Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeristiwa hukum pinjam meminjam tidak akan pernahlepas dari masalah penjaminan. Karena jaminan berfungsisebagai alat atau media untuk dapat memaksa debitur agardapat melunasi kewajibannya kepada kreditur dengan secaratertib dan lancar. Penulisan tesis ini memfokuskan padaHukum jaminan tentang fidusia. Oleh karena Undang-UndangNomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia baru berjalansekitar 4 tahun, maka pelaksanaannya belumlah dapatdikatakan maksimal. Tesis ini mengangkat permasalahan yangmungkin timbul dalam masyarakat, seperti apakah kewenanganDepartemen Kehakiman dalam menerbitkan sertifikat fidusiasudah tepat; apakah sertifikat fidusia mempunyai kekuatanhukum yang sama dengan sertifikat Hak Tanggungan; apakahkewajiban mendaftar akta fidusia tanpa adanya batasanwaktu dapat memberikan kesadaran hukum bagi kreditur;apakah sertifikat fidusia dapat memberikan kepastian hukumbagi kreditur ? Dari penelitian yang telah dilakukan,ditemukan kelemahan bahwa seharusnya Departemen Kehakimanmelakukan koordinasi dengan pihak terkait misalnyakepolisian dalam menerima jaminan kendaraan bermotor; jugaseharusnya guna mencegah terjadinya fidusia ulang makasistem manual pada Kantor Pendaftaran Fidusia harus dirubah dengan sistem komputerisasi; kewajiban yang timbuldalam Undang-Undang fidusia haruslah diikuti dengan adanyasanksi yang jelas; dan juga terbukti bahwa sebahagianbesar perusahaan pembiayaan belumlah melaksanakan Undang-Undang Fidusia secara baik, yang tercermin dengan sedikitsekali perusahaan pembiayaan yang melakukan pendaftaranakta jaminan fidusia."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana terdapat peluang debitur sebagai pemberi fidusia melakukan penyalahgunaan terhadap objek jaminan fidusia, dalam kasus ini yaitu kasus pembalakan liar. Dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, terhadap kasus pembalak liar maka segala alat angkut dan peralatan yang digunakan dirampas oleh negara. Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan konsep jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yaitu PT Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia berkaitan dengan penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia oleh kreditur berupa penggunaan objek jaminan dalam pembalakan liar. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif dengan pengelolaan data kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur selaku penerima jaminan fidusia perlu didukung dengan koordinasi perangkat hukum yang tidak saling mengaburkan dan ketentuan eksekusi yang lebih jelas.

---

This thesis discusses the Fiduciary Institutions in Consumer Financing Agreement, where there are opportunities to borrowers as the giver of fiduciary abuse of the fiduciary security object, in this case is a case of illegal logging. Where in accordance with Law Number 41 of 1999 as to Forestry, as amended by Act No. 19 of 2004 about quotition of Regulation No. 1 Year 2004 into law, towards cases against illegal loggers and all conveyances and equipment used were confiscated by the state. In this research focuses on applying the concept of fiduciary guarantee consumer financing company PT Astra Sedaya Finance and legal protection of creditors, the fiduciary security holders relating to the misuse of Fiduciary Security Objects by creditors. The study was based on normative analysis with qualitative data management. The results suggest that in order to provide legal protection against creditors as beneficiaries of security fiduciary must be supported with the coordination of legal devices not obscuring each other and run clearer provisions."

