Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang JaminanFidusia, jaminan fidusia adalah Penyerahan hak milik secarakepercayaan, fidusia dalam perkembangannya timbul penekananpada aspek kebendaannya terhadap hak perseorangan. DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal15 Maret 2005 mengeluarkan Surat Edaran Nomor:C.HT.01.10-22tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia yangdialamatkan ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia di seluruh Indonesia ("Surat Edaran")/ yangpada angka 2-nya memberikan penekanan khusus terhadappengecekan data benda objek jaminan fidusia, yang merupakanhak kebendaan dengan hak perorangan. Ternyata ditemukankendala-kendala berkaitan dengan penafsiran secara yuridisyang dapat dipaparkan sebagai argumentasi hukum, khususnyaketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia danimplementasi ketentuan angka 2 Surat Edaran dalam penciptaankepastian hukum. Penelitian ini dilakukan menggunakan metodependekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada datakepustakaan khususnya peraturan dan literatur-literatur yangberkaitan dengan Lembaga Jaminan Fidusia. Data diperolehmelalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihakterkait untuk kemudian dianalisis secara normatif kualitatifuntuk memperoleh kejelasan masalah yang hendak dibahas. SuratEdaran tersebut bertujuan untuk lebih memantapkan kinerjapranata fidusia secara lebih optimal. Tetapi dikarenakantidak terdapatnya pemaparan dalam Surat Edaran dimaksud, yangrelatif dapat dipahami secara mudah dan cepat, mengakibatkantimbulnya berbagai macam penafsiran. Keadaan semacam inimenimbulkan kendala bagai para pengusaha, notaris dan pihakterkait lainnya, oleh karenanya dapat diberlakukan asas lexspecialis derogat legi generalis. Maksud dari asas ini adalahapabila tidak terdapat ketentuan yang bersifat khususmengatur, maka yang berlaku adalah ketentuan yang bersifatumum. Fase rechtsvinding dan rechtsvorming, yaitu fase dimanadilakukan penelusuran hukum dan pembentukan hukum gunamemberikan solusi terhadap minimnya peraturan perundangundanganyang mengatur mengenai pranata lembaga jaminan,khususnya lembaga fidusia di Indonesia."

"This article explains on the implementation of Law number 42 regarding Security of Fiducia by Circular Letter of Directorate General of Public Administrative law dated 15 March 2005 Nomar: C.HTOI.10-22. concerning Standardization towards Procedure of Fiducia Registrations. That circular has been objected to giving more clear on fiducia procedures due to optimal level. But the debate then aroused by substance inside of which is giving stressing on data examinations regarding goods which have been secured by fiducia. Those situation then has influenced many interpretations from business actors, notary and almost parties. On the author's opinion those circumstance has aroused uncertainty due to the fiducia registration and sealed."

"Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2.UM.01.01-369 Tertanggal 22 Desember 2010 Perihal Notaris Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan disertai dengan Surat Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.5-HM.02.03-110.455 tertanggal 27 Desember 2010 perihal Konsultan HKI.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Tesis ini membahas mengenai apakah jabatan Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya produk hukum Tata Usaha Negara petunjuk (Regelingen) dan keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking). Namun, produk hukum Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara.Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya professional lebih fokus terhadap kewenangan dan/atau kewajiban masing-masing, dan karena berhubungan dengan suatu produk hukum Tata Usaha Negara maka sebaiknya Pejabat Tata Usaha Negara lebih cermat dalam menerapkan hukum demi tegaknya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

Objective of this thesis was to determine whether the position as a Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights Consultant, as well as to find out the reasons of law (ratio legis) of the opinion that the Notary as Acting General can`t concurrently as Intellectual Property Rights in line with the issuance of the Director of Civil Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU2.UM.01.01-369 22nd of December, 2010 regarding Notary As Intellectual Property Rights and accompanied by a letter of the Director of Cooperation and Development of the Directorate General of Intellectual Property Rights No. HKI.5- HM.02.03-110.455 27th of December, 2010 regarding IPR Consultant.The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses about whether the office of Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights laws in line with the release of the State Administrative instructions (Regelingen) and the decision of the State Administration (Beschiking). However, the laws of the State Administration legally flawed because it was not made under the provisions of applicable law and is a form of arbitrariness Administrative Officer.Results of the study suggest that there should be professional focus towards authority and / or obligations of each, and because it deals with a legal product Administrative then you should Officers Administrative more careful in applying the law in order to uphold the purpose of the law is fairness, certainty and expediency."

