Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemeriksaan terhadap pengelolaan pajak di Indonesia pada hakikatnya terkait dengan sistem pemungutan pajak yang bersifat self-assessment. Dengan demikian sistem tersebut, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak menghitung dan menentukan nilai pembayaran pajaknya. Konsep self assessment mempengaruhi sistem pemeriksaan pengelolaan pajak oleh BPK, dimana BPK tidak dapat masuk ke dalam ranah administrasi negara tersebut. Akan tetapi, dalam tanggung jawab pajak dan realisasi pajak sesuai dengan APBN, semestinya BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sekaligus mengaudit untuk tujuan tertentu jika kebijakan perpajakan cenderung mengarah pada moral hazzard yang berpotensi merugikan keuangan negara."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) sebagai strategi pengendalian lalu lintas untuk mengatasi masalah kemacetan melalui pembatasan kendaraan. Pembangunan SJBE menggunakan skema KPBU dengan melaksanakan tahap pelelangan. Namun, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan SJBE Provinsi DKI Jakarta (Panitia Lelang) melakukan pembatalan lelang, sebab menemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan dan menerbitkan Surat Pengumuman Pembatalan Lelang tanggal 2 Agustus 2019. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. merasa dirugikan atas pembatalan lelang tersebut, sehingga menggugat Panitia Lelang ke PTUN Jakarta dengan hasil putusan yaitu mengabulkan permohonan penundaan lelang ulang. Pada tahap banding, PTTUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kedua putusan tersebut dan mengabulkan permohonan Panitia Lelang. Pembahasan dalam penelitian ini mengkhususkan kepada pembatalan lelang proyek pemerintahan terkait pembangunan SJBE pada kasus PT Bali Towerindo Sentra Tbk. sebagai perwakilan Konsorsium Smart ERP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Panitia Lelang memiliki kewenangan terhadap pembatalan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lelang pembangunan SJBE dibatalkan sehingga Pemprov DKI Jakarta mengadakan lelang ulang dan PT Bali Towerindo Tbk. serta Konsorsium Smart ERP dapat berpartisipasi kembali dalam pelelangan ulang. Pengadaan Pembangunan SJBE menggunakan sumber dana non-APBD dengan menggunakan pendapatan dari pengoperasian SJBE. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. sebaiknya lebih memperhatikan substansi peraturan perundang-undangan terkait pembatalan lelang. Selain itu, penulis berharap Panitia SJBE dapat lebih rinci dalam membuat ketentuan dan menyusun dokumen terkait lelang SJBE sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menguraikan penyebab pembatalan lelang dalam surat keputusan.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta wants to implement the Electronic Road Pricing (ERP) as a traffic control strategy to overcome congestion problems through vehicle restrictions. The construction of the ERP uses the PPP scheme by carrying out the auction stage. However, The Procurement Committee of Goods/Services for ERP Development of DKI Jakarta Province (Auction Committee) canceled the auction, because it found an error in the selected document and issued an Announcement of Cancellation of Auction on August 2, 2019. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. felt aggrieved by the cancellation of the auction, so he sued the Auction Committee to the State Administrative Court of Jakarta with the result of the decision, namely granting the request for postponement of the re-auction. At the appeal stage, the State Administrative High Court Jakarta upheld the decision of the State Administrative Court of Jakarta. However, the Supreme Court overturned the two decisions at the cassation level and granted the Auction Committee request. The discussion in this research focuses on the cancellation of government project tenders related to the construction of the ERP in the case of PT Bali Towerindo Sentra Tbk. as a representative of the Smart ERP Consortium. This research uses a juridical-normative research method which is arranged in a descriptive-analytical manner. The result of this research is that the Auction Committee has the authority to cancel the auction based on the laws and regulations. The ERP construction auction was canceled so the DKI Jakarta Provincial Government held a re-tender and PT Bali Towerindo Tbk. and the Smart ERP Consortium can re-participate in the re-auction. The procurement of ERP development uses non-APBD funding sources by using the income from the operation of the ERP. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. should pay more attention to the substance of the legislation related to auction cancellation. In addition, the author hopes that the SJBE Committee can be more detailed in making provisions and compiling documents related to the SJBE auction in accordance with applicable regulations, as well as outlining the reasons for canceling the auction in the decision letter."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembahasan pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan dalam penyelamatan bank gagal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan (LPS) terhadap kerugian negara pada saat penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dan bagaimana bentuk kerugian negara yang terjadi pada upaya penyelamatan bank gagal terhadap bank gagal berdampak sistemik.Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah secara kualitatif.

Keuangan Negara merupakan hal yang penting atau fundamental bagi penyelenggaraan negara karena berperan penting dalam usaha untuk mencapai terwujudnya tujuan negara. Kekayaan LPS yang digunakan untuk memberikan dana bailout merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara beserta dengan pengelolaannya.Kemudian dijelaskan pula bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara telah memberikan kewenangan dalam bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan kepada Menteri Keuangan. Sehingga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalalah Menteri Keuangan karena pemberian wewenang dari Presiden adalah secara delegasi.

Mengenai status hukum apakah terjadi kerugian negara dalam penyelamatan bank gagal sistemik dalam kasus Bank Century ini disebabkan perumusan undang-undang sangat membingukan bagi para pelaku yang terlibat. Sehingga dengan hal ini dapat menyebabkan pejabat sebagai pelaku pembuat kebijakan akan sangat bersikap hati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dengan jelas membuat suatu perubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara agar tidak terjadi perbedaan tafsiran.

