Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAborsi sudah dikenal lama oleh - masyarakatIndonesia. Satu pihak menganggap aborsi identik denganpenghilangan nyawa manusia/ * pihak lain mengatakan aborsi(sampai usia kehamilan tertentu) belum dapat dikategorikansebagai pembunuhan. Awal perbedaannya ialah saat janindianggap mulai bernyawa dan perlu diperlakukan sebagaiinsan.Akar masalah aborsi ialah kar'fena adanya kehamilanyang tidak diinginkan (KTD), sehingga walaupun ketentuanketentuanhukum pidana melarang keras dan kaum moralismengutuknya, namun data empiris menunjukkan kenyataanbahwa sekitar 80% pelaku aborsi adalah perempuan denganstatus menikah.Hukum positif hanya melihat aborsi dari segimoral, norma-norma kesusilaan dan kesopanan, tanpa melihatdari aspek kesehatan secara umum apalagi aspek kepentinganperempuan dan keluarga yang mengalami KTD, walausebenarnya Indonesia sebagai penandatangan Deklarasi ICPDKairo 1994 telah sepakat untuk menjamin pemeliharaankesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi setiap warganegara, termasuk hak untuk hamil atau tidak menginginkankehamilan, serta sepakat untuk menghapuskan praktik aborsiyang tidak aman. Selanjutnya juga disepakati, bahwa kepadaperempuan yang mengalami KTD harus memiliki akses terhadapinformasi yang terpercaya dan pelayanan konseling yangdapat diandalkan.Pada saat ini sangat kuat desakan yang mengaitkanaborsi dengan hak-hak reproduksi perempuan dan menganggapbahwa perempuan sebenarnya memiliki otonomi mutlakmenyangkut rahimnya sediri sehingga berpendapat bahwaaborsi sebagai hak asasinya, padahal janin juga mempunyaihak untuk hidup yang wajib dilindungi. Aborsi termasukdalam hak-hak reproduksi perempuan dan yang menjadi hakadalah kesehatan reproduksi yang meliputi antara laintersedianya pelayanan aborsi yang legal dan aman, yangdilakukan' oleh dokter ahli.Sudah waktunya diadakan dekriminalisasi aborsidengan ketentuan yang jelas, dan mengingat pembaharuanhukum pengguguran kandungan tetap bertujuan menghilangkanaborsi yang melawan hukum dengan memidana abortir yangbersangkutan, maka untuk memungkinkan penegakan hukum yanglebih efisien, sebaiknya si-wanita tidak dipidana dibawahUndang-undang yang baru nanti."

"Pada mulanya pembuatan Undang-undang hukum pidana berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum pidana....."

"Perbuatan melawan hukum yang semula diartikan secara formil ("wederwettelijk") telah mengalami pergeseran dan yang dianggap sebagai terobosan baru dalam hukum pidana, karena sifat dari perbuatan itu kini diartikan juga secara materiel yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga terjadi perubahan arti menjadi "wederrechtelijk", khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum pidana ini (wederrechtelijk) mendapat pengaruh yang kuat sekali dari pengertian perbuatan melawan hukum secara Iuas dalam hukum perdata melalui arrest Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919.Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 1 ayat 1 huruf (a) maupun Penjelasan Umumnya erat kaitannya antara penerapan ajaran perbuatan. melawan hukum materil dengan arrest Cohen-Lindenbaum. Dalam hukum pidana, ajaran perbuatan melawan hukum materil dibatasi penggunaannya melalui fungsi Negatifnya sebagai alasan peniadaan pidana, dengan maksud untuk menghindari pelanggaran asas legalitas sekaligus dapat menghindari penggunaan analogi dalam hukum pidana.Permasalahannya adalah bagaimana terhadap perbuatan dengan tipologi kejahatan baru yang dianggap koruptif/tercela yang merugikan Masyarakat/ Negara dalam skala yang sangat besar, tetapi tidak terjangkau peraturan perundang-undangan tertulis? Apakah pelaku dapat berkeliaran secara bebas dengan berlindung dibalik assas Legalitas? Dengan disandarkan dari aspek/pendekatan sejarah pembentukan Undang-Undang, norma kemasyarakatan, yudikatif dan legislatif maka sepatutnyalah untuk mempertimbangkan penerapan fungsi positif dari perbuatan melawan hukum materil, dengan kriteria yang tegas dan ketat serta kasuistis, yaitu apabila perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi Masyarakat/Negara dibandingkan dengan keuntungan dan perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik itu."