Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang tahun 2015. Kebijakan ini dilihat oleh banyak pihak sebagai kebijakan yang kontroversial. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas berubahnya situasi keamanan regional Jepang serta adanya ancaman yang nyata dari Korea Utara dan Cina dalam perspektif Jepang. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan yang cukup keras dalam Diet Jepang antara dua kelompok, yaitu partai pendukung dan partai yang menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan tahun 2015 tersebut. Pada akhirnya, kebijakan tersebut berhasil diloloskan melalui mekanisme pengambilan suara pada kedua majelis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang tahun 2015 ini berhasil disahkan karena mayoritas partai pendukung memenangkan peroleh suara di kedua majelis, hal ini tidak lepas dari partai penguasa pemerintah LDP yang berhasil melakukan upaya social lobbying kepada partai pendukung lainnya. Faktor lainnya, terletak pada inkonsistensi partai oposisi sehingga membuat mereka kalah dalam pengesahan RUU Keamanan Baru tersebut. Penelitian ini menggunakan group theory dalam pembuatan kebijakan publik dan konsep pasifisme.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss the factors leading to the passage of Japan`s defense security policy change in 2015. This change was seen by many sides as controversial. It was passed as a reaction to Japan`s regional security change of situation and the existence of real threats posed by China and North Korea in Japan`s point of view. On its formulation, there were many intense debates inside the Diet between two groups: the government and opposition parties. In the end, the bill was passed through voting mechanism in both legislative houses. This thesis showed that the changes to defense and security policy were closely linked to the ruling party (LDP) which succeeded in its social lobbying efforts toward the other political parties in its coalition. The other factor was the inconsistency of the opposition parties, which put them on the loss regarding the passage of the defense and security bill. This thesis was researched by utilizing group theory in public policy formulation and concept of pacifism."

"Penduduk merupakan pelaku penting dalam upaya Hankam Negara untuk meningkatkan Ketahanan Nasionalnya karena ciri-ciri dan perilakunya dapat mempengaruhi upaya Hankam, dilihat dari :A. Kependudukannya.1. Jumlah dan pertumbuhannya terus meningkat Kenaikannya tidak diikuti dengan pertambahan jumlah kebutuhan penduduk secara seimbang sehingga sering menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu Ketahanan Nasional.2. Berdasarkan komposisi umur, jenis kelamin dan usia reproduksi, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Hal ini menunjukkan tingkat fertilitas masih cukup tinggi.3. Kelompok usia muda lebih banyak dibanding kelompok usia tua, berarti masih,menunjukkan lagu pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi.4. Persebaran penduduk, kepadatannya dan persebaran angkatan kerjanya tidah merata untuk setiap wilayahnya, sehingga sering menimbulkan kerawanan kerawanan di berbagai bidang.5. 78% angkatan kerjanya berpendidikan SD ke bawah, sehingga sumber daya manusianya kurang bisa diproduktifkan dalam pembangunan. B. Pertahanan Keamanan Negaranya.Penduduk yang ditempatkan ke dalam unsur-unsur Hankam masih belum memenuhi persyaratan seperti pada:1. Masih sulit diperoleh dari penduduk yang mampu menggunakan segala jenis perlengkapan militer untuk AL, AU, Artileri dan Havaleri (ADJ,2. Penduduk yang mampu menggunakan senjata dengan kondisi yang ada dan dapat menghancurkan musuh di garis dapan yang dipersiapkan untuk Infantri (AD) masih langka/sulit diperoleh.3. POLRI, berasal dari penduduk berkualitas yang mampu melayani logistik, personil dan lain-lain.4. Rakyat terlatih, cadangan dan Perlindungan Masyarakat, semua berasal dari penduduk yang berkualitas.5. Hasil seleksi langsung dari penduduk, banyak calon yang gagal pada tes Kesamaptaan dan Kesehatan. C. Ketahanan Nasionalnya.Dari delapan Gatra (Asta Gatra) sebagai unsur-unsur Ketahanan Nasional masih terdapat kendala-kendala yang dapat mengancam kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara Indonesia. Oleh sebab itu, ciri-ciri dan perilaku penduduk serta sosialisasinya dalam kecintaan terhadap tanah air (Bela Negara) harus ditata kembali agar mampu mendukung upaya Hankam Negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional."

