Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan revolusi hijau dalam peningkatan produksi beras masyarakat Ogan Komering Ilir tahun 1969 � 1998. Upaya peningkatan produksi pangan telah dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan Revolusi Hijau melaui kegiatan pancausaha tani dan saptausaha tani. Program ini dapat dilaksanakan di berbagai daerah termasuk di Ogan Komering Ilir, karena adanya kerjasama antara lembaga¬lembaga pemerintah seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Satuan Pelaksana Bimas, Dinas Pekerjaan Umum serta masyarakat. Agar Revolusi Hijau dapat dilaksanakan, dibentuklah organisasi Bimas mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, setiap propinsi mempunyai tanggung jawab agar program ini bisa berhasil. Program intensifikasi mulai dilaksanakan sejak tahun 1969, hal ini terlihat dengan adanya pembukaan sawah baru, kalau sebelumnya yang ada hanya sawah lebak, dengan adanya pembangunan di bidang pertanian lewat pembangunan irigasi, drainase, jalan, jembatan maka telah ada sawah pasang surut dan sawah irigasi. Lahan sawah yang terbesar adalah sawah lebak diikuti sawah pasang surut dan sawah irigasi. Untuk sawah irigasi hanya berada di kecamatan Lempuing, karena lokasi ini memungkinkan dikembangkannya sawah irigasi teknis. Dengan adanya program pancausaha tani, cara kerja petani dalam pengolahan lahan mengalami perubahan, sehingga telah dapat meningkatkan rata-rata hasil produksi padi per musim tanam akibat adanya penanaman varietas unggul. Penanaman varietas unggul telah dapat meningkatkan produktivitas lahan, kalau sebelumnya untuk sawah lebak produktivitas lahan adalah 1.9 ton per hektar mengalami peningkatan menjadi"

"Bentuk birokrasi Indonesia yang cenderung hierarkis, kaku, serta lamban dalam merespon kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama dikeluarkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional adalah salah satu bagian proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2010-2025 yang kemudian secara spesifik dijabarkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Implementasi penyetaraan jabatan di lingkup pemerintahan daerah dalam prakteknya banyak menemui tantangan dan masalah yang beragam, termasuk di Pemerintahan daerah kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penghapusan eselon III dan eselon IV di lingkungan pemerintahan daerah dan pelaksanaan penyetaraan jabatan di kabupaten Ogan Komering Ilir dikaji dalam perspektif adminitrasi publik dan teori Neo-Weberian State. Metode analisis menggunakan pendekatan doktrinal dengan didukung data wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada prinsipnya penyetaraan jabatan merupakan sebuah kongkretisasi dari paradigma baru hukum administrasi publik dan memiliki korelasi yang sesuai dengan teori Neo Weberian State dari Pollit dan Bouckheart. Akan tetapi terdapat kompleksitas dalam pelaksanaannya ditingkat pemerintahan daerah berkaitan dengan tantangan terkait kualifikasi dan kecocokan jabatan, perubahan budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan. Penyetaraan Jabatan di pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaanya ditemui beberapa kendala. Pertama, sulitnya menemukan nama jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki ataupun latar belakang Pendidikan yang dimilki. Kedua, motivasi pejabat hasil penyetaraan yang masih rendah berkaitan dengan pemahaman mengenai tugas dan fungsi sebagai pejabat fungsional seutuhnya, terlebih pejabat fungsional hasil penyetaraan masih menjalankan tugas koordinasi selayaknya pejabat administrasi sebelumnya. Ketiga, rendahnya informasi yang tersedia mengenai peningkatan kompetensi pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah.

