Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA, dimana dinyatakan bahwa Negara memberikan kuasa pertambangan secara penuh dan mutlak kepada suatu Perusahaan Negara yang didirikan dengan undang-¬undang. PERTAMINA sebagai pelaksana kuasa pertambangan migas Negara, berdasarkan Pasal 12 UU No. 811971 melakukan kerjasama dengan kontraktor dalam bentuk "Kontrak Production Sharing"; selain itu pada wilayah kerja pertambangan yang dikelola juga melakukan kegiatan operasi sendiri serta melakukan kontrak kerjasama dengan model Kontrak Production Sharing yang salah satunya dalam bentuk Technical Assistance Contract (TAC). UU No. 2212001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan peraturan pelaksaan nya PP No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta PP No. 3512004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, mengalihkan pelaksanaan kuasa pertambangan kepada BP Migas, dan selanjutnya PERTAMINA fokus hanya sebagai pengusaha dibidang energi berubah menjadi PT PERTAMINA (PERSERO) yang diwajibkan untuk mengadakan kontrak kerja sama dengan BPMIGAS untuk kontrak wilayah kerja pertambangan yang telah ada.Berdasarkan UU No. 2212001 tersebut BPMIGAS berperan sebagai Manajemen Kontrak baik bagi KPS maupun PT PERTAMINA (PERSERO) sebagai operator kontrak. Sesuai dengan Ketentuan Pengalihan yang diatur pada Pasal 104, PP No. 35/2004 peran manajemen kontrak TAC adalah PT PERTAMINA (PERSERO) Direktorat Hulu yang juga dibawah kendali manajemen kontrak BPMIGAS, hal ini dapat diartikan bahwa dalam manajemen kontrak TAC berdasarkan UU No. 22/2001 tidak sesuai lagi karena terdapat super manajemen yaitu BPMIGAS. Diperlukan pengaturan-pengaturan dan kesepakatan lebih lanjut dari Pemerintah, BP Migas dan PT PERTAMINA (PERSERO) agar ada kepastian hukum kontrak TAC sebagai dasar untuk mengadakan perubahan/amandemen agar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku."

"Sukses ekonomi Indonesia yang berkesinambungan menuju akhir abad ini, antara lain karena promosi industri tertentu yang memberikan nilai tambah yang tinggi. Strategi ini tentu memerlukan alokasi sumberdaya secara efisien, termasuk sumberdaya energi.Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang dalam pengelolaan dan pengusahaan terpadu minyak, gas, dan panas bumi, Pertamina selain memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, juga berfungsi sebagai "agent of development".Sebagai sumber devisa dan sumber energi, peranan minyak, gas, dan panas bumi telah terbukti selama PJPT I, walaupun ekspor nonmigas juga menunjukkan peningkatan. Peranan ini tetap diharapkan pada PJPT II.Minyak, gas dan panas bumi merupakan sumberdaya alam yang sangat strategis, pengelolaannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 2 dan 3. Dalam rangka pelaksanaannya telah diundangkan Undangundang No. 44/Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan selanjutnya dituangkan dalam Undang - undang No. 8/1971 tentang Pendirian Pertamina, dengan tujuan perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.Dalam kondisi nyata, antara Pertamina dan perusahaan swasta sebagai partner kerja, hubungan kerjasama dituangkan dalam kontrak, satu diantaranya adalah kontrak bantuan teknik, yang bertujuan meningkatkan produksi dari sumur-sumur tua dengan teknologi canggih.Rumusan kontrak bantuan teknik yang telah disiapkan oleh Pertamina sangat menguntungkan pihak Indonesia. Karena selain ketentuan arbitrase, maka hukum yang dipilih dan forum Pengadilan yang dipilih adalah Indonesia."

