Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga rechtsverwerking diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah Pasal 32 ayat (2) berusaha mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif bertendensi positif demi jaminan kepastian hukum penguasaan atas tanah sebagai tujuan dari pendaftaran tanah. Swandi dan kawankawan pemegang Sertipikat-sertipikat Hak Milik digugat oleh Freddy Damanik dan Syafei Damanik setelah lewat dari lima tahun sejak Sertipikat-sertipikat tersebut diterbitkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitis. Permasalahannya apakah lembaga rechtsverwerking diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, sehinga bisa terwujud kepastian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut. Damanik bersaudara kehilangan hak menuntut tanahnya. Atas putusan ini satu Hakim berbeda pendapat termasuk penafsirannya mengenai pasal tersebut.

---

Rechtsverwerking institution arranged in the Government Regulation Number 24 Year 1997 regarding Land Registration in Article 32 (2) is established to overcome the weakness of negative system with positive tendency to realize legal certainty of land certificate ownership as land registration concern. Swandi and colleagues whose names registered in the certificate were being sued by Freddy Damanik and Syafei Damanik after more than five years as of the certificate was issued. This research is a qualitative research with descriptive analytic design. The purpose of the research is to analyze if the Judges applied rechtsverwerking institution therefore the legal certainty will be realized. The conclusion of this research shows that the Judges applied the institution so Damanik brothers have no right to sue the land ownership. One Judge had dissenting opinion regarding the Judges Decision on interpreting the Article mentioned above."

"Dalam bisnis asuransi dikenal salah satu prinsip yaitu subrogasi. Subrogasi merupakan prinsip dimana perusahaan asuransi berhak mengambil alih hak hukum dari tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian setelah asuransi memberikan ganti rugi. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan darat di Indonesia melalui studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 664/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus untuk memahami bagaimana prinsip subrogasi diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerapan prinsip subrogasi pada asuransi pengangkutan darat perihal pembuktian dan penentuan nilai kerugian. Studi kasus ini mengungkap bahwa majelis hakim tidak berhasil menerapkan prinsip subrogasi dalam kasus asuransi pengangkutan darat, yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan teori efektivitas hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik hukum yang seharusnya diterapkan dalam kasus tersebut. Putusan ini memiliki konsekuensi pada kerugian bagi Penanggung/Subrogee dan preseden penegakan hukum asuransi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan regulasi dan praktek subrogasi, guna mendukung efektivitas pengelolaan risiko dalam asuransi pengangkutan darat.

---

In the insurance business, one of the known principles is subrogation. Subrogation is a principle where the insurance company has the right to take over the legal rights of the insured to sue a third party that caused the loss after the insurance has provided compensation. This thesis aims to examine the application of the subrogation principle in land cargo insurance in Indonesia through a case study of the Jakarta High Court Decision Number 664/PDT/2018/PT.DKI and the Central Jakarta District Court Decision Number 344/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. The method used is a normative juridical approach and case analysis to understand how the subrogation principle is implemented and the challenges faced. The research results show that there are still issues in the application of the subrogation principle in land cargo insurance regarding proof and determination of the loss value. This case study reveals that the panel of judges failed to apply the subrogation principle in the land cargo insurance case, resulting in inconsistencies in the application of the law's effectiveness theory. This indicates a gap between the theory and the legal practice that should be applied in the case. This decision has implications for the loss to the Insurer/Subrogee and the precedent for insurance law enforcement. This research provides recommendations for improving regulations and subrogation practices to support effective risk management in land cargo insurance."

