Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan rahasia bank dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah, yaitu yang berhubungan dengan keadaan keuangannya. Selain untuk kepentingan nasabah, ketentuan rahasia bank juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan bank itu sendiri, yaitu agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga terjaga kelangsungan hidupnya. Walaupun telah diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 serta peraturan intern bank, pelanggaran terhadap kerahasiaan bank masih saja terjadi. Hal ini tentu sangat merugikan baik bagi nasabah yang menjadi korban, dan bagi bank tempat terjadinya kejahatan tersebut, karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Tesis ini mengangkat permasalahan yang terjadi sehubungan dengan masalah pembocoran rahasia bank, antara lain apakah cakupan ketentuan rahasia bank sudah cukup memadai untuk mengakomodir kepentingan nasabah, siapakah yang dapat dikategorikan sebagai pihak terafiliasi, dan apakah bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat pembocoran rahasia nasabah oleh pihak terafiliasi. Dalam melakukan penulisan ini, penulis melakukan suatu proses pengumpulan data, data tersebut diperoleh dari suatu penelitian dimana hasil penelitian tersebut didapat dari sumber-sumber pengetahuan atau pikiran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung oleh beberapa wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Adapun kesimpulan yang didapat adalah bahwa cakupan ketentuan rahasia bank yang baru berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 sudah cukup memadai untuk mengakomodir kepentingan nasabah, yaitu mencakup kerahasiaan mengenai nasabah penyimpan serta simpanannya. Di samping rahasia bank yang dimaksud dalam Undangundang Perbankan, segala informasi yang bersumber dari dalam bank termasuk dalam kategori rahasia. Lalu yang dimaksud sebagai pihak terafiliasi antara lain adalah anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan secara tersurat dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998, pegawai outsourcing juga masuk ke dalam kategori pihak terafiliasi yaitu sebagai karyawan bank. Bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat pembocoran rahasia nasabah oleh pihak terafiliasi. Yaitu dengan kesediaan menempuh jalur hukum yang berlaku.

---

Bank secrecy provisions are intended to protect the interests customers, namely related to the financial situation. apart on behalf of customers, bank secrecy provisions are also intended to protect the interests of the banks themselves, which is to gain the trust from society, so maintain their survival. although it has been regulated in Law No.10 of 1998 as well as the bank's internal regulations, violation of the bank secrecy still happened. It is certainly very detrimental both for customers who become victims, and for banks the scene of the crime, because it can undermine confidence society against the bank.

This thesis raised problems occurred in connection with the leaking of confidential bank issues, among other things whether the bank secrecy provisions coverage is sufficient to accommodate the interests of customers, who can be categorized as a party affiliated, and whether the bank responsible for the loss of customers arising from the leaking of confidential customer by affiliated parties.

In perform this writing, the author conducted a data collection process, the data obtained from a study in which the results of these studies obtained from sources of knowledge or thoughts can accounted for the truth, the research methods used by the author in this thesis is the legal research methods Normative supported by several interviews to several speakers.

The conclusions were that coverage that the new bank secrecy provisions under the Law No.10 of 1998 is sufficient to accommodate the interests customers, which include confidentiality regarding the depositor and mistress. In addition to bank secrecy referred to in Law Banking, all information sourced from the bank included in the confidential category. Then referred to as the Affiliated include the members of the Board of Commissioners, the superintendent, the Board of Directors or their attorneys, officers, or employees of the bank; members of management, supervisors, managers or their proxies, officers, or employees of the bank, Parties providing services to the bank, among others, public accountants, appraisers, legal consultants and other consultants; Parties, according to Bank "

"Segala data atau keterangan berkaitan dengan Wajib Pajak harus dijaga dan dirahasiakan pejabat pajak dalam rangka rahasia jabatan. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 'Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan'. Permasalahan pokok adalah bagaimana penerapan Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak dan bagaimana penyelesaian tentang Daftar Pengemplang Pajak yang sudah diumumkan oleh Ditjen Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus diumumkannya Daftar Pengemplang Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak kepada publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus tersebut seharusnya pengumuman Daftar Pengemplang Pajak tidak boleh dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak karena melanggar rahasia jabatan dan bertentangan dengan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila memang terjadi tunggakan pajak bisa dilakukan penagihan melalui teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan hingga pelelangan harta Wajib Pajak bukan dengan pengumuman. Pengumuman bisa berdampak negatif terhadap perekonomian yang mengakibatkan target penerimaan negara dari pajak tidak dapat tercapai. Apabila pengumuman sudah dilakukan maka Wajib Pajak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan terhadap pejabat pajak dan terhadap pejabat pajak bisa dipidanakan dengan ancaman hukuman yang sudah diatur dalam Undang Undang.

