Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebutuhan rumah merupakan kebutuhan yang mendesakharus terpenuhi bagi masyarakat. Karena tidak tersedia danabesar dalam waktu seketika, maka pemenuhannya diusahakandengan melibatkan bank. Antara masyarakat dengan bankterjadi hubungan hukum perikatan karena Perjanjian KreditPemilikan Rumah. Penyusunan perjanjian kreditnya oleh bankbiasanya dibuat dalam bentuk formulir-formulir. Sehinggamengenai perjanjian kreditnya diperoleh tiga masalah pokokyaitu adakah kebebasan berkontrak di dalam PerjanjianKredit Pemilikan Rumah, apakah Perjanjian Kredit PemilikanRumah mengandung klausul baku sebagaimana dimaksud UndangUndang Perlindungan Konsumen dan sejauh manakahketerlibatan notaris dalam rangka penyusunan PerjanjianKredit Pemilikan Rumah. Oleh karena banyak berhubungandengan asaz-asaz yang mendasari penyusunan PerjanjianKredit Pemilikan Rumah, maka digunakan metode penelitianhukum normatif, dengan melakukan studi pustaka terhadapdata sekunder yang diperoleh dari sumber data perundangundangandan hasil penelitian yang telah dipublikasikan.Konsep analisa data menggunakan metode deduktif dari penelitian yang umum guna memperoleh kesimpulan yangkhusus, yaitu perjanjian kredit umum untuk memperolehkesimpulan bahwa Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah berlakupula ketentuan mengenai perkreditan umum dengan syaratpenggunaan kredit yang khusus. Sehingga diperolehkesimpulan bahwa asaz kebebasan berkontrak dari segipositif tidak berlaku terhadap perjanjian Kredit PemilikanRumah karena idealnya menghendaki kedudukan yang seimbang,dan dari segi negatifnya kebebasan berkontrak mengundangpara pihak untuk bebas menentukan perjanjian sehinggadominasi pihak yang kuat dari segi ekonomi banyakmenentukan isi daripada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah.Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah mengandung klausul bakusebagaimana dimaksud Undang Undang Perlindungan Konsumen,oleh karena itu terhadap klausulnya batal demi hukum tetapiterhadap perjanjiannya tergantung pada para pihak. Notarissebagai profesi dalam kaitannya dengan Perjanjian KreditPemilikan Rumah sangat penting karena jabatannya menjadikanperjanjian yang dibuat di hadapannya menjadikan perjanjianyang dibuatnya menjadi akta otentik."

"Pembangunan institusi-institusi perekonomian Indonesia tidak selalu diikuti oleh pembangunan hukum yang menunjang dan mengatur institusi-institusi perekonomian tersebut. Keadaan ini terjadi sebagai akibat tidak dilakukannya secara serentak pembangunan institusi-institusi perekonomian dan pembaharuan hukum.Keadaan yang demikian ini antara lain dapat terlihat secara nyata dari perkembangan yang pesat di bidang perbankan. Sejak dikeluarkannya kebijaksanaan yang memberikan kembali kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan bank baru dan memberikan kemudahan bagi bank-bank yang telah ada untuk membuka kantor-kantor cabang, telah banyak berdiri bank-bank baru termasuk bank-bank campuran serta telah banyak pula dibuka kantor-kantor cabang baru dari bank-bank yang telah ada. Sejak itu, industri perbankan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat. Namun, keadaan tersebut tidak diikuti oleh pembaharuan hukum perbankan yang diperlukan untuk menunjang industri perbankan tersebut agar tumbuh dengan sehat, kecuali berupa Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun dalam Undang.-undang tentang Perbankan Tahun 1992 tersebut, belum secara spesifik diatur hubungan antara bank dan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan kredit bank"

"Ada lima asas yang dikenal dalam hukum kontrak atau perjanjian, yaitu : asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme (concensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith) dan asas kepribadian (personality)..."

"Ada lima asas yang dikenal dalam hukum kontrak atau perjanjian, yaitu: asas kebebasan"

"Perjanjan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara bank dengan debiturnya, baik yang dibuat secara notaril maupun di bawah tangan, termasuk perjanjian, baku. Sebagai mana umumnya perjanjian baku, isinya cenderung lebih dominan memagari kepentingan pihak yang secara ekonomis lebih kuat (produsen, pelaku. usaha, kreditur), sedangkan kepentingan pihak yang lain (konsumen, debitur) yang lebih lemah cenderung diabaikan. Isi perjanjian KPR tidak seimbang. Bagaimana debitur dapat dilindungi dalam perjanjian KPR? Klausula apa yang seharusnya tidak boleh dimuat dalam perjanjian KPR? Bagaimana peran Notaris dalam memberikan perlindungan yang seimbang?Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan mengenai perjanjian baku dan kontroversi keabsahannya, kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang menjadi landasan teori dan pengamatan serta pengalaman penulis dalam praktik sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan menelaah beberapa perjanjian KPR yang diterapkan di beberapa bank. Metode analisis data secara kualitatif.Adapun hasil penelitian berbentuk evaluatif analitis. Dari penelitian terhadap perjanjian KPR berbagai bank, banyak sekali ditemukan klausula-klausula yang memberatkan nasabah debitur KPR sebagai konsumen. Klausula-klausula tersebut bahkan termasuk pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dimana pihak pelaku usaha (bank) dapat dikenai sanksi pidana. Untuk melindungi debitur KPR sebagai konsumen dan menjaga supaya bank sebagai pelaku usaha tidak terjerumus kepada pelanggaran atas Undang-undang Perlindungan Konsumen, Notaris bisa berperan besar agar perjanjian KPR dibuat lebih seimbang, sehingga isi perjanjian tidak hanya memagari kepentingan bank, tetapi juga menjaga hak-hak debitur KPR sebagai konsumen. Ini sesuai dengan amanat Undang-undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan plhak yang terkait dalam perbuatan hukum."

"Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang bertujuan membantu konsumen yang memerlukan rumah untuk dapat membeli rumah dengan fasilitas kredit perbankan. Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Persyarikatan di Purwakarta terdapat "bargaining position" yang tidak seimbang antara konsumen dengan pihak bank, yang terasa berat dengan adanya pencantuman klausula baku dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang kurang dominan, sehinga berada dalam posisi "take it or leave it". Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai penerapan dan akibat hukum klausula baku dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Persyarikatan serta peran pemerintah dan notaris berkaitan dengan penerapan klausula baku tersebut, ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen dan juga Hukum Perdata. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk melengkapi dilakukan juga wawancara dengan beberapa informan terkait. Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perjanjian haruslah memenuhi kesepakatan para pihak dan tidak ada paksaan, kekhilafan serta penipuan. Dalam Perjanjian KPR Bank Persyarikatan ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum. Peran pemerintah diperlukan dalam pengawasan dan penerapan klausula baku dalam Perjanjian KPR, yaitu dengan didaftarkan di instasi yang berwenang. Peran Notaris juga diperlukan dengan cara bertindak profesional dan tidak berat sebelah kepada salah satu pihak."