Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya setiap orang dalam menjaga kesehatan atas dirinya sangat beragam. Keinginan masyarakat untuk menjaga kesehatannya ini telah mendorong kemajuan dibidang ilmu kedokteran konvensienal. Disamping ilmu kedokteran konvensional ini berkembang pula suatu metode pengobatan non keonvensional yang di kenal dengan metode pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang pun, termasuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan tidak mengaturnya. Ketiadaan standar dalam praktek pengobatan alternatif menjadi kesulitan tersendiri untuk menentukan batas-batas telah terjadinya penyimpangan atau malapraktek pengobatan. Masyarakat sebagai konsumen yang memanfaat kan jasa pengobatan alternatif ini sudah seharusnya dilindungi terhadap praktek pengobatan alternatif yang dapat merugikan fisik dan psikis konsumen yang berobat. Keberadaan Undang-Undang Nomor tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen dibidang pelayanan jas khususnya dibidang jasa pengobatan alternatif ini."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pemanfaat jasa pengobatan tradisional dengan studi kasus terhadap kelalaian pelaku usaha praktik pembesaran alat vital yang berada di Menteng. Dengan meninjau pada permasalahan mengenai pengaturan pelayanan pengobatan tradisional di Indonesia, tanggung jawab pengobat tradisional ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pengobat tradisional, sehingga dapat diambil manfaat dari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan desain penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuknya peraturan/Undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengobatan tradisional, dilakukannya pengawasan secara berkala dan berkelanjuatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terhadap tempat-tempat praktik pengobatan tradisional, kemudian melakukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait dan berwenang dalam hal penyelesaian suatu kasus/perkara, melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media-media cetak dan televisi terhadap lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

---

This undergraduate thesis examines the Law Protection on the Traditional Medication service consumer which is a case study on the negligence of the enlargement of sex agent practitioner where is located in Menteng. The purpose of this research could be attained by reviewing the issue of the traditional medication service regulation in Indonesia, the responsibility of the traditional physician regulated on the Consumer Protection Act, and the law effort who could be enforced by the consumer who suffered a loss by the action of the traditional physician. The research is a normative research with a descriptive research design.In the result of this research suggest that a particular act on the traditional medication should be formed and a gradual as well as suitable monitoring between the central government coordinate with the local government toward the traditional medical places. Afterwards, a well coordination between those related and appropriate parties in dealing with the settlement of this case, community socialization through the printed media and television about Board of Consumer Dispute Resolution. "

"Semakin bertambahnya kebutuhan manusia akan semakin berkembang pula keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan. Dewasa ini sebagian masyarakat memiliki persepsi akan tingkat kesejahteraan diukur dari pola hidup konsumtif yang tinggi. Masyarakat yang hidup di perkotaan tentu akan memiliki perbedaan sikap dan gays hidup dengan masyarakat yang hidup di pedesaan. Kecendrungan pola hidup konsumtif di masyarakat perkotaan disebabkan antara lain tingginya tingkat persaingan hidup dan semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan masyarakat pedesaan.Pola hidup konsumtif yang tinggi yang cenderung terjadi pada masyarakat di perkotaan merupakan tantangan bagi pelaku-pelaku usaha untuk memasarkan produk-produk barang danlatau jasa dengan sebanyak-banyaknya dan merupakan lalian subur yang dapat mendatangkan banyak keuntungan. Konsumen-konsumen masyarakat urban merupakan Target Market yang menggiurkan bagi para pelaku usaha.Adanya globalisasi ekonomi dengan berbagai implikasinya akan semakin mendorong terjadinya persaingan bisnis yang semakin tajam. Untuk memenangkan persaingan tersebut, upaya promos' produk, termasuk upaya periklanan akan semakin ditingkatkan baik melalui media konvensional seperti media cetak, televisi, dan radio, maupun media internat. Tidak dapat disangkal lagi bahwa iklan merupakan salah satu sarana paling ampuh dan efektif dalam mendorong laju roda perekonomian nasional. Perekonomian yang terus bergulir secara sehat menghasilkan pembangunan yang optimal pula. Manusia merupakan salah satu tulang punggung dan Ujung tombak pemasaran. Secara spesifik dapat diuraikan bahwa iklan bukan hanya sekedar bagian dari kebutuhan hidup masyarakat modern. Iklan sesungguhnya juga sudah menyatu dalam sistem perekonomian tradisional di Indonesia.Peranan pemasaran sangat besar dalam meningkatkan penjualan produk barang dan jasa.. Apalagi dalam era perdagangan babas, kita dituntut untuk memproduksi barang dan jasa yang kompetitif di pasaran nasional maupun internasional. Itu berarti para pengusahalprodusen dituntut lebih bersifat kreatif dalam meningkatkan penjualan produknya. Dalam mewujudkan produk yang kompetitif di pasaran tersebut, pecan perikianan akan semakin besar dan berarti dalam memasarkan produk barang dan jasa. Produk yang dihasilkan perusahaan periklanan, berupa iklan, diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi pengusaha pengildan (produsen, distributor, supplier, retailer) sekaligus juga bagi para konsumen (akhir) suatu produk barang/jasa yang diiklankan."

"Telemedicine merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan. Salah satu bentuk telemedicine yakni konsultasi online semakin banyak ditemukan dalam praktik kedokteran, dibuktikan dengan maraknya aplikasi kesehatan online yang menyediakan layanan konsultasi jarak jauh antara dokter dengan pasien. Namun demikian, perkembangan tersebut belum dibarengi dengan regulasi yang memadai. Dalam penelitian ini penulis ingin menelaah dan menganalisis mengenai bagaimana bentuk perlindungan konsumen jasa kesehatan telemedicine, bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha telemedicine, serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen telemedicine apabila mengalami sengketa dengan merujuk kepada peraturan yang ada saat ini seperti UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam UU Perlindungan Konsumen serta peraturan sektoral di bidang kesehatan belum cukup dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen telemedicine. Atas kerugian yang diderita, konsumen telemedicine dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga BPSK, MKDKI, maupun pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha adalah berupa ganti kerugian.