---

Tax official usually keep the tax payers data in secret due to their professional oath, as stated in Regulation No. 28/2007 Article 34 (1) on the Taxation Definition and Procedures, 'All government official are forbidden to divulge information on the tax payer's to other party in their official capacity to uphold the law'. The main problem discussed in this paper is to acknowledge the application of Article 34 (1) Regulation No. 28/2007 on the Taxation Definition and Procedures, in the settlement of tax arrears and the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak (Tax General Directorate). The research method used is literature research, in order to obtain complete and integrated information regarding the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak. The research concludes that Dirjen Pajak is not allowed to divulge the Tax Evader's List to the public, since it is against their professional oath and the Tax Definition and Procedures Regulation. Tax cases such as tax arrears should be solved by claiming the tax owed through giving a reprimand, letter force, foreclosure and auction of the tax payer's property. The publication of the Tax Evader's List could have a negative impact to the nation's economy, and it will decrease the government's tax income. The publication of such a list will also generate lawsuits for the tax officials, resulting in sentence according to the law."

"Landasan filosofis dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum,ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Notaris adalah pejabat umum dengan tugas utama membuat akta otentik. Dalam menjalani jabatannya Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya. Notaris merupakan jabatan kepercayaan karena itu undang-undang memberikan hak ingkar (verschoningsrecht). Hak ingkar dari para Notaris tidak hanya merupakan hak (verschoningsrecht), akan tetapi merupakan kewajiban (verschoningsrecht). Perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan rahasia jabatan adalah membebaskan Notaris dari kewajiban memberikan kesaksian, sepanjang yang menyangkut isi aktanya, karena kesaksian Notaris ada pada akta itu sendiri. Untuk meneliti perlindungan hukum Notaris dalam menjalankan rahasia jabatan, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang bersifat normatif didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara. Notaris diharapkan memiliki moral dan integritas yang baik dalam menjalankan jabatannya serta melaksanakan pekerjaannya sesuai amanah agar tetap menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan profesinya dimata masyarakat.

---

Philosophical ground of formation of Act Number 30 Year 2004 on Office of Notary Public is the realization of security on legal certainty, legal order and protection based on the truth and justice. Notary Public is a public officer under the main duty to draw up authentical deed. In performing his function, Notary Public shall keep secret not only something inserted in his deeds, but also everything notified or put forward to him in his capacity as Notary Public although it is not inserted in his deeds. Notary Public is an office of trust that the laws give the right to refuse to give evidence. The right to refuse to give evidence of Notaries Public is not only the right, but also an obligation. The legal protection for Notary Public in maintaining the secret of office shall exempt the Notary Public from the obligation to give testimony insofar as it is relating to the content of his deed because the tertimony of Notary Public is set forth in the deed itself. In order to observe the legal protection for Notary Public in maintaining the secret of office, writer uses the method of normative library research supported by field research by means of interview. Notary Public is expected to have good morals and integrity in performing his function and performing his job in accordance with the message to safeguard and to revere the honour of his profession in the eye of the public."

"Pegawai negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki sistem pola karier terbuka yang membawa konsekuensi pada terbukanya lowongan jabatan administrasi, fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang tidak hanya dapat diisi oleh PNS tetapi juga oleh kalangan non PNS seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta diemban oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi. Besarnya kekuasaan, jika tanpa pengawasan tentu saja dapat mengundang kesewenang-wenangan, karena setiap kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan. Untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan kepada setiap pegawai negeri sipil dalam hal pengembangan kariernya, pengawasan mutlak diperlukan.

---

Civil servants have a very important role in governance in achieving the objectives of the state. Civil servants are elements of the state apparatus to run the administration and development in order to achieve the objectives of the state. Law No. 5 of 2015 on Civil Administrative State has a system of open career patterns that have consequences on the opening of a vacancy administrative, functional and high leadership positions who not only can be filled by civil servants but also among noncivil servants such as government employees with a work contract. Establishes authority appointment, transfer and dismissal of officials in addition to officials and mid-level leaders of the main high on the Jakarta provincial government assumed by the Governor of Jakarta as the official provincial staff development. The amount of power, if unattended can certainly invite arbitrariness, because power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. To ensure the enforcement of law and justice to every civil servants in terms of career development, oversight is absolutely necessary."

"The new paradigma of Indonesia civil service operates by adhering to the standadr of appointing people with a merit standard .For a long time,appointing people on the basis of merit was basic principle of the promoting employees in Indonesia civil service system

---

"

"Tesis ini membahas tentang pengaruh disiplin kerja dan sistem kompensasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pimpinan hendaknya secara terus menerus mensosialisasikan pemahaman tentang tata tertib yang berlaku dalam organisasi kepada para pegawai dan meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Disamping itu, pimpinan juga hendaknya secara berkesinambungan memberikan pemahaman tentang sistem kompensasi yang berlaku, khususnya tentang sistem tunjangan serta mereview mengenai mekanisme pemberian gaji atau tunjangan kepada para pegawai di lingkungan organisasi ini.

---

This thesis discusses the influence of the discipline of work and compensation system on employee performance in State Personnel Board. This research is assosiative with quantitative data. The results suggest that the leadership should continuously promote understanding of the rules that apply to employees in the organization and improve the quality of the personnel in carrying out job-work. In addition, leaders should also continuously provide insight into the current compensation system, especially about the benefits system and a review of the mechanics of salary or allowances to employees within this organization."