Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakansalah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi denganbersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar haltersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasipada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenanganpenyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahantransportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnyamembutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintahpusat membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui PerpresNo. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJmelaksanakan tugas dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek(RITJ). Oleh karena kewenangan BPTJ yang lintas daerah dalam wilayahJabodetabek, maka kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidangtransportasi tidak mengalami perubahan secara substansial, melainkan hanya terdapatperubahan terkait koordinasi pelaksanaan kewenangan. Dalam hal ini, PemerintahProvinsi DKI Jakarta tetap berwenang dalam pengelolaan transportasi di lingkupwilayahnya yang didasarkan atas kewenangan atributif dari pembagian urusanpemerintahan di bidang perhubungan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan jenis eksplanatoris, sehingga akan menghasilkan suatu penelitianyang menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam terkait suatu gejala ataupermasalahan dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis.Dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenanganantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ, sehingga diperlukan peraturanperundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja danpembagian urusan di bidang transportasi antara pemerintah daerah di wilayahJabodetabek dengan BPTJ yang mengacu pada RITJ.

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government Authority in the field of transportation is one of theconcurrent authority obtained by attribution, referring to The Law of The Republic ofIndonesia Number 23 of 2014 concerning Local Government. On that basis, JakartaProvincial Government Authority in the field of Transport on its implementation canbe divided into the planning authority; organizing authority and the authority of theevaluation. In its development, the transportation problems in Jakarta was complexand connected with the surrounding area in need of an integrated and comprehensivetreatment, so that the central government established the Transportation ManagementAgency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ) through PresidentialRegulation Number 103 of 2015 concerning Transportation Management Agency ofJakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ). BPTJ duties referred to theTransportation Master Plan for Jabodetabek (RITJ). Therefore BPTJ authority whichcross the area in Greater Jakarta, the Jakarta Provincial Government authorities in thefield of transport did not change substantially, but there are only related to changes incoordinating the implementation of the authority. In this case, Jakarta ProvincialGovernment retains authority in the management of transport in the scope of its areaare based on the attributive authority of the division of government affairs in thesector of transportation in The Law of The Republic of Indonesia Number 23 of 2014concerning Local Government. The method used in this research is normativejuridical with the kind of explanatory, so it will produce a study that depicts ordescribes in depth related to a problem with using secondary data in the form of awritten legal norms. In practical implementation, there is still potential overlappingauthority between the Government of Jakarta with BPTJ, so that the necessarylegislation clearly regulating the relationship and the division of affairs in the field oftransport between local authorities in the Greater Jakarta area with BPTJ which refersto RITJ."

"Tesis ini tentang Penanganan Kejahatan Kekerasan pada Perempatan Lampu Merah Coca Cola di Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah penanganan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu pada Satuan Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metropolitan Jakarta Raya dalam mengungkap dan menangani kejahatan kekerasan pada perempatan lampu merah Coca Cola di Jakarta.Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, serta kajian dokumen untuk memahami dan mendalami penanganan kejahatan kekerasan pada perempatan lampu merah Coca Cola tersebut.Tesis ini menunjukan bahwa penanganan kejahatan kekerasan pada perempatan lampu merah Coca Cola di Jakarta yang dilakukan oleh Satuan Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat merasa tidak aman dan nyaman.Penanganan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Mobile meliputi tindakan kepolisian yang bersifat represif yustisial dan tindakan kepolisian yang bersifat represif non yustisial. Tindakan kepolisian yang bersifat represif yustisial dilakukan dengan menggunakan asas legalitas, yaitu dimulai dari ditemukannya tindak pidana kejahatan kekerasan yang diikuti dengan kegiatan penyidikan tindak pidana yang berupa : 1) penyelidikan, 2) penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan), 3) pemeriksaan saksi dan tersangka, 4) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Kegiatan penyidikan tindak pidana tersebut juga dilakukan dengan adanya dukungan teknis penyidikan serta administrasi penyidikan.Tindakan kepolisian yang bersifat represif non yustisial dilakukan dengan menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum yang berkaitan dengan diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian yang dilakukan oleh petugas Satuan Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum antara lain yaitu dalam penggunaan tindakan kekerasan dan senjata api serta dalam pelepasan penangkapan.Kajian dalam tesis ini didukung dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa lokasi perempatan lampu merah Coca Cola di Jakarta cukup rawan terhadap terjadinya kejahatan kekerasan, karena di samping lokasi tersebut merupakan daerah perbatasan antara tiga wilayah hukum Polres Metropolitan di Jakarta, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penanganan kasus oleh polres atau polsek setempat berkaitan dengan kepastian locus delicti, pada sisi lain, di sekitar lokasi tersebut juga terdapat sebuah pemukiman masyarakat miskin dan kumuh yang diyakini merupakan sumber timbulnya pelaku-pelaku kejahatan kekerasan.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya perbaikan dalam penanganan kejahatan kekerasan di perempatan lampu merah Coca Cola yang dilakukan oleh Satuan Resmob. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan dengan masyarakat dan petugas-petugas dari instansi terkait lainnya di sekitar lokasi, penataan kembali penugasan anggota Satuan Resmob di lapangan, pengkoordinasian petugas-petugas reserse kewilayahan, penanganan secara terpadu dengan fungsi intelijen dan Babinkamtibmas, serta pengarsipan terhadap file-file yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan."