"Tesis ini membahas mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik bagi tanggung jawab Notaris dan perlindungan kreditur pemegang jaminan fidusia. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kedudukan kreditur. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 mengatur suatu pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengatasi kelemahan dalam pendaftaran jaminan fidusia secara manual yang diadakan sebelum tahun 2013. Namun peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 tersebut masih memilili beberapa kelemahan seperti tidak diaturnya kewenangan Notaris pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik padahal peran Notaris sangat penting karena akses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diserahkan hanya kepada Notaris. Tidak diaturnya peran Notaris tentunya mengakibatkan tidak diaturnya tanggung jawab yang tepat bagi Notaris apabila melakukan kesalahan dalam melakukan pendaftaran. Selain itu program pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang diciptakan belum mampu memberikan perlindungan bagi kreditur karena belum dapat secara otomatis memblokir pendaftaran jaminan fidusia yang kedua kali atau fidusia ulang. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan tanggung jawab Notaris dan sejauh apa perlindungan bagi kreditur dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat ekspalanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

---

This thesis discuss about the electronic registration of Fiduciary for the responsibiity of the Notary and the protection for the creditors as fiduciary holder. Article 11 Paragraph 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia regulates that fiduciary is oblged to be registered. The registration of fiduciary is a very important act to guarantee the position of the creditors. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 regulates for the fiduciary registration electronically which was the idea of the Ministry of Law and Human Rights to overcome the weakness in the fiduciary registration that was done manually which was done before 2013. But Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 still have some weaknesses such as the lack in regulations about the responsibility of Notary in the electronic Registration of Fiduciary even though the role of Notary is very important because the access to electronic registration of Fiduciary was given only to the Notary. The exclusion of Notary role in the regulation caused the exclusion of the responsibility of the Notary if they made mistakes in the registration process. In addition the programme of electronic Fiduciary registration that was created has not been able to provide the protection for the creditors because it can not otomatically block secondary fiduciary registration or repetitive fiduciary. The purpose of this thesis are to know the competence and responsibility of Notary and how far it protects the creditors who use electronic fiduciary registration. This thesis is a normative legal research which are explanatory. The kind of data used is secondary data."

"Para pelaku usaha seringkali mengalami kesulitan apabila membutuhkan suatu pinjaman/kredit tetapi tidak ada barang yang dapat dijadikan jaminan atas kredit tersebut selain barang modal, sedangkan barang modal yang ada sangat diperlukan untuk menjalankan usaha yang dilakukan debitur untuk membayar kembali hutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah suatu konstruksi hukum dimana debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda secara kepercayaan kepada kreditur guna menjamin hutangnya dengan ketentuan debitur tetap menguasai secara fisik benda obyek jaminan tersebut. Kontruksi tersebut untuk selanjutnya disebut Fidusia, adalah suatu lembaga jaminan yang pengaturannya dahulu didasarkan pada yurisprudensi, sehingga kurang memberikan perlindungan hukum dan tidak ada kepastian hukum bagi kreditur penerima fidusia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomar 24 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mampu menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut apakah mampu memberikan perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia, karena obyek jaminan fidusia dalam kekuasaan debitur selaku pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia antara lain perjanjian jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk akta notariil, adanya pendaftaran jaminan fidusia, dilarang memberikan jaminan fidusia ulang, titel eksekutorial dan sanksi pidana. Tetapi para kreditur Penerima Fidusia masih tetap merasa kurang aman dengan fasilitas yang diberikan oleh undang-undang tersebut, sehingga para kreditur melakukan upaya tambahan lain untuk melindungi obyek jaminan fidusia yaitu dengan memblokir Surat-Surat yang tersimpan di instansi yang mengeluarkan Surat tersebut dalam hal ini pihak Kepolisian bagi kendaraan bermotor (BPKB) atau menahan invoice (faktur) bagi mesin-mesin atau alat-alat pabrik."

