Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia dengan jumlah penduduk 148.800.00 merupakan negara nomor 5 di dunia dalam besarnya jumlah penduduk, setelah PRC (1981 : 985,000.000), India (1981: 688. 600.000), Uni Soviet (1981 : 268.000.000), Amerika Serikat (1981 : 229.800.000).Sensus Penduduk yang diadakan di Indonesia pada tahun 1980 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 149.490.298. Hal ini dikatakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 Januari 1981 di muka sidang Paripurna DPR-RI sebagai bagian dari Keterangan pemerintah tentang RAPBN 1981/1982. Presiden Soeharto lebih lanjut mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar bukan merupakan jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Hal ini dikatakan dalam sambutan beliau pada Pembukaan Koperensi Internasional, Kependudukan dan Keluarga Berencana Dekade-80-an yang telah dibuka pada tanggal 17 April 1981 dimana antara lain dinyatakan bahwa : "jumlah penduduk yang besar tanpa kemajuan peningkatan kesejahteraan rakyat, justru merupakan beban untuk suatu masyarakat dan dapat merupakan bencana bagi generasi yang akan datang". Oleh karena itu apabila terdapat ketidakmampuan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk dengan penurunan tingkat kelahiran, maka menurut proyeksi kependudukan, pada tahun 2001 penduduk Indonesia diperkirakan akan berjumlah 280 juta jiwa. " Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat yang tidak diimbangi dengan kenaikan produksi, akan mengakibatkan terjadinya tekanan-tekanan pada sektor penyediaan pangan, sandang, pemenuhan lapangan kerja dan fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, pengangkutan, perhubungan dan lain-lain. Ketidakseimbangan seperti dikatakan di atas tidak saja men buikan kegelisahan dan ketegangan-ketegangan sosial, bahkan dapat menimbulkan terjadinya ledakan-ledakan sosial dengan segala akibatnya yang tidak diharapkan."

"ABSTRAKTesis ini membahas perbandingan perjanjian kredit melalui Bank dengan Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Perusahaan Fintech P2P serta Pertangung jawaban perusahaan Fintech P2P dalam hal terjadi wanprestasi diantara para pihak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma dan asas asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terkait perjanjian kredit melalui bank dan perjanjian pinjam meminjam secara online melalui Perusahaan Fintech serta terdapat perbedaan tanggungjawab dan akibat dari perjanjian yang dilakukan ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak

---

ABSTRACTThe thesis is about the comparison of credit agreements through Banks with Borrowing and Borrowing Agreements through Fintech P2P Company and Fintech P2P corporate responsibility in the event of default between the parties.The approach used in the author discusses the problems in this thesis is normative juridical. While the specification of research in this thesis is descriptive analytical, by analyzing the problems based on the theory and legislation in force. The data obtained in the form of secondary data from the primary legal materials, secondary, and tertiary through literature research and primary data obtained through field research based on interviews. The results of this study indicate that there are significant differences in credit agreements through banks and online lending and borrowing agreements through the Fintech Company and there are differences in the responsibilities and consequences of agreements made in the event of default by parties. "

"Notaris berwenang untuk membuat akta autentik salah satunya akta perjanjian kredit.Dalam pembuatan akta autentik diperlukan pulasaksi untuk mengamati dan menjamin bahwa pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kewenangan dan kewajiban saksi dalam akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris dan kedudukan hukum saksi dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit yang dibuat dihadapan Notaris RP. Dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit yang dibuat dihadapan Notaris RP terdapat pencantuman pihak yang kedudukan hukumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pihak tersebut berasal dari karyawan Bank yang turut menyaksikan penandatanganan akta perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kedudukan hukum pihak tersebut dalam suatu akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris diperlukan untuk menjamin dan melindungi kepentingan para pihak berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dicantumkan dalam Akta Notaris.

---

Notaries are authorized to make an authentic deed one of which is a credit agreement. In making authentic deeds, witnesses are required to observe and ensure that the deed is in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. In this study explains how the authority and obligations of witnesses in the credit agreement deed made before the Notary and the legal standing of witnesses in the Deed of Credit Opening Agreement made in front of Notary RP. In the Deed of Credit Opening Agreement made in front of Notary of RP there is found a party whose legal status is not stipulated in the Law of the Notary. The parties are from Bank employees who also witnessed the signing the deed of credit agreement. This research uses normative juridical research with typology research using analytical descriptive research. The legal status of that party in a credit agreement made in front of Notary is required to guarantee and protect the interests of the parties in relation to legal actions to be included in the Notarial Deed."

"Untuk mengoptimalkan implementasi sistem menajemen mutu di PRPN dan melaksanakan program BATAN maka pada tahun 2008 PRPN mengajukan permohonan untuk sertifikasi BATAN. Kegiatan sertifikasi dilakukan dengan tahapan sesuai dengan pedoman tentang akreditasi dan sertifikasi BATAN (PSB 02:2008) Sistem Standardisasi BATAN. PRPN telah mendapatkan Sertifikat SMM SB77-0001.80.2005/SNI-19-9001-2001 pada tahun 2009 dengan ruang lingkup proses perekayasaan perangkat nuklir untuk bidang reactor, industry, kesehatan, dan keselamatan. Dari hasil surveilen ke-1, PRPN berhasil mempertahankan Sertifikat SMM yang sudah diperoleh, artinya PRPN masih konsisten menerapkan SMM dalam proses kegiatannya."