"Salah satu komponen terpenting organisasi untuk merespon perubahan Iingkungan yang terjadi, adalah komponen sumber daya manusia. Dibandingkan dengan komponen organisasi yang lain, keunggulan sumber daya manusia terletak pada tingkat intelektualitas, sifat, keterampilan, karakter personal, serta proses intelektual dan kognitif yang masing-masing tidak akan dapat dengan mudah ditiru oleh organisasi lain (Susanto, 2004:1). Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia adalah merupakan nilai tambah (added value) yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi.Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Steers (dalam Kasim, 1993:25) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia memiliki peranan yang penting karena berfungsi sebagai penggerak didalam organisasi dan dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Dalziel (2003:9), terdapat ada 3 (tiga) peran manusia dalam usaha penyesuaian organisasi terhadap perubahan yaitu untuk menentukan kejelasan arah yang tengah dituju, mewujudkan komitmen untuk mencapai tujuan dan mengaplikasikan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan.Sebagai suatu organisasi publik yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, maka usaha peningkatan motivasi kerja bagi pegawai Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah mempakan hal yang penting. Hal ini karena usaha peningkatan motivasi kerja tersebut akan berkaitan dengan kinerja pegawai Direktorat Perdata dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.Sesuai dengan pemikiran tersebut di atas, maka dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai pada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan meggunakan desain penelitian survei eksplanatori.Dari hasil analisis faktor terdapat komponen variabel-variabel berjumlah 21 (dua puluh satu) variabel yang memberikan kontribusi dalam penelitian ini, terdiri dari 20 (dua puluh) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat.Melalui analisis regresi ganda, terdapat 7 (tujuh) variabel bebas yaitu penilaian prestasi kerja, iklim organisasi dalam bekerja, pengawasan dalam bekerja, lingkungan kerja yang kompetitlf, kepemimpinan yang mengarahkan, pemberian penghargaan dan kompetensi pegawai herpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Sementara 13 (tiga belas) variabel bebas lainnya yaitu kompensasi berdasarkan prestasi kerja, kedisiplinan dalam bekerja, peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas, pemahaman dalam bekerja, kepuasan dalam bekerja, pengambilan keputusan, imbalan berupa insentif, peraturan dalam pelaksanaan pekerjaan, saling menghargai, sarana kerja untuk menyelesaikan tugas, sikap dalam bekerja, pelatihan untuk peningkatan prestasi, dan penghasilan pegawai belum berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja pegawai.Berdasarkan hasil penelitian ini dengan indikasi 13 (tiga belas) variabel bebas yang belum berpengaruh secara signifikan, kiranya menjadi masukan bagi para pengambil kebiiakan di Direktorat Perdata untuk melakukan tindakan yang nyata dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai yang pada akhirnya akan berdampak terhadap eksistensi suatu organisasi.

---

One of the important components to respond a changing enviromnent is human resources. Compare to other components, the advantage of human resource is on its degree of intellectual, personal character, skill, and intellectual and cognitive process which are difficult to be adopted by other organizations (Susanto: 2004:1). In this context, the existence of human resources is that it is an added value that can be the basis of the success of an organization.

It is equal with what Steers said (Kasim, 1993:25) that human resources have significant role because it encourages organization?s objective and long term productivity. Relate to that statement, Dalziel (2003:9) categorized three human roles in order to deal with any changing, which are determine clear direction, implement commitment to achieve goals, and apply needed skill.

As one of the public organizations which give law services to the public, any efforts to raise the motivation of work in the office are important. It is because that the efforts relate to the employee?s performance in the office in giving public services.

Appropriate with those philosophies, a research is done to identify influential variables to the motivation of work by using explanatory research.

From the factorial analysis there are 21 variables which give contribution to the research. They are 20 independent variables and one dependent variable. Through double regression analysis, there are 7 dependent variables, which are performance, working environment, monitoring, competitive working environment, directive leadership, appreciation and competency. Those variables are significantly influence the motivation of work variable. Meanwhile, other 13 dependent variables which are performance, understanding, satisfaction, decision making, incentive, regulation, training, and income have not significantly influenced.

Base on the result, it will be an input for decision maker in the office to take real action in order to increase employee?s motivation of work relate to the existence of the organization."

