Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi Kendaraan Bermotor menjamin beberapa resiko kerugian, diantaranya adalah resiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Asuransi ini menjamin resiko berupa luka (bodily injured), dan/atau kerusakan harta benda (property damaged), yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tertanggung, atau hal lain yang diperjanjikan dalam polis. Bila terjadi perbuatan melawan hukum dari pengguna kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut, misal nya menabrak orang atau kendaraan lain yang menimbulkan kerugian, maka akan timbul hubungan hukum antara Penanggung, Tertanggung dan Pihak Ketiga. Pihak Ketiga adalah pihak yang menderita kerugian dimana ia dapat menuntut pemberian ganti rugi dari pengguna kendaraan bermotor atau tertanggung. Tertanggung akan mengajukan permohonan klaim kepada penanggung atas resiko tanggung jawab hukum tersebut. Kemudian tertanggung memberikan kuasa kepada penanggung untuk menyelesaikan klaim, maka penanggung dapat berhadapan dengan Pihak Ketiga. Adapun penggantian yang dilakukan oleh Penanggung adalah sesuai dengan luas jaminan yang tertera di dalam polis Tertanggung. Jadi tidak semua tuntutan Pihak Ketiga yang merugi tersebut dapat di ganti. Sebagai pengguna jasa asuransi, harus dapat menilai apakah suatu polis, yang juga dapat disebut sebagai perjanjian baku, telah benarbenar dipahami sesuai dengan kebutuhan jaminan yang diinginkan. Sebagian besar permasalahan yang timbul pada saat terjadi klaim karena kurangnya pemahaman isi polis yang menimbulkan salah penafsiran (misinterpretation), sehingga ada kewajiban bagi pengguna jasa asuransi untuk membaca, dan bagi perusahaan asuransi untuk menjelaskan secara menyeluruh luas pertanggungan yang diperjanjikan. Penyelesaian klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia walaupun sudah baik namun masih membutuhkan perbaikan system mekanisme kerja yang lebih cepat, mengingat jangka waktu penyelesaian yang melampaui ketentuan undang-undang yang berlaku."

"Sudah lazim dalam praktek di masyrakat, terjadinya perikatan sewa di tuangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut dibuat tertulis untuk kepastian hukum diantara para pihak yang membuat perjanjian. Dalam membuat kesepakatan suatu perjanjian tidaklah mudah, karena tujuan dan maksud para pihak berbeda satu dengan lainnya. Dalam perkembangannya, klausula perjanjian, khususnya perjanjian sewa kendaraan, dibuat dalam kontrak baku. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan perjanjian dan mempersingkat waktu. Pihak perusahaan penyewaan mobil sudah menyediakan kontrak baku berupa akta perjanjian yang kemudian di isi mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian berupa harga, jenis dan waktu yang di sepakati bersama. Hal tersebut sah-sah saja apabila pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian tidak melanggar undang-undang, kebiasaaan dan kesusilaan dalam masyarakat. Di tambah lagi, KUH Perdata Buku III tentang perikatan menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti kedua belah pihak bebas membuat perjanjian menurut Kesepakatan diantara mereka. (JI- 2003)."

"Asuransi Tanggung Jawab Hukum Operator Pesawat Udara Terhadap Pihak Ketiga merupakan suatu cabang yang khusus dari Asuransi Penerbangan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya kegiatan pengangkutan udara khususnya pengangkutan udara di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan pengangkutan udara. Masalah yang diteliti adalah Sampai sejauh manakah tanggung jawab PT. Asuransi JASINDO(Persero) dan bagaimanakah tanggung jawab PT. Garuda Indonesia sebagai operator pesawat udara dalam peristiwa kecelakaan pesawat udara yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga, proses penyelesaian klaim ganti rugi yang diberikan PT. Asuransi JASINDO (Persero) kepada PT. Garuda Indonesia dalam kaitannya terhadap tanggung jawabnya kepada pihak ketiga, dan peraturan perundang-undangan asuransi tanggung jawab hukum yang ideal untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan sosiologis serta data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan PT. Asuransi JASINDO (Persero) bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti rugi sepanjang apa yang telah diperjanjikan oleh PT. Garuda Indonesia dengan PT. Asuransi JASINDO (Persero) didalam Polis Asuransi Tanggung Jawab AVN 1C 21.12.98 dan PT. Garuda Indonesia telah mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga pada PT. Asuransi JASINDO (Persero) yang tercantum dalam Polis Asuransi Tanggung Jawab AVN 1C 21.12.98 sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pengangkutan udara, serta terdapat enam tahap prosedur penyelesaian klaim ganti rugi untuk pihak ketiga dimana prosedur tersebut sudah memenuhi prosedur yang berlaku dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini perlu ditinjau kembali dengan melakukan perubahan yang mampu menjawab permasalahan perdata khususnya mengenai asuransi tanggung jawab hukum yang tidak atau belum cukup diatur dan tentunya harus memenuhi rasa keadilan masyarakat banyak sehingga kongkritisasi suatu peraturan perundang-undangan yang ideal pun dapat teralisasi dengan sempurna."

