Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis is written to analyze how copyright regulations accommodate the ever-growing creations, especially in relation to dance. Dance as one of the works protected by copyright is regulated in regulations at the international and regional levels in each country, such as in the United States and Indonesia, which are also the focus of writing this thesis. Currently, coupled with technological developments, many dances are being exploited without giving credit or commensurate compensation to the creators. Therefore, this thesis will discuss how existing regulations accommodate the growing demands of dance creators. This thesis is written using the normative legal research method, where this thesis is written based on legal literatures. This thesis is written using descriptive research method to accurately describe the problem being researched. This thesis is made based on two research questions, the first question is why does dance need to be copyrighted and the second question is whether the current regulations are sufficient to meet the demands of dance creators in the modern era. To answer the research question, it has been established that dance is one of the intellectual property rights protected by copyright. However, in practice, dance as one of the works protected by copyright does not yet have the implementation of regulations that are equivalent to other copyrighted works. Therefore, dances deserve copyright protection like other copyrighted works, because dance copyright protection is also regulated in the regulations. Then to answer the second research question, it was first found that the types and forms of dance were growing along with technological developments, which also led to the development of demands for copyright protection from dance creators. However, the current regulations are not sufficient to meet the demands of dance creators in the modern era.

---

Skripsi ini ditulis untuk menganalisis bagaimana peraturan hak cipta mengakomodir ciptaan yang semakin berkembang, terutama dalam kaitannya dengan tari. Tarian sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta diatur dalam peraturan mengenai hak cipta baik dalam tingkat internasional maupun regional di masing-masing negara, seperti di Amerika Serikat dan Indonesia, yang juga menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini. Saat ini, ditambah dengan adanya perkembangan teknologi, banyak tarian yang dieksploitasi tanpa memberikan kredit maupun kompensasi yang sepadan kepada para penciptanya. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana peraturan yang ada mengakomodir tuntutan yang semakin berkembang dari para pencipta tarian. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana skripsi ini ditulis berdasarkan pada literatur hukum. Skripsi ini ditulis menggunakan metode riset deskriptif untuk menggambarkan secara akurat permasalahan yang sedang diteliti. Skripsi ini dibuat dengan berdasarkan pada dua rumusan masalah, yaitu pertanyaan pertama adalah mengapa tarian perlu dikenakan perlindungan hak cipta dan pertanyaan kedua adalah apakah peraturan yang saat ini berlaku memadai untuk memenuhi tuntutan dari para pencipta tarian di era modern. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, telah ditemukan fakta bahwa tarian adalah salah satu hak milik intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Namun pada praktiknya, tarian sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta belum memiliki implementasi regulasi yang setara dengan karya cipta yang lain. Oleh karena itu, tarian layak untuk mendapatkan perlindungan hak cipta sebagaimana karya cipta lainnya, karena perlindungan hak cipta tarian juga diatur di dalam peraturan. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua, terlebih dahulu ditemukan fakta bahwa jenis dan rupa tarian semakin berkembang seiring dengan adanya perkembangan teknologi, yang juga menimbulkan adanya perkembangan tuntutan perlindungan hak cipta dari para pencipta tari. Namun, peraturan yang ada saat ini belum memadai untuk memenuhi tuntutan dari para pencipta tari di era modern."

"Bisnis rekaman kaset video beberapa tahun belakangan ini maju de~ ngan pesat dan mendatangkan keuntungen yang cukup besar, alat pes rekam dan kaset video dapat ditemkan dengan midah den harsa yang tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang bekal dipero = leh, Keadaan ini menimbulkan keinginan pada pihak tertentu untuk melakukan pembajakan atas rekaman kaset video yang dimiliki oleh pemegang - hak ciptanya yang sah, pembajakan hak cipta rekaman ini yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar hak subjektif orang lain adalah merupakan sua tu perbuatan melawan hukum, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian peda pemegang hak cipta yang sah serta menimbulkan kewajiban untuk mengganti rugi, pasal 1365 KuHPerdata. Namun hal ini tidak terlepas dari pembuktian dan penilaian hakim, adapun pengertian perbuatan melawan hukum di Tadonesia adalah sesuai dengan putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 dalam kesus Cohen-Lindenbaun, yang diutamakan dalam pembajakan hak cipta rekeman ini ada’ lah perekaman kembali, penambahan maupun pengurangan sebagian atau seluruh rekaman pada pita kaset video yang diperoleh oleh pemegang hak cipta rekamen kaset video yang sah itu, tanpa menpermasalahkan pada jenis/ merek apa rekaman dilakukan. Adanya pembajakan hak cipta ini dan hak cinta pata umumhya memperlihatkan adanya suatu, kemerosotan di dalam bidang moral perdaganan, Pengundangan undang-undang hak cipta yang baru tahun 1982 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kembali moral perdagangan yang baik, Hal ini sangat diperlukan apabila kita ingin memperoleh kedudukan yang baik di dalam bisbis internasional. Saat ini perdangangan internasional lebih ditekankan pada komoditas nonmigas. Adanya jaminan hak cipta atas suatu ciptaan menimbulkan ke gairahan orang untuk mencipta lebih banyak lagi."

