Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ekosistem kewirausahaan dikenal sebagai suatu konsep yang dapat mempromosikan keunggulan daya saing karena disusun oleh sistem jaringan yang berguna untuk mendukung persaingan. Beberapa penelitian mengenai model ekosistem kewirausahaan telah dilakukan, namun belum ada model ekosistem kewirausahaan yang mampu menjelaskan bagaimana proses interaksi antar aktor dan faktor berlangsung di dalam ekosistem dalam rangka mencapai keunggulan daya saing. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model ekosistem kewirausahaan yang mampu menjelaskan hal tersebut, dengan menjadikan industri kreatif di wilayah Priangan Timur sebagai lokus penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme dengan metode mix methods. Informan dan responden terdiri dari aktor pelaku usaha, pemerintah, perbankan, profesional, pasar dan masyarakat sosial. Perspektif network theory digunakan sebagai pendekatan analitis untuk mengembangkan model ekosistem kewirausahaan. Penelitian ini mengembangkan model konseptual yang menggambarkan mekanisme seperti transfer pengetahuan, kewirausahaan produktif, dan inovasi yang dapat mendorong keunggulan daya saing. Adapun masyarakat sekitar (Aktor masyarakat sosial) merupakan aktor yang paling berperan, sementara pola interaksi antar aktor dan faktor menunjukkan keterbatasan peran dan interaksi dari aktor pemerintah, perbankan dan profesional terhadap pelaku usaha dalam ekosistem kewirausahaan industri kreatif di wilayah Priangan Timur Meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dan akademisi secara berkelanjutan dalam program pemerintah dan pembentukan komunitas industri menjadi beberapa saran praktis dari penelitian ini. Sementara untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji mengenai kolaborasi, sinergi dan alignment pada proses interaksi antar aktor dalam ekosistem kewirausahaan karena dianggap penting bagi peningkatan performa ekosistem kewirausahaan dalam menghasilkan kewirausahaan produktif. Kata Kunci: Ekosistem Kewirausahaan; Network Theory; Industri Kreatif; Keunggulan Daya Saing; Kewirausahaan

---

An entrepreneurial ecosystem is believed to promote competitive advantage. Some experts have generated models of entrepreneurial ecosystems, but these exemplars do not describe the interaction and associations between the elements within the ecosystem in order to achieve competitive advantage. This study aims to create a conceptual model of how elements within the ecosystem may be linked to each other, by making the creative industries in the East Priangan region as research locus. This study uses the postpositivism paradigm with mix methods. Informants and respondents consisted of entrepreneur, government, banking, professionals, markets and social communities. The network theory perspective is employed as an analytical approach to develop an entrepreneurial ecosystem model. The entrepreneurial ecosystem model posited in this study describes that the entrepreneurial ecosystem will influence competitive advantage through mechanisms such as knowledge transfer, productive entrepreneurship, and innovation. The social community (society actor) has the most important role, while the pattern of interaction between actors and factors shows the limited role and interaction of government, banking and professional actors in the entrepreneurial ecosystem of creative industries in the East Priangan region. Increasing the involvement of entrepreneurs and academics sustainably in the government programs, and formulating an entrepreneurial community are some practical suggestions that can be given from the results of this study. While for further research can examine collaboration, synergy and alignment in the process of interaction between actors within entrepreneurial ecosystem, because these are considered important for improving the performance of entrepreneurial ecosystem in generating productive entrepreneurship. Keywords: Entrepreneurial Ecosystem; Network Theory; Creative Industries; Competitive Advantage; Entrepreneurship"

