Dengan meningkatnya tren komunikasi yang beralih dari layanan analog ke digital dengan basis internet, operator seluler masih menghadapi tantangan yaitu peningkatan pengguna dan konsumsi trafik pada jaringan di tengah permasalahan dasar yang ada yaitu keterbatasan spektrum. Pada dasarnya operator seluler ingin menyediakan infrastruktur dan layanan yang mampu menjawab kebutuhan tersebut baik dari ketersediaan, sisi kapasitas, dan reliabilitas. Di sisi lain, evolusi teknologi nirkabel 4G LTE memberikan kontribusi yang signifikan dengan adanya ekspansi untuk dapat mencakup keseluruh negeri. 3GPP melihat kesempatann ini dengan mengenalkan teknologi LTE-Advanced Pro (4.9G) melalui 3GPP release-13 yang disebut dengan teknologi Licensed Assisted Access (LAA). LAA menggunakan teknologi carrier aggregation yang dapat terjadi pada frekuensi tanpa lisensi (unliscensed) 5GHz. Dengan melakukan utilisasi unlicensed spectrum operator diharapkan dapat memenuhi kebutuhan terhadap trafik dengan lebih efisien. Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisis tekno ekonomi serta melihat respon perilaku konsumer (consumer behaviour) terhadap penerimaan dan penggunakan teknologi LAA di daerah dense urban. Penelitian dilakukan dengan studi kasus kota Jakarta sebagai ibukota negara, dengan pusat ekonomi bisnis serta kepadatan penduduk yang tinggi. Dari hasil capacity planning, LAA mampu menambah kapasitas tersebut mencapai 41,95 % hingga 61,67% untuk periode 2020 – 2030 dari kapasitas yang disediakan LTE eksisiting saat ini. Selain itu coverage planning penelitian ini memetakan kebutuhan site terhadap 40 titik Point of Interest (POI) sejumlah 72 site outdoor dan 119 site indoor. Sedangkan berdasarkan analisis kelayakan bisnis, implementasi LAA di area dense urban dapat dikatakan layak dengan nilai NPV positif sebesar Rp390.653.517.937 dengan IRR > rate dengan nilai 40,61%, serta payback period selama 3 tahun 3 bulan.
The number of mobile network subscribers has increased over the past few years rapidly. 4G LTE, as a part of wireless technology, made a significant contribution through the coverage expansion around countries but still faces critical issues, namely spectrum scarcity. However, the growth of data users and data consumption seems to be increased. The Mobile Network Operator (MNO) tried to provide the infrastructures and services that capable of responding to the necessity of capacity, reliability, and availability. 3GPP saw the opportunity by introducing the LTE-Advanced Pro (4.9 G) technology with 3GPP Rel-13 that called Licensed Assisted Access (LAA). LAA uses carrier aggregation technology, both licensed and unlicensed band of 5GHz. Through utilizing the unlicensed band, MNO tried to face the necessity of improvement with the cost-efficiency. This paper tries to introduce the LAA implementation in a dense urban area of Indonesia. Based on the calculation result of capacity and coverage planning in Jakarta, LAA is ale to increase the capacity for 41.95% to 61.67% in time period 2020 – 2030 based on exiting LTE capacity. Besides capacity planning, the coverage planning resulted the amount of required LAA site to covered 40 Points of Interest (POI) area by 72 outdoor LAA, and 119 indoor LAA. According to business feasibility analysis for economy aspects, LAA business implementation in dense urban area is categorized as feasible with positive NPV value at IDR 390,653,517,937; IRR > rate at 40.61%, and 3 years and 3 months payback period (PP).
"
Teknologi 5G yang diharapkan dapat dikomersialisasikan mulai tahun 2020 diperlukan untuk memenuhi peningkatan permintaan komunikasi data. Salah satu tantangan mewujudkannya terletak pada pemilihan spektrum frekuensi yang tepat untuk implementasi 5G di Indonesia.
Tesis ini membahas secara spesifik aspek tekno-ekonomi dalam menguji kelayakan investasi spektrum frekuensi 28 GHz untuk 5G di Indonesia. Dua indikator utama yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam pendekatan Cost-Benefit Analysis dalam studi ini yaitu faktor BHP Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi yang dijadikan sebagai acuan biaya investasi operator dan faktor pendapatan operator dari sisi data layanan 4G.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa investasi pada spektrum frekuensi 28 GHz untuk implementasi 5G di Indonesia akan mencapai titik impas setelah melewati tujuh tahun semenjak implementasi komersial layanan 5G dimulai. Dalam jangka waktu sepuluh tahun investasi, operator memperoleh keuntungan finansial setelah berinvestasi layanan 5G pada spektrum frekuensi 28 GHz.
Selain operator, regulator dalam hal ini negara Indonesia juga dapat meningkatkan penerimaannya yang berasal dari BHP yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor industri telekomunikasi. Oleh karenanya, studi pada tesis ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan rekomendasi bagi regulator di Indonesia dalam menentukan spektrum frekuensi yang tepat untuk era 5G yang sebentar lagi akan dimulai.
The 5G technology that is expected to be commercialized starting in 2020 is needed to meet the increasing demand for data communication. One of the challenges in making it happen lies in the selection of the right frequency spectrum for the implementation of 5G in Indonesia.
This thesis discusses specifically the techno-economic aspects in testing the feasibility of investing the 28 GHz frequency spectrum for 5G in Indonesia. The two main indicators that are used as input in the Cost-Benefit Analysis approach in this study are the BHP factor Permission for the Use of Frequency Spectrum which is used as a reference for operator investment costs and operator income factors in terms of 4G service data.
Based on the analysis conducted, it was found that investment in the 28 GHz frequency spectrum for 5G implementation in Indonesia would break even after passing seven years since the commercial implementation of the 5G service began. Within ten years of investment, operators obtain financial benefits after investing 5G services in the 28 GHz frequency spectrum.
In addition to operators, regulators in this case the Indonesian state can also increase its revenue from BHP which is a Non-Tax State Revenue from the telecommunications industry sector. Therefore, the study in this thesis is expected to be one of the references and recommendations for regulators in Indonesia in determining the right frequency spectrum for the era of 5G which will soon begin.
"