Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akhir-akhir ini kita melihat semakin banyaknya perusahaan di Indonesia melakukan akuisisi, baik di dalam lingkungan grup perusahaan sendiri maupun di luar lingkungan grup perusahaan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya akuisisi tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan seperti memperkuat pangsa pasar yang ada, memperkuat struktur permodalan ataupun menguasai serta mempelajari teknologi dari pesaing.Istilah akuisisi mulai populer pada awal tahun 1990-an, ini bersamaan maraknya pasar modal di Indonesia, sungguhpun sebenarnya pelaksanaan akuisisi telah dijalankan jauh sebelumnya. Hanya pada waktu itu dipakai istilah yang berbeda seperti jual beli saham ataupun jual beli perusahaan.Peraturan mengenai akuisisi atau pengambilalihan baru secara jelas dan tegas dituangkan dalam perundang-undangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas =UUPT) khususnya di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 106, dan Pasal 108, serta Pasal 109 mengenai pengambilalihan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UTJPM) dalam Pasal 84.Dengan adanya arus globalisasi yang berpengaruh juga di Indonesia, semakin banyak perusahaan asing yang turut berperan aktif di dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lokal.Praktik akuisisi semakin berkembang dan kompleks sehingga kecenderungan pengusaha saat ini adalah mencari celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Hal itu terjadi karena masih lemahnya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur akuisisi."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan data pribadi pemegang kartu kredit dari sudut hukum perlindungan konsumen yang memuat mengenai pengaturan, tanggung jawab pelaku usaha, Bank Indonesia dan pemerintah, dan upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan produsen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat untuk memakai, memperdalam, dan melakukan analisis atas sistem perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi pemegang kartu kredit, baik dari sudut teori maupun praktik yang berkembang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuk ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dilaksanakan secara lebih komprehensif dan perlunya dibentuk satu badan khusus yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan data pribadi oleh pelaku usaha.

---

The focus of this thesis is about credit card-holders personal data protection under consumer protection law in Indonesia. The protection consists of the regulation, the liability for the consumer against personal data misused and also the dispute settlement mechanism between consumer and producers in Indonesia. It is expected that this research will give advantages for everyone who is interested in using, researching and analyzing the consumer protection law in related to personal data protection in theory and practice. This research is a qualitative study which applies normative juridical research method and descriptive design.

The result of this research suggests that it is important to produce legislation which regulate comprehensive rules for personal data protection and also the necessity to establish supervisory authorities or supervisory commisioners which shall supervise the use of consumer personal data by business entity."

"Restrukturisasi perbankan di Indonesia dalam berbagai bentuknya antara lain merjer dalam konsepsi modern, sebenarnya telah mulai dipraktikkan sekitar tahun 1971. Sementara itu, perbuatan hukum merjer itu sendiri, oleh kalangan perbankan dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan sebagai hasilnya diketahui begitu banyak bank khususnya bank swasta nasional yang melakukan merjer.Kecenderungan merjer, konsolidasi, dan akuisisi oleh kalangan perbankan kemudian mulai ditinggalkan setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan deregulasi di bidang keuangan dan moneter pada tahun 1988. Kebijakan yang lebih dikenal dengan Pakto88, antara lain mempermudah persyaratan pendirian izin usaha baru di bidang perbankan. Akibatnya, bank-bank baru berdiri dimana-mana dengan berbagai nama dan ragam kepemilikannya. Sampai dengan tahun 1995-an, dilihat dari segi kuantitas, jumlah bank di Indonesia dianggap telah berlebihan atau over banked. Oleh karena itu, Pemerintah kemudian secara perlahan mulai mengerem laju petumbuhan jumlah bank. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah, antara lain menyetop pemberian izin usaha bank baru, meningkatkan persyaratan permodalan, dan mendorong para pemilik bank untuk melakukan merjer, konsolidasi, dan akuisisi sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing. Timbulnya krisis moneter dan ekonomi yang melanda berbagai negara Asia termasuk Indonesia telah menjadikan lembaga perbankan yang dituduh sebagai salah satu unsur pemicu dari timbulnya krisis tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah kemudian telah menetapkan berbagai langkah kebijakan, antara lain melakukan program restrukturisasi dan reformasi di bidang perbankan.Dari segi yuridis, hukum positif Indonesia yang mengatur tentang lembaga merjer, konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Perbankan (UUP). Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) pada tahun 1995. kemudian telah menjadikan pengaturan mengenai merjer, konsolidasi, dan akuisisi dalam perbendaharaan hukum di Indonesia menjadi semakin lengkap namun menjadi beragam. Adanya berbagai keragaman dari peraturan yang ada mengenai merjer, konsolidasi, dan akuisisi ini, setidaknya memerlukan pembahasan dan analisis yang mendalam bagaimana sesungguhnya aspek hukum dan tata cara pelaksanaan merjer, konsolidasi, dan akuisisi bank umum di Indonesia."