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoieh pemahaman' yang. komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap istri dari perspektif suami maupun istri dalam konteks sosial budaya. Data dikumpulkan melalui wawancara terfokus, dilakukan terhadap suami sebagai pelaku kekerasan dan suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan serta pihak terkait yang melakukan usaha untuk mencegah kekerasan terhadap istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Janis kekerasan yang dilakukan suami adaiah mencakup kekerasan fisik, verbal dan ekonomi. Dari perspektif pelaku, kekerasan dianggap sebagai hal yang lumrah. Pelaku bersikap menutup-nutupi fakta atau mengambil rasionaiisasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi daiam keluarga dan menganggap apa yang telah dilakukannya adalah hak pribadinya sehinga orang Iuar tidak periu campur. Hal berbeda terjadi pada istri. Bila istri menyadari bahwa apa yang terjadi merupakan suatu perlakuan yang meianggar haknya yang tidak seharusnya terjadi akan lebih mudah mengungkapkan kejadian sesungguhnya. Tetapi bagi istri yang masih bimbang akan merasa malu bila masalah keluarga diketahui orang lain. Hal lain yang terungkap daiam peneiitian ini adaiah bahwa tradisi barfaque tidak berkontribusi langsung pada kekerasan terhadap istri. Namun yang menjadi akar permasalahan kekerasan terletak pada peran dan status subordinasi perempuan di dalam sistem sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya penelitian pada suami,non kekerasan terungkap bahwa faktor komunikasi yang terbuka dapat mencegah konflik dalam keluarga. Rekomendasi yang diberikan adalah diperlukan suatu pendekatan yang terintegrasi, baik( dari segi pendidikan terhadap keluarga,masyarakat, profesional dan menciptakan suatu sistem hukum yang melindungi istri sebagai korban kekerasan domestik.

---

This study intends to gain a comprehensive insights on matters related to wife-abuse from the perspectives of husbands as perpetrators and wives as the victims in socio-cultural context. Data gathered through focused interviews to abusive and non-abusive husbands as well as competent authorities concerned with wife-abuse. Results of study reveal that types of abuse perpetrated by the husbands fall into three categories: physical assault, verbal abuse and economic violence. From the perpetrators' perspectives, violence is prevalent. They tend to conceal facts or rationalize what had happened at home. They also believe that it is their rights to do whatever they want to do with their wives and no outsider shall intervene his rights and privacy. From the victims' perspectives, in the case that the victim have already perceived that the act is a violation against their rights, they would find it easy to disclose the factual case to the public. On the other hand, if the wives still believe that violence against wives is a private matter, exposing the violence to the outsiders will bring a disgrace to them. Other finding shows that the tradition of barlaque does not directly account for the wife abuse. The root of problem is more to the subordinate roles and status of women within the prevailing social system than the barlaque alone. Study also finds that non-violent husbands believe that communication plays a key role to avoid domestic conflicts."

"Klithih merujuk pada aksi kekerasan di jalanan Yogyakarta pada malam hari. Fenomena ini tidak terbatas pada perilaku iseng remaja, namun telah berubah menjadi subkultur yang kompleks di Yogyakarta. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana  klithih dilihat masyarakat sebagai perilaku yang bersifat kriminogenik sedangkan klithih dikontestasikan sebagai kegiatan kultural oleh pelaku klithih itu sendiri. Adanya perbedaan pandangan tersebut tidak lepas dari eksistensi konflik budaya. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur. Pembahasan tulisan ini dibantu dengan perspektif kriminologi budaya dan teori subkultur delinkuen milik Albert Cohen, serta konsep kebudayaan, konfllik budaya dan subkultur. Hasilnya,  konflik budaya antara pelaku klithih dengan masyarakat Yogyakarta terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai dan norma yang ada. Konflik budaya menjadi akar dari pembentukan wacana yang cenderung negatif terhadap klithih sebagai

---

Klithih refers to violent acts on the streets of Yogyakarta at night. This phenomenon is not limited to juvenile fad behavior, but has turned into a complex subculture in Yogyakarta. This final project discusses how klithih is seen by the community as criminogenic behavior while klithih is contested as a cultural activity by the klithih actors themselves. The existence of these different views cannot be separated from the existence of cultural conflicts. Data collection was obtained through literature study. The discussion of this paper is assisted by the perspective of cultural criminology and delinquent subculture theory by Albert Cohen, also the concept of culture, cultural conflict and subculture. As a result, cultural conflicts between klithih actors and the people of Yogyakarta occur because of different interpretations of existing values and norms. Cultural conflict is the root of the formation of discourse that tends to be negative towards klithih as a reactive subculture in society."

