Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor industri retail, tennasuk hypermarket, di Indonesia memiliki persaingan ketat namun cukup menjanjikan. PT Makro Indonesia sebagai salah satu pemain dalam sektor hypermarket hams menghadapi kornpetisi yang berat- Procuremeni, yaitu alctivitas pemesanan, penerimaan barang, dan proses penagihan invoice, adalah salah satu kegiatan yang berfrekucnsi tinggi dalam hypermarket, termasuk PT Malcro Indonesia. Mengingat vitalnya sistern procurement maka agar penxsahaan tetap kornpetitif, pemsahaan harus memperbaiki dan meningkatkan pmses bisnis sistem procurement.Rekayasa ulang proses bisnis merupakan metode untuk mengatasi masalah tersebut. Rekasaya ulang proses bisnis mempakan pernikiran ulang fimdamental dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai pcningkatan performa Proses yang tidak mcmberikan nilai tambah perlu dihilangkan. Pada sistem procurement di PT Makro Indonesia dilakukan perpindahan informasi dan pencocokl-can dokumen yang berulang sehingga banyak waktu dan surnber daya perusahaan terbuang.Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dari perusahaan dengan mewawancarai bagian terkait, dolcumentasi pemsahaan, dan pengamatan secara langsung. Kcmudian dibuat label aktivitas dan peta proses bisnis sistem procurement dengan menggunakan diagram alir. Hasil pcngolahan data akan dianalisis menggunakan prinsip BPR sehingga dihasilkan usulan perbaikan yang dituangkan dalam usulan tabel aktivitas dan peta proses bisnis (diagram alir) yang bam. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara proses bisnis sistem procurement saat ini dan usulan yang diberikan, yaitu pengurangan proses serta keuntungan usulan proses bisnis yang barn.

---

Industrial sector of retail, including hypermarket, in Indonesia has to face hard competition but quite promising, PT Makro Indonesia as one of the player in hypennarket sector must also face this hard competition. Procurement, which starts from an ordering, receiving goods, and invoice claim process, is one of the most high frequency activity in hyperrnarket, including PT Makro Indonesia. Retlecting on the vital of procurement system, in order to keep the company’s competitiveness, it must fix and improve procurement system business process.

Business process reengineering emerge as a method to handle the problem. Business process reengineering is a tixndamental rethinking and redesigning business process radically to achieve higher performance. Processes that don‘t give added value to the company should be eliminated. In the procurement system in PT Malcro Indonesia, information transfer and document matching occurs repeatedly, this caused waste of company’s resources and time.

The research starts with gathering data from the company by interviewing functions involved, company‘s documentation, and direct observation. Then, current activity table and system procurement business process map by using flowchart is generated. Data processing results are analyzed by using BPR principles that resulted improvement suggestions in the form of proposed activity table and business process map (flowchart). Next, is the comparation between current and proposed business process, which is process reducing and benefits of the new proposed business process."

"Dalam industri jasa konstruksi, biaya material memegang lebih dari 50% total biaya yang dikeluarkan untuk proyek. Sehingga diperlukan sebuah sistem pengadaan material yang optimal, yang dapat dicapai dengan cara menerapkan suatu alur kegiatan yang efektif, efisien, dan terstruktur dengan balk. Perancangan alur kegiatan pengadaan material yang baik sebaiknya didukung oleh beberapa komponen yaitu eiisiensi dari segi waktu, efektivitas dari segi kesesuaian setiap alur proses dan adanya aliran informasi mengenai material terintegrasi sehingga memudahkan dalam pengontrolan yang dapat dicapai dengan membuat sebuah rancangan database pengadaan material terintegrasi. Database pengadaan material yang terintegrasi ini dapat mengoptimalkan proses pengadaan material karena meningkatkan kontrol terhadap material itu sendiri.

---

Cost of material in construction industry hol more than 50% of the total project cost. Therefore, an optimum procurement system which can be accomplished by implementing an effective, efficient, and well structure of material provisions workflow is needed. An optimum material provisions workflow should be supported by several component such as time eflicency, effective workflow provisions, and an integrated flow of material information which can be accomplish by making a design of integrated material procurement database. This database can Optimize the procurement process because it gives more control of the material."

"Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Telekomunikasi No.36 Tahun 1999 dan juga akan dimulainya pasar bebas maka TELKOM dihadapkan pada situasi baru dan penuh tantangan. Kompetisi menjadi marak sedang disisi lain perkembangan teknologi membawa TELKOM menuju era multimedia yang tidak terbatas pada Iayanan suara. Situasi ini mendorong TELKOM untuk beradaptasi dalam segala aspek untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi agar dapat bertahan dan tumbuh sebagai pemimpin dalam bidang infocom di kawasan ASEAN sesuai Visi TELKOM yaitu "to become a leading Infocom Company in the region"Untuk memenangkan kompetisi TELKOM harus mempersiapkan diri untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Salah satu unsur penting yang harus dipersiapkan adalah dukungan sistem logistik yang balk. Pesatnya perkembangan Teknologi informasi khususnya dibidang Internet, memungkinkan membangun aplikasi yang mengintegrasikan perusahaan dari berbagai bidang secara global. Perusahaan yang saling terhubung telah muncul sebagai isu yang penting bagi organisasi di segala bidang karena bertujuan memelihara keunggulan daya saing.Perkembangan TI memungkinkan TELKOM memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi pada proses pengadaan barang secara berbasis WEB (e-Procurement). e- Procurement memberikan kemudahan melakukan fungsi dalam pengadaan barang antara lain memelihara katalog produk, manajemen vendor, manajemen tender, manajemen kontrak dan order pembelian. Keuntungan yang didapat dengan diterapkannya e-Procurement adalah mengurangi biaya operasional pengadaan suatu barang, meningkatkan daya tawar untuk pembelian suatu barang dan transparansi pengadaan barang. Dalam tesis ini diunjukkan adanya peningkatan efisiensi pengadaan barang melalui e-Procurement termasuk analisa kelayakan investasinya.

---

Indonesia has implemented the Telecommunications Law No.36 in 1999 and the effect of this government regulation as well as free global market, TELKOM face a new situation which full of challenge. In this condition make the competition very tight, on the other side technological growth bring TELKOM to multimedia era_ The multimedia era do not limited to the voice services. This condition push TELKOM to be able on adapting and anticipating future situation. TELKOM try to lead Infocom as its vision that is " to become a leading Infocom Company in the Region".To win the competition, TELKOM have to prepare to be the best in Infocom. One of important element which must be prepared is a good logistics system support. High growth of information technology, especially in the intemet, make it possible to develop application which can integrate among companies from different area globally.TELKOM take a beneficial of information technology development to improve efficiency of goods procurement process by electronic ways. e-Procurement do function such as maintaining product catalog, vendor management, tender management , contract management and also purchasing order easily. The advantages of 'e-Procurement are reducing operating expenses, improving bargaining power and building transparency of procurement procedure. This thesis presents improvement in efficiency through e-Procurement and analyzes its investment eligibility."

"ABSTRACTImplementasi e-procurement di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Kementerian Keuangan telah mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menyediakan layanan e-procurement bagi, tetapi tidak terbatas pada kantor-kantor di lingkup Kementerian Keuangan dengan membentuk kantor pada setiap provinsi di Indonesia. Implementasi e-procurement bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik deskriptif, penelitian ini menganalisis implementasi e-procurement pada LPSE Kementerian Keuangan di Papua Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah memenuhi tujuannya yaitu, meningkatkan akuntabilitas, transparansi,efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa."

"Transaksi pada pengadaan barang dan jasa kian berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai resiko-resiko hubungan hukum terutama disebabkan dalam perjanjian tersebut dibutuhkan banyak mitra tidak hanya yang memiliki hubungan kontraktual dalam perjanjian maupun pihak-pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki hubungan kontraktual seperti subkontraktor. Sering terjadi pada kasus di mana subkontraktor telah melaksanakan pekerjaannya dan pihak lain telah menikmati hasil dari pekerjaannya, namun ia tidak membayarnya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak lain yang dapat memperkaya dirinya secara tidak adil. Keadaan seperti ini dapat diselesaikan melalui upaya hukum yang dikenal dengan istilah quantum meruit. Quantum meruit adalah suatu teori hukum yang dibutuhkan untuk menjunjung keadilan dan kepatutan kepada pihak yang telah dirugikan.

---

Transactions on the procurement of goods and services are developed, so there is a possibility that there are various legal risks, especially because the agreement requires many partners not only to have contractual relationships in the agreement or other third parties who do not have contractual relationships such as subcontractors. It often happens in cases where the subcontractor has finished his work and the other party has received the benefit from the work done, but he does not pay it.

This research is a normative juridical research that conducted on both written and unwritten positive law. The result in this paper concludes that it can result the damages for the other party and a benefit which has been unjustly enriched by the other party. Such a circumstances can be resolved through the equitable remedy known as ldquo quantum meruit. Quantum meruit is a theory in the law that requires fairness and reasonableness for the one who has been injured."