"ABSTRAKLeasing sebagai suatu perjanjian yang dibuat olehlessor dan lessee untuk kegiatan pembiayaan perusahaandalam bentuk penyediaan barang modal mengandung aspek hukumperjanjian sewa-menyewa, sewa beli, jual beli denganangsuran, jual beli dengan hak membeli kembali dan pinjammeminjam. Perjanjian leasing tunduk pada ketentuan Pasal1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 KitabUndang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut, makatimbul pertanyaan yaitu Bagaimana upaya hukum yangdilakukan oleh PT. Koexim BDN Finance dalam hal wanprestasiyang dilakukan oleh PT. Arthasantex Aditama dan Bagaimanaakibat hukum dari pelaksanaan perjanjian leasing antaraPT. Koexim BDN Finance dengan PT. Arthasantex Aditama.Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, makapenulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebutjuga metode Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitupenelitian untuk memperoleh data sekunder. Dari hasilpenelitian yang dilakukan diperoleh jawaban atas pertanyaanyaitu perjanjian leasing yang dibuat oleh PT. ArthasantexAditama (lessee) dengan PT. Koexim EDN Finance (lessor)merupakan perjanjian leasing dengan jenis transaksi saleand lease back. Dalam hal wanprestasi, lessor telahmencantumkan klausula tentang wanprestasi pada Pasal 18dalam perjanjian. Dalam pelaksanaannya lessee lalaimemenuhi kewajibannya untuk membayar sewa leasing. Namunkenyataannya, lessor tidak memperlakukan Pasal 18 dariPerjanjian Leasing tersebut. Lessor telah seolah-olahmemperpanjang Perjanjian Leasing secara sepihak. Sebagaiakibat hukumnya, lessee menderita kerugian. Alasanketidakmampuan lessee untuk membayar disebabkan olehsituasi perekonomian mengalami krisis moneter sehinggaterjadi peningkatan kurs dollar sebanyak 3 (tiga) kalilipat. Berdasarkan asas itikad baik dan asas keadilan,peningkatan kurs dollar dalam kasus leasing tersebut dapatdijadikan alasan pembelaan atas kelalaian lessee yang tidakmampu membayar dan alasan untuk membebaskan lessee darikewajiban membayar tunggakan yang lebih besar akibatperbedaan kurs dollar pada waktu perjanjian dibuat dan pada waktu perjanjian tersebut berakhir."

"Perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin pesat dewasa ini menuntut perusahaan-perusahaan yang ada untuk dapat beroperasi secara optimal. Dengan demikian perusahaan dapat menghadapi para pesaing dan tetap dapat mempertahankan aspek going concern. Dalam rangka mengefisienkan kegiatan operasional perusahaan, beberapa perusahaan melakukan restrukturisasi perusahaan, antara lain melalui tindakan merger dan akuisisi. Selain beberapa tindakan restrukturisasi seperti diversifikasi usaha ataupun sebaliknya. Tindakan merger dan akuisisi yang membawa akibat pada terjadinya business combination telah melahirkan berbagai bentuk grup bisnis yang diharapkan mampu menguasai berbagai bidang kegiatan ekonomi secara mantap dan langsung. Selain dengan tujuan demi efisiensi perusahaan, business combination yang terjadi disinyalir membuka peluang untuk terjadinya transaksi transfer pricing baik dalam proses penggabungan maupun transaksi antar perusahaan setelah berada dalam satu grup bisnis. Transaksi transfer pricing yang dimaksudkan di sini adalah transaksi diperlakukan berbeda (tidak wajar) daripada transaksi yang terjadi antar perusahaan yang independen. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menelaah kemungkinan terjadinya praktik transfer pricing dalam transaksi antar perusahaan dalam satu grup bisnis dan juga melihat sampai sejauh mana dapat terjadi penyimpangan dari segi perpajakan baik dalam proses penggabungan perusahaan maupun setelah penggabungan terjadi. Penulisan didasarkan pada studi kepustakaan, wawancara dan telaah terhadap berita-berita surat kabar mengenai kasus-kasus yang terjadi di tanah air. Dari pengamatan dapat disimpulkan bahwa memang terdapat beberapa peluang terjadinya praktik transfer misalnya terlalu terhadap terlalu forward; pricing dalam proses penilaian aktiva yang tinggi dikarenakan satu penggabungan perusahaan terlalu rendah ataupun pihak tidak independen pihak yang lain sehingga pajak terutang rendah; pemanfaatan fasilitas loss menjadi carried saldo rugi yang jumlahnya material dan tidak wajar; timbul kemungkinan transaksi transfer pricing karena terdapat hubungan istimewa. Namun demikian Ditjen Pajak telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran, Keputusan Menteri Keuangan dan bahkan memperbarui Undang-Undang Pajak dalam rangka mengantisipasi manipulasi yang mungkin terjadi. Hal menarik yang dapat dicatat adalah sikap hatihati pemerintah ternyata kadang-kadang terbentur pada kiat-kiat bisnis pengusaha. Dengan demikian tidak selalu tindakan yang dinilai sebagai bagian dari transaksi transfer pricing merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari segi pajak. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak harus lebih berhati-hati dalam menelaah kasus yang timbul selain juga harus tetap jeli melihat celah-celah hukum yang timbul di lapangan sehingga tidak tertinggal dalam mengantisipasi masalah yang akan timbul."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengaduan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengatakan bahwa 21 Cineplex Group telah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat khususnya dalam bidang distribusi film impor maupun film lokal. Dan dengan adanya praktek persaingan usaha tidak sehat tersebut, membawa dampak negatif terhadap perfilman nasional. Hal ini disebabkan karena adanya arus film impor yang besar dan pihak 21 Cineplex Group lebih mengutamakan untuk memutar film impor daripada film lokal hanya demi untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri tanpa memperhatikan perfilman nasional sehingga pada akhimya perfilman nasional makin lama makin terpuruk. Karenanya penulis merasa perlu untuk melakukan analisis terhadap distribusi perfilman di Indonesia baik itu film impor maupun film lokal serta analisis selera responden terhadap media yang digunakan untuk menonton sebuah film dan selera responden terhadap jenis film yang mereka tonton.Penelitian ini mengkombinasikan berbagai macam metodologi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif Metodologi yang bersifat deskriptif kualitatif terutama dilakukan dalam menganalisis kebijakan, dan metodologi yang bersifat kuantitatif pada umumnya dilakukan dengan Chi Square Test dan menggunakan SPSS versi 10.Hasil penelitian ini berupa analisis distribusi film impor maupun film lokal, di mana dalam analisis ini menjelaskan apakah terdapat entry barrier atau tidak bagi pesaing kecil untuk mendapatkan film impor maupun film lokal dari pesaing besar khususnya dari Cineplex 21 Group. Selain itu peneliti juga melakukan analisis selera responden terhadap jenis film dan media untuk menonton sebuah film yang lebih disenangi oleh penonton yang ada di bioskop 21 dengan pembagian kuesioner kepada para responden menurut kelasnya masing-masing.Di sini juga peneliti melakukan analisis kebijakan dengan menggunakan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, dan UU No 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. DaIam analisis kebijakan ini dijelaskan bagaimana keterkaitan dan keefektifan dari ketiga undang-undang ini dalam mengangkat kasus 21 Cineplex.Group ini dimana dalam UU No 8 Tahun 1992 mengatakan bahwa film sebagai hasil karya seni dan karya cipta manusia berada di dalam koridor atau ruang lingkup karya cipta dan-kekayaan intelektual dan karya cipta ini dilindungi oleh UU No 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta . Sedangkan dalam UU No 5 Tahun 1999 ada beberapa pengecualian diberikan kepada pelaku ekonomi salah satunya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan demikian dalam penelitian ini diuraikan bagaimana performance dari ketiga undang-undang tersebut dalam mengatasi masalah ini sehingga pada akhirnya dapat memberikan suatu solusi yang membawa dampak positif terhadap perkembangan usaha perbioskopan di Indonesia dan perkembangan perfilman nasional. Selain itu dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab pengaduan LSM Monopoly Watch kepada KPPU terhadap kasus 21 Cineplex Group."

