Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAkhir-akhir ini penerimaan devisa Indonesia terus berkurang. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga minyak bumi dan gas, sehingga total ekspor migas juga rnenurun. Terutama pada tahun 1986, dimana total ekspornya jauh lebih rendah dari tahun 1985. Oleh karena itu pemerintah mulai mengarahkan perhatian secara serius pada meningkatan ekspor non migas. Seperti diketahui, ekspor non migas Indonesia masih belum dapat diandalkan sepenuhnya. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya dengan memberikan kemudahan-kemudahan agar para eksportir dapat meningkatkan kwantitas dan kwalitas ekspornya. Salah satu bentuk kemudahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian utama adalah kemudahan untuk mernperoleh sumber pembiayaan. Adapun institusi yang memegang peranan adalah lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Pada skripsi ini perhatian kita diarahkan pada lembaga keuangan yang dinamakan bank. Bahkan lebih khusus lagi pada bank asing. Yaitu bagaimana peranan bank asing dalam meningkatkan ekspor non migas. Bank asing sebagai lembaga keuangan yang pusatnya ada di luar negeri, mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan bank-bank nasional. Oleh karena itu dalam mendukung ekspor non migas Indonesia peranan bank asing ini dibedakan dalam peranannya dalam kegiatan perbankan dan peranannya dalam kegiatan non perbankan. Dalam kegiatan perbankan, peranannya yang paling dominan adalah pemberian kredit ekspor. Apalagi setelah diberi kebebasan untuk memberikan kredit ekspor di luar Jakarta. Peranan ini bukanlah hal yang kecil, karena hampir separuh pembiayaan ekspor Indonesia di biayai oleh kredit ekspor. Dalam rangka meningkatkan baik kwantitas maupun kwalitas maka bank asing juga memberikan kredit investasi yang walaupun sekarang jumlahnya masih kecil, tapi pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan meningkat. Selain itu bank asing juga sangat berperan sebagai partner usaha dari P.T. PMA karena perusahaan-perusahaan asing lebih mengenal cara kerja bank asing daripada bank nasional, lagi pula jaringan kerja bank asing yang tersebar di seluruh dunia sangat mendukung perusahaan-perusahaan asing tersebut dalam masalah financialnya. Sumber pembiayaan memang merupakan aspek yang paling penting dalam suatu produksi dan penjualan suatu barang. Oleh karena itu bank asing juga mendukung dalam pembiayaan imbal beli yang membutuhkan jaringan kerja yang luas. Selain itu kerja sama antar bank dengan bank-bank nasional juga dilakukan bank asing dalam rangka meningkatkan ekspor non migas Indonesia. Ditambah lagi dengan suatu jenis pembiayaan yang disebut forward trading. Peranan bank asing aalam kegiatan non perbankan dapat tekankan dalam pemberian informasi di bidang ekspor dan perdagangan, mencari importir dan eksportir yang potensial. Juga untuk meningkatkan prestasi perbankan nasional dilakukan alih teknologi perbankan dan peran-peran non perbankan lain-nya yang sebagian besar memanfaatkan jaringan kerja dan ,komunikasi yang luas dan canggih. Dalam prakteknya semua peranan tadi tidaklah berjalan mulus, sebab banyak juga hambatan-hambatan yang ada dan perlu diatasi. Hambatan dalam hal geografis berupa pembatasan pembukaan kantor cabang dan ruang operasinya. Selain itu perlu juga diperhatikan kepentingan bank-bank nasional yang kemampuannya dibawah bank asing dan berbagai masalah-masalah lainnya, yang semuanya itu dapat diatasi kalau pemerintah mau meninjau kembali perangkat hukum perbankan yang ada."

"ABSTRAKUpaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia dipasar global telah dilaksanakan awal periode 1980-an, sebagai bagian tak terpisahkan dariimplementasì strategi promosi ekspor. Realisasi dan promosi ekspor ini diwujudkandengan melakukan deregulasi disegala bidang, khususnya di bidang ekspor dan impordengan menyederhanakan bahkan menghilangkan hambatan-hambatan bagi peningkatanekspor khususnya ekspor non-migas. Paket Deregulasi 6 Mei 1986 (PAKEM) dan Paket Deregulasi 24 Desember 1987(PAKDES) telah memberikan kemudahan, penyederhanaan prosedur ekspor dan impor,pembebasan bea masuk dan bea masuk tambahan serta penghapusan tata niaga bagi bahanbaku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Untuk melaksanakan kedua paket deregulasi tersebut telah ditunjuk BadanPelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangan)untuk mengelola pemberian fasilitas pembebasan dan pengembalian pungutan negara bagibahan baku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Untukmendukung pengelolaan ini telah dibuat Sistem Transformasi Manajemen PelayananKemudahan Ekspor yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepatdan tepat waktu bagi pengusaha yang berorientasi ekspor. Disisi lain sistem informasi inijuga harus dapat menyelamatkan penerimaan negara dan bea masuk dari pajak barangimpor, karena fasilitas ini hanya dibenikan kcpada pengusaha yang benar-benar melakukanekspor. Dewasa ini dirasakan pelayanan yang diberikan masih kurang memberikandukungan yang memuaskan terutama dalam hal kecepatan pemberian fasilitas. Untukmengatasi hal ini perlu adanya penyempurnaan dari sistem yang berjalan dengan carapenyederhanaan prosedur pelaporan ekspor, percepatan konfirmasi keabsahaan dokumendengan menggunakan fasilitas Electronic Data Interchange (EDI) dimana waktu yangdibutuhkan untuk konfirmasi yang biasanya antara 26 sampai 33 hari dapat dipersingkatmenjadi kurang dari 1 (satu) hari dan pembinaan sumber daya manusia yang mengelolafasilitas ini sehingga dapat mencegah kolusi antar petugas dan pengusaha. Dengan penyempurnaan tersebut di atas maka diharapkan adanya peningkalanpelayanan dari segi percepatan pelayanan bagi pengusaha yang berdampak menurunkanbiaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dan pada akhimya dapat meningkatkan daya saing ekspor produk non-migas Indonesia di pasar global."

"Dilatarbelakangi oleh keadaan defisit neraca pembayaran yang semakinmembesar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya deregulasi untuk mendoronginvestasi dan ekspor yang diharapkan akan dapat memperbaiki neraca pembayaranIndonesia dan sekaligus untuk memperkuat perekonomian indonesia. Salah satukebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan fasilitas eksporkepada perusahaan eksportir tertentu (PET) yang dikeluarkan pada pertengahan tahun1996 dan diperbaharui tahun 1997, yang berupa pelayanan yang cepat dalam pengurusan dokumen ekspor, dalam memperoleh restitusi PPN, dalam memperoleh PPN 0% yang dipercepat, serta fasilitas rediskonto. Kemudahan tersebut diberikan kepada PET yang tidak mempunyai masalah perpajakan seperti adanya tunggakan atau manipulasi pajak, tidak mempunyai masalah perkreditan seperti adanya kredit macet, dan tidak mempunyai masalah kepabeanan, seperti adanya ekspor fiktif atau manipulasi dokumen ekspor. Sementara itu jenis komoditi ekspor yang masuk dalam cakupan PET didasarkan penimbangan bahwa produk tersebut mempunyai akar industri yang kuat, kandungan lokal yang tinggi serta tingkat pertumbuhan ekspor yang tinggi.Ditinjau dari strategi pengembangan ekspor, kebijakan ini merupakan perbaikandari kebijakan sebelumnya yang menganut broad width policy yang mendorong ekspornon-migas tanpa membedakan jenis komoditi. Dengan kebijakan ini dimungkinkan untuk mengembangkan produk-produk yang benar-benar punya keunggulan dan daya saing yang kuat di pasar internasional. Kebijakan ini juga secara selektif memberikan kernudahan kepada perusahaan yang mempunyai reputasi baik, sehingga mereka akan lebih produktif, dan sekaligus dijadikan model untuk merangsang perusahaan ekspor lainnya agar memperbaiki reputasi serta kinerjanya agar memenuhi kriteria PET. Disamping itu kebijakan ini juga sekaligus untuk mengkondisikan aparatur pernerintah agar bekerja secara cepat dan efisien, bertindak sebagai fasilitator bukan lagi sebagai penguasa seperti masa-masa sebelumnya. Bertolak dari perkiraan akan makin ketatnya persaingan dalam era pasar bebas, maka strategi kebijakan PET ini dinilai sangat tepat dalam rnempersiapkan kinerja perusahaan ekspor.Setelah dilaksanakan kurang Iebih 3 tahun, diperoleh gambaran bahwa kebijakanPET sangat bermanfaat bagi peningkatan ekspor. Namun demikian dalampelaksanaan/implementasi kebijakan PET dilapangan khususnya pelayanan oleh aparatur masih terjadi kelambanan yang disebabkan kurang intensifnya koordinasi dan integrasi antar instansi terkait, kurangnya komitmen yang kuat dari para pelaksana , rendahnya budaya kerja, serta masih adanya egosektoral.Agar kebijakan PET dapat mencapai sasaran, langkah-langkah perbaikan yangdipandang perlu dilakukan antara lain :- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam memantau dan mengendalikanpelakanaan kebijakan PET, bila perlu dengan menetapkan mekanisme khususmelalui penetapan kelembagaan tersendiri, mendorong sistem kerja kolaboratif sertamenetapkan visi tentang peningkatan ekspor nasional.- Meningkatkan dukungan sarana/prasarana dipelabuhan ekspor untuk mempercepatarus barang untuk mengimbangi percepatan penyelesaian dokumen ekspor.- Pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat dengan mudah diakses olehsegenap pihak terkait.- Perlu dibuat standar pelayanan dengan membuat Standar Operasional Prosedur yangbaku sehingga pelayanan dapat dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol olehmasyarakat.- Perlu dilakukan pertemuan rutin antara pimpinan dan pelaksana untuk menciptakanbudaya organisasi yang kondusif dan terjadinya learning organization yang baik."

