Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWangwe on his study ‘the management of foreign aid in Tanzania’ noted that theweaknesses of monitoring and accountability mechanism resulted to a failure ofthe fulfillment of aid commitments utilization; it also caused a decline in the trustof the donors and also the decrease of government credibility over donors.Answering Wangwe, Paris Declaration existed to optimize the M&E function aswell as to achieve its five principles: 1) Ownership; 2) Harmonization; 3)Alignment; 4) Results; and 5) mutual accountability for aid effectiveness.Analyzing the implementation in Indonesia, we should appreciate the Governmentof Indonesia who has achieved in gathering 22 bilateral and multilateral donorsinstitutions to sign a commitment for aid effectiveness in Indonesia. Jakarta'scommitment brings to a new paradigm on how foreign aid will (hopefully) be wellmanaged.However, the analysis toward the M&E policy and performance found missalignmentand gaps between them. In addition, the existing M&E policy whichshould refer to the development planning policy remain miss-align as well. On theother hand the need for a sustainable and aligned M&E policy did not appear inthe existing design. Thus these miss-alignments and gaps might cause reduced theperformance and quality of a resulted M&E.Considering the need for optimum M&E policy for aid effectiveness a head, thusthe evaluation and funding unit of Bappenas should develop and align their M&Epolicy as it suggested by this research.

---

ABSTRAKWangwe menuliskan bahwa lemahnya mekanisme monitoring dan akuntabilitaspengelolaan utang luar negeri berakibat pada gagalnya pemenuhan terhadapkomitmen pemanfaatannya, hal ini juga mengakibatkan turunnya kepercayaan darilembaga donor dan mau tidak mau juga berakibat pada turunnya kredibilitaspemerintah di mata lembaga donor.Menjawab Wangwe dan keresahan Internasional tentang efektivitas bantuan luarnegeri, Deklarasi Paris hadir guna mendorong optimalisasi fungsi M&E terhadapketercapaian prinsip: 1) Kepemilikan; 2) Harmonisasi; 3) Kesetaraan; 4) Hasil;dan 5) Akuntabilitas timbal balik pemanfaatan bantuan luar negeri. Berdasarkanhasil studi kasus implementasinya di Indonesia, patut diapresiasi upayaPemerintah Indonesia dalam merangkul 22 lembaga donor bilateral danmultilateral untuk menandatangani Komitmen Jakarta. Komitmen tersebutmembawa Indonesia ke paradigma pemanfaatan bantuan luar negeri yang baru.Namun, hasil studi literatur terhadap kebijakan dan praktik M&E di Indonesiaditemukan ketidakselarasan dan kesenjangan diantara keduanya termasuk adanyaketidakselarasan terhadap kebijakan perencanaannya. Di sisi lain kebutuhan akankebijakan M&E yang selaras dan berkelanjutan belum nampak pada desainkebijakan M&E yang ada saat ini. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnyakinerja dan kualitas M&E yang dihasilkan.Mengingat pentingnya kebutuhan akan optimalnya kebijakan M&E bagiefektivitas pinjaman/hibah luar negeri, maka ke depan diharapkan UKE II se-EKP(Evaluasi Kinerja Pembangunan) dan UKE II PPP (Pendayagunaan PendanaanPembangunan) Bappenas dapat mengembangkan pola dan menyelaraskankebijakan M&Enya sebagaimana hasil rekomendasi penelitian ini."

""