"ABSTRACTEmisi gas-gas yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat ke udara merupakan eksternalitas negatif. Upaya untuk meningkatkan kualitas udara di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pencemaran Udara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya masih menggunakan pendekatan atur dan awasi dengan standar yang relatif kurang ketat. Penerapan pungutan lingkungan sebagai salah satu instrumen ekonomi dapat mendorong pasar menuju ketaatan yang lebih tinggi. Adapun pungutan lingkungan terhadap emisi udara dapat dilakukan berdasarkan emisi yang dikeluarkan langsung ( tax/charge) atau pada produk yang menyebabkan emisi tersebut (product tax). Dengan menggunakan metode penulisan berbentuk yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif, skripsi ini melihat penerapan pajak di Swedia, pajak zat penipis lapisan ozon di Amerika Serikat, dan pajak karbon di Swedia dan British Columbia dan penerapannya di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa penerapan emission tax/charge dapat memberi insentif bagi pencemar untuk mengurangi perilaku mencemar sehingga dapat menuju ke kualitas udara yang lebih baik. Adapun penerapannya di Indonesia dapat diterapkan dari bentuk pajak pusat, pajak daerah, retribusi, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penulis juga menyarankan bahwa demi mencapai kualitas udara yang lebih baik, dapat diterapkan atau yang memiliki sifat utama regulerend. Selain itu pemerintah juga harus aktif dalam mempromosikan dan/atau menyediakan sarana-sarana atau kebijakan yang mendorong penyediaan substitusi lain. 

---

ABSTRACTThe emission of gases harmful to the environment and public health is a form of negative externality. The endeavour to improve air quality in Indonesia is based on Government Regulation Number 41 Year 1999 and regulations under it, which apply the command-and-control approach with relatively low standards. Regarding this, the implementation of environmental levy as economic instrument has the ability to drive the market towards further compliance. There are two types of environmental levy for emissions, these are levy towards emissions (an emission charge/tax) and levy towards products causing emissions (a product tax). Using the normative legal approach, this thesis describes some rather successful implementations of such levies which include the schemes of the tax in Sweden, the ozone-depleting chemicals tax of the United States, and carbon taxes in Sweden and British Columbia, and their implementation in Indonesia. This thesis cpncludes that emission tax/charge and product tax can improve air quality by giving polluters the incentives to reduce pollution. These levies, if to be implemented, have the forms of national tax, regional tax, retribution, excise, or non-tax revenue. This thesis suggests that in order to implement effective emission taxes/charges or product taxes, they should be regulatory in nature. In addition, the state should further promote the development other greener alternatives."

"Kegiatan Gugus kendali mutu merupakan kegiatan penbaikan, pengendalian dan peningkatan kualitas kerja di dalam unit kerja yang sama yang diaksanakan ofeh kelompok-kelompok kecil. Kegiatan gugus ini juga merupakan bagian dan kegiatan pangendalian kualitas terpadu di daiam perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi terutama antara karyawan fini dengan manajemen, mencari dan memecahkan persoalan. Adapun penelitian ini berfujuan untuk menganalisis penerapan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) di PD. X dalam rangka mengadakan perbaikan, pangendalian, dan peningkatan kualitas karja. Dalam Penelitian ini diIakukan kegiatan awal untuk memperkenalkan kegiatan GKM kepada pihak manajeman terfebih dahulu, lalu membentuk keiompok-kelompok kecil dan mengadakan sumbang saran untuk menemukan persoaian yang panting. Selanjufnya, kelompok-kefompok kecil yang terbentuk mefakukan baberapa pertemuan-pertemuan untuk membahas persoalan itu hingga didapat rencana perbaikannya. Setelah itu manganalisis peningkatan-peningkatan yang didapat dari 5 seg; yaitu : Quality Cost, Delivery, Safety, Moral (QCDSM) dan dianalisis juga sasaran-sasaran yang telah dicapai oleh kegiatan gugus ini berdasarkan teori yang ada. Untuk menjaga agar kegiatan GKM ini dapat tetap bedafan secara kontinyu di masa yang akan datang, maka dibuat suatu analisis terhadap persiapan perusahaan ini dalam menerapkan kegiafan GKM ini Analisis ini bardasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap kegiatan gugus yang dilakukan sebelumnya yang merupakan tahap pengenalan. Rencana-rancana perbaikan yang dihasilkan dari kegiatan gugus dan hasil analisis persiapan perusahaan untuk dapat menerapkan kegiatan GKM ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi PD. X untuk mengadakan perbaikan, pengendalian dan peningkatan kualitas kerja di perusahaannya."