"ABSTRAKTesis ini membahas apakah rekening bank yang berupa rekeningpenampungan/escrow account dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia atautidak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor C.HT.01.10-22 Tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi ProsedurPendaftaran Fidusia (Surat Edaran Dirjen AHU 2005), rekening bank bukanlahbenda yang dapat objek Jaminan Fidusia karena rekening bank adalah termasukbenda dengan hak perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifatyuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan jugametode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwarekening bank adalah perjanjian dan perjanjian bukanlah suatu benda, sehinggaSurat Edaran Dirjen AHU 2005 yang menyatakan rekening bank bukan sebagaiobjek Jaminan Fidusia adalah sudah tepat, namun alasan pertimbangan yangterdapat dalam Surat Edaran Dirjen AHU 2005 tersebut yang menyatakan bahwarekening bank adalah termasuk hak perorangan adalah kurang tepat, karenarekening bank tidak termasuk benda baik itu berupa barang maupun haksebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

---

ABSTRACTThis thesis reviews whether a bank account in the form of an escrow account canbe used as the object of fiducia or not. Pursuant to the Director General of GeneralLaw Administration’s Decree No. C.HT.01.10-22 dated March 15, 2005 regardingStandardization of Fiducia Registration Procedures (Surat Edaran Dirjen AHU2005), a bank account is not an object of Fiducia because the bank account is anobject with personal right. This thesis uses a legal normative method, exploratoryresearch and qualitative data analysis method. This thesis concludes that the bankaccount is an agreement, and the agreement is not an object, so that the SuratEdaran Dirjen AHU 2005 which stated that the bank account is not an object offiducia has correct, but the considerations of Surat Edaran Dirjen AHU 2005which stated that the bank account is a personal right is not correct, because thebank account is not an object either in the form of goods or rights referred toArticle 499 of Indonesian Civil Code."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dimensi struktur organisasi (kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi) baik masing-masing maupun simultan terhadap efektivitas organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada bulan Mei-Juni 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formalisasi dan sentralisasi memiliki berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Sedangkan kompleksitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa formalisasi memiliki hubungan yang paling kuat dengan efektivitas organisasi. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi, maka perlu ditingkatkan hal-hal yang berkaitan dengan formalisasi.

---

This study was conducted to determine the extent of the influence of the dimensions of organizational structure (complexity, formalization and centralization) either individually or simultaneously to organizational effectiveness Directorate General of Law Administration Affair Ministry of Law and Human Rights. Research conducted at the Directorate General of Law Administration Affair in May-June 2013. The method used in this study is a quantitative explanation.

The results of this study indicate that formalization and centralization has a significant effect on organizational effectiveness. Whereas no significant effect on the complexity of organizational effectiveness. Research also shows that formalization has the strongest relationship with organizational effectiveness. To improve the effectiveness of the organization, it needs to be improved matters relating to formalization."

"Penelitian ini bertujuan menguji Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dengan mengembangka nilai-nilai budaya organisasi yang merupakan pola terpadu dari tingkah Iaku individu dalam organisasi, bagaimana cara pegawai bekerja dan bertingkah laku diharapkan turut serta memberikan kepuasan kerja kepada pegawai. Demikian pula dengan kompensasi yang telah diterima oleh pegawai diharapkan dapat mewujudkan kepuasan kepuasan kerja bagi para pegawai di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Disamping itu, pendidikan terakhir, masa kerja, umur, golongan, jenis kelamin, dan status juga turut dianalisis tingkat pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai.Melalui penelitian ini dicari korelasi pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. Karena itu hipotesis ini dibuat untuk mengetahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel- variabel bebas ; budaya organisasi dan kompensasi terhadap variabel terikat : kepuasan kerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis. Maka dilakukan pengujian statistik untuk mengukur seberapa besar kaitan atau kekuatan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti dan proses perhitungan statistik Iainnya dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows.Populasi penelitian ini ialah para pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang meliputi stat dan pimpinannya, mulai dari golongan yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi, dengan jumlah keseluruhan 372 orang. Karena banyaknya populasi tersebut, maka penelitian dilakukan dengan menarik sampel yang menggunakan teknik sampling Sratified Random Sampling.Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan sangat nyata/signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada pada kategori kuat. Kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan sangat nyata/ signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada pada kategori kuat. Budaya organisasi dan kompensasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan sangat nyata / signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu pengaruh budaya organisasi dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada pada kategori sangat kuat.Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja Iebih besar daripada tingkat pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perlu menerapkan kebijakan mengenai sistem kompensasi yang pada dasarnya mengatur pemberian penghargaan atas prestasi kerja pegawai, insentif yang diukur berdasarkan bobot, tingkat kesulitan, tanggung jawab dan resiko pekerjaan, sistem promosi yang terbuka dan lebih mengutamakan kompetensi Menciptakan sistem komunikasi yang baik, antara sesama bawahan maupun atasan dengan bawahan sehingga setiap aspirasi penting yang muncul dapat segera mendapatkan perhatian dan mendapatkan solusi yang memuaskan semua pegawai.