"Perekomian pada negara-negara berkembang mempunyai permasalahan yang hampir sama yaitu berkaitan dengan kondisi deficit fiscal yang besar , tingkat inflasi yang tinggi, pinjaman luar negeri dari tahun ke tahun bertambah besar juga permasalahan makro ekonomi yang lain.Sebenarnya belum menjadi tolok ukur yang jelas permasalahan ekonomi suatu Negara itu muncul karena meningkatnya deficit fiscal, inflasi dan pinjaman luar negeri. Permasalahan ekonomi baru akan muncul apabila nilai-nilai deficit fiscal, inflasi dan pinjaman luar negeri dibandingkan dengan tingkat sustainibilitas dan tingkat solvabilitasnya apakah tingkat dari deficit fiscal, inflasi dan pinjaman luar negeri masih dkurang dari atau lebih dari tingkat sustainibilitas dan solvabilitasnya. Apabila tingkat defesit fiscal yang rill, juga tingkat inflsi riil serta pinjaman luar negeri rillnya sudah melampaui tingkat sustainibilitas dan solvabilitasnya maka dapat dipastikan permasalahan ekonomi Negara tersebut akan muncul.Tetapi sebaliknya apabila deficit fiscal, tingkat inflasi dan pinjaman luar negeri riilnya masih dibawah tingkat sustainibilitas dan solvabilitasnya maka tidak akan menimbulkan masalah ekonomi yang berat. Asumsi-asumsi atau teori-teori yang dipakai untuk mengukur tingkat sustainibilitas adalah seperti dengan pendekatan buget constrain yang sudah dipakai Anand dan diterapkan di Turki.Selain itu dipakai juga oleh Karen Parker dan Steffen Kasner (1993) dan diterapkan di India, kemudian oleh Ngel Chalk dan Ricard Herring(2000) di Nicaragua serta dipakai oleh Theodore M. Barnhill dan George Kontis (2003) di terapkan di Equador.Untuk Indonesia , Bank Indonesia dalam mengukur tingkat sustainibilitas dan solvabilitas ketiga hal tersebut diatas dengan memakai teori Dinh.Apabila kita perhatikan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi yang dilihat dari tingkat sustainibilitas dan solvabilitas banyak diterapkan pada negar-negara berkembang. Dengan demikian penulis memberanikan untuk mengadakan penelitian di Indonesia dalam kurun waktu 1971 sarnpai 2001. Penulis berharap dengan penilitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan fiscal maupun moneter, karena sudah didapat nilai sustainibilitas dan solvabilitasnya sehingga !crisis ekonomi yang terjadi karena tidak memperhatikan tingkat sustainibilitas dan solvabilitas tidak terulang kembali.Adapun hasil dan analisis data yang didapat hasil sebagai berikut :1. Pada tahun 1972 tingkat defisit fiskal riil, masih lebih kecil dari tingkat sustainibilitasnya, sedang pada tahun 1998 dan tahun 200I tingkat defisit fiskal sama dengan tingkat sustainibilitasnya. Jadi kondisi perekonomian belum mengkhawatirkan.2. Tingkat sustainibilitas dari pinjaman luar negeri , untuk tahun 1972,1998 maupun Tahun 2001 sama dengan tingkat pinjaman luar negeri riilnya. Jadi apabila jumlah pinjaman luar negeri diperbesar maka akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan Negara.3. Tingkat sustainibilitas dari inflasi pada tahun 1972,198 dan tahun 2001 sama dengan tingkat inflasi riilnya. Jadi apabila terjadi peningkatan inflasi lagi maka akan menimbulkan permasalahan ekonomi. Dengan demikian apabila suatu negara tingkat deficit fiskal,inflasi dan pinjaman luar negeri yang rill semakin mendekati tingkat sustainibilitasnya maka menurut Nigel Chalk dan Richard Herring (2000) Negara tersebut sudah mengalami perbaikan ekonominya, dalam hal ini termasuk Indonesia."