"ABSTRAKKeberadaan lembaga Jaminan tidak terlepaskan dari perkembangan kebutuhan masyarakat. Lembaga jaminan memang banyak bentuknya. Salah satu lembaga jaminan yang cukup penting adalah fidusia. Lembaga fidusia pada awalnya memang hanya diperuntukan terhadap barang-barang bergerak. Salah satu barang bergerak yang dapat dibebani dengan fidusiaadalah barang persediaan (stock barang). Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalahApakah dasar hukum dari jaminan Fidusia atas barang persediaan Apakah kedudukan Jaminan fidusia akan berubah denganberalihnya barang persediaan Bagaimana bentuk perlindungen hukum bagi kreditur dengan beralihnya barang persediaan jika debitur ingkar Janji (wanprestasi)Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normative yang tidak saja menganalisa peraturan perundang-undangan tetapijuga putusan pengadilan. Dari penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh adalah:Pengaturan masalah jaminan fidusia atas barang persediaan masalah jaminan fiduasa ates barang persediaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 9 dan 20 No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidussa Kedudukan jaminan fidusia tidak berubah dengan beralihnya barang persediaanUntuk melindungi kreditur sebagai pihak yang menerima berang maka pemberi fiduals diwajibkan mengganti barang persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan bende yang senilai atau setars Hal ini harus secara tegas disebutkan dalam akta notaris"

"Dalam dunia bisnis, terutama di era globalisasi yang serba cepat dengan itensitas yang tinggi sehingga kerap kali memerlukan dana segar, yang seyogyanya dapat diperoleh dalam waktu yang cepat namun dengan resiko yang relatif kecil. Oleh karena itu dalam praktek pinjam-meminjam dana tumbuh lembaga fidusia sebagai jalan keluar dari benturan kewajiban penyediaan barang tetap dan optimalisasi barang bergerak sebagai modal produksi yang dijadikan agunan tanpa menyerahkan fisik barang tersebut kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam UU. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,yang dalam prakteknya benda-benda yang dibebani jaminan fidusia kerap kali menimbulkan varianvarian bila debitur wanprestasi. Permasalahan disini adalah Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan undang-undang Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia; Apakah pendaftaran fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia; Apa kendala yang dihadapi dalam pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia.Penelitian ini menggunakan tipe hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan dan analisis. Landasan teori penulisan thesis ini adalah UU. No. 42 Tahun 1999, Yurisprudensi, PP. No. 86 Tahun 2000, PP. No. 87 Tahun 2000, Keppres No. 139 Tahun 2000. Melalui pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UUJF telah memberi perlindungan dengan asas publisitasnya, bagi yang melanggar ketentuan UU Jaminan fidusia dikenakan tindak pidana atau denda sedangkan bagi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan maka tidak mempunyai kekuatan perlindungan hukum eksekutorial yang mempunyai kekutan hukum tetap. Sebagai hak kebendaan jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditor penerima fidusia yaitu hak didahulukan dari kreditur preferen lainnya, untuk mengambil pelunasan utangnya atas dasar eksekusi benda dan hak tersebut tidak akan hapus bila terjadi kepailitan pada debitur.

---

In business world, especially in globalization era with high intensity where . fresh fund frequently needed, which could be obtained in short time but relatively minimum risk. Therefore, fiducia is created as a solution from obligation to provide permanent goods and optimalisation of movable goods as capital which taken as collateral without delivering physical of the goods to creditor as stated in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee that in practice of goods that subjected with fiduciary guarantee often generates variants if the debtor defaults.

Based on matters which previously mentioned, the main problems of this research are: How Law on Fiduciary Guarantee protects fiducia beneficiary; Does fiducia registration provide legal protection to fiducia beneficiary; What are the obstacles in fiducia registration. In order to analyze the problems, the writer used legal normative method with law and analysis approached.

The writer used the Law Number 42 of 1999, Jurisprudence, Government Regulation Number 86 of 2000, Government Regulation Number 87 of 2000, Presidential Decree Number 139 of 2000 as fundamental theories. Fiducia Registration as ruled in Law Number 42 of 1999 provides protection with its publicity principle, so that if any person or subject breaches the law then it will be charged with criminal act or fined while for fiducia guarantee which is not registered will not have executorial legal implication that legally binding. As a property right, fiducia guarantee provide a legal protection to creditor with privilege rights than other preference creditors, to take repayment of his debts based on goods and rights even if any insolvency occurs to the debtor."