Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini hendak berargumen bahwa kekhawatiran Amerika Serikat atas SWFs, khususnya SWFs Cina didorong oleh distribusi power SWFs dan juga iliberalisme Amerika Serikat. Dengan menggunakan Cina sebagai studi kasus, tulisan ini berusaha untuk mengidentifikasi distribusi power melalui perpindahan SWFs Cina agar diperoleh pemahaman mengenai munculnya kekhawatiran Amerika Serikat atas SWFs, khususnya SWFs Cina. Namun dalam perjalanannya, ternyata juga ditemukan bahwa iliberalisme yang terkandung dalam liberalisme Amerika Serikat juga berperan penting dalam pembentukan kekhawatiran itu sendiri.

---

This paper will argue that U.S. concerns over SWFs, especially China's SWFs are driven by the distribution of power of SWFs and also U.S. illiberalism. By using China as a case study, this paper attempts to identify the distribution of power of SWFs from the China's SWFs movement in order to obtain an understanding about the rise of U.S. concerns over SWFs, especially China's SWFs. But in the middle of the process, it was also found that illiberalism contained in U.S. liberalism also play an important role in the formation of that concerns."

"Asia's miraculous recovery from the 1997 crisis ushered in unexpected transformations to its economies and financial sectors. The reasons many Asian countries are growing above 6%, with double-digit growth for a year or two in-between, are investigated by this extensive research collection. The Handbook of Asian Finance covers the most interesting issues raised by these growth rates. From real estate prices and the effects of trading technologies for practitioners to tax evasion, market manipulation, and corporate governance issues, expert scholars analyze the ways that the region is performing. Offering broader and deeper coverage than other handbooks, the Handbook of Asian Finance explains what is going on in Asia today."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Sovereign Wealth Funds (SWF) sebagai danainvestasi khusus yang dimiliki pemerintah pusat, dibentuk untuk tujuan-tujuanmakroekonomi. SWF mengelola aset untuk mencapai tujuan financial danmelaksanakan serangkaian strategi penanaman modal yang meliputi investasi asetkeuangan di luar negeri. Santiago Principles yang difasilitasi dan didukung IMFpada bulan Oktober 2008 telah berhasil merumuskan arahan bagi negara-negarapeserta IMF yang telah memiliki SWF yaitu Generally Accepted principles andPractices (GAPP). Kajian penelitian dalam perspeltif Hukum Ekonomilntemasional -

---

ABSTRACTThis thesis studies the SWFs which are defined as special purpose investmentfunds or arangements, owned by the general government. Created by thegeneral govemment for macroeconomic purposes. SWFs hold, manage, oradminister assets to achieve financial objectives, and employ a set of investmentstrategies, which include investing in foreign financial assets. Santiago principlesfacilitated and supported by IMF in October 2008 has succeeded in identif,ingand drafting a set of Generally Accepted Principles and practices (GApp). ihi;subject is studied in Intemational Economic Law's perspective."

"SWF dalam rezim keuangan internasional bukanlah sebuah fenomena yang baru. Sejak pertama kali muncul pada tahun 1953, SWF terus berkembang dengan memunculkan pemain-pemain baru yang melihat SWF sebagai alternatif ekonomi yang menjanjikan di masa depan. Salah satu pemain baru dalam SWF ialah China Investment Corporation (CIC) yang lahir di tahun 2007. Kelahiran CIC sebagai sebuah SWF menempatkan China dalam daftar SWF terbesar dengan ?bobot lahir‟ sebesar 200 milyar dolar AS. Kelahiran CIC sekaligus merupakan manifestasi keberhasilan China dalam melakukan akumulasi modal yang berasal dari surplus perdagangan dan neraca pembayaran yang positif. Paradoks dengan hal ini, AS justru tengah mengalami kemunduran ekonomi yang menyebabkan rentananya sektor finansial AS yang dilihat dari tiga indikator yakni defisit perdagangan, defisit anggaran, dan neraca pembayaran yang negatif. Di tengah kerentanan sektor finansial AS, China kemudian memanfaatkan peluang untuk masuk ke dalam sektor finansial AS salah satunya melalui CIC. Dalam perkembangannya CIC tidak lagi hanya berfokus kepada sektor-sektor finansial namun juga berinvestasi dalam sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi. Distorsi komitmen awal CIC kemudian dipertanyakan seiring dengan objektivitas investasinya yang turut berubah karena mengundang motif nonekonomi dalam tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai.

