Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu hubungan kerja terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja adalah hal yang wajar untuk terjadi. Pengusaha dalam menjalankan usahanya berhak melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kemajuan usahanya, seperti misalnya penambahan modal, penggabungan usaha, penyusutan karyawan, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja. Pengusaha dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi prosedur yang ada. Apabila pengusaha sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, maka pengusaha dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Apabila hal ini sampai terjadi maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum dan pekerja/buruh dapat menuntut ganti rugi. Untuk menentukan apakah suatu Pemutusan Hubungan Kerja merupakan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi kriteria dan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ada. Apabila terbukti, maka pelaku dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. Dalam putusan no. 039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR). Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi kriteria dan unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan hakim memenangkan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan adanya pembahasan skripsi ini diharapkan pembaca dapat lebih mengerti mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan penyelesaian suatu gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum."

"Perjanjian kerja dibuat untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, perjanjian kerja harus memuat unsur-unsur yang menyeimbangkan kepentingan para pihak. Faktanya saat ini, terdapat perusahaan yang mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya klausula pemutusan hubungan kerja secara sepihak (PHK) dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” yaitu penelitian didasari dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diperoleh informasi bahwa adanya klausula PHK sepihak tanpa ganti rugi dalam PKWT pada PT. X menyebabkan PKWT tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum belum diberikan kepada pekerja yang dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan ketenagakerjaan terhadap pencatatan PKWT yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan juga masih belum optimal. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan pelanggaran norma kerja agar proses hubungan kerja dapat berjalan dengan harmonis.

---

Employment agreements are made to clarify the rights and obligations of each party, namely workers and employers. In this case, the work agreement must contain elements that balance the interests of the parties. The fact is that currently, there are companies that include clauses in work agreements that are not in accordance with the provisions of laws and regulations, such as the clause on unilateral termination of employment (PHK) in a certain time work agreement (PKWT) without compensation. The research method used is "law as it is written in the books", namely research based on the view that law is positive norms in the national legal system of legislation. While the type of research method is normative juridical as a process of finding a legal rule to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical using qualitative data analysis methods, namely the analysis carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary data types. Based on the results of the analysis, information can be obtained that there is a unilateral termination clause without compensation in the PKWT at PT. X caused the PKWT to be null and void. Legal protection has not been given to workers, which in this case needs preventive and repressive legal protection. Labor supervision of PKWT records that are not in accordance with statutory provisions are also still not optimal. This is necessary to eliminate violations of work norms so that the work relationship process can run harmoniously."

"ABSTRAKPemutusan hubungan kerja secara sepihak yang terjadi dikarenakan perusahaanmengalami kondisi keuangan yang buruk. Pemutusan hubungan kerja yangdilakukan perusahaan menimbulkan perselisihan hubungan industrial yang terjadiantara pengusaha dan pekerja. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan denganpenyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama prosesnya di awasidengan Kementerian Ketenagakerjaan, sudah menjadi tugas dari penyelesaianperselisihan hubungan indutrial untuk menyelesaiakan permasalahan yang terjadiantara pengusaha dan pekerja. Pada penelitian kali ini penulis mengangkatpengawasan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyelesaian perselisihanpemutusan hubungan kerja antara PT. X dengan Pekerja Y. Adapun padapenelitian ini teori yang digunakan adalah teori hubungan indutrial, pemutusanhubungan kerja, dan pengawasan. Penelitian dilakukan dengan pendekatankualitatif melalui pengumpulan data sekunder dan primer. Kurangnya jumlahpegawai pengawasan dan proses penyelesaian perselisihan PHK yang lambanmenjadi faktor hambatan selama prosesnya

---

ABSTRACTTermination of employment by management of the company, usually caused byfinancial difficulties of the company. The termination of employment by thecompany usually follows by industrial dispute between the company andemployees. The dispute can be settled by the industrial relations disputesettlement which controlled by the ministry of labor. This study focused on thecontrol of the ministry of labor, in the proceses of industrial relation disputesettlement between management of PT. X and it?s employee (Y). The study usestheories and concepts of industrial relation, work termination and control theory.This study use qualitative approach, with data collection from primary andsecondary source. The study concludes that the lack number of employee to docontrol and to process industrial dispute settlement, had become factors thatdelayed the process."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum pada pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja seperti larangan dan prosedurnya, apabila dilanggar maka dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagi pekerja yang dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi berdasarkan undang-undang ke Pengadilan Negeri. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan memasukan perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, meningkatkan pengawasan pemerintah serta memberikan sanksi maksimal terhadap perbuatan melawan hukum pada pemutusan hubungan kerja.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the deeds against law of dismissal of job of the workers. There is a view thing the entrepreneur had to concern within dismissal of job for example like the prohibition and the procedure, the infraction will be categorized as unlawful act and the victim can claim the compensation based on The Constitution to the district court. This thesis uses the method of literature research that is normative juridical. The researcher suggests unlawful act things in Labor Law, increase government supervision and providing maximum sanction against an unlawful act on the termination of employment"

"Pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHKadalah realitas yang sering dijumpai dalam dunia kerja. Banyakfaktor yang menyebabkan PHK baik dari pihak karyawan ataupihak pengusaha. Tugas akhir ini membahas keputusan PHK daripihak pengusaha. Pengusaha mempunyai banyak alasan dalammelakukan PHK terhadap karyawannya, namun tidak semuapengusaha memenuhi peraturan perundangan yang telahditetapkan oleh pemerintah. Banyak hal yang dijadikan alasanoleh pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawannya adayang bersifat manajerial tetapi' ada juga yang bersifat personal.Daiam tugas akhir ini, penulis membahas bahwa faktor gayakepemimpinan menjadi variabel yang mepengaruhi pengusaha[pimpinan perusahaan) untuk memutuskan hubungan kerja.Artinya keputusan tersebut dapat saja bersifat personal jikamengacu pada sifat dan karakteristik dari seorang pimpinan padagaya kepemirnpinan teori Rensis Likert model Exploitative- ~AuihoritativaPada data yang diperoleh di lokasi penelitian, penulismendapatkan bahwa PHK diputuskan oleh pimpinan perusahaandengan tidak memperhatikan masukan dan kondisi karyawanyang bersangkutan. Hal ini mwunjukkan bagaimana bentukhubungan dalam perusahaan tersebut yang tidak melibatkanpartisipasi karyawan dalam menghadapi dan menyelesaikanpermasalahan yang menyebabkan PHK. Sedangkan hal mendasa:dalam teori Likert M adalah' sebagaimana dikatakan' oleh Davis'dan Newstroom [1985] dalam Johannes Basuki (1994) bahwaperbedaan mendasar pada kempat gaya kepemimmpinan dariLikert adalah terlem pada derajat partisipasi yang diberikanatasan kepada bawahannya, sehingga membentuk gayakepempinan yang lebih bersifat kontinuum. Dengan kondisiyang ada panda perusahaan PT. ?X? ini, maka akan lebih mudahuntuk mengetahui penyebab terjadinya pemutusan hubungankeeja dari pihak pengusaha adalah dengan teori Empat GayaKepemimpinan dari Rensis Likert.Selanjutnya untuk lebih menjamin adanya ketertiban,keadiian dan kepastian hukum dalam penyelesaian masalah-masalah yang menyertai dalam pemutusan hubungan kerja, makapemerintah telah membuat peraturan-peraturan khusus dalamperundangan tenaga kerja. Ketika penulisan ini dilakukan,peraturan yang tengah beriaku khusus mengenai pemutusanhubungan kerja adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:150 Tahun 2000.Dengan demikian penulisan tidak hanya melihat penyebab'terjadinya pemutusan hubungan kerja secara manajerial dari sisigaya. kepemimpinan, tetapi juga melihat akibat hukum yangditimbulkan dalam hubungan Industri dengan mengacu padaKeputusan Menteri tersebut."

"Tesis ini membahas mengenai keberhasilan proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. X dengan adanya pemberian hak tambahan dalam rangka menghindari perselisihan. Pembahasan ini timbul karena maraknya praktik pemutusan hubungan kerja yang berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan beragam alasan, banyak yang disebabkan oleh kerugian yang sudah dialami perusahaan lebih dari 2 tahun, dan ada pula yang menerapkan pemutusan hubungan kerja yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian pada perusahaan. Dalam melaksanakan pemutusan hubungan kerja, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti penyebab dilakukannya pemutusan hubungan kerja, proses pengakhiran hubungan kerja, serta pemenuhan hak ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana yang terjadi pada PT. X sendiri, pemutusan hubungan kerja terjadi untuk mencegah terjadinya kerugian yang berkepanjangan. Dasar hukum mengenai pemutusan hubungan kerja ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Selain sudah diatur oleh Pemerintah, seharusnya pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja juga sudah diatur di dalam peraturan perusahaan. Saat pemutusan hubungan kerja terjadi di suatu perusahaan, tentunya hal tersebut menjadi keputusan yang sulit bagi suatu perusahaan karena selain melakukan pengakhiran hubungan kerja, perusahaan perlu memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan peraturan dan menghindari terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya hak tambahan yang diberikan kepada pekerja, diharapkan hal tersebut dapat membantu proses pemutusan hubungan kerja berjalan lebih baik tanpa adanya perselisihan.

---

This thesis discusses the success of the termination process carried out by PT. X with the provision of additional rights in order to avoid disputes. This discussion arose because of the widespread practice of termination of employment that took place in Indonesia. Several companies have terminated employment for a variety of reasons, many of which were caused by losses the company had experienced for more than 2 years, and some implemented terminations intended to prevent losses to the company. In carrying out termination of employment, there are things that must be considered such as the causes of termination of employment, the process of terminating employment, and the fulfillment of rights when termination of employment occurs. As happened to PT. X himself, termination of employment occurs to prevent prolonged losses. The legal basis for termination of employment can be seen in Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Work Agreements for Specific Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment. Apart from being regulated by the Government, arrangements regarding termination of employment should also be regulated in company regulations. When termination of employment occurs in a company, of course this is a difficult decision for a company because in addition to terminating employment, the company needs to ensure that the process goes according to regulations and avoid disputes over termination of employment. With the additional rights given to workers, it is hoped that this can help the process of terminating employment go better without any disputes."