"Hibah luar negeri saat ini belum ditatausahakan secara lengkap dan menyeluruh. Padahal pemanfaatan hibah luar negeri mempunyai beberapa konsekuensi yaitu kebutuhan dana pendamping, adanya disillusionment dan adanya muatan politis yang sangat kental. Tidak diaturnya hibah karena dianggap mempunyai nilai yang sangat kecil dan tidak berpengaruh terhadap perekonomian nasional.Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi, daerah banyak berharap untuk dapat memanfaatkan hibah luar negeri untuk membiayai pembangunan. Keinginan ini sudah direspon donor dengan menggulirkan program bagi daerah. Dengan tidak adanya aturan yang jelas hibah luar negeri tidak termanfaatkan dengan optimal.Berkenaan dengan latar belakang tersebut kemudian dilakukan penelitian untuk melihat besaran hibah yang diterima oleh Pemerintah Indonesia sekaligus menelusuri arah penggunaan hibah itu, menelusuri peraturan-peraturan yang ada yang mengikat aliran hibah ke Indonesia berikut tatacara pengelolaan atau penatausahaannya, mendeteksi besarnya dana hibah sesungguhnya yang diterima serta dana pendamping yang wajib disediakan serta mengajukan rumusan dan mekanisme untuk mengelola dan menatausaha hibah agar dapat berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 1987 - 1998 nilai hibah yang diterima Pemerintah cukup besar berkisar antara USD 480 juta sampai USD 740 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi dana pembangunan nilai tersebut berkisar antara 7.2% sampai 35%. Nilai yang cukup signifikan dalam mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.Berdasarkan penelusuran terlihat bahwa kebijakan donor dalam memberikan bantuan untuk setiap sektor cenderung berbeda dengan kebijakan Pemerintah dalam waktu yang sama. Pada sisi lain kebijakan Pemerintah juga justru cenderung mengabaikan hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana nilai hibah Uni Eropa yang sesungguhnya adalah sekitar 47% dari total proyek sementara untuk hibah UNDP sekitar 60% merupakan dana sesungguhnya yang dapat dikelola di dalam negeri. Jika hibah ini disalurkan ke daerah maka hampir semua daerah dapat memenuhi kebutuhan dana pendampingnya sehingga kebijakan publik hibah ini dapat diberikan langsung kepada daerah. Sebaliknya hibah bernilai besar seperti yang biasa diberikan Uni Eropa hampir semua daerah tidak dapat menyediakan dana pendampingnya. Untuk itu perlu diberikan rumusan kebijakannya sehingga daerah dapat memanfaatkan hibah ini secara optimal.Kebijakan Publik Penatausahaan Hibah Luar Negeri merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan yang membawa sejumlah implikasi. Kebijakan hibah harus merupakan bagian dari kebijakan bantuan luar negeri secara utuh serta sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi. Terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu politis dimana hibah hanya dapat dilakukan antar negara serta kemampuan daerah dalam menyediakan SDM maupun Dana Pendamping.Arah kebijakan penatausahaan hibah harus jelas dan sesuai dengan arahan program pembangunan nasional, disusun secara terhormat dan memberikan keuntungan bagi keduabelah pihak. Penerima hibah harus memahami konsekuensi penerimaan hibah, mengetahui persyaratannya, mempunyai alasan untuk menerima atau menolaknya serta harus menghindari upaya yang merugikan."