---

SWF in international financial regime is not a new phenomenon. Since the first SWF emerged in 1953, the growth of SWF increases with new players popped out in discerning SWF as an economy alternative for future purpose. One of new players in SWF is China Investment Corporation (CIC) that was born in 2007. The birth of CIC placed CIC as one of the largest SWF that has ?a birth weight‟ 200 billion US Dollar. In line with that, the birth of CIC also manifests the success of China in accumulating the capital from trade surplus and positive balance of payment. In contrast with this condition, the economy of US tends to decline and make the US financial system vulnerable measured from three indicators: trade deficit, budget deficit, and the negative balance of payment. In the middle of the vulnerability of US financial system, China benefitted these opportunities to enter US financial system through CIC. The development of CIC in US financial system is no longer focus on financial sector but also invested in strategic sector for instance energy, telecommunication, and transportation. The distortion of CIC‟s commitment ultimately makes the objectivity of CIC questionable because it invites the non-economy motives behind the economy purpose."

"Summary: Research into the role of sovereign investments in a time of crisis is still unsatisfactory. This timely Research Handbook investigates the juridical foundation of sovereign wealth funds and investments and extends our frontier of understanding in this important area. Current research surrounding sovereign wealth funds is focused on investment flows and trends that are grounded in economics, neglecting to consider the role of law and governance in the investigation. From a legal perspective, the Handbook narrates a 'passive' side of sovereign wealth funds and state owned companies, exploring how and to what extent the legal constraints imposed by host States act as barriers to investments. Additionally, the 'active' side is also discussed and the influence of ethical principles, treaty re-negotiations and sovereign immunity practices on state investments considered. A comprehensive reference on a complex area of research, the Handbook will be a valuable addition to the library of scholars and students interested in investment law, central banks, international economics and governance"

"Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan serta menumbuhkan kepercayaan investor. Selayaknya perusahaan, Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai lembaga pengelola investasi milik negara juga wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Pengaturan tata kelola SWF dalam Santiago Principles dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola SWF sebagai prinsip dan praktik yang diterima secara umum yang mencerminkan pengaturan tata kelola dan akuntabilitas yang tepat penuh kehati-hatian. Indonesia Investment Authority (INA) merupakan SWF yang didirikan pada tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) bertujuan untuk menjadi duta dan katalisator bagi sektor investasi di Indonesia dengan meningkatkan kepercayaan dan minat pasar global untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh beberapa SWF di berbagai negara seperti Norway Government Pension Fund Global (GPFG), China Investment Corporation CIC), dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) disebabkan karena SWF-SWF tersebut telah melaksanakan tata kelola dan implementasi prinsip-prinsip yang ada Santiago Principles secara baik, sedangkan kegagalan yang menimpa 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam implementasi prinsip-prinsip yang ada Santiago Principles menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan 1MDB. INA sebagai SWF di Indonesia telah melakukan tata kelola yang baik berdasarkan 24 Prinsip dalam Santiago Principle, meskipun ada beberapa kekurangan seperti prinsip yang belum dilaksanakan oleh INA maupun pelaksanaan prinsip yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perbaikan pelaksanaan tata kelola INA wajib segera dilakukan demi terwujudnya tujuan awal didirikannya INA yaitu untuk mendukung pembangunan nasional dan dengan terwujudnya tata kelola yang baik akan jaminan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

---

Good corporate governance is a important element in improving the efficiency and performance of the company as well as growing investor confidence. Like a company, the Sovereign Wealth Fund (SWF) as a state-owned investment management institution is also required to apply the principles of good governance. SWF governance arrangements in the Santiago Principles are understood as basic principles in SWF governance as generally accepted principles and practices that reflect appropriate prudent governance and accountability arrangements. The Indonesia Investment Authority (INA) is an SWF which was established in 2020 based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU 11/2020) aiming to become an ambassador and catalyst for the investment sector in Indonesia by increasing trust and interest in the global market to invest in Indonesia. Indonesia. By using the normative legal research method, it was found that the successful implementation of investments made by several SWFs in various countries such as the Norway Government Pension Fund Global (GPFG), China Investment Corporation CIC), and the Russian Direct Investment Fund (RDIF) was due to the fact that the SWFs had implementing good governance and implementation of the Santiago Principles, while the failure that befell 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) shows that non-compliance with the implementation of the Santiago Principles has led to abuse of authority by the parties involved with 1MDB. INA as SWF in Indonesia has carried out good governance based on the 24 Principles in the Santiago Principle, although there are some shortcomings such as the principles that have not been implemented by INA or the implementation of principles that are contrary to the provisions of the legislation in Indonesia. Improvements in the implementation of INA governance must be carried out immediately in order to realize the initial goal of establishing INA, namely to support national development and with the realization of good governance there will be guarantees for investors to invest in Indonesia."