---

Telemedicine is the byproduct of the recent development of information technology and communication in health. One of the forms of the development manifests as online consultation, which has become more common in health practice – proven by the growing number of health-based applications that provide a service of long-distance consultation between doctors and patients. However, this development has not been aided with sufficient regulations. In this research, the writer aims to analyze the forms of consumer protections towards practices of telemedicine, the forms of legal responsibility and accountability of telemedicine providers, and legal path consumers can pursue shall a dispute arise – in which the dispute refers to currently applicable laws such as Law Number 8, 1999, on Consumer Protections; Law Number 36, 2009, on Health; Law Number 29, 2004, on Medical Practices; and Law Number 11, 2008, on Information and Electronic Transactions. The writer used normative juridical research method with a descriptive-analytical research type. The results showed that regulations contained within the Law on Consumer Protections and other sectoral health laws have not been sufficient in providing legal protection towards telemedicine consumers. To address losses telemedicine consumers possibly suffer from, they may legally pursue the providers through Consumer Dispute Settlement Board (BPSK – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Indonesia Medical Disciplinary Board (MKDKI – Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), and the Court. The provider’s responsibility is shown through compensations."

"Bank merupakan salah satu usaha yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Untuk dapat bersaing dalam dunia perbankan maka suatu bank harus dapat berusaha untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada para nasabah, sehingga nasabah tersebut tidak tertarik untuk menggunakan jasa bank lain yang mereka nilai lebih memberikan kenyamanan bagi mereka. Teknologi sistem informasi dan telekomunikasi yang semakin berkembang merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh bank untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yang sudah lazim saat ini diberikan adalah Internet banking. Yang menjadi focus pembahasan pada tesis ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan internet banking dan tanggung jawab dari pelaku usaha (Bank) sebagai penyelenggara layanan Internet banking, adalah Pasal 6 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu Bank Indonesia melalui SKDBI No.27/164/KEP/DIR dan SEBI No.27/9/UUPB tanggal 31 Maret 1995 menginstruksikan Penggunaan Sistem Informasi Oleh Bank yang merupakan pedoman pelaksanaan teknologi informasi. Pada tanggal 20 April 2004 Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6/18/DNDP perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). Bank sebagai penyelenggara layanan wajib memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi melalui internet banking dengan mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan dan menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif."

"Setiap hari kita selalu berperan sebagai konsumen barang maupun jasa. Hal itu kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, tentu kita pernah merasakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh produsen. Ini kemudian membuat konsumen kecewa, tidak puas dan merasa tertipu. Masalah perlindungan konsumen sering menjadi masalah yang aktual. Perlindungan di sini diartikan secara fisik atau dalam segi hukum. Perlindungan dari sudut hukum akhir-akhir ini seringkali menjadi persoalan yang pelik dan rumit untuk penyelesaiannya, mungkin ini di sebabkan pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan dan belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya atau keengganan dari pihak penguasa untuk memperhatikan semua produk dan jasanya sesuai dengan mutu dan standar atau lemahnya penegakan hukum oleh aparat/instansi yang terkait apabila terjadi kerugian di pihak konsumen. Demikian halnya dalam perdagangan parsel dimana konsumen sering dirugikan oleh produsen yang hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kepentingan dan keselamatan konsumen. Apabila konsumen merasa dirugikan misalnya dengan adanya produk makanan/minuman yang sudah rusak dan tidak layak dikonsumsi lagi, maka konsumen dapat menuntut ganti kerugian kepada produsen berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan keberanian konsumen tersebut untuk meminta pertanggungjawaban produsen atas kerugian yang dideritanya, maka membuktikan bahwa kesadaran akan hak dan kewajiban serta harkat dan martabat masyarakat Indonesia semakin tinggi."

"Skripsi ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha obat tradisional, dan peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat telah melakukan beberapa pelanggaran sehingga melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen obat tradisional terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat.

---

The focus of this study is the type of violation of which is carried out by the entrepreneur of traditional medicine, and the authority and the responsibility of government toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry. This research is using normative research. The result of this research is the entrepreneur of traditional medicine produce from medicine chemistry has been carried out some of violation so that violates some of legislation, and the government have the authority and the responsibility in building and controlling to protect the consumer of traditional medicine toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry."

"Rokok adalah salah satu produk komoditi perdagangan yang terdapat hampir di seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Rokok juga diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 1 peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 1999 juncto pasal 1 butir 1 peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan menjelaskan definisi dari rokok adalah: "Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica, dan species lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan" Tingkat konsumsi rokok di Indonesia dewasa ini sudah pada tahap mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan di sini adalah pada faktor kesehatan, baik kesehatan bagi si konsumen itu sendiri maupun bagi orang-orang disekitarnya yang tidak mengkonsumsi rokok. Karena dari asap yang dihasilkan satu batang rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia seperti nikotin, CO, NO, HCN, NH4, acrolein, acetilen, benzaldehyde, urethane, benzene, methanol, coumarin, etilkatehol-4, ortokresol, perilen dan lain-lain yang dapat mencemarkan udara dan menganggu sistem pernapasan si perokok. Hal inilah yang coba diatur oleh Pemerintah, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah untuk menanggulangi dampak negatif yang diakibatkan dari rokok dengan cara melakukan kampanye anti rokok maupun dengan cara mengeluarkan produk-produk hukum pengaturan konsumsi rokok yang bertujuan untuk menjaga kesehatan kita bersama."