Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam hubungan kerja diperlukan adanya aturan yang mengatur syarat-syarat kerja. KKB merupakan aturan kerja yang dibentuk atas dasar negosiasi pekerja dan pengusaha. Akan tetapi, KKB memiliki realisasi terendah dibandingkan aturan lain seperti Peraturan Perusahaan PP . Penyebabnya adalah keengganan pengusaha dan ketidakpahaman pekerja mengenai KKB. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peran pemerintah dalam menguatkan KKB sebagai sarana menciptakan industrial peace. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Kementerian Ketenagakerjaan terkendala oleh kuantitas sumber daya manusia yang ada serta keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTIn employment relation required the existence of rules that set the terms of work. The KKB is the rules of work that formed on the basis of negotiations between workers and employers. However, KKB has the lowest realization compared to other rules, such as Company Regulation PP . One of the cause is the reluctance of the employers and the lack of understanding of workers regarding KKB. Based on these problems, this research aims to analyze the role of the government in strengthening the KKB as a means of creating industrial peace. This research uses the qualitative method and data collection through in ndash depth interviews and documentation study. The results of the research shows the role of Ministry of Manpower constrained by the quantity of human resource and limited budget which owned by the Ministry of Manpower."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pentingnya pengaturan yang berkaitandengan hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha. Penelitian inimenggunakan bentuk yuridis-normatif dengan data sekunder ditambah wawancaradengan narasumber dan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitumenguraikan dan menganalisis isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB) pada PT Panasonic Manufacturing Indonesiadalam rangka melihat kesesuaian isi PKWT dengan PKB. Tujuan dari penelitianini agar PKB sebagai peraturan induk dari Perjanjian Kerja dapat menghasilkanPerjanjian Kerja yang baik. Ketentuan dalam PKB di PT PanasonicManufacturing Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,namun isi dari PKWT tidak seluruhnya mengacu pada PKB yang ada.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the importance of appropriate regulation foremployment contract between workers and employer. This research use normativeform with secondary data and interview the informant and use descriptiveanalytical methode, that is to unravel and analyze the content and the conformityof Employment Agreement for Certain Time Periode and Collective LabourAgreement on PT Panasonic Manufacturing Indonesia. The porpose of thisresearch is to show that Collective Labour Agreement as the source ofEmployment Contract could formulate a proper Employment Contract. Theagreement in Collective Labour Agreement of PT Panasonic ManufacturingIndonesia is appropriate to the national regulation but the content of EmploymentContract does not entirely refer to the existing Collective Labour Agreement"