"Hadirnya keterbukaan informasi diyakini merupakan salah satu agenda penting masyarakat dunia di milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM yang mentransformasikan informasi dari sesuatu yang dianggap sebagai hasil samping kegiatan-kegiatan organisasi menjadi salah satu aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK Departemen Luar Negeri.Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penerapan SIM pada direktorat BPPK yakni good will dari level pimpinan dalam menentukan arah dan tujuan dari penerpan SIM dan budget anggaran dalam penyediaan infrastruktur berupa penyediaan jaringan dan perangkat keras lainnya. Selain itu, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan dan pengolahan informasi melalui penerapan SIM di direktorat BPPK bisa dikatakan belum berjalan efektif.

---

The presence of information transparency is convinced as one of international society important agenda on the third millennium, that is signed by technology usage in information management through the management information system which transform information to be more important for some organization. This research aim to give a description of effectiveness MIS implementation in the directorate of BPPK Ministry of Foreign Affairs.Researcher have found some obstacles on MIS implementation in the directorate of BPPK, that is good will from leader in the choice of way and direction from MIS implementation and budget in infrastructure supplying that is link and another hard ware. Apart from that, the result of this research is showing that information management from MIS implementation in the directorate BPPK application at the BPPK directorate is not effective."

"Thesis ini merupakan suatu penelitian deskriptif dan kualitatif yang dilengkapi dengan metode studi kasus. Studi kasus atas administrasi dan kebijakan publik pinjaman luar negeri dilakukan dengan melakukan evaluasi atas bantuan Japan Bank for hnternational Cooperation (JBIC) di Indonesia. Mengingat bahwa proses pembuatan kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu aktivitas yang kompleks (rumit), dimana tidak satu modelpun dapat secara penuh dapat mengintegrasikan banyak faktor (variable) dalam suatu pengambilan kebijakan publik, maka pilihan analisis dalam thesis ini digunakan analisa kualitatif. Sebagaimana dimaklumi, hal yang paling sentral dari proses kebijakan publik, adalah dalam hal pelaksanaannya (implementasinya), sehingga proses pelaksanaan yang buruk akan menjadikan rencana yang sudah digariskan akan jauh menyimpang dengan kenyataan yang ada.Melalui data serta informasi dapat diperoleh gambaran/deskripsi serta kecenderungan pola hubungan antara berbagai faktor yang dominan dalam proses administrasi dan kebijakan publik dari pinjaman luar negeri. Berbagai informasi yang ada tersebut dipilah-pilah sesuai dengan model yang diperkenalkan oleh Sharkansky, Ira (1978) maupun Saasa, Oliver S. (1985). Kedua model tersebut menjelaskan pola hubungan input, proses, dan output, serta feedback, dalam suatu lingkungan tertentu. Oleh karena itu, model Sharkansky, Ira (1978) maupun Saasa, Oliver S. (1985) tersebut dipergunakan secara bersama-sama dalam menjelaskan item demi item proses administrasi dan kebijakan publik dari pinjaman luar negeri.Perdebatan mengenai manfaat/efektivitas bantuan luar negeri bagi negara penerima bantuan banyak diperdebatkan oleh banyak peneliti yang kemudian menimbulkan pro dan kontra, khususnya yang menyangkut apakah bantuan luar negeri mendorong pertumbuhan ekonomi di negara penerima bantuan. Perdebatan tersebut juga mencakup "selfish motivation" dari negara donor. Diakui bahwa bantuan luar negeri merupakan satu dari beberapa sumber pembiayaan pembangunan ekonomi yang bermanfaat, namun efektivitasnya sangat tergantung pada beberapa hal, tidak semuanya semata-mata karena faktor ekonomis, ataupun yang langsung terkait dengan bantuan itu sendiri, melainkan ada faktor-faktor non-ekonomis, seperti misalnya proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk melihat persoalan administrasi dan kebijakan pinjaman luar negeri,perlu diperhatikan hal-hal terkait dengan makroekonomi maupun mikroekonomi.Walaupun kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah umumnya sulit untuk diukur, karena biasanya kebijakan/program tersebut umumnya memiliki definisi yang longgar sifatnya. Evaluasi atas kebijakan dapat dilihat dari beberapa tingkatan: policy level, program level, dan project level. Lebih jauh lagi, hubungan antara cara (means) dan hasil (ends) tidaklah sederhana. Selain itu juga dalam banyak kasus, suatu keputusan diambil melalui tawar-menawar dengan banyak pihak (multilateral bargaining), namun demikian melalui contoh-contoh yang diberikan dalam thesis ini, (dari lingkup yang besar/makro, seperti APBN; public expenditure management, maupun lingkup kecil/mikro, seperti proyek yang dibiayai JBIC) dapat diketahui rumitnya suatu proses pengambilan keputusan, sebagai akibat tarik-menarik dari berbagai kepentingan masing-masing stakeholders, baik di Indonesia maupun di negara donor (dalam hal ini Jepang).

---

This thesis is based upon a descriptive-qualitative research supplemented by case study method. A study on the administration and public policy involving off-shore loan is conducted through an evaluation of Japan Bank for International Cooperation Loan (JBIC) for Indonesia. Considering the fact that public policy making process is a complex process where no known model can integrate all or even most variables relevant to public policy decision making, the choice of analytical approach for this thesis is qualitative.

The most central aspect in public policy processing is its implementation, the failure in ensuring the effective implementation of a policy will only, mean that the target of that policy will be far than reachable.

Through data and information accumulated, a clearer view and description of the patterns of relationship between and among dominant factors in administration and public policy making process related to off-shore loan can be obtained. Various information collected is classified according to the model introduced by Sharkansky, Ira (1978) and Saasa, Oliver- S. (1985). Both patterns explained the relation of input, process and output as well as feedback within a particular environment.

In light of this Sharkansky, Ira (1978) and Saasa, Oliver S. (1985) models are utilized simultaneously in describing item by item the administration and public policy making process related to off-shore loan.

The debate on benefits of off-shore loan for recipient countries is widely occurred among researchers, resulting in a pro and contra opinion of foreign loan contribution towards the economic growth of recipient countries. The debate also covers the issue of "selfish motivation" of donor countries. It 's a widely acknowledge fact that foreign loan is one of many potential sources of economic development, however its effectiveness depends on several factors which may not be entirely economic or relevant to the loan itself but may fall into the n on-economic category such a s a decision making process. In relation t o this, to observe administration and foreign loan policy issues factors related to macro and micro economic aspect must also be considered.

