Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia, Propinsi Jawa Tengah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilaksanakan disemua aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah merencanakan pertumbuhan ekonomi regional rata-rata 7% per-tahun pada Repelita VI. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan sebesar diperkirakan adanya investasi sebesar Rp. 63.18 triliun, dan 76% (Rp. 18,132 triliun) dari total investasi diperoleh dari sektor swasta (non pemerintah), sedangkan sisanya yang 24% (Rp. 15,05 triliun) dari pemerintah. Secara nasional angka pertumbuhan yang direncanakan tersebut cukup beralasan, Pada Pelita V angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah 7,02%, dan lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7%. Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang memiliki daya tarik bagi investor. Pada tahun 1993, daerah seluas 34.503 km2 ini dihuni oleh 29.093,507 orang penduduk, yang tersebar di 35 Daerah Tingkat II (29 Kabupaten dan 6 Kotamadya). Kepadatan penduduk 843 orang/km2, dan menempati papan atas dalam hal kepadatan penduduk (angka nasional adalah 105 orang/ km2). Jumlah perduduk yang tergolong padat ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti urbanisasi, kemiskinan, dan berbagai gangguan kamtibmas lainnya. Kondisi ini tentu kurang mendukung upaya pembangunan di Jawa Tengah, dan kurang menguntungkan bagi ketahanan regional serta pada gilirannya akan berdampak pula pada ketahanan nasional. Masalah ketenagakerjaan berupa pengangguran merupakan faktor pendorong Pemda Jawa Tengah untuk meningkatkan investasi. Proyek-proyek baru yang diminati khususnya bersifat padat karya (labour intensive). Laju pertambahan penduduk Jawa Tengah selama kurun waktu 1980-1990 sebesar 1,18% per-tahun, Angka yang besar ini membutuhkan investasi yang besar pula, agar tersedia lapangan kerja yang cukup. Dari segi ketersediaan lahan, potensi pertanian tidak mungkin lagi dikembangkan dengan cara ekstensifikasi. Salah satu upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan sektor industri. Sektor industri ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang sangat banyak, sehingga tingkat pengganguran dapat ditekan, sumber daya alam dapat dimanfaatkan, serta terwujud pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya."

"Sebelum deregulasi perbankan Juni 1983, bank pemerintah merupakan kelompok bank yang dominan dalam industri perbankan, ditinjau dari segi pangsa pasarnya dalam industri maupun dari segi performancenya. Kondisi ini tercipta karena suatu kemudahan yang diperol eh ol eh kel ompok bank umum pemerintah, yaitu tidak terdapatnya "entry" dalam industry, disamping diberikannya subsidi oleh Bank Indonesia kepada bank pemerintah dalam bentuk "soft loan" - bantuan kredit likuiditas. Sejak deregulasi perbankan Juni 1983 dilaksanakan oleh pemerintah dan diikuti oleh serangkaian kebijaksanaan lainnya seperti Pakto-27 1988, Pakdes dan Pakjan dengan liberalisasi dunia perbankan dan kemudahan "entry" dalam industri, menyebabkan tidak saja persaingan antar bank dalam industri menjadi ketat, tetapi juga perobahan dalam pola perilaku pelayanan, manajemen dan kebijaksanaan. Dalam karya akhir ini diambil suatu hipotesa deregulasi perbankan, terhadap bank pemerintah pasarnya dalam industri semakin berkurang, dan bahwa dampak adalah pangsa perkembangan aktivitas bank dan performancenya menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Hipotesa ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa bank pemerintah sudah terbiasa dengan praktek-praktek birokrasi dan kurang menekankan pada prilaku "profesionalisme" dalam mengelola bank. Kemudahan yang diperoleh selama periode sebelum deregulasi menyebabkan "semangat" mendahulukan kepentingan nasabah menjadi terlupakan.Untuk membuktikan hipotesa ini, selain dilaksanakan evaluasi tentang perkembangan data pangsa pasar relatif untuk melihat kecenderungan pangsa pasar bank pemerintah, juga dilakukan analisa testing hypothesis. Analisa testing hypothesis yang dilakukan terhadap ukuran performance seperti return on assets, return on Equity dan ukuran performance lain menunjukkan bahwa bank pemerintah mempunyai performance yang tidak lebih baik dari pada bank swasta nasional. Evaluasi tentang pangsa pasar juga membuktikan bahwa bank pemerintah memang kehilangan pangsa pasar ini dalam periode analisa. Inferensi tentang strategi menunjukkan bahwa dominasi strategi bank swasta nasional yang menghasilkan performance lebih baik dari bank pemerintah tidak nampak, kecuali bahwa bank pemerintah perlu merubah strategi kebijaksanaan portfolio assetsnya khususnya untuk assets dengan resiko tinggi. Diantara saran yang perlu dilakukan bank pemerintah untuk menahan laju turunnya pangsa pasar adalah mempergunakan generic strategy dalam "Cost advantage" dengan memanfaatkan economies of scale yang memang terbukti telah merupakan keunggulan bagi bank pemerintah. Disamping itu bank pemerintah perlu melakukan strategi diversifikasi produk dan jasa lebih dari yang dapat ditawarkan oleh bank swasta nasional dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulannya·seperti : teknology, jaringan kantor dan perubahan kultur manajemen profesionalismenya."