"Kecelakaan lalulintas adalah aspek negatif dari meningkatnya mobilitas transportasi. Di jalan tol kecelakaan lalulintas ternyata semakin meningkat terutama Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selanjutnya untuk melihat persebaran kecelakaan lalulintas dilakukan studi literatur, mengumpulkan data kecelakaan, dan penyebab kecelakaan sebagai variabel pengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan lalulintas tinggi pada RA2-RA4(RB3-RB5), sedang RAl,RA5,RA6(RBI,RB2, RB6,RB7), rendah RA7-RA10(RB8- RBIO). Atau dengan kata lain yaitu kecelakaan lalulintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dua arah tahun 1993, makin ke arah Cikampek cenderung rendah. Selanjutnya pada wilayah lalulintas padat, wilayah datar, dimana terjadi kemunduran perkerasan jalan, kendaraan berat tinggi, tercemar NOx, laka cenderung tinggi. Pada wilayah bising, rentan gerakan tanah, patahan, laka cenderung rendah."

"Sudah 50 tahun lebih Perencanaan Penataan Ruang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun sampai saat ini belum dapat dinyatakan telah berhasil diterapkan secara efektif dan optimal, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Situasi ini termasuk kawasan pembangunan strategis nasional seperti Kawasan Jabodetabekjur. Masalah ini diteliti dalam perspektif kelembagaan penataan ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis penataan kelembagaan (institutional arrangment) untuk memahami kemampuan merealisasi kebijakan perencanaan penataan ruang terkait dan pilihan publik (public choice) untuk memahami dinamika pembangunan satu kawasan. Selain itu juga mekanisme perwujudan aspirasi masyarakat serta pemahaman teoritis penataan ruang menggunakan basis teori ruang dan organisasi ruang. Untuk memahami secara mendalam (eksploratif) kompleksitas dan dinamisnya permasalahan pembangunan ini maka digunakan penelitan kualitatif dengan menggunakan Kawasan Metropolis Jabodetabekjur sebagai studi kasus. Pilihan metode ini didasari oleh orientasi pemikiran penelitian pada interpretivisme atau konstruksivisme sebagai bagian kerangka pemikiran post-positivisme. Orientasi pemikiran ini mengarahkan pada proses penelitian berturut-turut melakukan konstruksi teoritis, dekonstruksi melalui kajian kondisi eksisting, dan rekonstruksi konsep alternatif sistem kelembagaan penataan ruang.Dari hasil dekonstruksi terhadap kondisi eksisting Kawasan Jabodetabekjur dan eksplorasi kondisi kapasitas kelembagaan serta mengkaji dari prinsip-prinsip Good Governance menunjukkan bahwa rencana penataan ruang tidak terrancang dengan tepat fungsi dan dapat diimplementasikan secara efektif, diantaranya ditandai dengan munculnya urban sprawl. Demikian pula dengan peran dan fungsi BKSP Jabodetabekjur yang sudah tidak lagi efektif sebagai lembaga yang berfungsi sebagai koordinator. Untuk itu dalam mengelola kawasan Metropolis Jabodetabekjur ini diperlukan peningkatan kekuatan otorita dengan membentuk lembaga semacam Dewan Metropolis yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat termasuk kategori Badan Ekstra Struktural. Dewan ini pada dasarnya terbagi atas dua unit yakni urusan yang mendasar yaitu unit yang mengatur terdiri dari para pemangku kepentingan dari pihak wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangkukepentingan utama lainnya. Sementara itu unit kedua adalah satuan kerja pelaksana pembangunan. Dewan Metropolis Jabodetabekjur ini dikepalai oleh seorang gubernur dan memiliki otoritas mengelola wilayahnya, diantaranya yang prinsipiil adalah menetapkan dan mengangkat walikota atau bupati seperti yang diterapkan di provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup Dewan Metropolis memiliki ruang lingkup kerja utamanya adalah merumuskan rencana pembangunan penataan ruang dan sektor pembangunan strategis yang terkait dengan urusan lintas batas antar daerah. Dewan Metropolis ini merupakan kombinasi dari konsep lembaga otoritas Metropolis (Metropolitan) tingkat tinggi dan place bounded institution.

---

Over the last 50 years, the Government of Indonesia have applied spatial planning. Almost all spatial planning have not successful implemented effectively yet, either at, either at national or local level development. A similar situation also occurred in Strategic Regional Development, such as Kawasan Jabodetabekjur. This problem is scrutinized through policies and institutional arrangement perspectives of spatial planning implementation. Basically it use institutional, public choice, and spatial organization theory for understanding its dynamic problems of regional development. Moreover, a spatial theory and its spatial organization approach were applied to have better understanding of decision making on how the spatial planning policy being formulated and implemented in fulfilling public and development demand. In order to overcome the complexity and dynamic of regional development then this research apply a qualitative approach and Jabodetabekjur Metropolis area as its case study. As a post positivism research, it is applied on interpretivism and constructivism perspectives which has research steps as follows: constructing , deconstructing, and reconstructing. The restructuring of an alternative concept or theory of mainly spatial development institutional arrangement. By having the decontruction process it is found that spatial plan is not well constructed and implemented.It is shown by the emerging of urban sprawl phenomena within the Jabodetabekjur area. While by using good governance principles for understanding organization capabilities, it is also found that BKSP jabodetabekjur (Development Collborative Board for Jabodetabek Area) is unsuccessfully implemented its role and function as development coordinator board. Therefore, an alternative stronger powerfull institution and capacity such Metropolis (Metropolitan) Council. The Metropolis Council should be established under a higher and stronger Law. In terms of Indonesia?s institutional government system, the Metropolis Council is categorized as an Extra Structural Institution (at national level) and lead by governor similar to DKI Jakarta government structure. There are two main units under the Metropolis Council. First, unit for regulating which is consist of main stakeholders including central government, local governments as well as their legislative representation, and other major stakeholders. While the second unit is Implementing Body which is consist of a combinations of professionals and government employees. The Metropolis Council scope of works mainly on making Jabodetabekjur spatial plan and implementing Jabodetabekjur strategic development scheme which bounding with local cross border affairs. The Jabodetabek Metropolis Council is basically refer to a combination of High Level Metropolitan Authority and Place Bounded Institution concepts."

"BKSP Jabodetabekjur merupakan lembaga kerjasama antardaerah yang didirikan guna melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi (KISS) dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Namun selama 36 tahun lembaga ini didirikan, kinerja lembaga tersebut belum optimal untuk mencapai tujuan keterpaduan pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BKSP Jabodetabekjur dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif pada dimensi kebijakan, organisasional dan operasional. Hasil dari penelitian ini faktor yang menghambat kinerja BKSP Jabodetabekjur diantaranya faktor kebijakan, faktor komitmen kerjasama, faktor perencanaan, faktor dukungan sumber daya dan faktor sarana prasarana serta teknologi.

---

BKSP Jabodetabekjur established to serve coordination, integration, simplification and synchronization (KISS) in implementing inter-regional relationship. But for 36 years this institution was founded, the performance of this institution are considered not effective to achieve the integration of development in the Region of Jabodetabekjur.

Starting from this, the purpose of this study is to analyzing the factors that affect the performance of BKSP Jabodetabekjur. This study uses a positivist approach with qualitative data collection techniques. The technique of data analysis using descriptive-qualitative on the policy, organizational and operational dimension.

The results of this study shows the factors that influence the performance of BKSP Jabodetabekjur are policies, commitment, bad planning, resources, infrastructure and technological factors."

"ABSTRAKJakarta sebagai ibukota negara dan pusat perekonomian terbesar di Indonesia memiliki pengaruh yang telah melebihi wilayah administrasinya. Pengaruh ini ditunjukkan dengan tingginya laju konversi lahan dari non urban menjadi urban pada kawasan sekitarnya fenomena urban sprawl . Penelitian terakhir menunjukkan bahwa pengaruh Jakarta telah sampai di Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Konversi lahan yang tinggi dikhawatirkan akan semakin mengganggu kondisi ekologis kawasan yang sudah terindikasi rusak dengan meningkatnya frekuensi banjir dan longsor di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Terancamnya lumbung padi nasional di Kabupaten Karawang dan Purwakarta juga merupakan masalah penting yang harus segera diatasi. Penelitian ini mencoba mengkaitkan timbal balik lahan dengan urban sprawl. Kontribusi penelitian adalah penelitian ini telah mengikutsertakan Karawang dan Purwakarta sebagai observasi penelitian serta telah memasukkan pengaruh spatial dependence kawasan yang merupakan hal yang umum pada studi-studi terkait lahan. Penelitian ini juga menggunakan data panel sehingga diharapkan dapat menghasilkan estimasi yang lebih baik dalam bentuk spatial panel econometrics.

---

ABSTRACTJakarta as the nation rsquo s capital and the largest economic centre in Indonesia has impact that beyond its administrative boundary. High rates of land conversions from non urban area to urban area are urban sprawl phenomena caused by Jakarta rsquo s influence. The latest research has shown that this influence has reach Karawang and Purwakarta rsquo s Regency. These conditions will worsen the ecological conditions of Jakarta and its surroundings and also threathen the national paddy production center in Karawang and Purwakarta.The purpose of this research is to explore the effect of land net return on urban sprawl. The contribution of this research are as follows 1 including Karawang and Purwakarta as research observations 2 exploring spatial dependence and 3 using panel data to produce a better estimation result."