"Tulisan ini secara taksonomi meninjau perkembangan pembahasan sovereign wealth fund (disingkat SWF) sebagai fenomena hubungan internasional sejak istilahnya diciptakan pada tahun 2005, sampai 2020. Tulisan ini menggunakan 45 literatur yang terakreditasi secara internasional dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kesamaan tema antar literatur. Karena pembahasannya dibatasi pada latar hubungan internasional, tulisan ini terlebih dahulu akan secara singkat menjelaskan penemuan-penemuan empiris berdasarkan literatur-literatur yang ada mengenai SWF. Selanjutnya, tulisan ini akan memberikan penekanan pada tema-tema yang muncul di dalam literatur yang mencakup: (1) usaha untuk menteorisasikan SWF; (2) variabel yang mempengaruhi perilaku SWF; (3) pengaturan SWF di negara resipien serta di tingkat internasional, serta tema-tema lain yang berbeda dengan pengelompokkan sebelumnya. Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, tren serta kesenjangan dalam topik ini. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa pendekatan liberal paling banyak digunakan untuk membahas SWF beserta pendekatan dalam studi lain yang masih berbasis internasional. Penulis berargumen bahwa sebagai sebuah topik, SWF erat kaitannya dengan konsep kedaulatan moneter dan kebanyakan masih dibahas dari perspektif negara resipien yang bereaksi terhadap kemunculannya serta aktivitasnya, bukan oleh pihak yang sebenarnya memiliki SWF.

---

"

"Bangsa Amerika adalah bangsa imigran, berbagai ragam manusia berdatangan dari segala penjuru dunia, hidup dan menetap di Amerika, serta menimbulkan banyak perbedaan dan persoalan penyesuaian antara yang satu dengan yang lain.Perbedaan antar kelompok etnik terutama disebabkan oleh perbedaan kebudayaan seperti perbedaan sistem nilai, keyakinan, dan gerak isyarat pergaulan (gestures) untuk menunjukkan suatu perasaan atau sikap (Sowell, 1989:386).Perbedaan-perbedaan itu mengakibatkan pertikaian-pertikaian antar kelompok etnik, sekalipun pertikaian juga sering terjadi karena masalah-masalah lain yang menyangkut kepentingankepentingan social dan ekonomi.Meletusnya kerusuhan rasial di Los Angeles pada tahun 1992 mencerminkan bahwa masalah konflik antar kelompok etnik di Amerika Serikat masih merupakan masalah-masalah yang sangat rawan.Para penduduk kulit putih percaya bahwa pertentangan akan lenyap jika pendatang baru atau penduduk pribumi Indian melebur kedalam masyarakat yang lebih dominan, dengan kata-lain kelompok-kelompok .minoritas harus menanggalkan nilai-nilai hidup mereka sendiri dan memakai nilai-nilai orang kulit putih Protestan (WASP).Pendekatan tradisional yang sangat kaku untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ini terkenal sebagai Anglo Conformity yang."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan bentuk Lembaga Pengelola Investasi sebagai Sovereign Wealth Fund di Indonesia. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu tentang konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) yang digunakan dalam pendirian lembaga pengelola investasi serta kedudukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang didirikan dengan konsep SWF berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Indonesia membentuk SWF dengan nama Lembaga Pengelola Investasi. LPI nantinya akan bertugas untuk mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang untuk membiayai pembangunan berkelanjutan. LPI bekerja dengan cara menarik dana dari luar negeri untuk diinvestasikan di dalam negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis – normatif dengan tipe deskriptif – analitik. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Sebagai SWF, Lembaga Pengelola Investasi merupakan badan hukum yang bersifat sui generalis. yaitu dapat lembaga publik yang juga pada saat yang sama merupakan badan privat. LPI akan meniru model SWF milik Rusia yaitu Russian Direct Investment Fund.

---

This research discusses about the legal standing of the Indonesia Investment Authority as a Sovereign Wealth Fund in Indonesia. This research has raised two issues : the concept of Sovereign Wealth Fund (SWF) which is used in Indonesia Investment Authority and the position of the Investment Management Institution (LPI) which was established with the SWF concept based on the laws and regulations in Indonesia. Through Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Indonesia formed the SWF under the name Indonesia Investment Authority. The investment of LPI will manage to optimize the value to finance sustainable development. LPI works by attracting funds from abroad to be invested domestically. The method used in this research uses a juridical - normative approach with descriptive - analytic types. The results of the research concluded that as a SWF, the Investment Management Institution is a legal entity with the status of sui generalists. that is, it can be a public institution that is also a private body at the same time. LPI will follow Russia's SWF model, which is the Russian Direct Investment Fund."