Although the government policies and programs are relatively difficult to measure, since program of this type has a somewhat broader definition, the policy can still be evaluated by conducting observation on several levels: policy level, program level and project level. Furthermore the relationship between means and ends is not as simple as commonly thought. In many cases decision is made through a process of multilateral bargaining, as a result, through the samples presented in this thesis, (from a macro scope, such as state budget,- public expenditure management as well as micro scope, such as project financed by JBIC) we will obtain a glimpse on the complexity of a decision making process as a result of clash of stakeholders interest both in the recipient and donor countries."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis metode pendanaan ekspansi infrastruktur PT Adaro Energy Tbk dan anak perusahaan untuk peningkatan kapasitas produksi batubara dengan instrumen utang melalui penerbitan obligasi luar negeri guaranteed senior notes dibandingkan dengan penggunaan pinjaman sindikasi. Metode analisis yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan observasi data eksternal perusahaan. Hasil analisis perhitungan nilai perusahaan menyimpulkan bahwa pendanaan pinjaman sindikasi yang menyediakan fleksibilitas waktu penarikan menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi daripada pendanaan dengan penerbitan obligasi luar negeri. Analisis volatilitas terhadap harga saham perusahaan menunjukkan penerbitan guaranteed senior notes tersebut cenderung untuk meningkatkan harga saham karena adanya hipotesis efek corporate debt tax shield.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes methods for financing infrastructure expantion of PT Adaro Energy Tbk and subsidiaries in increasing capacity of coal production by using debt instruments of the offshore bonds so-called guaranteed senior notes, to be compared with syndicated loan. The analysis method uses literature study and company's external data observation. The analysis of firm value calculation concludes that syndicated loan financing which provides flexibility in withdrawing the facilty results in a higher value of the firm than the one using the offshore bonds. The volatility analysis on company stock price indicates that issuance of the guaranteed senior notes tends to increase the stock price due to effect of the corporate debt tax shield hypothesis."

"Daya serap suatu pinjaman perlu diketahui untuk menilai kemampuan proyek dalam menyerap dana dibandingkan dengan besarnya dana yang tersedia. Daya serap dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang terjadi dalam persiapan maupun pelaksanaan. Analisa dilakukan melalui proses perhitungan progress variance kemudian dilakukan regresi logit untuk melihat variabel yang mempengaruhi besarnya daya serap, dilengkapi pula dengan perhitungan commitment fee. Data yang digunakan berupa panel data dengan sampel 18 proyek yang mewakili sektor urban dan sektor rural. Estimasi bahwa proyek di sektor urban atau perkotaan cenderung memiliki probabilitas daya serap yang > 60% ternyata tidak dapat dibuktikan. Antara proyek yang berlokasi di pedesaan dan di perkotaan tidak dapat dibuktikan perbedaan yang cukup berarti dalam hal penyerapan dana pinjaman tetapi pinjaman IBRD pada sektor urban dan sektor rural berisiko memiliki daya serap rendah sebesar 85,46%. Variabel yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas terjadinya daya serap yang 60% adalah besarnya dana yang ditarik (DBT), rasio antara dana yang ditarik dengan dana yang tidak ditarik (RDB), rasio persentase dana yang ditarik dari total pinjaman terhadap tahun penyerapan pinjaman (RST), variabel pengelola proyek (PP), sifat proyek (SP) dan variabel cakupan wilayah (CW). Hampir semua sampel proyek yang diuji mengalami backlog dan mengalami perpanjangan masa penyelesaian proyek. Kedua hal ini menjadi penyebab yang cukup besar pengaruhnya terhadap rendahnya daya serap dan inefisiensi suatu pinjaman. Kondisi ini tentu saja merugikan karena adanya tambahan commitment fee dari yang seharusnya dibayarkan."

"Paper ini mencoba menemukan nilai optimal pinjaman dan komposisi nilai tukar untuk hutang luar negeri pemerintah Indonesia (Utang Luar Negeri Pemerintah/ULNP) selama periode 1983 sampai dengan 2000. Dengan menggunakan model konsumsi dua periode, ditemukan bahwa fluktuasi nilai tukar akan memberi dampak pada pinjaman optimal melalui term of trade (TOT). Sebelum periode krisis, hasil model menunjukkan jumlah pinjaman yang relatif kecil dibandingkan data aktualnya; sementara itu selama periode krisis ekonomi model justru menghasilkan nilai pinjaman yang besar sebagai dana ekstra untuk mempercepat proses pemulihan. Pola tersebut menunjukkan adanya proses 'smoothing' dalam pinjaman sehingga dapat menjaga 'solvency' dari UNLP. Model seianjutnya memprediksi komposisi mata uang yang dapat meminimumkan risiko yang ditimbulkan dari external shock seperti fluktuasi nilai tukar. Dengan menggunakan tiga mata uang utama, Dolar AS, Yen Jepang, dan DM Jerman, model ini menemukan dua faktor yang mempengaruhi komposisi tersebut. Pertama, semakin kuat koefesien korelasi dari suatu mata uang dengan effective cost of borrowing (biaya efektif peminjaman), semakin besar perminjaman akan mata uang tersebut untuk dijadikan pinjaman. Kedua, semakin besar apresiasi antara rupiah dengan mata uang partnernya, semakin besar permintaan untuk mata uang tersebut. "