"Pembelian atas bidang tanah yang sedang dalam proses turun waris kerap tidak sesuai dengan penghitungan ukuran tanah yang telah ditetapkan dalam pembagian waris. Akibatnya, tanah waris yang pada mulanya merupakan satu kesatuan objek yang terikat dalam PPJB mengalami perubahan karena adanya pemecahan sertipikat atas pewarisan. Pembeli tanah yang pada mulanya melakukan jual beli terhadap tanah waris tidak dapat memiliki tanah tersebut karena telah dibagi kepada pewaris lainnya yang berhak. Terjadinya perubahan kepemilikan atas objek perjanjian mengakibatkan objek perjanjian menjadi kabur atau tidak jelas. Padahal, Pasal 1333 KUHPerdata telah mengatur bahwa Objek yang diperjanjikan haruslah jelas atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pertama adalah mengenai konsekuensi yuridis atas hilangnya objek dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kedua adalah implikasi yuridis terhadap pencantuman klausul mengenai pelaksanaan perjanjian yang dapat bergulir kepada ahli waris. Untuk menjawab permasalahan diatas, metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti permasalahan melalui studi kepustakaan terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan serta norma-norma tertulis mengenai hukum perjanjian dan hukum waris. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pertama, konsekuensi yuridis atas hilangnya objek dalam perjanjian pengikatan jual beli adalah tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yakni syarat objektif sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum. Kedua, implikasi yuridis terhadap pencantuman klausul perjanjian yang dapat bergulir kepada ahli waris merupakan suatu bentuk implementasi dari adanya asas kebebasan berkontrak. Setiap orang yang membuat perjanjian bebas untuk menentukan isi perjanjian selama tidak melanggar undang-undang, kepatutan dan kesusilaan. Adanya klausul ini merupakan bentuk tindakan preventif agar nantinya jika dikemudian hari salah satu pihak meninggal dunia, seluruh hak ataupun kewajiban salah satu pihak yang belum terpenuhi dapat dijalankan oleh ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang- undang Hukum Perdata

---

Purchases of land parcels that are in the process of being inherited are often not in accordance with the calculation of the size of the land that has been determined in the distribution of inheritance. As a result, the inherited land, which was originally a single object bound in the PPJB, underwent a change due to the splitting of the certificate of inheritance. Land buyers who initially buy and sell inherited land cannot own the land because it has been divided among other heirs who are entitled. A change in ownership of the object of the agreement results in the object of the agreement being blurred or unclear. In fact, Article 1333 of the Civil Code has regulated that the object being promised must be clear or at least can be determined. The formulation of the problems raised in this study, namely the first is regarding the juridical consequences of the loss of objects in the Sale and Purchase Agreement and the second is the juridical implications of the inclusion of clauses regarding the implementation of agreements that can be passed on to the heirs. To answer the above problems, the method used is normative juridical which is carried out by examining the problem through literature studies on legal principles and statutory regulations as well as written norms regarding contract law and inheritance law. The results obtained in this study are first, the juridical consequences for the loss of objects in the binding sale and purchase agreement are the non-fulfillment of the legal terms of the agreement, namely the objective conditions so that the agreement becomes null and void. Second, the juridical implications of the inclusion of agreement clauses that can be rolled over to heirs is a form of implementation of the principle of freedom of contract. Everyone who makes an agreement is free to determine the contents of the agreement as long as it does not violate the law, decency and decency. The existence of this clause is a form of preventive action so that in the future if one of the parties dies, all rights or obligations of one of the parties that have not been fulfilled can be carried out by his heirs as stipulated in Article 833 of the Civil Code."

"Salah satu cara paling umum untuk mengalihkan hak atas tanah adalah dengan jual beli. Perjanjian jual beli atas tanah dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas tentang akibat hukum suatu akta jual beli yang caat yuridis, tanggungjawab dari PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli Nomor 61/2016 yang cacat yuridis, serta perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang hak tanggungan yang penetapan lelang eksekusi hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta jual beli yang cacat yuridis mengakibatkan akta jual beli batal demi hukum, bahwa PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi, secara perdata, dan bahkan secara pidana, serta bahwa perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan yang penetapan lelang hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur dan PPAT selaku pembuat AJB yang cacat yuridis serta kreditur dapat mengajukan ganti kerugian secara materiil dan imateriil.

---

One of the most common ways of transfer land rights is buying and selling. The land purchase agreement was made before the official who was held, namely PPAT in the form of an authentic deed. This thesis discusses the legal consequences of a principal agreement with invalid guarantees due to juridical defects and procedural defects, the responsibility of the PPAT for the making of Sale and Purchase Deed No. 61/2016 that is defective juridical and procedural defects, as well as legal protection for creditors as holders of dependents stipulation of auction for the execution of the mortgage is canceled by the decision of the District Court. The research method used in this study is normative juridical through the study of documents with qualitative data analysis methods. The conclusion of this research is that the principal agreement between the creditor and the debtor is an illegal and cancelable agreement, that the PPAT can be held accountable administratively, civilly, and even criminally, and that legal protection for the creditor as the holder of the Underwriting Right determines the auction the mortgage is canceled by the District Court's decision, can file a lawsuit against the law by the debtor and PPAT who made a principal agreement with invalid guarantees due to juridical defects and procedural defects and creditor can file material and immaterial damages.