"Untuk membangun hubungan pembeli-penjual (buyer-seller relationship) perlu diciptakan persepsi kualitas hubungan yang baik bagi kedua pihak. Dari sudut perspektif penjual, membangun persepsi kualitas hubungan yang baik di benak pelanggan sangat penting, agar pembeli tetap dalam hubungan. Dari persepsi hubungan yang baik dengan penjual, diharapkan terjadi pembelian ulang dari pelanggan yang ada dalam hubungan tersebut. Untuk mengukur kualitas hubungan tersebut, kepercayaan (trust) dan komitmen (commitment) adalah faktor yang konsisten bayak dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini kepercayaan dan komitmen di sisi pembeli menjadi acuan untuk menilai keinginan mernbeli ulang. Dalam hubungan business-to-business, pembeli umumnya lebih rasional sebelum melakukan transaksi dibandingkan pembeli individu, oleh karena itu kualitas hubungan menjadi alat evaluasi bagi pembeli.Orientasi hubungan pembeli-penjual dalam industri secara moderat dipengaruhi budaya perusahaan. Budaya perusahaan berpengaruh pada bagaimana suatu hubungan dibentuk, dipelihara, dan tujuan dari hubungan tersebut yang akhirnya mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan pembeli membuat keputusan panting untuk bertransaksi.

---

To build a buyer-seller relationship we have to create a good perception concerning the relationship quality in the both parties. From seller's perspective, this relationship quality perception is an important thing in order to keep the relationship benefits and value. These relationship quality perceptions will generate buyer's repurchase intention in the future. As measures of relationship quality, we use the concept of trust and commitment from buyer-seller perspective.

In B-to-B relationship, buyers are normally more rational compare to the individual buyer. In order to maintain the buyer-seller relationship, buyer tends to use the relationship quality as their evaluation tools.

The culture of the company moderately will influence the orientation of relationship between buyer - seller. It gives an influence in how the relationship form, maintenance and aim of relationship in the future which could influence decision-maker in company for making transaction. From this study, we found that company culture has a great influence to B-to-B relationship quality, shaping the relationship form and in making future transaction decisions."

"ABSTRAKPT FIM adalah salah satu dari perusahaan yang bergerak di bidang indusui otornotif yang memfokuskan produksinya pada pembuatan piston kendaraan bem-mtor roda dua dan roda empat. Hasil produksi PT FIM dipasarkan di Indonesia dan sehagian lain diekspor ke luar negeli.Dalam melakukan proses produksinya PT FIM serlng mengalami kelcurangan dan penumpulcan bahan baku yang cukup besar yang dapat menyebabkan produksi terganggu dan biaya penyimpanan yang sangat tinggi.Skripsi ini memiliki tujuan rnemberikan altematif bagi sistem pengendalian yang sudah ada dengan meminimalkan tingkat persediaan bahan baku di gudang yang digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan penjadwalan pemesanan periods berikutnya.Metoda yang digunakan untuk merencanakan penjadwalan pemesanan bahan baku ini adalah rnetoda MRP (Material Reequlrements Planning) dengan metoda pemesanan Lot For Lot dengan menggunakan persediaan pengaman (Safety Stock). Teknik ini digunakan karena proses produksi PT FIM dilakukan berdasar sisfim job order, sehingga ihktor ketidakpastian yang teljadi adalah dalam hal jumlah."

"Bank Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang baik, salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja pengadaan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar efisiensi dan efektivitas proses pengadaan semakin meningkat. Berdasarkan studi literatur, salah satu metode untuk meningkatkan kinerja pengadaan adalah dengan mengukur tingkat kematangan proses pengadaan agar dapat diketahui komponen pengadaan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi berdasarkan analisis gap terhadap kondisi eksisting kematangan proses pengadaan dengan menggunakan Procurement Maturity Model (Guth, 2010) untuk meningkatkan kinerja pengadaan di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk menyusun konsep strategi peningkatan yang akan dibahas secara mendalam melalui focus group discussion untuk menghasilkan strategi peningkatan tingkat kematangan proses pengadaan di Bank Indonesia. Strategi tersebut kemudian divalidasi sehingga dihasilkan rekomendasi strategi peningkatan tingkat kematangan pengadaan. Hasil dari penelitian ini adalah 21 strategi yang disarankan untuk diimplementasikan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja proses pengadaan barang dan jasa di Bank Indonesia.

---

Bank Indonesia has very important duties to achieve and maintain the stability of the Rupiah value. In carrying out its functions, Bank Indonesia needs to be supported by good institutional management, one of which is in the procurement. Procurement performance improvement needs to be done continuously hence the efficiency and effectiveness of the procurement will increase. Based on literatures, method to improve procurement performance is by measuring the procurement maturity level to identify which procurement components need to be improved. This research aims to produce improvement strategies based on a gap analysis of the existing procurement maturity level using the Procurement Maturity Model (Guth, 2010) to improve procurement performance at Bank Indonesia. This research uses literature studies and surveys by distributing questionnaires to respondents at the Strategic Procurement Department of Bank Indonesia. Subsequently, literature studies were conducted to formulate conceptual improvement strategies that would be discussed in focus group discussions to produce strategies. These strategies are then validated to produce recommendation in the form of strategies to increase the procurement maturity level. The results of this study are 21 strategies that are suggested to be implemented by Bank Indonesia to improve the performance of the procurement process at Bank Indonesia."