"Tesis ini membahas bagaimana pengaruh investasi (PMDN dan PMA) serta tenaga kerjaterhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, JawaBarat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta). Penelitian ini menggunakanpanel data tahun 1990-2007. Penelitian ini dimulai dengan analisis deskriptif, analisisregresi (cross section OLS), panel data (common dan fixed effect) serta uji chow untukmenentukan model terbaik dan didapatkan fixed effect sebagai model terbaik. Penelitianini menunjukkan bahwa variabel PMDN, tenaga kerja dan periode waktu (dummykrisis) berpengaruh terhadap PDRB sedangkan PMA tidak berpengaruh terhadapPDRB.

---

This thesis discuses how the impact of investment (PMDN and PMA) and labor to economic growth in the provinces in Java Island (Jakarta, West Java, Central Java, East Java and Yogyakarta). This study uses panel data year 1990-2007. This research began with descriptive analysis, regression analysis (OLS Cross Section), panel data (fixed and common effect) and the chow test to determine the best model and established as a fixed effect model best. Research shows that this variable PMDN, labor and time period (crisis dummy) effect on GDP regional while PMA did not effect the GDP regional."

"Kebijakan investasi pemerintah di bidang perekonomian dapat berdampak mendua pada sektor swasta yaitu dapat menurunkan (crowding out) atau meningkatkan investasi sektor swasta. Padahal di negara Indonesia, pemerintah masih memegang peranan penting dalam pembangunan. Dengan landasan tersebut, kiranya perlu menganalisa apakah kebijakan investasi pemerintah mempunyai dampak negatif terhadap investasi swasta atau sebaliknya. Selain itu, penggunaan data-data ekonomi regional mengembangkan permasalahan pada analisa ekonomi regional Indonesia mengenai perbedaan karakteristik masing-masing daerah, serta ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antar daerah. Model kerangka pertumbuhan neoklasik yang terdiri fungsi pendapatan atau produksi, fungsi investasi swasta dan fungsi tabungan dapat mengakomodasi pengaruh investasi pemerintah pada investasi swasta sekaligus melihat pengaruh tingkat bunga pada investasi swasta dan tabungan. Analisa empiris menghasilkan temuan bahwa investasi pemerintah tidak berdampak "crowding out" secara finansial. Tetapi secara riil (fisik) investasi pemerintah berdampak negatif pada investasi swasta di beberapa daerah saja karena adanya kompetisi sumber daya riil. Tingkat bunga berpengaruh negatif pada investasi swasta. Sedangkan pada tabungan, yang berpengaruh positif adalah tingkat bunga nominal. Selain itu pendapatan, investasi swasta dan tabungan regional menunjukkan ketimpangan mencolok antar daerah di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu memberikan peranan lebih besar bagi swasta untuk membangun infrastruktur dengan insentif tertentu dan menjaga agar tingkat bunga berada pada tingkat yang kondusif bagi kegiatan investasi dan tingkat tabungan."