"Film merupakan media multi dimensional, dan menyangkut aneka hak cipta. Banyak ciptaan-ciptaan yang ada hak ciptanya dimanfaatkan. Ciptaan-ciptaan itu diantaranya adalah cerita, lagu (musik), dan mungkin suatu tarian. Produser film tidak boleh menggunakan suatu hak cipta tanpa ijin tertulis pemegang hak cipta itu. Bahwa era film bisu dan hitam putih telah lama berlalu. Film berwarna dengan efek suara dan tehnologi yang menunjangnya semakin membuat semaraknya hiburan bagi masyarakat. Kemajuan tehhologi ternyata menimbulkan masalah hak cipta yang sangat kompleks sedangkan Undang-undang Hak Cipta 1912 (Auteurswet 1912) yang dibuat di masa pemerintahan Hindia Belanda tidak memadai 1agi. Padahal eksistensi undang-undang tersebut ' adalah melindungi pencipta beserta ciptaannja, maka digantinya Auteurswet 1912 dengan Undang-undang No. 6 tahun 1 982, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987, merupakan langkah maju untuk menjawab tantangan tehnologi, termasuk film. Undang-undang yang baru itu diharapkan dapat memecahkan masalah hak cipta dalam film, baik terhadap pembajakan film dengan sarana video, maupun berbagi pelanggaran lainnya. Hal ini demi memajukan dan menggairahkan bangsa Indonesia untuk berfikir kreatif supaya lahir beraneka ciptaan yang baru. Tanpa perlindungan, maka banyak pencipta dan pegang hak cipta yang dirugikan. Demikian pula masyarakat kita, serta pemerintah yang sedang mengusahakan pembangunan di segala bidang. Hak cipta bukan sekadar kata yang bernilai hukum, hak cipta juga suatu peluang bisnis dan ekonomi yang sangat tinggi. Permasalahan yang menarik ini akan diungkap dan dibahas dalam skripsi ini. Agar memperoleh gambaran yang je1as ten tang hak cipta yang bersangkutan dehgan film, penulis akan membahas masalahmasalah tersebut sejak film dipersiapkan, diproduksi, dan sampai saat film itu diedarkan ke tengah masyarakat luas."

"Manusia dalam perkembangannya menghasilkan berbagai karya, baik karya ilmiah, kesusatraan, kesenian, teknologi dan masih banyak lagi. Semua bentuk hasil karya yang sudah terwujud dan dapat dirasa oleh panca indra kita dilindungi oleh hak cipta. Hal ini karena kreativitas dan inisiatif manusia dihargai tinggi oleh manusia lain. Salah satu bentuk karya adalah musik. Musik sangat dibutuhkan manusia dan ternyata dapat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi Tanpa musik hidup terasa hampa. Oleh karena itu orang rela membayar suatu harga untuk dapat menikmati keindahan musik. Dalam karya tulis hubungan hukum antara artis ini akan dibahas bagaimana dan produser dalam suatu perjanjian kerja rekaman. Perjanjian yang digunakan Penulis untuk ditinjau secara yuridis adalah pedoman perjanjian pembuatan karya rekaman yang dikeluarkan oleh ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) dan dari itu dapat terlihat bahwa hak cipta milik artis dapat beralih kepada pihak produser perjanjian (penyanyi) Selain itu, Penulis juga akan mencoba mengupas sedikit tentang hak cipta yang dimiliki oleh artis dan produser untuk menambah pengetahuan kita bahwa artis dalam mempersembahkan karya musiknya mempunyai hak-hak yang bernilai tinggi dan produser dalam membuat hasil rekaman juga dilindungi hak cipta."

"Tindakan pelanggaran Hak Cipta di Internet, khususnya pada jejaring sosial seperti Instagram, berpotensi semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan penggunaan situs media sosial untuk berkomunikasi atau juga saling berhubungan antar pengguna. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HakCipta termasuk pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di Internet. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik platform media sosial seperti Instagram juga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan juga penindaklanjutan atas pelanggaranHak Cipta di Internet. Namun, terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sepenuhnya melindungi Hak Cipta dari pelanggaran Hak Cipta di Internet, khususnya dalam situs media sosial seperti Instagram.

---

Copyright infringement on the Internet, especially on social networks such as Instagram, might

potentially increase as the use of social media sites to communicate and also interact with each

other between users has rapidly grown. Law Number 28 of 2014 regulates forms of Copyright

infringement including Copyright infringement that occurs on the Internet. Based on existing

laws and regulations, both social media platforms such as Instagram and the government have

the responsibility to prevent and enforce the law if there happen to be any case of copyright

infringement on the Internet. However, there are provisions in laws and regulations that do not

fully protect Copyright from the act of copyright infringement on the Internet, especially on

social media sites such as Instagram."