"

"Penerapan Lembaga Rechtsverwerking Pada Sengketa Tanah Di Wilayah Meruya Selatan Berdasarkan Putusan Kasasi NO. 570/K/Pdt/1999. Lembaga Rechsverwerking merupakan salah satu asas yang dikenal dalam Hukum Adat, yaitu seseorang akan kehilangan hak menuntut atas tanahnya jika dalam jangka waktu tertentu telah membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, dan pada tanah tersebut telah dikuasai/dimliki oleh pihak lain dengan itikad baik. Asas rechtsverwerking telah diadopsi menjadi bagian materi dari Hukum Tanah Nasional sebagaimana dijumpai dalam pasal 32 ayat (2) PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem negatif Pendaftaran Tanah. Dalam sistem negative Pendaftaran Tanah, bahwa orang yang nama tertulis dalam tanda bukti hak masih dapat digugat pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Kasus sengketa tanah di wilayah Meruya Selatan, Jakarta Barat, berdasar putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570/K/Pdt/1999, menetapkan bahwa PT. Portanigra adalah satu-satunya pembeli dan pemilik yang sah atas sejumlah tanah milik adat di atas tanah sengketa. Semua orang yang memperoleh hak atas tanah untuk mengosongkan sejumlah tanah-tanah milik adat tersebut dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PT. Portanigra.Akibat putusan tersebut banyak warga masyarakat yang telah mempunyai sertipikat hak diatas tanah sengketa menjadi korban. Ternyata putusan tersebut sama sekali tidak memperhatikan asas rechtsverwerking, bahkan banyak ketentuan-ketentuan Hukum Tanah Nasional yang dikesampingkan. Lembaga Rechtsverwerking dapat dijumpai pada ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 , pasal ini jelas merupakan perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat hak atas tanah, jika perolehannya dilakukan dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Dengan demikian hasil putusan tersebut disamping tidak diterapkannya lembaga rechtsverwerking juga banyak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Tanah Nasional yang terdapat dalam UUPA, misalnya tidak diperhatikan Konversi Hak atas Tanah, syarat subyek hukum pemegang Hak Milik, Perbuatan hukum Pemindahan Hak atas Tanah dan lain-lainnya.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitik-beratkan penelitian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku atau literatur-literatur. Kata kunci : Rechtsverwerking, kehilangan hak menuntut, kadaluarsa

---

Application of Rechtsverwerking Intitution of Disputes in Meruya Selatan Based on Supreme Court Appeal’s Decision No. 570/K/Pdt/1999. Rechtsverwerking is one of the well known legal institution in Adat law , which means losing the right to claim on the land will be occured if within a certain time the land is not used (left by the owner), and the land has been used and possed by the other party. Rechtsverwerking has been adopted and incorporated into the material of the National Land Law as found in Article 32 paragraph ( 2 ) Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. This provision is intended to address the weaknesses of the system of Land Registration. In the system of Land Registration, a person registered of the title holder of the land can still be sued by the other party which can prove otherwise. Land disputes in South Meruya, West Jakarta based on verdict of the Supreme Court of Cassation No. 570/K/Pdt/1999 , establish that PT . Portanigra is the only legitimate buyer and owner of a number of customary land in the land dispute . All those who acquire rights to vacate a number of customary right of ownership belonging to PT . Portanigra . People who certificate over the land suffer caused by the verdict. It turned out that the verdict did not observe the principle rechtsverwerking , even a lot of the provisions of the National Land Law excluded . Rechtsverwerking can be found in the provisions of Article 32 paragraph ( 2 ) Government Regulation No. 24 of 1997 , this artcle is clearly a legal protection for the registered subject for good faith and real possessed. Thus, the failure to apply rechtsverwerking are also contrary to the provisions of the National Land Law contained in UUPA. For example unnoticed Conversion of Land, proviso of legal subjects property rights to land , legal actions Displacement of Land and others. The method used is that normative research focusing on secondary data in the form of legislation , documents , books or literatures. Keywords : Rechtsverwerking, losing the right to claim, expiration."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kepastian hukum jual beli atas tanah dengan adanya Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). Tulisan ini menggunakan metode doktrinal, dengan tipologi penelitian preskriptif analisis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel dan jurnal. Kepastian hukum dalam pembuatan akta jual beli (AJB) atas tanah menjadi landasan utama dalam transaksi properti, dimana terdapat beberapa situasi/kondisi ketika proses transaksi jual beli sudah lunas, pembeli masih belum dibuatkan AJB, sementara pembeli ingin mendaftarkan kepemilikan atas obyek yang dibelinya menggunakan atas nama sendiri, tetapi kesulitan dalam mencari keberadaan pihak penjual, sehingga pembeli menggunakan cara lain untuk memperoleh kepastian hukum melalui gugatan ke pengadilan. Kepastian hukum pembuatan AJB atas tanah yang dibuat karena adanya putusan pengadilan sejatinya tidak memiliki pengaturan hukum baik dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang kini telah diperbaharui dengan PP No. 18 Tahun 2021), maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Meski di pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 tidak mengakomodasi, Putusan pengadilan dapat dijadikan pondasi dasar dalam melakukan peralihan hak maupun balik nama sertifikat disebabkan putusan memiliki prinsip “Res Judicata Pro Veritate Habetur” yang bermakna bahwa “putusan hakim harus dianggap benar” ketika putusan tersebut ditetapkan, berdasarkan irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip tersebut memposisikan hakim sebagai bagian fundamental dalam menegakkan keadilan dalam negeri terkait suatu perkara yang hendak diputuskan. Hal tersebut memberi akibat hukum bagi Pembeli untuk memiliki hak memperoleh sertifikat yang sah yang akan diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan atas kepemilikan tanah serta mendapat ganti rugi biaya perkara.

---

This article analyzes the legal certainty of buying and selling land with a court decision (Study of Tangerang District Court Decision Number 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). This paper uses a doctrinal method, with a prescriptive analysis research typology using primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of books, articles and journals. Legal certainty in making a sale and purchase deed (AJB) for land is the main basis for property transactions, where there are several situations/conditions when the sale and purchase transaction process has been completed, the buyer has not yet made an AJB. In contrast, the buyer wants to register ownership of the object he purchased using the above name. Still, it is difficult to find the seller's whereabouts, so the buyer uses other methods to obtain legal certainty through a lawsuit in court. The legal certainty of making AJB on land which is made because of a court decision does not have any legal regulation either in PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration (which has now been updated with PP No. 18 of 2021), as well as in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, although in article 37 of PP No. 24 of 1997 does not accommodate, court decisions can be used as the basic foundation for transferring rights or changing the name of certificates because the decision has the principle of "Res Judicata Pro Veritate Habetur" which means that "the judge's decision must be considered correct" when the decision is determined, based on the principle "For the sake of Justice Based on Belief in One Almighty God.” This principle positions judges as a fundamental part of upholding domestic justice regarding a case to be decided. This has legal consequences for the Buyer to have the right to obtain a valid certificate which will be issued by the South Tangerang City Land Office regarding land ownership and to receive compensation for court costs."

"Dalam penerapan asas Rechtsverweking, hakim seharusnya tidak hanya berpatokan pada lampaunya batas waktu lima tahun untuk menggugat, tetapi juga mempertimbangkan keabsahan perolehan sertipikat tanah. Pendekatan tersebut diperlukan agar penerapan asas Rechtsverweking tidak secara otomatis menghilangkan hak gugat, terutama dalam kasus dimana penerbitan sertipikat melanggar hukum atau dilakukan tanpa itikad baik. Salah satu permasalahan dalam penerbitan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan terhadap jual beli tanah dengan bukti kuitansi semata terdapat di dalam kasus yang termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pdt/2021. Penulisan ini mengangkat tentang keabsahan jual beli tanah dengan bukti kuitansi, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang kehilangan tanahnya akibat penerapan asas Rechtsverwerking. Penelitian doktrinal yang dilakukan di sini mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sertipikat Hak Milik No. 01494 diterbitkan secara tidak sah karena hanya berasal dari jual beli yang dibuktikan dengan kuitansi semata, hal ini menimbulkan sengketa antara pemilik tanah dan pembeli beritikad baik. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah meliputi pembatalan sertipikat dan pembeli beritikad baik dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan keadaan seperti keadaan semula.