"[Dalam pembangunan proyek EPC dimana memiliki tingkat risikonya cukup tinggi tidak terlepas dari keterlambatan waktu dan pembengkakan biaya proyek. Permasalahan yang terjadi pada PT.X dimana waktu proyek terlambat dan terjadi pembengkakan biaya. Oleh karena itu analisa berbasis risiko akan dilakukan pada proses pengadaan jasa, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi pengelolaan risiko yang baik sehingga kinerja waktu dan biaya pada proyek EPC dapat dioptimalkan. Hasil penelitian menunjukkan faktor risiko yang berpengaruh terhadap kinerja waktu dan biaya paket pekerjaan subkontraktor tidak jelas, data spesifikasi & teknikal yang berubah - ubah, kompleksitas pekerjaan pada proyek, waktu proses tender terlalu singkat sehingga penawaran harga bersifat masih kasar, waktu proses tender formulir isian terlalu banyak sehingga memakan waktu, Bentuk kontrak kurang menarik bagi subkontraktor, kesalahan dalam strategi dan perencanaan paket pengadaan yang tidak memperhitungkan analisis pasar, subkontraktor kurang memahami vendor yang harus di tuju untuk pengadaan material, subkontraktor tidak akurat dalam estimasi biaya proyek, tingginya penawaran harga subkontraktor yang jauh di atas OE. Kata Kunci : Pengadaan Jasa, Proyek EPC, Faktor Risiko, Subkontraktor, Kinerja Waktu Dan Biaya;In the EPC project development which has a fairly high degree of risk can not be separated from the delay time and cost overruns of the project.Problems that occur in PT.X which time the project is late and cost overruns occur. Therefore, the analysis will be performed on a risk-based procurement process, this research is expected to generate good risk management strategies so that the performance time and cost of the EPC project can be optimized. The results showed the risk factors that affect the performance of the time and cost subcontractor work packages is not clear, the data specifications and technical change oftenly, the complexity of the work on the project, the tendering process time is too short so the bidding prices are still rough, tender form is too much so it takes a lot of time, contract type less attractive to subcontractors, errors in strategy and planning procurement package that does not account for market analysis, the subcontractor vendors to be less understanding in the heading for the procurement of materials, subcontractors are not accurate in the project cost estimate , the high bid price that is far above subcontractor OE, In the EPC project development which has a fairly high degree of risk can not be separated from the delay time and cost overruns of the project.Problems that occur in PT.X which time the project is late and cost overruns occur. Therefore, the analysis will be performed on a risk-based procurement process, this research is expected to generate good risk management strategies so that the performance time and cost of the EPC project can be optimized. The results showed the risk factors that affect the performance of the time and cost subcontractor work packages is not clear, the data specifications and technical change oftenly, the complexity of the work on the project, the tendering process time is too short so the bidding prices are still rough, tender form is too much so it takes a lot of time, contract type less attractive to subcontractors, errors in strategy and planning procurement package that does not account for market analysis, the subcontractor vendors to be less understanding in the heading for the procurement of materials, subcontractors are not accurate in the project cost estimate , the high bid price that is far above subcontractor OE]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian HNY. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO 2013. Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan 5 komponen yang dijabarkan ke dalam 17 prinsip pengendalian internal COSO 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi pada seluruh komponen pengendalian internal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian HNY. Hal ini membuktikan bahwa komponen pengendalian internal yang saat ini berjalan belum efektif mengatasi permasalahan yang ada.

---

The objective of this study is to evaluate the internal control design in the government procurement of goods/services at the Ministry of HNY. The evaluation is conducted based on the internal control – integrated framework COSO 2013. The research is motivated by the findings of the BPK examination in 2021, which revealed various issues pertaining to weaknesses in internal controls, specifically in the procurement of goods and services. This study adopts a case study design and utilizes a descriptive research method. Data collection is carried out through an extensive literature review, interviews, documentary analysis, and observations. The collected data is subsequently analyzed in accordance with the 17 principles derived from the underlying 5 components of internal controls outlined in the COSO 2013 framework. The research findings indicate the identification of weaknesses across all components of the internal control system in the procurement of goods and services at the Ministry of HNY. This substantiates the contention that the existing internal control components have yet to effectively address the prevailing issues."