"Pembicaraan mengenai "Perjanjian Penanggungan" tidak lain bahwa ia merupakan bagian dari hukum jaminan yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang kreditur terhadap debitur.Penggunaan istilah "penanggungan" atau "perjanjian penanggungan" sebagai terjemahan dari istilah borgtach t tidak memberikan kesan adanya benda tertentu sebagai jaminan dan ini memang panting ditekankan, agar tampak perbedaannya dengan jaminan kebendaan. Kata "penanggungan" mempunyai kaitan dengan soal "menanggung". yang berarti di sana ada sesuatu yang "ditanggung" akan terjadi dan ini menampilkan ciri eccesssair dari perjanjian penanggungan yang merupakan ciri khas perjanjian seperti itu.Istilah "menanggung utang" juga digunakan untuk mereka yang menjamin perikatan orang lain dengan "benda tertentu" miliknya. Demikian pula. dengan istilah "jaminan pribadi" bisa menimbulkan kesan. seakan-akan "diri pribadi" penjamin yang dibenikan sebagai jaminan. yang demikian itu tidak betul. Sebab. kalau yang dimaksud dengan "menanggung" itu hanya diartikan bahwa prestasi debitur dijamin akan terlaksana. kalau perlu penjamin sendiri yang akan melakukannya tidaklah tepat karena prestasi yang berupa tindakan untuk melaksanakan sesuatu tidak selalu dapat digantikan oleh orang lain. Apalagi untuk prestasi yang berupa "tidak melakukan sesuatu". Padahal. kewajiban perikatan dengan isi seperti itu dapat dijamin dengan penanggungan.Perjanjian garansi. pada intinya merupakan suatu perjanjian. dimana pemberi garansi (,.rant) menjamin bahwa seseorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu. yang biasanya --tetapi tidak selalu dan tidak harus--berupa tindakan "menutup suatu perjanjian tertentu". Seorang pemberi garansi mengikatkan diri secara bersyarat untuk memberikan ganti rugi. kalau pihak ketiga--yang dijamin--tidak melakukan perbkatan. untuk mana ia memberikan garansinya dan nanti dalam tesis ini akan dapat dilihat. bahwa perjanjian penanggungan juga mengandung unsur menjamin pelaksanaan kewajiban perikatan tertentu dari seorang debitur sehingga seringkali sulit untuk membedakan antara keduanya.Adapun yang dapat bertindak sebagai penanggung dalam perjanjian penanggungan bisa dilakukan oleh; perorangan (borotochtl, perusahaan tcorpor.fft9 guarantee!. bank (g-zrrzrnsi bank)_ perusehaen esrrran si (surety bond). den g a n membawa akibatFkonsekuensi yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagai penanggung dalam perjanjian penanggungan. Konsekuensinya. Isi prestasinya bisa bermacam-macam. tergantung dari apa yang--berdasarkan perikatan pokok yang dijamin--ditinggalkan debitur. tidak dipenuhi atau berupa janji ganti rugi senilai itu."

"Berangkat dari Inpres No. 4 tanggal 30 Juni 1990, tentang memasyarakatkan kewirausahaan, serta keinginan penulis untuk melihat lebih jauh peluang usaha dalam bidang Multy Level Marketing ini, maka penulis memberanikan diri untuk melakukan riset dan menuliskannya dalam bentuk skripsi ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melihat seberapa besar perranan dari sebuah system pendukung bagikeberhasilan seorang wirausahawan pada bidang Multy Level Marketing ini. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunbakan pendekatan langsung dengan melakukan penelitian lapangan (Riset). Hal ini penulis tempuh adalah untuk mengoptimumkan hasil dari penelitian tersebut, dan agar dapat memperoleh hasil yang seobyektif mungkin. Dari hasil riset atau penelitian yang telah penulis lakukan, penulis melihat peluang yang sangat besar pada bidang ini. Pertama karena usaha ini relatif baru d di Indonesia, juga karena market yang tersedia adalah sangat besar. Ini dapat dilihat dari penduduk Indonesia yang berjumlah + 200 juta jiwa yang merupakan prospek yang sangat besar. Ditambah lagi dengan peluang untuk dapat melakukan usaha yang bertaraf Internasional, yang dengan sedemikian rupa diciptakan oleh Amway Corporation dan dicukung sepenuhnya oleh Network 21, semakin meningkatkan peluang bagi keberhasilan dalam usaha ini. Namun semuanya kembali berpeluang kepada pelaku utamanya yaitu sang wirausaha itu sendiri. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan wira usaha dalam membangun usaha ini., perlu adanya kesadaran dari wirausahawan untuk bersedia belajar dari yang lebih mengerti tentang usaha ini, guna mengurangi resiko dan meningkatkan kecepatan untuk mencapai sukses. Selain itu diperlukan keuletan berusaha, ekspektasi yang tinggi akan keberhasilannya, serta konsistensi dalam melakukan segala yang diperlukan untuk membangun usaha mereka sendiri tersebut. Jangan pernah menyerah dalam membangun usaha ini seberat apapun kendala yang harus dihadapi, karena tidak ada yang akan gagal menjalankan usaha ini, kecuali mereka yang memutuskan untuk berhenti terlalu cepat."

"Mediasi sebagai salah satu pranata penyelesaian sengketa bisnis mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an. Mediasi mempunyai karakteristik yang khas yaitu menggunakan jalan kompromi dengan melibatkan pihak ketigayang disebut mediator. Prinsip utama yang terdapat dalammediasi adalah adanya itikad baikdari pihak-pihak. Mediasi secara umum diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata terutama pasal 1851-1864 tentang perdamaian, undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentangprosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi permasalahan adalah kapan mediasi dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis dan bagaiman kekuatan hukumhasil kesepakatn para pihak, apa keuntungan dan kerugian menggunakan mediasi dalampenyelesain sengketa bisnis serta upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis..."