---

The hierarchical, rigid, and slow-responsive nature of Indonesia's bureaucracy serves as the primary rationale for the issuance of bureaucracy simplification policies. The alignment of administrative positions into functional roles constitutes a pivotal facet of the bureaucratic streamlining process in accordance with the Grand Design of the Indonesian Bureaucratic Reform spanning from 2010 to 2025, subsequently detailed in the Bureaucratic Reform Roadmap for the years 2020-2024. The practical implementation of position alignment within local government entities encounters diverse challenges and issues, notably in the Ogan Komering Ilir Regency. The issues addressed pertain to the execution of bureaucratic simplification policies through the elimination of echelons III and IV in the local government structure and the execution of position alignment in the Ogan Komering Ilir Regency, scrutinized from the perspectives of public administration and Neo-Weberian State theory. The research methodology employed is doctrinal research, complemented by interview data. The findings of this study indicate that, fundamentally, position alignment embodies a concretization of the new paradigm in public administrative law and correlates appropriately with the Neo-Weberian State theory propounded by Pollit and Bouckaert. Nevertheless, complexities arise in its implementation at the local government level, particularly concerning challenges related to job qualifications and appropriateness, organizational cultural shifts, and resistance to change. The execution of position alignment in the Ogan Komering Ilir Regency encounters several impediments. Firstly, the difficulty in identifying functional position titles commensurate with the duties and functions of the occupied positions or the educational background of the incumbents. Secondly, the low motivation of officials resulting from position alignment, rooted in a limited understanding of the duties and functions as full-fledged functional officers, especially when these officials continue to perform coordination duties akin to their previous administrative roles. Thirdly, the scarcity of information available regarding the enhancement of competencies for functional officers within the local government milieu."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pegawai Puskesmas Celikah Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Sampel pada penelitian ini seluruh PNS di Puskesmas Celikah yang berjumlah 57 orang (total sampling). Faktor yang berhubungan dengan kinerja pegawai Puskesmas Celikah adalah disiplin kerja, motivasi kerja dan Imbalan. Faktor yang paling berhubungan dengan kinerja pegawai Puskesmas Celikah Tahun 2020 adalah Disiplin kerja. Kinerja pegawai Puskesmas Celikah masih kurang memiliki kinerja yang baik. Diperlukan peningkatan kinerja pegawai dengan menerapkan sistem reward dan punishment yang tegas, pembinaan rutin, peningkatan kemampuan pegawai, dan evaluasi kinerja secara berkala.

---

This study aimed to determine the factors associated with the performance of Puskesmas Celikah employees in 2020. This study uses quantitative methods with cross sectional design. Sample in this study are all of the government employees in Puskesmas Celikah, 57 persons in total. Factors related to the performance of Puskesmas Celikah employees are discipline, motivation and rewards. The most related factor to the performance of Puskesmas Celikah employees in 2020 is discipline. The performance of Puskesmas Celikah employees still lacks good performance. It is necessary to increase employee performance by implementing a firm reward and punishment system, routine coaching, increasing employee capacity, and periodic performance evaluation.

"

"Di Propinsi Sumatera Selatan mempunyaj beberapa Kabupaten yang merupakan endemis diare. Demikian juga halnya Kabupaten Ogan Komering Ilir diare masih merupakan permasalahan kronis. Peran serta masyarakat mempunya andil yang besar dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan diare, khususnya dalam kegiatan pencegahan teijadinya sakit dan tindakan pengobatan terhadap balita diare. Hal ini menjadi sangat pcnting karena kegiatan tersebut diatas sangat bertumpu pada perilaku masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, dokter, bidan, perawat/mantri) di daerah endemis pcnyakit ini merupakan sarana yang tepat unmk menangani masalah penyakit. Namun pada kenyataannya pemanfaatannya oleh masyarakat kumng maksirnal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perilaku pencarian pengobatan balita diare, dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi kerentanan, biaya transportasi, jarak, biaya berobat, anjuran tokoh masyarakat, kcramahan petugas kesehatan. Rancangan penelitian ini adalah cross sectional. Populasi adalah ibu balita yang mempunyai balita diare dalam 1 bulan terakhir, sedangkan sampel diambil secara acak dari populasi yang telah ada (simple random) yang dilakukan pada bulan mei di Kecamatan Sirah Pulau Padang pada 6 desa yang terpilih. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dangan wawancara Iangslmg. Data selanjutnya diolah secara statistik dengan analisis Chi Square dan Multiple Regression Logistic. Dari 9 variabel yang dianalisis yaitu pendidikan, pengetahuan, persepsi kerentanan, sikap, biaya transportasi, jarak, biaya berobat, anjurau tokoh masyarakat, dan keramahan petugas kesehatan. Maka didapat 5 variabel yang ada hubungan bermakna dengan perilaku ibu dalam pencarian pengobatan balita diare, yaitu : variabel pengetahuan, variabel sikap, vaiiabel biaya transportasi, variabel biaya berobat, variabel anjuran tokoh masyarakat. Dari analisis multivariat dengan menggunakan uji logistik Regression terhadap 6 variabel yang masuk sebagai kandidat model yaitu pengetahuan, sikap, biaya transportasi, biaya berobat, anjuran tokoh masyarakat, keramahan petugas kesehatan. Terdapat liga variabel yang berhubungan yaitu variabel pengetahuan, variabel sikap dan variabel anjuran tokoh masyarakat. lbu yang berpengtahuan baik berpeluang 2,385 kali mencari pengobatan balita diarc ke fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan dibandingkan yang berpcngetahuan kurang., ibu yang mernpunya sikap positif berpeluang 2,500 kali membawa balita diare berobat ke fasilitas kesehatan dibandingkan yang mempunya sikap negatiil Dan ibu yang mendapat anjuran tokoh masyarakat berpeluang 4,172 kzli membawa baiita diare ke fasilitas keschatan dibandingkan dengan yang tidak ada anjuran tokoh masyarakat, yang merupakan veriabcl yang paling besar pengaruh dalam pexilaku pcncarian pengobatn pada penelitian ini. Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan melalui petugas kesehatan yang berperan di pedesaan perlu menjalin hubungan dan keuja sama lebih harmonis dengan sektor-sektor terkait dan tokoh masyarakat agar mendapat dukungan dalam keberhasilan suatu program kesehatan khususnya program diare. Adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyamkat terutama tokoh masyamkat melalui pelatihan, penyuluhan dengan pengembangan materi dan penggunaan media.

