Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini membahas mengenai pentingnya unsur originalitas sebagai salah satu penentu dalam pemberian perlindungan desain industri. Persyaratan perlindungan desain industri di Indonesia hanya didasarkan pada persyaratan kebaruan, sedangkan pengaturan di dalam TRIPs menyatakan persyaratan perlindungan adalah baru (new) atau orisinal. Unsur orisinalitas ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam perlindungan desain industri karena melihat keaslian dari suatu desain. Ketiadaan unsur orisinalitas dalam perlindungan desain industri di Indonesia mengakibatkan desain yang bukan desain asli mendapatkan perlindungan desain industri di Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis bahan kepustakaan untuk menganalisa pentingnya unsur orisinalitas ini.

---

AbstractThe focus of this study is talk about the importance of originality element as one of the determinant to give industrial design protection. The requirement for industrial design protection in Indonesia is just based on novelty requirement, while TRIPs declare that the requirement for its protection is new or original. The originality element is one of the important element in industrial design protection, because it sees the freshness of a design. The consequence for originality element absence in industrial design protection in Indonesia is the unoriginal design can get industrial design protection. The method of this thesis is based on literature study with normative-juridical analysis in order to analyze the importance of originality element."

"ABSTRAKSebelum disahkan Undang-undang Desain Industri banyak ciptaan yang didaftarkan pada Direktorat Hak Cipta adalah ciptaan yang sebenarnya digolongkan sebagai desain industri. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan mendaftarkan ciptaan yang sudah terdaftar berdasarkan ketentuan desain industri kemudian ciptaan tersebut didaftarkan sebagai suatu desain produk berdasarkan ketentuan Desain Industri.Tesis ini berisi analisis mengenai kemungkinan adanya pendaftaran atas suatu objek karya cipta berdasarkan ketentuan Hak Cipta dan Desain Industri serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap pihak ketiga yang telah mendaftarkan ciptaannya yang sudah terdaftar sebagai ciptaan berdasarkan ketentuan Hak Cipta, kemudian didaftarkan sebagai desain produk berdasarkan ketentuan Desain Industri. Penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.Berdasarkan analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai peraturan Hak Cipta dan Desain Industri yang berlaku serta persamaan persepsi terhadap kedua peraturan tersebut, sehingga diperoleh suatu pemahaman yang kongkrit serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan yang berlaku. Lebih daripada itu diperlukan pula para pelaksana hukum yang mengerti akan efektifitas pelaksanaan suatu undang-undang sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak birokrasi dan distorsi atas peraturan yang ada.

---

ABSTRACTPrior to the promulgation of Industrial Design Laws, Directorate General of Intellectual Property (Dirjen HaKi) often accepted the application for the registration of copy rights towards the creations which should be considered as industrial design. This situation had triggered third party to take advantage by registering a creation which previously had been registered under the laws of Copy Rights to be registered as a design product under Industrial Design's laws.This thesis consists of the analysis with respect to (i) the possibility of a registration toward a creation pursuant to the regulation of Copy Rights and Industrial Design (ii) legal proceedings to be taken by a creator who already registered its creation under the regulation of Copy Rights towards third party who registered the same creation as design product under the regulation of Industrial Design. This Thesis is prepared based on a descriptive research and using the method of literature study.This analysis concludes that a socialization on the regulations of Copy Rights and Industrial Design must be properly done therefore the same perception and clear understanding on the respective regulation including the legal proceedings to be taken by the parties, could be reached. Furthermore, it is also important that the law executors must fully understand about the effectiveness of law enforcement therefore the distortion of the laws could be avoided."

"Novelty test becomes legal principle that needs attention in protection of industrial design. Only the newest design gets the rights. In fact, although industrial design has been registered on Directorate General of Intelectual Property Rights, it often happens that a claim relates to the legal test of novelty on industrial design. There are no clear parameters of novelty on Industrial Design in the Act Number 30 Year 2000. The following article examines the legal test of novelty on industrial design. Therefor, the question what is the legal test of novelty on industrial design? Unclear parameter about novelty arising difficulties in deciding the new industrial design."

"Desain industri merupakan terjemahan dari industrial design yang dalam bahasa sehari-hari istilah "desain" dimaknai sebagai rancang bangun atau membuat suatu pola rancangan yang akan diwujudkan dalam bentuk yang sebenarnya. Berdasarkan Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri timbulnya hak desain industri didasarkan pada permohonan pendaftaran, yaitu setelah suatu permohonan desain industri yang diajukan kepada lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan tntelektual sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran memenuhi kelengkapan administratif dan persyaratan substantif.Pendaftaran Desain industri bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri yang ada dengan menggunakan konsep kebaruan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri. Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan aturan-aturan yang ada seperti penentuan mengenai lisensi, royalti, dan hal-hal lain yang masih belum jelas diatur.Belum adanya aturan yang menjadi pedoman untuk pemeriksaan substantif terkait hal kebaruan merupakan menjadi mesalah lain dalam desain industri karena tidak jelas cara penentuannya. Disamping itu tidak ada kejelasan dalam konsep desain industri suatu kebaruan apakah mencakup secara internasional atau hanya cukup secara regional saja."

