhadap akta-kata yang dibuat sehubungan dengan tindakan hukum tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pemberian kredit dan Pembebanan Hak Tanggungan serta konsekuensinya atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atas obyek jaminan tersebut tidak memenuhi syarat subyektif sahnya suatu peijanjian sehingga dapat dimohonkan pembatalannya. Pembatalan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak turut membatalkan Akta Perjanjian Kredit sehingga utang yang dijamin tetap ada dan pelunasannya harus dipenuhi oleh Debitur.

---

This thesis discusses the Granting of Mortgage Right conducted by unauthorized party and ils legal consequences towards the deeds drawn up in relation to such legal action, in accordance with Law Number 4 of the Year 1996 regarding Mortgage Right over Land together with Goods Related to Land. This research uses juridical normative method with qualitative approach which is used to provide qualitative illustration regarding the implementation of loan granting and the Encumbrance of Mortgage Right as well as its consequences over the legal action conducted by unauthorized party. Based on the result of research, it can be concluded that legal action for the Granting of Mortgage Right conducted by unauthorized party over the object of such security does not fulfiil the subjective requirement for the validity of an agreement; therefore, it can be requested for its annulment. The annulment of Deed of Granting of Mortgage Right does not automaticaliy annul the Deed of Loan Agreement, therefore, the secured loan will remain to be valid and its fullrepayment must be satisfied by the Debtor.