---

Anemia is defined as a hemoglobin level lower than nomtal for the group of population. Prevalence of anemia among pregnant women basedon SKRT 1995 was 50.9% at national level anad in Kuningan Disnict the prevalence was 62.5% in 2005. One effort to prevent and to overcome anemia among pregnant women is by providing iron-folate supplementation and multivitamin-mineral supplementation. This study aimed at comparing the effect of iron-folate supplementation and multivitamin-mineral supplementation on hemoglobin level of pregnant women in Kuningan Di strict in the year 2006.

This study used experiment with randomization design, implemented in anemic pregnant mothers wim gestational age of sewnd {week i6-week 24) in Kuningan District. Subjects were 138 pregnant women divided into two groups: 70 women received iron-folate supplementation and 68 women received multivitamin-mineral supplementation. Primary data were collected through interview and measurement- Data were tested using paired t-test and independent two means t~test.

The study results show that proportion of anemia among pregnant women (trimester Il) in Kuningan District is still high (59.57%). Characteristics of pregnant women (age, parity, birth space, education, occupation, food intake, food pattem, and nutrition status) of the two groups were homogenous. There were signihcant differences of hemoglobin level beibre and after supplementation for both groups.

Although no signihcant difference in the hemoglobin increase between two groups of supplementation, there was a a tendmcy that iron-folate group had a higher hemoglobin increase than multivitamin-mineral supplementation. Higher increase was found among mothers with lower hemoglobin level before supplementation.

This study concludes that there were significant tiilferences of hemoglobin level before and ailer supplementation for both groups. Although no significant difference in the hemoglobin increase between two groups of supplementation, there was a a tendency that iron-folate group had a higher hemoglobin increase than multivitamin-mineral supplementation. Higher increase was found among mothers with lower hemoglobin level before supplementation due to higher iron absorption.

It is suggested to overcome anemia among pregnant women by provision of iron-folate or multivitamin-mineral supplemcntations with consideration on oest-eifectiveness and regularity of supplement consumption. Multivitamin-mineral supplementation users should consider the iron content as to comply with Wl-IO standard (60 mg of iron) and other vitamins to incrmse hemoglobin level during pregnancy, to reduce negative efieet, and to conduct extension and education about iron rich foods."

"Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dimulai dari tata kelola dan manajemen yang baik. Aplikasi E-RKAM merupakan salah satu terobosan yang dapat membantu Kementerian Agama untuk merencanakan kebutuhan madrasah secara lebih efisien. Melalui aplikasi ini madrasah dapat terbantu dalam hal mengelola administrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. E-RKAM dapat mewujudkan good governance dengan mengintegrasikan berbagai hal yakni dari sisi pengawasan, kontrol serta akuntabilitas lembaga. Sistem E-RKAM juga sebagai cerminan dari salah satu transformasi digital di madrasah. Dengan pendekatan implementasi kebijakan dari George Edward III memungkinkan rekomendasi kebijakan dapat diambil oleh para pemangku kepentingan terutama Kementerian Agama Pusat dalam hal pembenahan tata kelola kelembagaan yang transparan, efektif dan efisien dan dapat berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Sehingga kedepan alokasi anggaran dana BOS tidak lagi didasarkan pada jumlah siswa, namun pada kinerja masing-masing madrasah dan seberapa baik program kegiatan tersebut dirancang. Pendekatan UTAUT untuk melihat penerapan teknologi dalam hal ini aplikasi E-RKAM terkait dengan kemudahan penggunaan dan kebermanfaatannya bagi madrasah.

---

Realizing quality education starts from good governance management. The E-RKAM application is one of the breakthroughs that can help the Central Ministry of Religious Affairs to plan the needs of madrasas more efficiently. Through this application, madrasas can be assisted in terms of managing administration starting from the planning, budgeting, and reporting processes. E-RKAM can realize good governance by integrating various things, namely from the supervision, control and accountability of institutions. The E-RKAM system is also a reflection of one of the digital transformations in madrasas. With the policy implementation approach from Edward III, policy recommendations can be taken by stakeholders, especially the Central Ministry of Religious Affairs, in terms of improving institutional governance that is transparent, effective and efficient and can have a direct impact on the quality of learning. So that in the future the BOS budget allocation is no longer based on the number of students, but on the performance of each madrasah and how well the activity program is designed. UTAUT's approach to see the application of technology, in this case the E-RKAM application, is related to its ease of use and usefulness for madrasas."

"Visi Indonesia sehat 2010 mengharapkan masyarakat Indonesia dimasa depan melalui pembangunan kesehatan adalah penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten lebih aktif melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih meningkatkan perannya sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan cara meningkatkan sistim manajemen sumberdaya, khususnya manajemen peralatan Puskesmas.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan secara rinci proses manajemen peralatan di Puskesmas Inderalaya, Puskesmas Tanjung Raja dan Puskesmas Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam mendeskripsikan proses manajemen peralatan Puskesmas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan evaluasi dimensi kesesuaian (appropriateness) dan dimensi kecukupan (adequateness).Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dilakukan pada bulan April sampai Mei 2002 dengan subjek penelitian adalah Pimpinan Puskesmas, Bendaharawan barang dan koordinator program, masing-masing 1 (satu) orang untuk tiap Puskesmas.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dan kecukupan faktor dalam kajian manajemen peralatan di 3 (tiga) Puskesmas telah sesuai dan cukup. Sedangkan faktor pemanfaatan dan pemeliharaan hanya Puskesmas Inderalaya yang sesuai dan cukup.Demikian juga Pimpinan Puskesmas diharapkan membina stafnya terus menerus, meningkatkan keterampilan petugas pengelola peralatan Puskesmas dengan cara mengirim petugas tersebut untuk mengikuti pelatihan baik di kabupaten maupun propinsi, sehingga nantinya diharapkan manajemen peralatan Puskesmas sebagai bagian dari sistim manajemen sumberdaya Puskesmas tujuannya akan betul-betul tercapai.

---

Evaluation of Equipment Management System in Community Health Center of Indralaya, Tanjung Raja and Tanjung Lubuk, at the District of Ogan Komering Ilir Year 2001The vision of "Healthy Indonesia Year 2010" expects that the health development of the future Indonesia will construct healthy community and nation which are indicated by people living in healthy environment, applying healthy behavior, and able to access to health services equitably.

The Law No. 22, 1999 about Local Government and the Law No. 25, 1999 about the Fiscal Balance of Central and Local Government outlined that Local Government at the district level to be more active on undertaking health development including planning, implementing, and controlling.

Community Health Center (PUSKESMAS) as the main community health services should play more important role as the center of health development, the community participation and center of primary health services by improving its management system of resources especially the management of PUSKESMAS equipment.

This research aims to get the detail information about management system of equipment in PUSKESMAS of Indralaya, Tanjung Raja, and Tanjung Lubuk at the District of Ogan Komering Ilir. To describe the process of PUSKESMAS equipment management, this research used the appropriateness and adequateness dimension evaluation approaches.

This research was designed with qualitative approach that conducted during April and May 2002. Subject of this research were the head of PUSKESMAS, commodities treasurer, and program coordinator, and respectively one person in each PUSKESMAS.

The result of the research concluded that the appropriateness and adequateness of input factors of equipment management in the three PUSKESMAS has been appropriate and adequate, while the process factor, especially the utilization and maintenance, only PUSKESMAS of Indralaya which is appropriate and adequate.

It is gratefully hoped that the head of PUSKESMAS could guide his staff continuously and increase the skills of the worker who uses and maintains the PUSKESMAS equipment by sending him to get such training either in district or provincial level. Thus, the purpose of PUSKESMAS equipment management as the part of resources management system of PUSKESMAS will be reached."

"Rawa merupakan lahan yang selalu tergenang sepanjang tahun. Seringnya terjadi kebakaran di area rawa desa Tanjung Sari menyebabkan diperkukannya konservasi lahan rawa sebagai upaya untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Adanya genangan air yang muncul di daerah rawa menjadi kendala untuk kegiatan konservasi, di mana kelembaban permukaan tanah yang tertutup vegetasi menjadi indikasi penyebab kebakaran hutan pada wilayah dengan kelembaban rendah. Diperlukan pemantauan terhadap pola dari kelembaban vegetasi serta persebaran jenis vegetasi yang tumbuh dideaerah rawa serta karakteristik vegetasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak tingkat kelembaban vegetasi terhadap jenis dan karakteristik vegetasi di rawa Desa Tanjung Sari, yang merupakan bagian dari upaya konservasi ekosistem rawa yang selalu tergenang. Pola kelembaban dan sebaran vegetasi didapatkan melalui pengolahan data citra satelit Sentinel-2 dan observasi lapangan. Metode analisis spasial dan deskriptif digunakan dengan memanfaatkan indeks NDMI (Normalized Difference Moisture Index) untuk mengukur kelembaban vegetasi beserta polanya dan NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) untuk melihat sebaran jenis dan karakteristik vegetasi berdasarkan tingkat kelembabannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa rawa Desa Tanjung Sari pada bulan September didominasi oleh kelembaban vegetasi rendah dan sedang yang mencakup sekitar 97,3% luas area rawa dan membentuk pola yang didasari oleh lokasi mata air berupa sungai, sedangkan untuk sebaran vegetasi pada kelembaban rendah didominasi oleh vegetasi berjenis rumput, dan sebaran vegetasi pada genangan sedang terdapat beberapa jenis vegetasi pepohonan yang lebih kuat untuk hidup di kelembaban sedang.

---

Swamps are land that is always flooded throughout the year. The frequent occurrence of fires in the swamp area of ​​Tanjung Sari village has led to the need for swamp land conservation as an effort to maintain biodiversity. The presence of standing water that appears in swamp areas is an obstacle for conservation activities, where the moisture on the surface of soil covered by vegetation is an indication of the cause of forest fires in areas with low humidity. It is necessary to monitor the pattern of vegetation moisture and the distribution of vegetation types that grow in swamp areas and the characteristics of this vegetation. This research aims to evaluate the impact of vegetation moisture levels on the types and characteristics of vegetation in the swamps of Tanjung Sari Village, which is part of conservation efforts for the swamp ecosystem which is always flooded. Moisture patterns and vegetation distribution were obtained through processing Sentinel-2 satellite image data and field observations. Spatial and descriptive analysis methods are used by utilizing the NDMI (Normalized Difference Moisture Index) index to measure vegetation humidity and its patterns and NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) to see the distribution of vegetation types and characteristics based on humidity levels. The results of the analysis show that the swamp in Tanjung Sari Village in September is dominated by low and medium humidity vegetation which covers around 97.3% of the swamp area and forms a pattern based on the location of the spring in the form of a river, while the distribution of vegetation at low humidity is dominated by vegetation. grass type, and in the distribution of vegetation in moderate puddles there are several types of tree vegetation that are stronger to live in moderate humidity.

