Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan lingkungan strategis abad ke-21 mengakibatkan perubahan besar dalam berbagai segi kehidupan bangsa Indonesia, di antaranya adalah pengelolaan kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil) sebagai ujung tombak penyelengaraan pemerintahan. Hal tersebut mengharuskan setiap pengambil keputusan untuk melaksanakan perencanaan SDM dengan cermat. Perencanaan SDM dalam tulisan ini khususnya adalah formasi pegawai yaitu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan dalam satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran/kontribusi faktor-faktor yang terkait erat dengan penyusunan formasi dan alasan bagi faktor terkait yang memiliki sedikit peran dalam penyusunan formasi pegawai di BKN.Penelitian ini merupakan penelitian survey-deskriptif, yaitu menggunakan daftar pernyataan sebagai alat utama pengumpulan data untuk menggambarkan obyek penelitian dan melakukan interpretasi dengan tepat. Pengambilan data dilakukan pada sampel yang dipilih secara sengaja, yaitu para responden pejabat eselon I, II, III, dan IV yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan formasi pegawai di lingkungan BKN. Untuk mengetahui peran/kontribusi faktor analisis jabatan, jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, kapasitas seoran calon PNS, prinsip pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang tersedia, dan kemampuan keuangan negara digunakan Tes Tanda. Tes Tanda adalah suatu cara analisis data statistik non parametrik yang menggunakan tanda positif dan negatif pada lembar jawaban responden. Sebagai pengayaan digunakan analisis deskriptif untuk menarasikan alasan faktor yang memliki sedikit kontribusi dalam penyusunan formasi pegawai di BKN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan negara merupakan faktor yang dinilai oleh responden penyelenggara kebijakan sebagai faktor yang memiliki peran yang banyak/besar dalam penyusunan formasi pegawai di BKN. Sedangkan faktor lain, seperti: analisis jabatan, jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, kapasitas seorang calon PNS, prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan peralatan yang tersedia menurut responden pengambil dan penyelenggara kebijakan pada praktiknya dinilai memiliki peran yang sedikit dalam penyusunan formasi di BKN. Salah satu alasan mengenai sedikitnya peran faktor-faktor tersebut adalah karena hingga saat ini belum ada pedoman yang jelas tentang teknis penyusunan formasi pegawai.Dengan demikian disarankan kepada pimpinan BKN agar dapat segera membuat pedoman tentang teknis penyusunan formasi pegawai agar BKN dan instansi lain dapat dengan jelas dan mudah melaksanakan penyusunan formasi berdasarkan faktor-faktor yang terkait erat. Keberhasilan penyusunan formasi pegawai diyakini akan secara langsung dan tidak langsung mendukung upaya meningkatkan efektivitas organisasi."

"Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana pegawai Iainnya dalam suatu organisasi berperan sangat penting, karena merupakan jiwa dan motor penggerak perkembangan organisasi/instansi Pemerintah. Dalam penelitianini yang dimaksud adalah PNS Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Salah satu faktor penting yang dapat mendorong peran PNS tersebut dalam instansi adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja agar berfungsi pendorong bagi kinerja pegawai, perlu dilakukan dengan cara penilaian yang baik (tepat) dan didukung oleh fasilitas data prestasi yang memadai sosialisasi untuk penilai maupun yang dinilai dan pemanfaatannya secara luas untuk pengembangan dan pembinaan pegawai. Dalam praktek penilalan kinerja PNS masih banyak terdapat kekurangan, sehingga belum berfungsi sebagai pendorong kinerja. Demikian pula yang terjadi di BKN Pusat. Dalam tesis ini, penulis mencoba mengkaji dan meneliti masalah persepsi pegawai terhadap penilaian kinerja di BKN Pusat dengan pendekatan atau metode deskriptif kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/pernyataan dan responden/pegawai BKN Pusat (pejabat penilai dan pegawai yang dinilai) yang diperoleh dengan cara penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai terhadap penilaian pelaksanaan pekerjaan (penilaian kinerja) PNS di BKN Pusat ternyata menunjukkan/menggambarkan kekurangan/kelemahan dalam cara penilaian, sosialisasi tersediannya fasilitas data prestasi, dan pemanfaatan hasil penilaian pekerjaan untuk kebutuhan pengembangan dan pembinaan pegawai secara luas. Sehubungan dengan adanya kekurangan/kelemahan tersebut, dalam tesis ini menyarankan pemecahan masalahnya berdasarkan prioritas jangka pendek dan jangka panjang. Pemecahan masalahnya pada garis besarnya yaitu merubah pendekatan penilalan menjadi lebih berorientasi pada hasil kerja, metode penilaiannya Kombinasi dan Sekala Grafis dengan Insiden Kritis, formatnya dirubah/disempurnakan, disusun standard pekerjaan tiap tugas/jabatan, dilakukan sosialisasi, diberlakukan buku laporan prestasi kerja, Biro Kepegawaian agar lebih berperan dalam manajemen hal-hal yang terkait dengan penilaian pekerjaan serta diusahakan perbaikan/penggantian Peraturan Penierintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh disiplin kerja dan sistem kompensasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pimpinan hendaknya secara terus menerus mensosialisasikan pemahaman tentang tata tertib yang berlaku dalam organisasi kepada para pegawai dan meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Disamping itu, pimpinan juga hendaknya secara berkesinambungan memberikan pemahaman tentang sistem kompensasi yang berlaku, khususnya tentang sistem tunjangan serta mereview mengenai mekanisme pemberian gaji atau tunjangan kepada para pegawai di lingkungan organisasi ini.