---

In the application of the principle of rechtsverwerking, judges should not solely rely on the lapse of the five-year limitation period for filing a claim but must also consider the validity of the acquisition of the land certificate. This approach is necessary to ensure that the application of the rechtsverwerking principle does not automatically extinguish the right to file a claim, particularly in cases where the issuance of the certificate violates the law or is conducted in bad faith. One of the issues in the issuance of land certificates by the Land Office, based solely on a receipt of sale and purchase, is illustrated in the Supreme Court Decision Number 997 K/Pdt/2021. This study addresses the validity of land transactions supported only by receipts, as well as the legal protection for landowners who lose their land due to the application of the rechtsverwerking principle. This doctrinal research collects legal materials through literature review, which are then analyzed qualitatively. Certificate of Ownership No. 01494 was issued unlawfully, as it stemmed solely from a sale and purchase evidenced by a receipt, resulting in a dispute between the landowner and a good faith buyer. Legal protection for landowners includes the annulment of the certificate, while good faith buyers may file a claim for damages based on unlawful acts to restore the situation to its original state."

"Kebiasaan menitipkan sertipikat hak atas tanah kepada PPAT dalam proses pengalihak hak belum diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis terkait penitipan sertipikat kepada Notaris ketika PPJB telah dibuat, dengan tujuan peningkatan menjadi AJB berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Krg. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana ketentuan hukum terkait hak dan kewenangan PPAT dalam menerima penitipan sertipikat tanah yang menjadi objek PPJB lunas dan belum ditingkatkan menjadi AJB dan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dalam hal penitipan sertipikat sebagai permintaan dari penjual untuk peralihan hak milik dengan AJB terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Krg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan arahan teori hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah serta memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil penelitian menyatakan tidak terdapat pasal yang secara nyata menyebutkan bahwa Notaris/PPAT berhak dan berwenang untuk menerima atau meminta penitipan sertipikat, namun hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar dengan tindakan tersebut. Nyatanya PPAT berhak untuk menerima penitipan sertipikat dengan maksud untuk pengecekan sertipikat kepada badan pertanahan sebagai salah satu prosedur dalam pembuatan AJB. Perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT dalam menerima penitipan sertipikat adalah melalui UUJN, Kode Etik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai aturan yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaan jabatan tetap berada pada ranah dan koridor yang semestinya dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Krg terjadi penitipan sertipikat pada saat berlangsungnya PPJB dengan tujuan agar AJB dapat dilakukan tanpa perlu kehadiran penjual karena terdapat pasal terkait pemberian hak kepada pembeli dalam PPJB untuk bertindak sebagai penjual dalam AJB. Namun PPAT menolak pembuatan AJB karena terdapat jaminan terhadap tanah tersebut yang dibuat oleh Notaris yang sama.