"Saat ini dalam masyarakat berkembang lembaga sewa beli yang memudahkan konsumen untuk membeli barang dengan cara pembayaran beberapa kali angsuran setelah terlebih dahulu membayar uang muka, dimana hak milik akan berpindah tangan setelah dilakukan pembayaran angsuran yang terakhir. Perjanjian sewa beli ini tidak diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, atau disebut perjanjian innominat, yang timbul dari sistem terbuka yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Peraturan perundangundangan mengenai sewa beli diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli Angsuran dan Sewa (Renting), sehingga setiap perusahaan yang berusaha dengan cara sewa beli harus memperoleh izin usaha sewa beli dari Menteri Perdagangan. Praktek sewa beli dalam kenyataannya seringkali menimbulkan sengketa bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu antara pihak pembeli-sewa dan pihak penjual-sewa.Perjanjian sewa beli yang merupakan perjanjian baku merupakan salah satu penyebab dari sengketa, karena dengan perjanjian baku tersebut pembeli sewa tidak dapat mengutarakan kehendaknya secara bebas, perjanjian sewa beli itupun cenderung menjadi take it or leave it contract sehingga pihak pembeli sewa akan menjadi pihak yang lemah. Adanya klausul yang mengatakan bahwa pihak penjual sewa dapat menarik kembali barang yang menjadi objek perjanjian apabila pembeli sewa tidak dapat melunasi pembayaran atau melakukan pembayaran angsuran pada waktu yang ditentukan, maka penjual sewa dapat menarik kembali barang tersebut, dianggap sangat merugikan bagi pihak pembeli sewa.Dalam penulisan ini, akan dibahas satu perkara sewa beli yang terjadi dimana pihak pembeli sewa yaitu Unda bin H.Marsan menggugat pihak penjual sewa yaitu Ny.Lie Tjiu Hua dan Achmad Kartawidjaja, disebabkan oleh pihak penjual sewa yang mengambil paksa objek dari sewa beli tersebut, walaupun pembeli sewa telah melakukan pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran."

"ABSTRAKPajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Tesis iniakan membahas tentang efektivitas penerapan kebijakan tarif progresif Pajak KendaraanBermotor di DKI Jakarta mengatasi kemacetan dan upaya Pemda DKI dalam hal optimalisasipenerimaan PKB untuk mendukung earmarking sebesar 20%. Metode yang digunakan dalampenelitiaan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulandata dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Perda No. 2tahun 2015 tentang tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dinilai sudahefektif untuk meningkatkan pendapatan sedangkan belum efektif dalam mengurangikemacetan di DKI Jakarta.

---

ABSTRACTMotor vehicle tax is one of a source of regional revenue.This thesis discusses effectiveness ofthe progressive rates policy on motor vehicle tax in Jakarta special upon congestion and thelocal government revenue optimization to support earmarking of about 20 %.Methods used inthis research is qualitative descriptive with data collection techniques by study literature andfield.The result from this research are that the progressive rate policy on motor vehicle tax injakarta considered to have already effective to increase their regional revenue, but it is noteffectivly to reduce the traffic congestion."