---

This thesis discusses the influence of the discipline of work and compensation system on employee performance in State Personnel Board. This research is assosiative with quantitative data. The results suggest that the leadership should continuously promote understanding of the rules that apply to employees in the organization and improve the quality of the personnel in carrying out job-work. In addition, leaders should also continuously provide insight into the current compensation system, especially about the benefits system and a review of the mechanics of salary or allowances to employees within this organization."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan sistem penggajian PNS saat ini terhadap sistem manajemen kepegawaian menurut UU No. 43 Tahun 1999 pada Badan Kepegawaian Negara dan memformulasikan sistem penggajian PNS yang adil dan layak berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan kinerja PNS yang mencerminkan keadilan internal dan eksternal.Penelitian dilakukan terhadap 351 responden dari seluruh pegawai BKN dan 20 responden sebagai expert dari pejabat pengambil kebijakan (eselon I dan II) BKN. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Propotionate Stratified Random Sampling. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik analisis Uji Binomial untuk mengetahui efektif atau tidak efektif system penggajian PNS yang diterapkan saat ini dan Methode Point System untuk memformulasikan system penggajian PNS yang adil dan Iayak yang mencerminkan keadilan internal dan eksternal.Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kondisi sistem penggajian PNS secara positif dan signifikan menunjukkan kondisi sistem penggajian PNS yang belum adil baik secara internal maupun eksternal, belum layak karena jumlah gaji yang diperoleh tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup PNS dan belum relevan sesuai dengan UU. No. 43 Tahun 1999 karena system yang diterapkan belum sesuai dengan amanat UU No. 42 Tahun 1999. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan secara positif dan signifikan beberapa factor kunci pekerjaan dalam rangka perancangan sistem penggajian PNS yang adil, layak dan relevan sesuai UU. No. 43 Tahun 1999, antara lain : bobot jabatan, pendidikan, ketrampilan, tanggung jawab, pengalaman, kondisi Iingkungan kerja, resiko bahaya, fungsi pekerja, korelasi jabatan, dan wewenang. Sedangkan untuk memformulasikan system penggajian PNS terdiri dari dua komponen, yaitu komponen gaji jabatan yang diperoleh berdasarkan factor kunci pekerjaan dan komponen tunjangan yang diperoleh dari kinerja pegawai."

"Tesis ini membahas tentang Proses Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja yang dijalankan pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terdiri dari 4 empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peninjauan kembali. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan seleksi promosi jabatan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya standar kinerja yang jelas sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pegawai. Pejabat penilai belum melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan perilaku kerja pegawai dan tidak seluruh pegawai mengumpulkan laporan hasil kerja sehingga hasil penilaian masih terlihat subyektif karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

---

This thesis discusses the process of Performance Assessment of Civil Servants in the Civil Service Bureau of National Civil Service Agency conducted in 2015. This study used a postpositivist approach and qualitative method. The results showed that the performance appraisal process that runs on the Civil Service Bureau of the State Personnel Board consists of four 4 phases planning, implementing, assessing and reviewing. Utilization of performance appraisal results has been used as one of the administrative requirements in the process of promotion, awards, and selection for job promotion.

Problems were found in this study is there is no clear performance standards as a guide in measuring employee performance. Assessor officials have not done recording the observations of the behavior of employee and not all employees gather reports on the work result, so that it still looks a subjective assessment results due to lack of supporting evidence. The results of performance appraisal has not been used as the basis for the payment of benefits employee performance and competencies development."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penilaian prestasi kerja di Direktorat Pengadaan PNS Badan Kepegawaian Negara Jakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kaidah yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data terkumpul dengan teknik in-depth interview.Hasil penelitian ini menyarankan agar ada pengawasan langsung dari atasan pejabat penilai dalam proses pelaksanaan prestasi kerja, dan semua laporan harus disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan agar menghindari penyimpangan yang terjadi. Selain itu perlu ada perubahan sistem terkait reward dan punishment sehingga pegawai lebih terpacu untuk berprestasi.

---

This study focuses on how the performance appraisal is conducted at Direktorat Pengadaan PNS BKN Jakarta based on the regulations established by the Government. This is a qualitative descriptive study using the technique of in-depth interview to collect the data.The result of this study suggests that there should be constant monitoring from the highest functionaries in the Department and all reports must be completed with reliable evident in order to avoid any deviations. In addition, there is an urgency to change the reward and punishment system in order to motivate the PNS."