"Tesis ini membahas mengenai Program Tanggung Jawab Sosial Terhadap Peningkatan Pengamanan Obyek Vital Nasional. Tanggung jawab pengamanan pada perusahaan bagi keberlangsungan bisnis perusahaan bukanlah semata peran dan fungsi sekuriti departemen saja, apalagi perusahaan juga telah berstatus sebagai Objek Vital Nasional. Fungsi dan peran lainnya memiliki peranan penting dalam rangka ikut serta menciptakan kondisi aman untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang dikenal dalam istilah migas sebagai Tanggung Jawab Sosial (TJS). Penelitan ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan obeservasi partisipasi, wawancara mendalam, life story, analisa dokumen dan kepustakaan. Dasar penelitian ini dilakukan dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan telah melakukan Program TJS nya dengan berfokus kepada tiga hal yaitu Pendidikan, Pemberdayaan dan Lingkungan & Kesehatan. Bahwa kemudian masih terjadi ketidakpuasan yang berujung kepada konflik antara perusahaan dengan stakeholdernya yaitu masyarakat terdampak harus dipahami sebagai bentuk dari suatu interaksi sosial antara perusahaan dengan stakeholdernya. Kondisi ini disebabkan karena komunikasi yang berjalan kurang baik pasca re-strukturisasi organisasi stakeholder departemen, belum terintegrasi serta minimnya keterbukaan komunikasi program TJS dengan departemen lainnya termasuk dengan departemen sekuriti, belum tersosialisasinya program TJS yang telah dilakukan dengan baik kepada pemangku kepentingan, keterbatasan kompetensi komunikasi staff stakeholder, serta adanya kepentingan kelompok dengan memanfaatkan isu TJS ini. Kondisi ini sangat berdampak terhadap pelaksanaan pengamanan pada lapangan operasionalnya.

---

This thesis discusses the Corporate Social Responsibility Program for Enhancing the Security of National Vital Objects. The responsibility of securing the company for the continuity of the company's business is not merely the role and function of the department's security, moreover the company also has the status of a National Vital Object. Other functions and roles have an important role in participating in creating safe conditions to maintain the company's sustainability. One of them is through the Corporate Social Responsibility (CSR) program or known in the term oil and gas as Tanggung Jawab Sosial (TJS). This research uses qualitative methods. Data collection techniques using observation of participation, in-depth interviews, life stories, document analysis and literature. The basis of this research is the case study. The results showed that the company had carried out its TJS Program by focusing on three things comprises Education, Empowerment and Environment & Health. Nevertheless, dissatisfaction still occurred subsequently, led to conflict between the company and its stakeholders which is resulting bad impact to the social interaction of company and Community. This condition is caused by poor communication after restructuring of the stakeholder organization, not being integrated and lack of communication between TJS program and other departments including the security department. In addition, the TJS program has not been well socialized to stakeholders, limited competency of stakeholder communication staff, as well as group interests by utilizing this TJS issue. This condition greatly affects the implementation of security at the operation field."

"ABSTRAKTesis ini bermakaud meneliti penyuluhan hukum dengan metode cerarnah yang dilakaanakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Bekasi. PeneJitian ini bertujuan ingin menemukan apa saja efektivitas penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif kualitatif yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya tentang hasil penelitian, dengan menyusun langkah-langkah: wawancara mendalam dengan informan yang telah mengikuti penyuluhan hukum dengan metode ceramah. Hasil penelitian menunjukan efektivitas penyuluhan hukum dapat dikatakan efektif sampai peda pengetahuan, pemahaman dan perubahan perilaku dari peserta penyuluhan. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penyuluhan bukum ke depan lebih baik lagi yaitu materi penyuluhannya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, penyuluhnya agar lebih professional, waktu pelakaanaan, dan tempat penyuluhan agar lebih memadai (aula).

---

AbstractThis thesis has a purpose to study guidance of law conducted by Pusat Penyuluhan Hukum (Central of Law Guidance) to the society (especially by discourse method). This research has the purpose to meet any effectiveness of law guidance and the factors which influence the effectiveness. The method used in this research is qualitative descriptive method, that is the method directed to solve the problems by the way of discussing or to draw in according to the fact about the result of the research, by preparing the steps of field observation and in depth interview with the informants which have followed the program of law guidance. The result of the research shows that the activity of law guidance it can be said effectiveness up to the knowledge, understanding and change of behavior of the guidance participants. Nevertheless, there are still some things that ought to be considered in order that guidance be fitted with the utility of the society, the counselors have to be more professional, the time of conducting and the venue of the guidance has to be more appropriate(auditorium). "