"

"Kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena alam yang terus berulang di semua wilayah berhutan di Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan mempengaruhi kerentanan sosial masyarakat sekitarnya. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tingkat hotspot tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wilayah rentan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dianalisis dari beberapa faktor, yaitu faktor iklim, faktor bahan bakar, dan faktor antropogenik. Untuk menganalisis kerentanan sosial, indikator yang digunakan adalah kepadatan penduduk, penyandang disabilitas, dan penduduk miskin. Dalam menentukan wilayah bahaya dan wilayah rentan sosial digunakan metode weighted overlay, kemudian dari kedua hasil pemodelan tersebut dilakukan pengolahan kembali dengan metode overlay untuk menganalisis wilayah rentan sosial terhadap wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir didominasi oleh tingkat bahaya dan kerentanan sedang. Wilayah rentan terhadap bahaya didominasi oleh tingkat sedang, terdapat tiga kecamatan yang memiliki kerentanan sosial terhadap wilayah bahaya dengan tingkat tinggi.

---

Forest and land fires are natural phenomena that keep recurring in all forested areas in Indonesia. Based on its history, it can be concluded that forest and land fires affect the social and economic vulnerability of the surrounding community. Ogan Komering Ilir Regency is one of the regencies that has the highest hotspot rate in South Sumatra Province. This study aims to analyze the socio-economic vulnerable areas in Ogan Komering Ilir Regency against forest and land fire hazard areas. Forest and land fire hazard areas were analyzed from several factors, namely climatic factors, emission factors, and anthropogenic factors. To analyze socioeconomic vulnerability, the indicators used are population density, persons with disabilities, and the poor. In determining the hazard area and the socio-economic vulnerable area, the weighted overlay method is used, then from the two modeling results, reprocessing is carried out with overlay to analyze the socio-economic vulnerable area to the forest and land fire hazard area. The results showed that Ogan Komering Ilir Regency was dominated by moderate levels of hazard and vulnerability. Areas prone to hazards are dominated by moderate levels, there are three sub-districts that have a high level of social vulnerability to hazard areas."

"Prevalensi ISPA pada balita di Indonesia masih tinggi yaitu 36%, sedangkan data SKRT tahun 1995 menemukan proporsi-kematian balita (1-4 tahun) akibat ISPA adalah sebesar 18,2%. Penelitian dilakukan di 3 desa Kecamatan lnderalaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Sclatan tahun 2002, dengan alasan masih tingginya kasus 1SPA pada bayi dan balita dimana prevalensi ISPA 32,4% ( Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2001)Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konsentrasi partikulat melayang (PM10) rumah dengan kejadian gangguan saluran pemapasan pada bayi dan balita. Subyek penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita (0 bulan-59 bulan). Dengan desain penelitian survei menggunakan rancangan cross secsional dengan jumlah sampel sebanyak 100 keluarga yang memiliki bayi dan balita secara random sampling yang tersebar di 3 desa. Dari 15 variabel yang diajukan, ternyata hanya 7 variabel yang terbukti berhubungan secara bermakna dengan kejadian gangguan saluran pernapasan pada bayi dan balita. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian gangguan saluran pernapasan pada bayi dan balita adalah ventilasi rumah .Hasil analisis model akhir menunjukan bahwa faktor yang secara bersama-sama berhubungan dengan kejadian gangguan saluran pernapasan pada bayi dan balita adalah jenis dinding, ventilasi, adanya perokok dan pemakaian obat nyamuk bakar.Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir disarankan perlu adanya penyuluhan yang lebih menekankan pada aspek kesehatan lingkungan rumah terdiri dari ventilasi rumah dan kebiasaan merokok. Disarankan kepada penduduk desa terutama di Kecamatan lnderalaya agar membuka jendela pada pagi hari dan kebiasaan merokok jangan didekat bayi dan balita.

---

The Relationship of Fly Particulate Concentration (PM10) Houses with the Incident of Respiratory Tract Problem (Study on Infant and Baby at Inderalaya Sub-District, Ogan Komering Ilir District, South Sumatra, 2002)

The prevalence of Acute Respiratory Infections (ARI) on under-five in Indonesia is still high that as 36%, while the Household Health Survey data in 1995 showed that the proportion of under-five death (1-4 year(s) caused by ARI was 18.2%. This study was conducted at three villages of Inderalaya Sub-District, Ogan Kemering Iiir District, South Sumatra, 2002. The reason, it is still high the cases of ARI on infant and baby, where the prevalence of ARI as 32.4% (Profile of Local Health Service, Ogan Komering Ilir District, 2001).