"Berkurangnya penerimaan negara dari sektor ekspor migas mendorong pemerintah untuk mengembangkan sektor ekspor non migas sebagai alternatif sumber pemasukan negara. Dengan mengasumsikan bahwa perekonomian terdiri dari tiga sektor yaitu sektor ekspor pertanian, sektor ekspor manufaktur dan sektor non ekspor, skripsi ini membahas kontribusi dari masing-masing sektor ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi dan eksternalitas yang ditimbulkan terhadap sektor non ekspor. Pembahasan juga mencakup perbandingan produktivitas input di masing-masing sektor ekspor dengan sektor non ekspor. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan studi kepustakaan dan analisa data tahunan yang mencakup periode 1964 - 1990. Regresi dilakukan terhadap model Feder yang telah dikembangkan, dengan menggunakan tehnik Ordinary Least Square. Variabel yang dianggap terikat adalah pertumbuhan ekonomi, sementara variabel bebas adalah proporsi investasi dalam pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan tenaga kerja, proporsi sektor ekspor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan sektor ekspor pertanian, proporsi sektor ekspor manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan sektor ekspor manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan produktivitas yang nyata antara sektor ekspor pertanian dan manufaktur dengan sektor non ekspor. Demikian juga dengan eksternalitas positif yang hanya dihasilkan oleh sektor ekspor manufaktur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun sektor ekspor memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada kenyataannya faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah akumulasi modal. Secara keseluruhan kinerja ekspor memberikan hasil yang cukup memuaskan, namun apabila diteliti secara sektoral akan terlihat ketimpangan kinerja. Oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan pemerintah dengan intensitas yang berbeda sehingga sektor-sektor tertentu dapat mengejar ketinggalannya. Pada dasarnya sektor ekspor harus memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. Dengan demikian diharapkan produk ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional."

"Untuk membantu peningkatan nilai ekspor non migas, pemerintah telah menyediakan fasilitas kredit, yaitu kredit ekspor. Dengan pemberian kredit ekspor ini dapat digunakan untuk meningkatkan mutu hasil produksi, menjamin kesinambungan dan ketetapan waktu penyerahan, mengakenaragamkan barang yang diekspor. Berarti dapat meningkatkan daya saing dan upaya penerogosan dan perluasan pasar di luar negeri. dalam pemberian kredit tersebut pihak harus meminta adanya jaminan. Hal tersebut ditetapkan di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 pasal 24, yang menyebutkan bahwa bank dilarang memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Hal tersebut terdiri dari jaminan utama maupun jaminan tambahan. Mulanya pada kredit ekspor pihak bank tidak diperkenankan meminta jaminan tambahan, karena telah adanya asuransi jaminan kredit ekspor. Tetapi karena adanya paket januari 1990, yang menyebutkan bahwa dihapuskannya kredit likiuditas bagi kredit ekspor, dan ketentuan SE No. 22/2/UKU tahun 1989, maka pihak bank selalu meminta adanya jaminan tambahan. Pengikatan jaminan yang dipergunakan oleh kredit ekspor adalah fiducia, hipotik dan cessi sebagai jaminan, melihat pada prosedur pengikatan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dapat sebagai jaminan."