Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Letter of Credit (LC) yang merupakan primadonna dalam pembayaran transaksi ekspor-impor Indonesia ternyata terhadap pelaksanaannya adakalanya menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pihak terkait. Perbedaan pendapat timbul karena di Indonesia belum terdapat keseragaman pemahaman masalah-masalah L/C. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 yang merupakan dasar hukum LC di Indonesia tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan L/C karena Peraturan Pemerintah tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai L/C. Demikian juga peraturan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah dimaksud belum mengatur rinci L/C. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan pokok dan kegunaan utama penelitian adalah sebagai berikut: a. Meneliti bagaimana hubungan antara UCP dan hukum nasional dalam pelaksanaan L/C. b. Meneliti bagaimana kedudukan L/C terhadap kontrak dasarnya. c. Meneliti bagaimana keberadaan L/C sebagai kontrak baku. d. Meneliti bagaimana terciptanya L/C sebagai kontrak internasional. e. Meneliti kapan L/C sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan. f. Meneliti bagaimana fungsi L/C sebagai alat penjamin. g. Meneliti bagaimana keterkaitan antara L/C yang berlaku internasional dan L/C yang berlaku nasional. h. Meneliti bagaimana dampak ketiadaan ketentuan pilihan hukum dalam UCP terhadap penyelesaian kasus-kasus L/C. i. Meneliti bagaimana peranan L/C dalam meningkatkan ekspor. j. Hasil penelitian diharapkan dapat merupakan: (a) masukan bagi para pelaku L/C, para abdi hukum, para ahli, para akademisi, instansi pemerintah dan lembaga swasta yang mempunyai kepentingan dalam transaksi L/C khususnya segi-segi hukumnya, (b) masukan bagi Bank Indonesia atau instansi Iainnya jika ingin merumuskan hukum L/C yang rinci sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, dan (c) pelengkap terhadap kepustakaan L/C yang masih relatif terbatas ditulis oleh putra-putra Indonesia."

"Transaksi perdagangan, termasuk perdagangan luar negeri yang meliputi ekspor dan impor barang dan jasa, akan dapat terselenggar a dengan baik apabila hubungan pembayarannya dapat berjalan lancar dan memuaskan semua pihak. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pihak yang berkepentingan memerlukan perantara yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang merupakan pilihan yang tepat dalam memberikan bantuannya yang berupa pembayaran dengan pembukaan letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu sarana penting dalam penyelenggaraan perdagangan internasional dewasa ini , yakni sebagai suatu instrumen kredit dan sarana untuk melaksanakan dan menjamin pembayaran. Suatu letter of credit mencerminkan adanya komitmen dari sebuah bank untuk membayar kepada penjual barang atau jasa sejumlah uang tertentu , asalkan si penjual dapat menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan, yang membuktikan adanya pengi riman dan atau penyerahan barang-barang atau jasa d al am jangka waktu yang telah ditetapkan pula. Jadi letter of credit tidak lain adalah surat jaminan pembayaran dari bank. Dalam pelaksanaannya, peranan dan tanggung jawab bank sudah diatur dalam peratu r an yang bersifat internasional, walaupun dalam kenyataannya masih dapat disimpangi berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu."

"Prinsip keagenan di Indonesia berbeda dengan konsep keagenan di negara yang menggunakan sistem Anglo Saxon. Keagenan model secara khusus tidak dikenal di dalam ranah hukum Indonesia. Prinsip dari keagenan di Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian. Perjanjian keagenan dalam keagenan model berbeda juga dengan perjanjian keagenan pada umumnya. Perjanjian keagenan model di Indonesia merupakan peleburan antara tiga jenis perjanjian yang memiliki kemiripan karateristik, yaitu perjanjian kuasa, perjanjian perwakilan, dan perjanjian kerja. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah hukum keagenan model di Indonesia.

---

The principal of agency in Indonesia is different than the concept of agency in countries that are using Anglo Saxon law system. Model Agency is not specifically acknowleged in Indonesia's law system. The principal of agency in Indonesia is based on Indonesia Commerce Law and Indonesia's Civil Law about contract. The contract in model agency is different than the common agency?s contract. The contract of model agency in Indonesia is a mixture of three kinds of contract that are having charateristic similarity, which are power of attourney, representative contract, and labour contract. With this research, there is hope to answer the legal problems about model agency in Indonesia."

"Perkembangan tehnologi komunikasi saat ini sangat mempengaruhi cepatnya laju informasi dalam masyarakat. Adanya periklanan sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang bisnis para pengusaha. Dalam penayangan suatu iklan melalui media cetak maupun media televisi bahkan media luar ruang, untuk lebih menghidupkan isi cerita atau pesan atas suatu produk yang hendak disampaikan kepada masyarakat, dibutuhkan adanya bantuan jasa seorang model yang disebut model iklan Atas hal persetujuan hubungan keija, model iklan mengikatkan diri dengan perusahaan agency dan lahirlah suatu kontrak. Karena peijanjian model tersebut adalah untuk melakukan jasa tertentu dan hubungan kerja yang dibina antara perusahaan agency dan model iklan oUkan seperti hubungan kerja antara seorang majikan dan buruhnya, maka kontrak yang dimaksud disebut sebagai kontrak jasa. Sebagaimana lazimnya suatu kontrak kerja biasa, dalam kontrak jasa pun memuat adanya kalusula-klausula yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan oleh model yang bersangkutan dan menjelaskan bagaimana bentuk hubungan kerja yang dimaksud. Tidak semua model yang melakukan ikatan kerja secara langsung dengan perusahan agency, melainkan banyak juga yang diwakili oleh pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama model. Penulis akan melihat sampai sejauh mana seorang model memahami perannya sebagai seorang yang mengemban image dari suatu produk, yang mana berarti dirinya telah terikat pada aturan-aturan dari kontrak iklan tersebut. Juga sampai sejauh mana pihak ketiga yakni biro model mengatur hubungan kerja modelnya dengan perusahaan agency yang bersangkutan. Bilamana terjadi ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan antara perusahaan agency dan model iklan, bagaimana tanggung jawab biro model yang bertindak untuk dan atas nama model tersebut serta siapa sebenamya yang disebut wanprestasi, merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk dibahas."