Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, tugas Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan jalannya Pemerintahan Daerah. Secara operasional penyelenggaraan pengawasan tersebut mencakup semua IPOLEKSOSBUD di Daerah Tingkat I dan II ditambah sepuluh komponen di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.Secara umum ada dua faktor yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuannya yaitu secara internal dan eksternal. Dalam tesis ini penelitiannya lebih difokuskan dari faktor internal, organisasi Itjen Depdagri, khususnya menyangkut koordinasi, sumberdaya manusia (Skills) dan kepemimpinan dengan tujuan agar lebih mudah menyusun instrumen penelitian dan pembatasan masalah yang relevan.Untuk mengamati bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dilakukan, digunakaui metode penelitian korelasional (Corelational Research), yang penelitiannya dilakukan terhadap 60 responder terdiri dari empat strata : Strata I eselon II, Strata II eselon III, Strata 111 eselon IV Strata IV non eselon.Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan rumus Chi kuadrat (X2) disimpulkan, ketiga subvariabel bebas yaitu : Koordinasi, Sumberdaya manusia dan Kepemimpinan, secara faktual tidak mempunyai- korelasi (hubungan) dengan efektivitas pengawasan, atau sangat kurang signifikan.Sesuai dengan identifikasi permasalahannya, maka disarankan ketiga sub variabel diatas dapat diperbaiki, yaitu :1. Untuk aspek koordinasi perlu dilakukan : a. Penyusunan jadwal pemeriksaan setelah PKPT ditentukan. b. Mengkaji ulang sistem tindak lanjut. Melakukan konfirmasi atas obyek yang diperiksa. c. Temuan disajikan dengan data yang faktual, sehingga mudah di tindak lanj uti sesuai rekomendasi.2. Untuk aspek Sumberdaya Manusia perlu dilakukan :a. Temu Wicara dengan Badan Diktat Depdagri, BPKP dan BPK guna pengikatanl kualitas Pengawasan,b. Penugasan lebih difokuskan berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman.3. Untuk aspek Kepemimpinan perlu dilakukan:a. Evaluasi LHP, menerapkan standar audit.b. Pemberian motivasi kepada pengawas meningkatkan daya saing (Competitiveness) serta menerapkan reward dan punishmen."

"Seiring dengan terjadinya perubahan yang krusial pada kepemimpinan bangsa dan negara ini, masyarakat luas juga menuntut penyelenggara negara untuk melakukan perubahan total dalam pengelolaan negara termasuk dalam bidang keuangan . Tuntutan untuk segera mereformasi pengelolaan dana publik itu sangat kuat dan mendesak Pemerintah untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan di sektor keuangan, terutama dalam pelaksanaan sistem penganggaran negara.Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana aparat pengelola keuangan negara dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri melaksanakan sistem anggaran telah memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan, yang meliputi unsur partisipasi masyarakat, transparansi anggaran dan ketaatan hukum pada setiap tahap penganggaran.Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang diolah secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi didalam organisasi Pemerintah secara utuh dan dalam kondisi yang sebenarnya.Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mereformasi pengelolaan anggaran masih jauh dari apa yang diharapkan oleh semua pihak, dikarenakan pola lama dalam pengelolaan anggaran masih terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Baik pada tahap penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran, lalu pengawasan sampai pada tahap pertanggungjawaban secara umum masih jauh dari prinsip akuntabilitas yang partisipatif, transparan dan taat hukum.Dengan demikian dapat disarankan untuk perbaikan dikemudian hari, bahwa sebaiknya pihak Sekretariat Jenderal membuka akses bagi masyarakat umum untuk dapat memberikan dan mencari informasi tentang pelaksanaan sistem penganggaran. Banyak cara untuk membuka akses bagi masyarakat diantaranya dengan membuka akses website di internet dan mengumumkan secara terbuka di media massa tentang laporan keuangan secara periodik. Disamping itu pihak Pemerintah untuk segera menunjuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang potensial dan independen untuk dapat turut melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja keuangan Pemerintah agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dapat meningkat kembali."

"Satu hal penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam setiap kegiatan untuk pencapaian tujuan sebagaimana adanya kegiatan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus berlangsung secara berkesinambungan adalah adanya pengawasan. Jika lemah akan semakin memberi peluang bagi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya kebocoran atau penyalahgunaan sumber dana pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) Depdagri, dengan pokok masalah: "faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengawasan di Itjen Depdagri"?Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan di Itjen Departemen Dalam Negeri. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kinerja pengawasan di Itjen Departemen Dalam Negeri.Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja pengawasan yang berlangsung dan dilaksanakan oleh aparat Itjen Depdagri hingga kini masih tergolong lemah atau rendah karena dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia (SDM), sumber dana/anggaran, serta sarana dan prasarana. Faktor-faktor sumber daya manusia/aparat, sumber dana/ anggaran, serta faktor sarana dan prasarana secara empirik mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan kinerja pengawasan Itjen Depdagri. Karena itu lemahnya kemampuan. SDM/aparat pengawasan, kurang memadainya dana/anggaran pengawasan, serta kurang memadainya sarana/prasarana penunjang kegiatan pengawasan mempengaruhi dan menyebabkan lemahnya kinerja pengawasan Itjen Depdagri.Sehubungan dengan temuan dan kesimpulan itu maka disarankan perlunya diberlakukan atau diterapkan sanksi yang tegas dalam pelaksanaan tugas pengawasan sehingga aparat pengawasan yang melalaikan tugas mempunyai kesungguhan dan motivasi untuk semakin meningkatkan disiplin dan kemampuan kerjanya secara optimal guna mewujudkan kinerja pengawasan yang baik dan kuat. Upaya peningkatan kinerja pengawasan perlu segera dilakukan secara berkesinambungan, agar dapat rnemberikan hasil yang lebih nyata dan optimal dalam mendukung terwujudnya kinerja pengawasan Itjen Depdagri yang diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok instansi."