Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi yang pesat telah menimbulkan suatu revoIusi yangdampaknya bagi kehidupan umat manusia dapat disejajarkan dengan revolusi industri.Revolusi informasi menyebabkan perubahan lingkungan pasar sehingga struktur dan hirarkimenjadi berubah sama sekali. Perubahan lingkungan pasar ini menuntut terjadinya perubahanparadigma manajemen yang selanjutnya diikuti oleh tuntutan terhadap visi, misi, dan strategiyang perlu diadaptasikan pada struktur, kultur, dan sistem manajemen yang baru pula. Akibat teknologi informasi yang semakin canggih, konsumen menjadi semakin wellinformed dan demanding sehingga mengubah lingkungan usaha dari seller?s market menjadibuyer?s market dan menciptakan situasi persaingan yang semakin sengit. Kemajuan teknologiinformasi juga membawa arus globalisasi yang menghilangkan batas-batas antar negara. Dalam bidang perekonomian globalisasi diwujudkan dengan kesepakatan perdagangan bebas.baik antar negara di tingkat regional, seperti AFTA, NAFTA, maupun di tingkat dunia denganadanya kesepakatan putaran Uruguay, GATT, lahirnya WTO, serta APEC. yang indonesia aktif di dalamnya. Era perdagangan bebas yang disepakati akan diberlakukan secara efektif awal abad 21.menuntut seluruh negara yang terlibat di dalamnya, termasuk Indonesia harus menyiapkandiri untuk menghadapinya dengan jalan meningkatkan daya saingnya agar nantinya tidak sekedar menjadi penonton dari pasar yang diserbu produk dari segala penjuru. Dibarengi timbulnya opini yang mempertanyakan keberadaan dan peran BUMN, seria kenyataan kinerjayang kurang memuaskan, indonesia gencar melakukan revitalisasi BUMN-nya. Sebagai salahsatu antisipasi datangnya era perdagangan bebas. Kebijakan-kebijakan, antara lain berupa deregulasi, debirokratisasi, korporatisasi, dan privatisasi banyak dikenakan kepada BUMN.Bahkan terhadap BUMN yang merugi, pemerintah tidak segan-segan untuk melikuidasi ataupun menyerahkan kepemilikannya kepada pihak swasta. Perubahan Iingkungan usaha yang dipicu oleh kebijakan revitalisasi juga mulaimengimbas ke PERTAMINA BUMN yang memiliki historis bernuansa politis, diberi hakmonopoli untuk mengusahakan minyak, gas, serta panas bumi di Indonesia mulai memperlihatkan kecenderungan mengalami perubahan lingkungan usaha yang akan mengikis hak-hakmonopolinya. Menghadapi trend perubahan Iingkungan usaha yang demikian, PERTAMINAmulal berbenah melalui berbagai restrukturisasi, yang diawali dengan restrukturisasi organisasi secara bertahap. Menyukseskan restrukturisasi yang dilakukan oleh PERTAMINA, maka perusahaanini perlu mengawalinya dengan perombakan paradigma manajemennya yang diwujudkan olehpembentukan visi, misi, dan strategi dan di adaptasìkan dengan sruktur, kultur, dan sistemmanajemen, termasuk sistem pengendahan manajemennya yang kompatibel dengan lingkungan usaha yang akan dihadapi di masa mendatang. Restrukturisasi yang bersifat spasmodic harus dihindari agar PERTAMINA tidak menanggung biaya mahal sebagaimana dialamioleh umumnya perusahaan-perusahaan yang melakukan strukturisasi di dalam suasanakepanikan. Untuk itu, restrukturisasi haruslah bersifat evolusioner dengan hasil yang revolusioner. Dengan kiat-kiat itulah, PERTAMINA akan dapat memiliki competitive advantage ditingkat unit usaha, serta parenting advantage di tingkat korporat."