"Skripsi ini menganalisis usulan pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor, mengingat eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari penggunaannya. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang bersifat polutan bagi lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pemungutan cukai atas kendaraan bermotor di beberapa negara di ASEAN, sekaligus menimbang keunggulan dan tantangan kebijakan cukai dalam rangka menangani eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Negara Anggota ASEAN, terutama negara dengan industri manufaktur kendaraan bermotor telah menerapkan kebijakan cukai atas kendaraan bermotor sesuai karakteristik cukai, kecuali Indonesia. Untuk menginternalisasi biaya eksternal dari konsumsi kendaraan bermotor, keempat negara manufaktur otomotif selain Indonesia, yakni Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, telah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Kebijakan cukai atas kendaraan bermotor lebih banyak memiliki keuntungan dibandingkan kelemahan dalam mengatasi eksternalitas negatif. Hal ini membuktikan bahwa cukai layak dikenakan pada kendaraan bermotor. Cukai memiliki karakteristik sebagai pengendali eksternalitas negatif yang termasuk dalam kebijakan dengan pendekatan pasar. Indonesia pun telah memiliki framework untuk cukai kendaraan bermotor. Kebijakan cukai mengenal konsep earmarking tax dan dapat menunjukkan upaya Indonesia untuk melakukan penyelarasan kebijakan dengan pasar global. Adapun beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh negara dalam mengupayakan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor. Indonesia perlu mengantisipasi konsekuensi deadweight loss. Perancangan konsep earmarking pun harus dipertimbangkan matang-matang agar tepat sasaran. Selain itu, negara pun perlu menghadapi resistensi dari para pemangku kepentingan terhadap wacana ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor.

---

This thesis analyzes the government’s proposal to conduct extensification of excisable good on motor vehicles, while taking into account the negative externalities caused by their utilization. Exhaust emissions from motor vehicles pollute the environment and endanger the public health. This research aims to analyze and to compare the general overview of the excise system on motor vehicles in several countries in ASEAN, as well as to consider the advantages and challenges of excise policies in order to deal with the negative externalities generated by motor vehicles. This research uses a qualitative-descriptive approach and the data is obtained through literature studies and field studies. The result concluded that the majority of ASEAN Member States, especially countries with automotive manufacturing industries, have implemented excise policies on motor vehicles based on the excise characteristics, except for Indonesia. To internalize the external costs of motor vehicles consumption, the four other automotive manufacturing countries, namely Thailand, Malaysia, Philippines, and Vietnam, have imposed excise on motor vehicles. The excise policy on motor vehicles has more advantages than disadvantages in overcoming negative externalities. This proves that it is appropriate to impose excise on motor vehicles. Excise has the characteristic of controlling negative externalities, and this characteristic is included in market-based approach policies. Indonesia also already has motor vehicle excise framework. The excise policy recognizes the concept of earmarking tax, which can prove Indonesia’s efforts to align its policies with the global market. In addition, the countries must face some challenges in applying the extensification of excisable goods. Indonesia needs to foresee the consequences of deadweight loss. The design of the earmarking concept must be carefully considered to aim the right target. The state also needs to face resistance from various stakeholders to the discourse of extensification of excisable goods on motor vehicles."

"Salah satu sumber terpenting pembiayaan dari dalam negeri adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar sekali artinya bagi pembangunan nasional. Baik pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah, diarahkan untuk mendukung kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, daerah selain dituntut peningkatan kemampuan pembuatan pajak daerah juga dituntut peningkatan pelaksanaan pajak daerah. Hal ini harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah. Ada tiga tujuan pokok yang hendak dicapai setiap perubahan pada setiap pajak daerah. Pertama, menyederhanakan sistem pajak daerah, karena sekarang sistem ini tampaknya memiliki nilai pengganggu yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya. Kedua, menaikkan penerimaan pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Ketiga, perubahan sistem pajak juga mungkin ada yang menyangkut wewenang pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang sangat potensial bagi pemerintah daerah DKI Jakarta. Penyebabnya antara lain jumlah kendaraan yang berada di wilayah DKI Jakarta semakin meningkat dan pertumbuhan industri otomotif juga selalu positif. Namun, jika dilihat dari kedisiplinan wajib pajak PKB ditinjau dari ketepatan waktu membayar kewajibannya, maka dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan besarnya denda yang diterima pemerintah daerah. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mencari efektivitas penerimaan PKB, persepsi masyarakat pemilik kendaraan bermotor (wajib pajak) terhadap sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang saat ini dilakukan. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang sedang diupayakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pemungutan PKB yang dilaksanakan sudah efektif, kecuali pada masa awal krisis.Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penilaian wajib pajak/masyarakat terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor negatif. Artinya, masyarakat menilai pelayanan dan sistem yang saat ini berlaku tidak memenuhi keinginan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diciptakan sistem pendaraan kendaraan bermotor yang terkoordinasi antara Dipenda dan berbagai pihak seperti aparat kepolisian, perusahaan asuransi dan perusahaan pabrik/importir mobil. Yang terakhir khususnya diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah kendaraan baru yang bertambah per minggu atau per bulan di wilayah DKI Jakarta.Selain itu, perlu dibangun suatu sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui saluran ATM, Bank-bank dan internat. Hal ini akan memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya."