Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berisi mengenai sejarah berdirinya TVRI. Dalam skripsi ini akan diulas faktor-faktor apa saja yang mendorong dibangunnya sebuah stasiun televisi yang kemudian bernama TVRI. Apakah stasiun televisi tersebut dibangun disebabkan karena kebutuhan akan kemajuan teknologi komunikasi semata, atau memang untuk memperkenalkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sedang berusaha mengejar kemajuan di segala bidang. Atau apakah dibangunnya stasiun TVRI, karena adanya faktor politis, yaitu untuk mendukung politik luar negeri RI yang sedang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada saat itu, yang dikenal dengan nama politik mercusuar. Selanjutnya. akan diulas pula, apakah kelahiran stasiun TVRI disebabkan karena akan diselenggarakannya pesta Asean Games ke-IV di Jakarta pada bulan Agustus 1992, di mana untuk acara tersebut dibutuhkan sarana media massa yang moderen yang dalam hal ini adalah sebuah stasiun televisi. Akan tetapi ironisnya adalah, untuk membangun sebuah stasiun televisi, tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, sedangkan pada masa-masa awal tahun 1960-an adalah masa-masa sulit perekonomian negara RI, di mana pada saat itu negara kita sedang mengalami masa inflasi yang cukup tinggi. Dengan demikian patut diulas pula mengapa stasiun TVRI dibangun justru pada saat pemerintah mengalami krisis keuangan yang cukup sulit. Dengan menganalisa secara seksama faktor-faktor tersebut di atas, maka kita akan mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi alasan utama pemerintah untuk membangun sebuah stasiun TV yang kemudian kita kenal dengan nama TVRI."

"ABSTRAKMeski memiliki peran strategis, Lembaga Penyiaran Publik TVRI belummemiliki posisi yang kuat karena status kelembagaannya belum jelas. Penelitianini bertujuan melakukan penyempurnaan kebijakan Lembaga Penyiaran PublikTVRI sebagai suatu Hirarki karenanya tiga tahap kebijakan berdasarkan hirarkidinilai tepat untuk penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan SoftSystems Methodology (SSM) yang melihat real world sebagai sistem yang terdiridari sub-sistem yang saling interconnected dan interrelated.Pemilihan SSMsebagai pendekatan untuk keseluruhan proses penelitian menggunakanexperience based knowledge– yang bergerak antara perceived about realworld(reality) dan feeling about realworld (actuality). Hasil Penelitian menunjukkanpada tataran policy level Undang-undang 32/2002 dan PP 11/2005 serta PP13/2005, tidak mengatur rumusan status kelembagaan LPP TVRI.Bahkan,regulasi- regulasi tersebut tidak sinkron dalam pengaturan kelembagaan LPPTVRI. Sementara di tataran organizational level, Rencana Strategis LPP TVRI2011- 2016 belum selesai disusun, mengingat belum ada sinergisitas antaraDewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI 2011- 2016. Padahal RenstraLPP TVRI adalah penentu arah pengembangan LPP TVRI di masa mendatang.Pada tataran operational level, Standar Operasional Prosedur (SOP) unitPemberitaan LPP TVRI yang merupakan pedoman dalam menjalankan tugasprofesi di unit Pemberitaan hingga saat ini belum disosialisasikan.

---

ABSTRACTThis research objective is the improvement of the policy of LPP TVRI as aHierarchy of the three steps policy based on hierarchy which is suitable or properwith this report. The research uses a soft systems Methodology- SSM that see thereal world as a system which consists of sub system that interconnected andinterrelated to each other. The choosing of approaching SSM is used for acomprehensive Research Process to conduct the completion policy of PublicBroadcasting Board with the using of experience based knowledge- which movebetween perceived about real world (reality) and feeling about real world(actuality).The result of this research shows in amandement policy level of UU32/2002 and PP 13/2005 as well as LPP TVRI, without stipulate definition,limitation and the status of LPP TVRI, even the regulation is not connected to thearrangement of LPP TVRI Board. Meanwhile, the arrangement of organizationlevel, strategy plan of LPP TVRI 2011-2016 is not accomplished, because there isnot a synergy between the Board of Governors and the Director of LPP TVRIBoard 2011-2016. Even though, strategy Plan of LPP TVRI is the key guidance tothe development of LPP TVRI in the future. The arrangement of operational level,the Standard Operating Procedure of News Department of LPP TVRI which is thesources or guidelines in conducting the profession duty in the field of NewsDepartment, until now it is not been socialized."