In general, the objective of this study was to determine the relationship of fly particulate concentration (PM 10) houses and the indication of respiratory tract problem on infant and baby. The subject was mothers that having infant and baby (0 month - 59 months). Study design used cross-sectional, with the sample 100 families who's having infant and baby randomly sampling that spread out at three villages. Out of 15 variables that submitted, the fact only 7 variables that proved significantly relationship with incident of respiratory tract problem on infant and baby. The factor that the most dominant related to incident of respiratory tract problem on infant and baby was house ventilation.

The result of analyses on final model showed that the factor that all together related to incident of respiratory tract problem on infant and baby were type of wall, ventilation, there was smoker and using baked mosquito drug.

The head of Local Health Service of Ogan Komering Ilir District is suggested it needs an education that addresses on house environmental health aspect that consist of house ventilation and habit of smoking. It is recommended to people at the villages, especially Inderalaya Sub-District to open the windows in the mornings and the habit not smoking closed to infant and baby."

"Proses pelaksanaan supervisi program Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut atau P2 ISPA yang dilaksanakan mempunyai arti sangat penting terutama dalam pelaksanaan pelayanan P2ISPA di Puskesmas. Dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pelaksanaan program P2ISPA tingkat Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir terlihat tren yang terus menurun dari tahun ketahun yang memberikan dampak menurunnya cakupan program P2ISPA.Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan supervisi dan memperoleh informasi lebih jauh tentang hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan supervisi program P2ISPA di puskesmas Kutaraya dan puskesmas Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini diharapkan akan dapat memeberikan pemahaman yang lebih mendalam mengingat masih kurangnya data maupun informasi tentang penelitian proses pelaksanaan supervisi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Secara umum proses pelaksanaan supervisi , (sejak mulai dari perencanaan ,jadwal supervisi,frekuensi kegiatan, maupun dalam pelaksanaannya berupa pengamatan, pembinaan maupun pembimbingan serta pemecahan masalah, sisi pencatatan dan pelaporan kegiatan ;reed back) kenyataannya belum memenuhi harapan.Kesimpulan dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa belum baiknya kegiatan proses pelaksanaan supervisi program P2 ISPA yang dilaksanakan di puskesmas Kutaraya dan puskesmas Indralaya, dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen.yang belum baik, upaya perbaikan yang berkesinambungan melalui pendekatan Qualitiy Improvement tidak dilembagakan serta pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang intensitasnya masih rendah dalam pelaksanaan program P2ISPA dilapangan.Dari hasil penelitian yang dilakukan serta kesimpulan yang dapat diambil, dapat diberikan saran kepada atasan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan upaya pelatihan bagi pimpinan puskesmas dan petugas puskesmas dalam rangka penguatan kegiatan supervisi. Dengan memanfaatkan peluang otonomi daerah, hal lain yang teramat penting adalah pengadaan sarana maupun dana dalam pelaksanaan supervisi program P2ISPA melalui advocacy kepada Pemerintah Daerah Kabupaten maupun DPR sebagai upaya kesinambungan melalui pendekatan Quality Improvement. Bagi puskesmas sendiri, diperlukan inisiatif untuk memberdayakati seluruh petugasnya melalui pelatihan dan pembinaan tingkat puskesmas pada setiap kesempatan pertemuan puskesmas.

---

Process Analysis of Supervision on Eradication Acute Respiratory Tract Infection (ARI) Program at 2 Community Health Centers, Kutaraya and Indralaya Ogan Komering Regency 2001.Background: The aim of this study is to know and to get further information about the process of supervision. Supervision is very important to improve the performance of eradicataion Acute Respiratory tract Infection ( ARI ) program at the community Health Centers in Ogan Komering Ilir regency, South Sumatera. Eradication ARI program in this regency, still faces problems, i.e. low target/ coverage, and high underfive morbidity and mortality, and the ongoing evaluation tends to decline within the last three years.

Methods: This study wa a qualitative using indepth interview and observation The location of this study was decided through 2 subdistrict Health Centers, at Kutarya and Indralaya. The subjects were health workers who conduct and responsible to the eradication of ARI

Result : Results showed that the proces of planning, scheduling, guiding! problem solving, recording/reporting and feed back activity conducted by the health workers are still the main problem. There are lack of leadership, on the job training, and teamwork problem solving at those 2 Subdistrict Health Center. This study also indicates that supervision was one of the most effective effort to improve the perfonnance of eradication of ARI program at the community health centers."