"ABSTRAKPertamina sebagai Perusahaan Negara mempunyai tugas untuk melayani kepentingan masyarakat, walaupun diberikan kesempatan untuk mencari keuntungan tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat, Tetapi dalam pengoperasiannya Pertamina mengalami ketidakberesan karena wewenang yang besar yang dimiliki oleh direktur utamanya yaitu Ibnu Sutowo, dengan bantuan dari Presiden Suharto dan Angkatan Darat. Wewenang yang besar dari Ibnu sutowo mengakibatkan ia mendapat kurang pengawasan dari instansi-instansi yang terkait. Ketidakberesan Pertamina itu mendapatkan sorotan dari surat kabar-surat kabar Ibukota pada akhir tahun 1969, terutama surat kabar Indonesia Raya yang selama tiga bulan lebih memberitakan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dalam tubuh Pertamina, mulai dari perluasan usaha yang dinilai tidak efisiensi, penjualan minyak yang tidak menguntungkan, keridakjelasan administrasi keuangan, dan lain-lain. Berita-berita yang disisirkan oleh Indonesia Raya mengakibatkan terjadinya demontrasi besar-besaran di Ibu Kota dan beberapa kota besar lainnya ketika terjadi kenaikan harga minyak melalui Surat Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1970. Demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa menuntut pemerintah agar segera mungkin memeriksa Pertamina dan juga Ibnu Sutowo. Pemerintah kemudian menurunkan 20 orang Akuntan Negara dan membentuk Komisi IV (Empat) untuk memeriksa Pertamina dan beberapa Perusahaan Negara lainnya. Dari hasil penelitian Komisi IV tersebut terungkap penyelewengan-penyelewengan didalam tubuh Pertamia, juga perluasan usaha Pertamina yang mengakibatkan Pertamina harus menanggung utang yang sangat besar."

"Pada tahun 2020, PT Pertamina Bina Medika IHC (PERTAMEDIKA IHC) mengeluarkan Buku Formularium Obat PERTAMEDIKA IHC yang terdapat Peraturan Direktur Nomor Prt–2099/A00000/2020-S0 tentang Formularium Obat PERTAMEDIKA IHC (FOPI) Tahun 2021 untuk membuat dan memberlakukan standarisasi FOPI di lingkungan PERTAMEDIKA IHC dengan ketentuan semua rumah sakit yang berada di lingkungan PERTAMEDIKA dan RS IHC Member wajib menggunakan FOPI dan tidak diperkenankan adanya Formularium atau Daftar Standar Obat lain. Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian daftar obat dalam Formularium RS UI dengan FOPI. Kegiatan dilakukan dengan pengolahan dua buah data berupa master obat Formularium RS UI serta FOPI dalam bentuk format excel dengan Formularium RS UI sebagai master data. Lalu, dilanjutkan perhitungan persentase dari masing-masing kategori obat yang tersubtitusi, tidak perlu subtitusi atau tidak tersubtitusi. Diperoleh jumlah obat Formularium RS UI yang dapat disubtitusi ke FOPI sejumlah total 442 obat dengan persentase total 18,53%. Jumlah obat yang masuk dalam kategori “Tidak Perlu Subtitusi” sebanyak 1102 obat dengan total persentase sebesar 47,71%. Sedangkan, jumlah obat yang tidak bisa disubtitusi adalah sejumlah 383 obat dengan persentase total 16,58%. Jumlah obat non FOPI adalah sejumlah 383 obat dengan persentase 16,58%. Obat yang tidak tersubtitusi perlu dilakukan pengkajian kembali antara Farmasi dengan Pelayanan Medik/KFT/KSM terkait untuk mendukung efisiensi dan efektivitas formularium RS UI.

---

To create and implement FOPI standardization in Indonesia, PT Pertamina Bina Medika IHC (PERTAMEDIKA IHC) released the PERTAMEDIKA IHC Drug Formulary Book in 2020. This publication includes Director Regulation Number Prt-2099/A00000/2020-S0 addressing the 2021 PERTAMEDIKA IHC (FOPI) Drug Formulary. PERTAMEDIKA IHC environment on the condition that all hospitals within PERTAMEDIKA and IHC Member Hospitals must use FOPI and that no Formulary or other Standard List of Drugs is permitted. Consequently, it is required to update the UI Hospital Formulary's medicine list with FOPI. The task involved processing two sets of data, the UI Hospital's master drug formulary and FOPI's FOPI in excel format, with the UI RS Formulary serving as the master data. The percentage of each drug category that is substituted, whether a substitution is required or not, should then be calculated. There are 442 different medications in the UI Hospital Formulary that can replace FOPI, with a total substitution percentage of 18.53%. 1102 medicines, or a total proportion of 47.71, fall under the "No Need Substitution" category. 383 medicines, or a total percentage of 16.58%, cannot be substituted, however. There are 383 non-FOPI medications, with a proportion of 16.58%. To promote the efficacy and efficiency of the UI Hospital formulary, drugs that cannot be substituted must be discussed between the Pharmacy and the relevant Medical Services/KFT/KSM."