Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemantauan terhadap kasus rujukan penting dalam upaya optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai gatekeeper. Penelitian ini membahas mengenai kasus rujukan rawat jalan peserta BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Bogor Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor umur, jenis kelamin, diagnosis, dan fasilitas dengan kasus rujukan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain studi cross sectional yang menggunakan data sekunder dari aplikasi primary care BPJS Kesehatan dan formulir self asessment untuk kredensialing FKTP. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel umur, jenis kelamin, diagnosis, dan fasilitas berhubungan dengan kasus rujukan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa risiko yang lebih tinggi untuk dirujuk yaitu pada umur ≥50 tahun, jenis kelamin perempuan, diagnosis diluar 144, dan fasilitas dengan nilai kredensialing tinggi tetapi memiliki aspek sumber daya manusia yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk merujuk.

---

Monitoring of referral cases is important for optimalizing primary health care role as gatekeeper. The focus of this research is about referral cases of BPJS Kesehatan participants at Primary Health Care of Bogor City in 2014. This research aims to see the relationship between age, sex, diagnosis, and facilities with the referral cases. This research is quantitative study, with a cross sectional design that uses secondary data from primary health care application of BPJS Kesehatan and self asessment form for credentialing.

The result of this research found that the variable of age, sex, diagnosis, and facilities are associated with referral cases. This research found that the risk of refferal is higher for participants who has the age ≥50 years old, female, out of 144 diagnosis, and facilities with high kredentialing but lack human resources have high risk in referral."

"Kesehatan merupakan faktor penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik dapat tercapai apabila semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses termasuk akses pelayanan kesehatan. Namun, beberapa faktor seperti belum terjangkaunya biaya kesehatan, belum meratanya sarana kesehatan antara desa dan kota, dan juga masalah belum tercakupnya jaminan atau asuransi kesehatan secara luas di kalangan masyarakat miskin menjadi hambatan bagi masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi individu miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan. Data yang dipakai merupakan data sekunder, yaitu Susenas Kor tahun 2011, dengan menggunakan model Logit. Penelitian ini menggunakan 1 variabel terikat berupa dummy dan beberapa variabel bebas. Variabel terikat bernilai 1 jika individu miskin pergi berobat jalan, dan bernilai 0 jika individu miskin tidak pergi berobat jalan. Penelitian ini menemukan bahwa variabel umur, pengeluran per-kapita, jamkesmas, asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat lain, kota, dan keparahan sakit memiliki pengaruh signifikan dengan hubungan yang positif terhadap keputusan individu miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan. Sedangkan variabel berupa gender dan pend1 memiliki pengaruh signifikan dengan hubungan yang negatif terhadap keputusan individu miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan.

---

Health is an important factor in the development of human resources. Good quality of human resources can be achieved if all people have the same opportunity on access, including access to health care. However, several factors such as the price of health services that cannot be achieved, health facilities disparity between rural and urban areas, and also the problem of health insurance coverage become barriers for the poor in accessing health services. Therefore this study aimed to determine the factors that affect poor people in accessing health services. The data is secondary data from Susenas Kor in 2011.

This study uses a dummy one dependent variable and several independent variables. Dependent variable equal to 1 if the poor individual seeking outpatient care, and value 0 if the poor individual doesn't seeking outpatient care.

This study found that the age variable, per-capita expenditure, social assistance, private insurance, other health care insurance, city, and severity of illness has a significant impact with a positive relationship to poor individual decision to access health services. While variables such as gender and education1 have significant influence with a negative correlation to the poor individual decision to access health services."

"Salah sam tujuan Sistem Kesehatan menurut laporan tahunan WHO talmn 2000 adalah Keselaman dalam Kontribusi Pelayanan Kesehatan (Fairness in Financing Health Care), baik pada penduduk kaya dan miskin sebelun dan sesudah adanya krlsis ekonomi yang melanda Indonesia akhir tahun 1997.Kerangka konsep dalam penelitian ini didasarkan pada Laporan Tahunan WHO tahun 2000, dimana Sistem Kesehatan di setiap negara diharapkan menuju terjadinya kesetaraan dan Kontribusi Pelayanan kesehatan (fairness in financing health care).Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan memperoleh informasi mengenai susbsidi JPS-BK dan kesetaraan dalam kontribusi pembiayaan kesehatan (fairness in financing health care) per kapita di Propinsi D.I Jogakarta Sesuai dengan kriteria tipe daerah dan sosio-ekonomi.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa subsidi ke fasilitas kesehatan pemerintah banyak diminati oleh penduduk kaya yang memiliki kartu sehat dibandingkan subsidi untuk penduduk miskin yang memiliki kartu sehat. Selain itu ternyata bahwa distribusi kartu sehat belum tepat sasaran pada penduduk miskin, yaitu 20% penduduk dengan pendapatan terendah."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan program pelayanan rujuk balik pada peserta di PT Askes (Persero) Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan tahun 2012 dengan menggunakan desain studi cross sectional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner via telepon. Tingkat partisipasi responden dalam penelitian ini sebesar 72,4%. Dukungan dokter dan dukungan keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan program pelayanan rujuk balik, masing-masing dengan besar p value 0,016 dan 0,011. Variabel karakteristik, jarak tempuh dan waktu tempuh ke PPK tingkat pertama serta dukungan PT Askes (Persero) dan dukungan teman tidak ditemukan hubungan yang signifikan dalam pemanfaatan program pelayanan rujuk balik.

---

The purpose of this study is to examine factors associated with the utilization of specialist referral to primary health care program to the participants of PT Askes (Persero) Main Branch Office, South Jakarta, 2012 by using cross sectional method. Data was collected by phone interview supported by structured questionnaire. The participants rate of respondents is 72,4%. Physician and family support has significant relationship with the utilization of specialist referral to primary health care program, each with p value 0,016 and 0,011. Characteristics, distance and time to the primary health care, and support of PT Askes (Persero) and peer variables have no significant relationship in the utilization of specialist referral to primary health care program."

"Penelitian ini membahas tentang efisiensi proses discharge dengan pendekatan lean six sigma pada pasien penyakit dalam, neurologi, bedah, jantung, dan paru di Instalasi Rawat Inap Teratai RSUP Fatmawati Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan hasil analisis dari aktivitas atau proses yang tidak mengandung nilai tambah untuk mengurangi waktu proses discharge. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan time motion studies dan menggunakan operational research dengan metode observasi, wawancara mendalam dan telaah data sekunder.Hasil penelitian di dapatkan rata-rata waktu proses discharge adalah 264 menit dengan penilaian aktivitas non value added 237 menit dan penilaian aktivitas value added 27 menit. Proses yang paling lama terjadi di kamar rawat inap selama 130 menit, disebabkan oleh pasien menunggu untuk menerima edukasi kesehatan dan menunggu untuk diberikan instruksi dari perawat untuk menyelesaikan administrasi pemulangan pasien.

---

This research discusses about the efficiency of the discharge process with lean six sigma approach in patients in internal medicine, neurology, surgery, heart and lung in inpatient lotus RSUP Fatmawati in 2015. Purpose of this research is to get the results of analysis of the activity or process that doesn’t have value added for patient to reduce the time of discharge process. This study is a descriptive approach uses time-motion studies and operational research with the method of observation, indepth interviews and secondary data analysis.

This research reveals an average time for discharge process is 264 minutes, with the assessment of non-value added activities 237 minutes and assessment of value added activity 27 minutes. The longest process occurs in the inpatient rooms for 130 minutes, caused by patients waiting to receive health education and waiting to be given instructions from the nurse to complete the administrative discharge of patients."

"Upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan memprioritaskan layanan kesehatan primer (PHC) sudah disepakati melalui Deklarasi Astana Tahun 2018. Identifikasi tantangan dalam sistem pendanaan PHC secara global dilakukan agar menjadi lessons learned untuk perbaikan implementasi kedepan, khususnya bagi Indonesia, sebagai masukan bagi Transformasi Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode scoping review melalui tiga database, yaitu Pubmed, EBSCOhost MEDLINE, dan Scopus, dengan total 43 literatur terinklusi. Tantangan pendanaan PHC ditinjau melalui tiga fungsi, yaitu revenue collection, pooling, dan purchasing. Tantangan dalam revenue collection antara lain sumber pendanaan yang tidak berkelanjutan dan minimnya akuntabilitas proses pengumpulan dana. Tantangan fungsi pooling meliputi terbatasnya cakupan peserta dalam pooling, banyaknya pooling dan tidak tersedianya regulasi yang mengatur beragam pooling untuk pendanaan satu program yang sama, lebih diutamakannya pendanaan layanan rujukan dibandingkan PHC, dan belum dilakukannya pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan. Sementara itu, tantangan fungsi purchasing meliputi paket manfaat yang belum sesuai dengan kebutuhan, beban administratif yang besar untuk purchasing, tata kelola provider dan purchaser yang tidak akuntabel, serta besarnya intervensi politik terhadap keputusan purchaser dalam penentuan paket manfaat. Tantangan pendanaan PHC merupakan suatu satu kesatuan sistem pendanaan, sehingga tantangan yang terjadi di fungsi yang satu akan memengaruhi atau memicu munculnya tantangan di fungsi lainnya. Lessons learned untuk Transformasi Kesehatan Indonesia bahwa penghapusan skema alokasi earmarking perlu diikuti implementasi RIBK yang akuntabel. Indonesia sudah memiliki komitmen politik berupa berbagai regulasi untuk mencapai UHC melalui PHC, tetapi masih perlu memperhatikan dukungan SDM dan infrastruktur lainnya agar regulasi bisa dijalankan di tingkat layanan primer. Selain itu, trade-off antara cakupan penduduk dan cakupan layanan paket manfaat perlu diputuskan dengan berbagai pendekatan yang menjunjung nilai value for money dan tetap mengutamakan investasi ke layanan kesehatan primer.

---

Efforts to achieve Universal Health Coverage (UHC) by prioritizing primary health care (PHC) have been agreed upon through the 2018 Astana Declaration. Identification of challenges in the PHC financing system globally was carried out to become lessons learned for future implementation improvements, especially for Indonesia, as input for Health Transformation. This study used a scoping review method through three databases, namely Pubmed, EBSCOhost MEDLINE, and Scopus, with a total of 43 included literature. PHC financing challenges were reviewed through three functions, namely revenue collection, pooling, and purchasing. Challenges in revenue collection include unsustainable financing sources and lack of accountability in the fund collection process. Challenges in the pooling function include the limited coverage of participants in the pool, the large number of pools and the unavailability of regulations governing various pools for financing the same program, the financing prioritization for referral services over PHC, and the lack of budget allocation tailored to risk and needs. Meanwhile, the challenges of the purchasing function include benefit packages that are not in accordance with the needs, a large administrative burden for purchasing, unaccountable governance of providers and purchasers, and a large amount of political intervention in purchaser decisions in determining benefit packages. PHC financing challenges are a unified financing system, so challenges that occur in one function will affect or trigger challenges in other functions. Lessons learned for Indonesia's Health Transformation is that the elimination of the earmarking allocation scheme needs to be followed by the implementation of an accountable RIBK. Indonesia already has the political commitment in the form of various regulations to achieve UHC through PHC. Still, it needs to pay attention to HR support and other infrastructure so that regulations can be implemented at the primary care level. In addition, the trade-off between population coverage and benefit package service coverage needs to be decided with various approaches that uphold value for money and still prioritize investment in primary health services."

"ABSTRAKHukum dan Kebijakan KesehatanJudul : Policy Evaluation Undang-undang Nomor 36 TahunTentang Tenaga Kesehatan yang Berhubungan denganTenaga Kesehatan MasyarakatPeraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturanperundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang TenagaKesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telahditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untukmelaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yangberhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untukmelakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat danmengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanyadiberikan Surat Tanda Registrasi STR . Selain itu kebijakan juga telah memisahkankesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itupeneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap kontenkebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isikebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengankondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakanterkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatanmasyarakat. Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuahprofesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakantidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan padaranah profesi bukan syarat kelulusan exit exam . Solusi STR bagi tenaga kesehatanmasyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatanlingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.Kata kunci : Evaluasi Isi Kebijakan, Analisis isi, Policy Evaluation. ABSTRACT ABSTRACTName MuswandarProgram Study Postgraduate of public health sciencesSpecialization Health laws and policiesJudul Policy Evaluation Law Number 36 of 2014 on healthWorkers Associated with Public Health PersonnelRegulations on health workers have been scattered in various laws and regulations,therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating HealthManpower. As a profession that has been established by law requires public healthworkers to implement what is saved according to the content content of the policy.The content of policies related to public health personnel, among others, the obligationto register before doing the profession praxis in the community and to take thecompetency exam as a condition of registration of the registration which later on isgiven the Registration Certificate STR . In addition, the policy has also separated theenvironmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher isinterested to conduct policy evaluation especially to policy content related to publichealth worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected usingretrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in thefield, related policy review literature, theories about public health sciences and theviews of public health experts. The result of the research is known that health workersdeserve to be called as a health profession in accordance with policy content. Thecompetency test carried out does not violate the policy content during the competencytest conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for publichealth personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of HealthRegulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health frompublic health groups is not found in the literature.KeyWord Evaluate the content of the policy, Content Analisis, Policy Evaluation"