"ABSTRAK Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang turut serta dalam WTO pada tanggal 15 April 1994, yang dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPS melalui ratifikasi WTO Agreement yang prosedur ratifikasinya selesai pada bulan Oktober 1994 dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3564). Oleh karena itu, Indonesia tanpa tawar menawar harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan kerangka WTO, khususnya dalam kaitannya dengan bidang yang diatur dalam WTO tersebut yang mama HaKI masuk didalamnya. Pada saat ini, Indonesia memang sudah mempunyai perangkat hukum di bidang Desain Industri, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2000' tentang Desain Industri yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000. Diberlakukan Uridang-Undang Desain Industri ini yang merupakan tindak lanjut dari diratifikasinya WTO Agreement dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2000. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ini, dibarapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreasi atas suatu produk yang dibuat oleh seorang pendesain, tetapi kenyataannya dalam praktek perlindungan hukum di bidang Desain Industri masih belum efektif yang membuat para pendesain atas suatu produk merasa dirugikan. Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 ini tidak mampu melindungi Desain Industri dalam negeri maupun luar negeri terhadap para pendaftar yang beritikad tidak baik. Di samping itu, mengenai kriteria Public Domain Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 tidak mampu untuk memberikan kriteria yang benar. Mengenai syarat kebaruan dalam Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 tidak memiliki definisi yang tepat untuk sebuah Desain Industri dapat dikatakan Baru. Jadi, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 sebaiknya dilakukan revisi, untuk dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang menjadi hambatan bagi Undang-undang ini untuk menjalankan perlindungan terhadap Desain Industri di Indonesia. Agar Undang-Undang Desain Industri tahun 2000 dapat tetap hidup dan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat, dan dapat memenuhi tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan kepada sebagian besar masyarakat"

"In the design process has a relationship with activity to develop project cost estimate, cause is the final design period includes that activity a whole design sistematicaly to take drawings and spesification, that be major infonnation data to develop project cost estimate. However, in reality many problems through in the design period is badly preparing in the drawings and spesitication process, it because badly knowledge and experience designer in the construction process and constmction method. So that importance of construction opinion by involving knowledge and experience construction project in the design period can be increasing of the construction project and effectivity construction cost.The purpose of this research is to Find owner estimate quality by increasing final design involving the knowledge and experience construction project in the design process. The research shows that factors can beinfluence with the owner estimate quality is to take details of drawing as an infomation project quantity and preparing bid contract that includes with project scope."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan tentang unsur significantly different dalam desain industri, khususnya desain industri botol minuman. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh frasa significantly different dalam Persetujuan TRIPs yang tidak ditemukan dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini menjadi masalah karena dengan tidak adanya ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur significantly different akan membuat putusan pengadilan terkait desain industri akan berbeda satu dengan yang lainnya, seperti yang terjadi pada kasus Tupperware mengenai desain industri antara Eco Bottle milik Tupperware sebagai Penggugat dengan Bio Life dan Bio Life Borneo dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg dan Putusan No. 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby. Penggugat, gugatan Penggugat, dan jawaban Para Tergugat dalam kedua putusan ini sama, yang membedakan hanya pihak Para Tergugat karena memiliki perbedaan domisili. Walaupun gugatan dan jawaban sama, putusan yang dihasilkan baik di tingkat pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung berbeda. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby adalah tepat karena memberikan penjelasan yang lengkap dan tepat mengenai perbedaan desain industri antara Eco Bottle dengan Bio Life dan Bio Life Borneo. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg dan putusan kasasinya tidak tepat. Pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang salah dalam menerapkan hukum terkait kedudukan dari Para Tergugat, sedangkan pada tingkat kasasi tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan desain industri antara Eco Bottle dengan Bio Life dan Bio Life Borneo.

---

This thesis dicusses how the legal provisions regrading the significantly different elements of an industrial design, especially for industrial design of drinking bottle. This thesis is backed by significantly different phrase in TRIPs Agreement that can not find in Law No. 31 of December 20, 2000, regrading Industrial Designs. It is a problem because without the legal provisions regrading the significantly different elements of an industrial design makes judge verdicts will be different between one another, as in the Tupperware case regrading industrial design between Eco Bottle that is property of Tupperware as palintiff against Bio Life and Bio Life Borneo in the Verdict No.02 Pdt.Sus HAKI 2016 PN Niaga Smg and the Verdict No.11 HKI Desain Industri 2016 PN Niaga Sby. The plaintiff, claim, and answer the defendants are similar, the difference is only the defendants because they have different domicile. Although the calim and answer the defendants are similar, it has different of judge verdicts in both commercial court level and supreme court level. In the result of this study revealed that consideration of the judges in the Verdict No.11 HKI Desain Industri 2016 PN Niaga Sby is appropriate because they expalined about the difference of industrial design between Eco Botlle, Bio Life and Bio Life Borneo completely and appropriately. Whereas consideration of the judge in the Verdict No.02 Pdt.Sus HAKI 2016 PN Niaga Smg and its cassation verdict is not appropriate. The judge from Semarang Commercial Court is incorrect in adjusting of the law regrading legal standing of the defendants, whereas supreme court level did not explain about the difference of industrial design between Eco Botlle, Bio Life and Bio Life Borneo."