"Penulisan mengenai pelarangan siaran iklan di televisi republik Indonesia 1975-1981 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah periklanan di Indonesia. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri empat tahapan, yaitu heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi. Penulisan ini tidak menggunakan sumber lisan, tetapii hanya menggunakan sumber-sumber tertulis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Periode 1970 sampai 1980 merupakan rentang waktu dimana pertelevisian dan periklanan berkembang dengan pesat. TVRI sebagai satu-satunya televise saat itu mulai meluaskan jangkauan siarannya dengan mendirikan stasiun daerah dan pada 1977 satelit Palapa A2 diluncurkan dan dimulailah TVRI siaran Nasional. Sama halnya dengan televise, industri periklanan turut berkembang dimulai dari kebijakan penanaman modal asing yang dicetuskan oleh Orde Baru. Perusahaan asing turut serta membawa agen periklanan asing, kehadiran meraka memacu pertumbuhan industri periklanan Indonesia. Kebijakan pelarangan siaran iklan pada tahun 1981 di TVRI menghantam keras pertumbuhan iklan televisi. Berbeda dengan peraturan tahun 1975yang hanya melarang iklan barang mewah, pelarangan siaran iklan tahun 1981 melarang secara total iklan di televisi. Pihak TVRI pasrah dengan pelarangna tersebut namun mengharapkan agar pemerintah memberikan subsidi lebih besar sebagai kompensasi pelarangan siaran iklan. Pihak periklanan menanggapi bahwa pelarangan itu terlalu keras, walaupun pada akhirnya pengiklan mencari media alternatif lain untuk beriklan."

"Tesis ini menganalisis peralihan bentuk badan hukum menurut kebijakan negara, sementara status hukum TVRI (Televisi Republik Indonesia) yang pada awalnya yayasan tidak pernah dijadikan pertimbangan di setiap perubahannya. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis penelitian secara evaluatif analitis yang mengarah pada pelurusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan pengalihan bentuk TVRI dari dan ke persero menimbulkan problema kekayaan, modal, dan kepegawaian. Juga prosedur dan mekanisme yang mempunyai karakter sendiri, karena bagi persero berlaku prinsip dan ketentuan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

---

This Thesis analyses the conversion form of the legal entity form based on the state policy, and meanwhile the previous legal status of TVRI in the form of foundation never have been considered in each stage of its conversion or amendment. The research methodology used in analyzing issues is legal-normative with prescriptive and evaluative approaches on the existing issues. The research has found that the conversion form of PT TVRI as state owned enterprise into The Public Broadcasting Institution creating problematic issues on the assets, capital and employment. The procedure and mechanism in converting form governed by their own rules and having their own characteristic which is different with the others - which applying the applicable principles, and terms and conditions for the limited liability company based on its prevailing regulation."

"Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya terhenti pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika diproklamirkannya Negara Republik Indonesia. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung, terutama ketika Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Untuk itu banyak berdiri laskar-laskar rakyat yang banyak melakukan aksi menentang kembalinya Belanda. Strategi pemerintah RI dalam menghadapi Belanda lebih mengutamakan perundingan-perundingan diplomatik. Banyak kaum republik di Jawa Barat tidak menyetujui strategi tersebut, karena dianggap sangat merugikan pihak RI, terlebih ketika disetujuinya perjanjian Renville yang menyebabkan daerah Jawa Barat kecuali Banten menjadi daerah pendudukan Belanda, dan TNI serta seluruh aparat pemerintah RI di Jawa Barat diharuskan hijrah ke Jawa Tengah. Kekosongan pemerintahan RI di Jawa Barat dan usaha Belanda untuk mempertahankan kedudukan di daerah pendudukannya, terutama dengan mendirikan Negara Pasundan, menyebabkan bergabungnya kaum republik dan laskar Divisi Bambu Runcing yang berada di Gunung Sanggabuana untuk membentuk sebuah pemerintahan, bernama Pemerintahan Republik Djawa Barat. Sebuah pemerintahan bayangan RI yang walaupun berlangsung dalam kurun waktu singkat, Oktober 1948 November 1949, dapat membantu rakyat di daerah Iawa Barat dalam menangani seluruh urusan sipil atau administrasi melalui jawatan-jawatan yang dibentuknya, terutama dalam mempertahankan semangat dan dukungan rakyat Jawa Barat terhadap RI. Pemerintahan Republik Djawa Barat, sebagai salah satu bentuk perjuangan rakyat dalam mempertahankan wilayah dan pemerintahan RI di Iawa Barat selama ini belum dibahas secara khusus. Untuk itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengungkapkan sejarah dan peran PRDB secara lengkap. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penelitian maupun pengetahuan wawasan untuk siapapun yang tertarik mengetahui maupun mempelajari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia."

"Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang tercetus pada tanggal 17 Agustus 1945, membuka suatu periode baru bagi sejarah Indonesia dimana seluruh lapisan masyarakat bangkit untuk berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian maka perjuangan bangsa Indonesia, memberi tugas baru kepada rakyat, pemuda serta pemuda pelajar untuk membela dan menegakkan negara. Dalam situasi kemerdekaan demikian ini, khususnya di Surabaya, tentang berita kemerdekaan diumumkan melalui Radio Republik Indonesiadan surat-surat kabar pada tanggal 20 Agustus 1945. Setelah itu terdapat reaksi dari pasukan Jepang yang telah menyerah pada tanggal 15Agustus 1945 berupa penghapusan pembatasan penerangan lampu di Surabaya pada tanggal 22 Agustus 1945, yang selama pendudukan Jepang keadaan gelap gulita. Keesokan harinya pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam pidato radionya menyatakan berdirinya Komite Nasional Indonesia, kemudian didikuti pembentukan Komite Nasional Daerah-daerah seperti Komite Nasional daerah Surabaya"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis tentang pelaksanaan kegietan pelestarian arsip khususnya arsip kertas di ANRI, disebabkan keunikan dan pentingnya nilai informasi arsip koleksi ANRI. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi langsung. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan pelestarian arsip kertas di Arsip Nasional yang meliputi penyimpanan, tempat dan peralatan simpan, pengamanan, kontrol lingkungan, pemeliharaan, restorasi dan reproduksi serta faktor pendukung berupa unit pelestarian, anggaran dan SDM secara umum telah cukup memadai. Saran penulis sebagai bahan masukan adalah perlunya peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tempat dan peralatan simpan sebagai bentuk pelestarian preventif untuk mencegah kerusakan arsip, selain itu alihmedia dalam format digital seperti CD-ROM sudah mulai harus dipikirkan oleh ANRI, karena dari segi biaya alihmedia dalam format digital jauh lebih murah dibandingkan alihmedia ke dalam bentuk mikrofilm."

"Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh pengawasan Ombudsman adalah Rekomendasi. Namun diketahui bahwa masih ada rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh terlapor karena banyak yang menganggap rekomendasi ombudsman tidak wajib dilaksanakan. Rekomendasi Ombudsman juga terkendala belum adanya Peraturan Pelaksana  Undang-Undang terkait tentang pelaksanaan rekomendasi Ombudsman serta sanksi-sanksi yang semestinya diterapkan. Seharusnya Pemerintah mendukung pelaksanaan rekomendasi Ombudsman agar pelaksanaan pelayanan public semakin efektif dan efisien.

---

The Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state institution that has the authority to oversee the administration of public services carried out by state and government administrators, including those run by State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and State-Owned Legal Entities, as well as private or private bodies charged with carrying out services certain public whose part or all of the funds are sourced from the state budget and / or regional budget. One of the products produced by Ombudsman supervision is Recommendation. However, it is known that there are still recommendations made by the Ombudsman of the Republic of Indonesia that are not implemented by the reported party because many consider that the ombudsman’s recommendations are not mandatory. The recommendation of the Ombudsman is also constrained by the absence of implementing regulations relating to the implementation of the Ombudsman’s recommendations and the sanctions that should be applied. The Government should support the implementation of the Ombudsman’s recommendations so that the implementation of public services is more effective and efficient."