---

The custom of entrusting certificates of land rights to PPAT in the process of transferring rights has not been clearly regulated in statutory regulations. This research analyzes the deposit of certificates with Notaries when PPJB has been made, with the aim of upgrading to AJB based on District Court Decision Number 28/Pdt.G/2022/PN.Krg. The first problem formulation is what the legal provisions are regarding the rights and authority of PPAT in receiving custody of land certificates which are the object of PPJB in full and have not been upgraded to AJB and the second problem formulation is how the legal protection of PPAT is in terms of custody of certificates as a request from the seller for the transfer of ownership rights with AJB regarding District Court Decision Number 28/Pdt.G/2022/PN.Krg. The research method used is doctrinal research with a prescriptive research typology, which is research that provides direction on legal theory and statutory regulations on a problem and provides solutions to resolve the problem. The research results stated that there were no real articles [SLA3] states that the Notary/PPAT has the right and authority to receive or request safekeeping of certificates, but this is not prohibited by law and there are no statutory regulations that are violated by this action. In fact, PPAT has the right to receive custody of the certificate with the aim of checking the certificate with the land agency as one of the procedures in making the AJB. Legal protection for Notaries/PPATs in receiving custody of certificates is through the UUJN, Code of Ethics, and Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Position Regulations for Land Deed Officials as applicable regulations. So that the implementation of office remains in the proper domain and corridor and can provide legal certainty to the public. In the District Court Decision Number 28/Pdt.G/2022/PN.Krg, custody occurred certificates at the time the PPJB takes place with the aim that the AJB can be carried out without the need for the seller to be present because there is an article related to giving the buyer the right in the PPJB to act as a seller in the AJB. However, PPAT refused to make the AJB because there was a guarantee for the land made by the same Notary."

"Sistem publikasi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dengan mengadakan pendaftaran meliputi letak batas, luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah, dan pemberian surat berupa sertipikat. Dengan pendaftaran tanah, Pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis. Dengan diterbitkannya sertipikat sebagai hasil akhir kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, maka terwujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Namun dalam prakteknya, kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut kadangkala tidak terwujud seperti yang diharapkan, pengalihan hak secara sah dan dinyatakan tidak bermasalah oleh Badan Pertanahan Nasional setempat masih terdapat kemungkinan sertipikat yang telah beralih nama pemilik pun dapat dilakukan pembatalan oleh pihak lain. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah menjadi lemah dengan sistem publikasi yang diterapkan di Indonesia, olehkarenanya pemilik tanah harus mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang didapatnya dari Negara.

---

Publicizing system used in Peraturan Pemerintah No.24 Year 1997 is negative Publicizing system within positive element. Government in order to guaranting rule of law by performing registration including wide of land, position of land, land status, entitled to the land and the form of certificate. With the land registry, Governmental and also society earn easily obtain get the information about data of physical and data of yuridic. publishedly of sertipikat as end result of activity land registry for the first time, that hence existed guarantee of rule of law and law protection for handle the rights. But in practice, rule of law to the land right, sometimes not existed such as those which expected, transfer of rights validly and expressed don't a period off by local National Land, that still are possibility sertipikat even changed over the owner name also can be conducted cancellation by other party. Protection punish for land owner become weak with the publicizing system applied in Indonesia, cause of that land owner have to know how far law protection which acquisition from State."

"Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu kasus terjadi pada P yang membeli sebidang tanah dari PT G yang dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris X. Hal ini menyebabkan P kehilangan haknya. Oleh sebab itu, bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan peralihan ha katas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum promer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu jual beli yang dilakukan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah tidak sah. Notaris juga memiliki tanggung jawab jabatan untuk menjaga kestabilan hukum dan menjamin terciptanya kepastian hukum dengan melakukan penyuluhan hukum.

---

It is common in Indonesia where sell-purchase activity is done under the privately made deeds signed before and attested by notary. This shows a violation which subsequently regulated in the Government Regulation Number 24 of 1997, regarding Land Registration, which stipulates that the sale of land must be proven by a deed made by and in front of the Land Drafting Officer (PPAT), as based on Article 37 paragraph (1) PP No. 24/1997. For example,  P who bought some property from PT. G has a privately made deed signed before and attested by notary X, will cause her to lose her right as an owner. Therefore, it is needed to understand the application as well as the implementation of the land use right transfer under the private deed signed by notary who gets involve with the boedel pailit. This research contains of the normative legal research which uses the law as foundation of norm, the author describes the case, seek, and process a variety of data from the document study to generate a report of research findings. The specifications of this study are descriptive analysts, because this study is expected to obtain data that clearly illustrate what is discussed in this research. While the data obtained from this research will be analyzed using qualitative methods, namely analysis of data without using statistical formulas because the data used are not in the form of numbers. Thus, what is used is only by logical explanation of the sentence based on the rules and opinions of experts. The results showed that the sell-purchase activity which privately made deed signed before and attested by notary is illegal. Furthermore, the notary has responsibilities to maintain and to ensure the concept of legal certainty by conducting legal counseling."