"Perkembangan teknologi, memberikan peluang luas bagi pebisnis untuk membuka usaha. Saat ini, potensi startup memberikan motivasi kepada pebisnis di Indonesia untuk memperluas bisnis mereka. Tahap awal pembentukan startup dianggap krusial, di mana keberlanjutan tim tergantung pada pembangunan keanggotaan, identitas, proses, dan komitmen. Penelitian ini memusatkan perhatian pada peran komunikasi internal dalam startup di PT PGA dengan menggunakan perspektif Communicative Constitution of Organizations (CCO) sebagai dasar teori. PT PGA adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan dan pemasaran merek di industri kecantikan dan perawatan pribadi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi ke bawah dan horizontal muncul dalam proses adaptasi, menciptakan suasana kekeluargaan dengan fleksibilitas, komunikasi informal, serta dukungan antarpribadi. Penataan diri menunjukkan otoritas atasan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterlibatan anggota dalam kegiatan organisasi dan membangun komunikasi terbuka dilakukan untuk mencegah masalah dan memastikan pemahaman tugas. Koordinasi kegiatan mengatur peran atasan sebagai konseptor dan pengawas, serta komunikasi horizontal dalam menyelesaikan masalah dan memberikan dukungan. Dalam penentuan posisi lembaga, bawahan bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan atasan terkait informasi atau masalah dengan pihak eksternal di PT PGA.

---

The development of technology provides extensive opportunities for entrepreneurs to start businesses. Currently, the potential of startups motivates entrepreneurs in Indonesia to expand their businesses. The initial stage of startup formation is considered crucial, where team sustainability depends on the development of membership, identity, processes, and commitment. This research focuses on the role of internal communication in startups at PT PGA using the Communicative Constitution of Organizations (CCO) perspective as the theoretical foundation. PT PGA is a company that focuses on developing and marketing brands in the beauty and personal care industry. The researcher employs qualitative research methods and a case study approach, gathering data through in-depth interviews. The results indicate that downward and horizontal communication emerges in the adaptation process, creating a family-like atmosphere with flexibility, informal communication, and interpersonal support. Self-organization shows that the authority of superiors plays a crucial role in decision-making. Additionally, members' involvement in organizational activities and building open communication are conducted to prevent issues and ensure task understanding. Activity coordination regulates the role of superiors as conceptualizers and supervisors, with horizontal communication in problem-solving and providing support. In determining the institutional position, subordinates are responsible for coordinating with superiors regarding information or issues with external parties at PT PGA.

"

"Selama dua dekade terakhir, manajemen pengetahuan telah menerima perhatian yang signifikan di dunia bisnis dan telah diakui sebagai elemen penting dalam proses pembelajaran organisasi untuk menciptakan produk, strategi, dalam layanan baru. Perusahaan berlomba-lomba dalam memberikan produk dan layanan yang terdepan demi mampu bertahan di dunia bisnis. Banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing, inovasi dan kemampuan menjadi sangat penting untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi. Karenanya, PT XYZ mengadopsi manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan mempertahankan keberlangsungan organisasi. Namun, PT XYZ belum memiliki metode yang efektif untuk mengukur aspek-aspek terpenting dalam manajemen pengetahuan sehingga manajemen pengetahuan yang ada sekarang belumlah optimal. Pengukuran tingkat kematangan diperlukan untuk membantu organisasi agar fokus dan memperioritaskan aspek-aspek pada manajemen pengetahuan agar penerapannya dapat berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kematangan dan memberikan rekomendasi perbaikan agar penerapan manajemen pengetahuan dapat optimal dan memberikan hasil yang signifikan. Pengukuran kematangan manajemen pengetahuan pada penelitian ini menggunakan model kematangan G-KMMM. Secara keseluruhan, tingkat kematangan manajemen pengetahuan berada pada tingkat 2 (aware). Hal ini menunjukkan bahwa organisasi sadar dan memiliki niat untuk mengelola pengetahuan, dan memiliki intensi untuk mengimplementasikan MP dengan baik. Terdapat delapan rekomendasi perbaikan yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kematangan manajemen pengetahuan di PT XYZ Indonesia