---

ABSTRACTThis thesis is describing about the accountability of the board of Deposit Insurance Corporation in rescuing the failed bank which the state losses. The main issues discussed in this thesis is how the accountability board of the board of Deposit Insurance Corporation against the state loss at the time of rescuing the failed banks with systematic impact and how the form of state loss which occurred in the efforts to rescue the failed bank with systematic impact. The thesis used a normative approach as research method, while the methods of data analysis is qualitative.

State Finance is essential or fundamental to the administration of the state since it has an important role to achieve the realization of the state's objective. LPS' assets used to provide bailout funds are separated from the state assets. Law No. 17 Year 2003 on State Finance stated that separated state assets is part of the state financial along with financial management. Furthermore, it also explained that the President as the holder of power over the financial management of the state has given the authority over the separated state assets management to the Minister of Finance. Therefore, the responsible party over the management of the separated state assets is the Minister of Finance due to the authorization from President by way of delegation.

Regarding the legal status if there is a state loss in the state in the rescue of systemic failed bank in the Bank Century case is due to the formulation of the legislation which very confusing for the parties involved. Therefore, this can lead to officers as perpetrators of policy makers will be very cautious in carrying out its authority. It is expected that in the future government to clearly make amendment Law of State Finance in order to avoid differences in interpretation.

"

"Kewenangan LPS dalam melakukan resolusi bank gagal bertambah sejak diundangkannya UU PPKSK, yakni dengan membentuk bank perantara. Pembentukan bank perantara hanya sementara, karena bank perantara wajib dijual kembali dengan harga wajar, dilakukan secara terbuka dan transparan, serta pemilik baru bank perantara boleh mendominasi kepemilikan sahamnya selama 20 tahun. Pengaturan yang demikian berpotensi merugikan keuangan negara karena frasa harga wajar bersifat multi tafsir dan juga berpotensi terjadi fraud karena dari berbagai literatur disebutkan bahwa dominasi kepemilikan saham erat kaitannya dengan tata kelola bank yang buruk. Untuk menganalisa pelindungan hukum apa yang dapat dilakukan, penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Pengumpulan data dengan cara wawancara dengan LPS dan studi literatur, kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif dan analitis deskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa penjualan dengan harga wajar adalah perintah undang-undang yang harus dipenuhi oleh LPS. Oleh karenanya, perlu melibatkan BPK untuk mengawasi LPS agar penjualan Bank Perantara dilakukan secara terbuka dan transparan. Keterlibatan OJK juga diperlukan untuk mengawasi secara intensif bank eks Bank Perantara dalam hal pemilik barunya mendominasi saham guna menghindari terulangnya bank eks Bank Perantara menjadi bank gagal karena ikut campurnya pemilik dalam pengelolaan bank.

---

LPS's authority to resolve failed banks has increased since the promulgation of the PPKSK Law, namely by establishing bridge banks. The formation of an bridge bank is only temporary, because the brigde bank must be resold at a fair price, carried out openly and transparently, and the new owner of the bridge bank may dominate its share ownership for 20 years. Such an arrangement has the potential to be detrimental to state finances because the phrase fair price has multiple interpretations and also has the potential for fraud because various literature states that the dominance of share ownership is closely related to poor bank governance. To analyze what legal protection can be done, the research used is doctrinal research. Data were collected by means of interviews with LPS and literature studies, then processed and analyzed using qualitative and descriptive analytical methods. The research results show that selling at a fair price is a legal order that must be fulfilled by LPS. Therefore, it is necessary to involve the BPK to supervise LPS so that sales of Bridge Banks are carried out openly and transparently. The involvement of the OJK is also needed to intensively supervise the former Bridge Bank in the event that its new owner dominates the shares in order to avoid a repeat of the former Bridge Bank becoming a failed bank due to the owner's interference in bank management."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengemuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah baik yang bersumber dari dana APBD/APBN, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun dana masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pengelolaan keuangan, mengkaji peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Analisis bersifat deskriptif dan eksploratif. Data dikumpulkan dari 7 SMP negeri di Kabupaten Banyumas, dengan jumlah responden sebanyak 135 orang dari enam unsur pemangku kepentingan sekolah. Keenam unsur tersebut terdiri atas kepala sekolah, bendahara, guru, anggota komite sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa hambatan dan kendala teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah meliputi ketidakmandirian sekolah dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD, perbedaan periode penganggaran APBD dengan RAPBS, tidak adanya pedoman teknis dalam penyusunan RAPBS, penggunaan dana komite sekolah, dan tata cara pembukuan, serta keterlambatan persetujuan RAPBS oleh kepala Dinas Pendidikan. Hasil pengkajian mengenai peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, keahlian komputer, dan bimbingan teknis yang diikuti bendahara menunjang kualitas pelaksanaan pekerjaan perbendaharaan. Teknologi informasi oleh pengelola keuangan dimanfaatkan sebatas untuk sarana penunjang dalam membantu menyelesaikan pekerjaan perbendaharaan. Kelemahan dan kendala dalam faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Secara umum, pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. Kontribusi utama penelitian ini adalah rekomendasi untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Rekomendasi tersebut adalah perlu ditetapkannya sekolah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana APBD menjadi fleksibel. Di samping itu, perlu juga diterbitkan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana komite sekolah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi pemerintahan. Perlu dilakukan lebih banyak studi mengenai pengelolaan keuangan sekolah sebagai bagian dari praktek akuntansi pemerintahan. "