"ABSTRAKPerjanjian Perburuhan sebenarnya dapat ditelaah dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan dan hukum. Telaah hukum terutama dari Hukum Perjanjian terhadap hal ini, dapat mengungkapkan beberapa masalah yangmenyangkut perburuhan itu sendiri.Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan obyektif terhadap masalah tersebut, penelitian kepustakaan perlu didukung oleh penelitian di lapangan, sungguhpun masih terbatas dengan wawancara.Dari hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa, perjanjian perburuhan mempunyai dua sifat yaitu perdata dan publik, Murni bersifat perdata pada saat lahirnya atau terjadinya perjanjian, sedangkan sifat publik (aspek perburuhan) timbul pada saatpelaksanaannya.Kedua, bahwa perjanjian perburuhan memiliki sifat yang istimewa karena menyimpang dari azas personalia dalam perjanjian, yaitu juga mengikat pihak ketiga. Ketiga, sifat publik dari hukum perburuhan telah membatasi azas kebebasan berkontrak, yaitu sepanjang masih dianggap layak oleh Pemerintah. Rationya adalah untuk melindungi buruh yang secara sosial ekonorai berada pada posisi yang lemah.Yang terakhir, apabila ditelaah lebih jauh ternyata Perusahaan-Perusahaan Minyak Asing di Indonesia yang membuat perjanjian perburuhan, terbatas pada perusahaan yang memakai sistem kontrak karya dan tidak pada perusahaan yang menggunakan sistem kontrak bagi hasil.Dengan demikian Perjanjian Perburuhan itu sangat penting dalam rangka mewujudkan Hubungan Perburuhan Pancasila. Oleb karenanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri."

"ABSTRAKSalah satu prinsip yang menjadi asas dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan hukum positif dalam bidang perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah kesadaran hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negaranya. Hal ini tercermin dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.Ini berarti segala sesuatu yang menyangkut perkawinan bagi pemeluk agama Islam berlaku hukum Islam, termasuk didalamnya mengenai perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berbeda agama dan salah satunya beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuannya. Perkawinan seperti itu lebih sering disebut sebagai Perkawinan Antar Agama.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan.Khusus mengenai Perkawinan Antar Agama ini bagi perempuan islam terdapat larangan mutlak, artinya bahwa bagi seluruh perempuan islam dilarang kawin dengan pria selain beragama Islam. Akan tetapi bagi laki-laki Islam ada pengecualiannya yaitu surat Al Maidah ayat 5. Sedangkan mengenai perkawinan antara laki-laki Islam dengan wanita Kitabiyah ada dua pendapat yang berbeda yaitu ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut adalah halal dan ada sebahagian yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut adalah haram.Sebagian kesimpulan dapat diungkapkan bahwa perkawinan antar agama adalah merupakan perkawinan yang tidak disukai walaupun telah ada atau jelas dasar hukumnya didalam Al Qur'an."