---

Over the past two decades, knowledge management has received significant attention in the business world and has been recognized as an important element in the organizational learning process for creating products, strategies, and new services. Companies are competing in providing leading products and services to be able to survive in the business world. The number of companies engaged in digital marketing, innovation and capability is very important to maintain the sustainability of the organization. Therefore, PT XYZ adopted KM to improve employee competencies and maintain organizational sustainability. However, PT XYZ does not have an effective method to measure the most important aspects of knowledge management yet. Thus, management of existing knowledge is not optimal enough. Measurement of the level of maturity is needed to help the organization to focus and prioritize aspects of knowledge management so that its application can run optimally and give the result significantly. This study aims to measure maturity and provide recommendations for improvement to optimize the application of knowledge management. Measurement of KM maturity in this study used the G-KMMM maturity model. To sum up, the level of maturity in term of Knowledge Management occupies level 2 (aware). It can be said that organization is realized and having intention to manage knowledge and implement it well. There are 8 recommendations of suggested improvement that will be expected to enhance maturity level of KM in PT XYZ Indonesia."

"Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai permasalahan dalam pengembangan geowisata di Geopark Gunung Sewu yang menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, sehingga mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul membangun tata kelola kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan postpositivism dan metode kualitatif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Geopark Gunung Sewu di Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif telah terbangun antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa setempat, Kelompok Masyarakat Pengelola Geosite, dan Perguruan Tinggi karena adanya kepercayaan dan kesetaraan pemahaman tentang konsep pengembangan geopark, komitmen yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam proses kolaborasi, serta hasil yang sudah dirasakan oleh pemangku kepentingan, sedangkan dialog menjadi media untuk membangun kepercayaan, pemahaman, komitmen, dan mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas, belum terbangun secara luas, dan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri belum direalisasikan. Faktor ketokohan dan keberadaan pemimpin organis ditingkat kelompok masyarakat menentukan jalannya proses tata kelola kolaboratif. Penelitian juga menemukan bahwa budaya masyarakat Gunungkidul dan teknologi komunikasi menjadi faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif. Inklusifitas forum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif diupayakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan menginisiasi pembentukan PHRI dan HPI Cabang Gunungkidul, serta Forum Promosi Pariwisata Daerah yang diikuti oleh lintas pelaku. Kelembagaan Badan Pengelola Geopark Gunung Sewu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 171 Tahun 2017 belum efektif mendorong tata kelola kolaboratif antara tiga kabupaten, karena tidak memiliki instrumen untuk menyatukan komitmen.

---

The Gunungkidul Regent`s Tourism Office has been dealing with various problems in geo tourism management of Geopark Gunung Sewu, mainly caused by the local government`s limited resources, which in turn prompting the government to establish solid collaboration with relevant stakeholders. The study adopts a postpositivism approach using qualitative methods and will address the issue on a collaboration process of tourism management and other factors affecting it in Geopark Gunung Sewu in the Gunungkidul Regency. The result reveal that collaborative governance processes has been established between the Gunungkidul Regent`s Tourism Office, the local Village Government, the Geosite Management Community Group, and the College Academics, because they shared the mutual beliefs and understanding of geopark development concepts, demonstrated their commitment by fully involved in the collaborative process, and acknowledged the results, while using dialogue as a medium to build trust, understanding, commitment, and achieve intermediate outcomes. Private involvement in collaborative governance processes is still limited, not yet widely established, and cooperation with the Pacitan Regent`s Tourism Office and Wonogiri Regent`s Tourism Office has not been realized. The leadership factor and the presence of organic leaders at the community level determined the process of collaborative governance. The study also found out that the community culture of Gunungkidul and communication technology has become a factor affecting collaborative governance process. The inclusiveness of the forum as one of the factors influencing the collaborative governance process was endeavored by the Gunungkidul Regent`s Tourism Office through the initiation of the formation of PHRI and HPI Branch of Gunungkidul, as well as the Tourism Promotion Forum of the Region joined by cross stakeholders. The establishment of Geopark Management Board of Gunung Sewu, which was formed by the Decision of Bupati of Gunungkidul Number 171 of 2017, has not been effective in promoting collaborative governance between the three regents, as it has no instruments to unite the commitments. "