---

This research aims to examine the influence of culture of organization and compensation on employee?s job satisfaction in the General Directorate of Common Law Administration Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia. Base on the development of cultures of organization, the way the employee?s behave is expected to give significant contribution for job satisfaction in the office.

This research is trying to find correlation of culture of organization and compensation on officer?s job satisfaction. A hypothesis of the research is there is a significant influence between dependent and independent variables. The method which is used in this research is descriptive analytics. To measure the degree of correlation between those variables SPSS for windows is used.

The population of the research is the all of the employee in the directorate, staffs and functionaries from the lowest level to the highest. Total population is xxx. Because of the amount of the population, in this research sample is determined by stratified random sampling.

Culture of organization has positive and significant influence in the directorate. Beside, the influence is categorized as strong. Compensation has positive and significant influence on job satisfaction and it is also categorized as strong. Culture of organization and compensation concurrently has strong and positive influential and it is categorized as strong.

The result of the research shows that the degree of influence of compensation is bigger than the influence of culture of organization in the office. It is suggested that the directorate applies remuneration system which is suitable for their needs. The incentive must be considered base on difficulty, responsibility, risk of the work, and open and skilfiil promotion scheme. It is also suggested to create good communication system."

"Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam sistem ini berisi muatan seluruh data pada Perseroan Terbatas, sehingga pemerintah dapat melakukan sebuah pengawasan. Sistem ini akan menghasilkan produk hukum berupa keputusan dan/atau pemberitahuan yang mempunyai kekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana meneliti aturan yang mengatur tentang Sistem Administrasi Badan Hukum, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Pelayanan pada sistem ini mempunyai kelemahan dalam menjamin kepastian hukum apabila terdapat perbuatan melawan hukum, karena seluruh tindakan pemerintah hanya melalui sistem dan seharusnya dilakukan pemeriksaan secara manual melalui dibentuknya aturan yang baru.

---

In the economic development in Indonesia, many business actors are involved in the form of Limited Liability Companies, because the main objective is making of profit. The state can regulate and supervise the business activities of limited liability companies, namely through the application of legal rules to the Legal Entity Administration System at the Directorate General of General Legal Administration (AHU), Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Legal Entity Administration System, hereinafter abbreviated as SABH, is the Company's electronic information technology services provided by the Directorate General of General Legal Administration. In this system, it contains all data on Limited Liability Companies, so that the government can carry out an oversight. This system will produce legal products in the form of decisions and / or notifications that have legal force. This study uses a normative juridical method, which examines the rules governing the Legal Entity Administration System, that is Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 which has undergone 2 (two) changes. Services in this system have weaknesses in ensuring legal certainty if there is an act against the law, because all government actions are only through the system and properly manual inspection through the formation of new rules.

"

"Penelitian ini berfokus pada kompetensi Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek. Pengidentifikasian kompetensi dilakukan dengan menilai kesenjangan antara kemampuan aktual dan ideal pemeriksa. Dari hasil penilaian tersebut dibuat peta kompetensi. Analisa pemetaan kompetensi dilakukan dengan pengelompokan kompetensi dengan mengacu pada management competencies clock yang dikemukakan oleh Kolb. Tingkat penguasaan kompetensi digolongkan menjadi kategori Introductory, Exploratory, Comfort dan Mastery. Penilaian kebutuhan pelatihan dilakukan menurut Mc Cann berdasarkan kompetensi aktual dan kompetensi ideal.Kajian kompetensi dilakukan pada Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merck berpangkat Madya, Muda dan Pratama dengan penelitian sensus_ Sifat instrumen yang digunakan adalah self appraisal yang berarti responden diminta untuk menilai sendiri derajat profisiensi atau kemampuan {kompetensi} dalam melakukan sesuatu pekerjaan seperti dinyatakan dalam item pernyataan pada kuesioner yaitu tingkat penting, kemampuan aktual dan kemampuan idealnya. Bentuk pemyataan yang dimintakan penilaiannnya kepada responden berupa pemyataan verbal dan nilai yang disediakan berupa skala menggunakan skala interval (Skala Likert). Penelitian lapangan untuk menganalisa data sumber daya manusia menggunakan teknik kuantitatif berupa distribusi frekuensi dan untuk memetakan kompetensi digunakan teknik kuantitatif berupa uji beda berpasangan.Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aktual Pemeriksa Paten Madya dan Muda masuk pada kategori comport akan tetapi ada 1 (satu) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory, sedangkan untuk Pemeriksa Paten Pratama ada 2 (dua) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory. Untuk kompetensi aktual Pemeriksa Merek pada umumnya juga masuk pada kategori comport akan tetapi ada 2 (dim) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory yaitu pada Pemeriksa Paten Madya ada 2 (dua) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory.Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek berpangkat Madya, Muda dan Pratama secara umum masuk kategori membutuhkan pelatihan tetapi tidak mendesak dan kategori cukup pelatihan.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa diperlukan perencanaan pelatihan sebagai kebutuhan dalam jangka menengah sampai jangka panjang untuk kompetensi secara umum kecuali untuk kompetensi yang nilainya di bawah 5 sebaiknya segera mengadakan pelatihan.

---

This study is focus on The Patent Examiners' and Trade Mark Examiners' competencies in The Directorate General Intellectual Property Rights Department of Law And Human Rights of Republic of Indonesia.Identification of the competence is conducted by assessing the gap between the Examiners' actual and ideal abilities. From such an assessment, competence map is made_ analyzing the competence mapping is conducted by classifying various competences by referring to management competence clock expressed by Kolb. The level of competence is classified into Introductory, Exploratory, Comfort and Mastery categories. Training needs assessment is also conducted according to Mc Cann base on actual competence and ideal competence.The competence study was conducted on patent Examiners' and Trade Mark Examiners' having Madya, Muda dan Pratama degree by census research method. Charateristic of instrument used is the competence in implementing a work as well as stated in statement item on questionnaire that is important level, actual and ideal ability. Statement form which asked to the respondent in the form of verbal statement and the answer provided is the answer scale using interval scale (Likert Scale). Field research of analyzing data of human resources using quantitative technique is in the form of two tailed test .The result shows that actual competence of Muda and Pratama Patent examiners' generally included in comfort category, however, there is I (one) item of competence included in exploratory category. For the Trade Mark Examiners' actual competence included in exploratory category. In Muda Patent examiners', there are 2 (two) competencies items include in exploratory.For the needs of Patent Examiners' and Trade Mark Examiners? of Madya, Muda and Pratama level generally included in category need training but not urgent and included in training-complete category.The results also show that training planning is needed as medium term to long term needs for general competence, but for competence which grade is below 5, immediately implement training."

"Penelitian ini berupaya untuk memperoleh dan mengetahui gambaran tentang Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di dalam menginformasikan dan menyebarluaskan informasi publik tentang perlindungan HKI. Pendekatan pada penelitian ini bersifat kualitatif, artinya berupaya menggali informasi dari berbagai narasumber (organisasi dan individu) di Iingkup Direktorat Jenderal HKI. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari sumber, penelitian ini menggunakan pendekatan teori Humas sebagai fungsi manajemen.Hasll penelitian menunjukkan bahwa ternyata pada Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak menjalankan fungsi secara optimal khususnya dalam menyebarkan informasi publik tentang perlindungan HKI. Hal ini disebabkan karena Humas berada di bawah struktur manajemen pada level middle Top Management. Didukung pula dengan keterbatasan sumber daya manusia (petugas kehumasan) di bidang kehumasan (komunikasi massa). Hal ini menjadi perhatian bagi Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja kehumasan, khususnya dalam hubungan internal dan eksternal dalam rangka menyebarluaskan informasi publik tentang perlindungan tentang HKI sehingga mengurangi ketldaktahuan masyarakat terutama mengenai prosedur perlindungan HKI."