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara berkembang yang pemakaian energinya bertumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhannya. Untuk itu, praktik penghematan energi perlu dibudayakan sejalan dengan pengembangan energi alternatif sebagai solusi atas konsumsi energi yang terus bertumbuh. Salah satu bagian yang mengkonsumsi energi besar adalah bangunan untuk itu diperlukan audit energi bangunan sebagai langkah untuk mengetahui profil pemakaian energi dan mencari cara untuk menguranginya.Pada bangunan, sistem yang mengkonsumsi listrik paling besar adalah sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan peralatan elektronik. Penelitian ini melakukan audit energi menggunakan software Autodesk Revit dan EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) dan juga pengambilan data menggunakan alat infrared thermometer serta Power Quality Analyzer sebagai sarana untuk menganalisa gedung dan upaya-upaya penghematan yang dilakukan dapat diterapkan pada bangunan dengan harapan dapat mengurangi nilai IKE tanpa mengorbankan kondisi dan kenyamanan pada ruangan.Pencatatan IKE gedung yang dilakukan menunjukkan angka rata-rata sebesar 7 kWh/m2 dan termasuk kelas efisien. Tetapi hasil pengukuran dan simulasi menandakan bahwa Gedung ini memiliki sistem tata udara yang tidak lagi efisien dengan temperatur rata-rata pada ruang ber-AC sebesar 27.45°C dengan supply air rata-rata hanya 21.6°C. Hasil pengukuran listrik menunjukkan kualitas yang cukup masih dalam standar yang ditetapkan PLN dan ESDM, kecuali untuk beberapa parameter seperti ketidakseimbangan arus dan harmonisasi arus.Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai IKE gedung paling tidak seharusnya bernilai sebesar 14 kWh/m2. Ketidakefisienan pada sistem tata udara dan hasil dari simulasi menggunakan EDGE juga mendukung nilai IKE tersebut sehingga gedung tidak mungkin berada pada kelas efisien. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan agar memperbaiki nilai IKE yaitu dengan memastikan bahwa penghuni gedung mengerti akan praktik hemat energi sehingga dapat mengurangi beban pendinginan dan pemakaian listrik yang sia-sia serta memperbaiki kualitas listrik dengan memasang harmonic filter dan mengganti alat-alat elektronik serta lampu menjadi peralatan yang hemat energi.

---

ABSTRACTIndonesia is a developing country whose energy consumption increases along with its population growth. Energy saving practice needs to be cultivated parallel with alternative energy research as solutions to energy consumption. One of the biggest energy user is the buildings? category. Therefore, energy audit is required as a method to know energy consumption profile and decrease them.In buildings, system which is most accountable for energy consumption is the air conditioning system, lighting system, and electronic equipments. This research commences energy audit by utilizing Autodesk revit and EDGE (Excellence In Design for Greater Efficiencies) softwares and measures the room properties using infrared thermometer and Power Quality Analyzer. The data from measurements and simulations used to analyze energy saving measures from different aspects with the purpose to reduce energy consumption without sacrificing comfort.From the records, the IKE of the building shows a value of 7 kWh/m2 therefore is classified as an efficient building. On the other hand, results from measurement and simulations show that the Building has a non-efficient air conditioning system with average room temperature of 27.45°C and average supply air of 21.6°C. Power Quality measurement shows an overall good quality and within Indonesia?s standard except in some parameters like Current unbalance and current harmonization.In conclusion, this research shows that IKE of the Building supposed to be 14 kWh/m2. The existing non-efficient Air Conditioning system and simulation results using EDGE supports this number therefore the building cannot be considered as efficient class. Reccomendations are made to improve IKE of the building like to ensure the users understand energy saving concept, therefore saving loses from cooling load and extravagant use of electricity and installs harmonic filter and replacing some of the equipments and lighting systems to suit the energy saving concepts."

"Pengenaan tariff kepada barang impor merupakan salah satu hambatan dalam perdagangan internasional. Hal ini dalam perdagangan internasional disebut juga sebagai hambatan tariff. Namun semenjak adanya General Agreement on Trade and Tariff (GATT), tariff yang diadakan dengan maksud sebagai proteksi yang dilakukan negara-negara untuk melindungi pasar dalam negerinya semakin berkurang. Hal ini menyebabkan negara-negara mencari jalan lain untuk memproteksi barang dalam negerinya yaitu dengan cara membuat hambatan non tariff.Menyadari akan akibat dari adanya hambatan non tariff dalam perdagangan internasional, maka dalam Perundingan Putaran Uruguay negara-negara tidak hanya membahas masalah hambatan tariff namun juga masalah hambatan non tariff. Salah satu perjanjian yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay mengenai hambatan non tarif yaitu Perjanjian Technical Barrier to Trade (TBT)Perjanjian TBT bertujuan untuk menjamin bahwa peraturan teknis dan standar, termasuk syarat pengemasan, penandaan dan pelabelan serta prosedur penilaian kesesuaian tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Dalam Perjanjian TBT disebutkan bahwa peraturan teknis maupun standar yang dibuat harus mengacu pada standar internasional.Penerapan Perjanjian TBT di Indonesia mengalami beberapa hambatan, hal ini dikarenakan standar internasional yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia, infrastruktur yang tidak memadai serta kurangnya pengawasan terhadap standar yang diwajibkan terhadap suatu produk."