Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu peraturan berbentuk undang-undang karena merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek kebiasaan sehari-hari. Hal tersebut dimungkinkan oleh KUHPer dengan berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPer jo pasal 1320 KUHPer, dan dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat suatu perjanjian yang belum diatur dalam KUHPer asal tidak bertentangan dengan undang-undang , kesusilaan serta ketertiban umum, dan perjanjian tersebut baru dianggap sah dalam arti sudah mengikat bila telah tercapai kesepakatan bersama mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Pemerintah juga telah mengeluarkan suatu peraturan, yaitu Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tentang perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan sewa (Renting). Dengan sistem sewa beli mobil ini, masyarakat menengah ke bawah juga dapat membeli mobil dengan membayar harga mobil tersebut dalam beberapa kali angsuran, dimana selama angsuran yang terakhir belum dilunasi, maka hak milik atas mobil masih berada pada penjual sewa (dalam hal ini adalah PT X), yang ditandai dengan di tahannya BPKB dan Fakfur Pembelian atas mobil (sebagai bukti kepemilikan atas mobil) oleh penjual sewa (PT X). Apabila pembeli sewa melunasi angsuran yang terakhir, maka hak milik atas mobil akan beralih kepada pembeli sewa dengan diserahkannya BPKB dan Faktur Pembelian atas mobil tersebut oleh PT. X. Masalah-masalah yang terjadi dalam praktek sewa beli di PT. X dapat di timbulkan oleh pembeli sewa maupun penjual sewa itu sendiri (PT. X), tapi penulis hanya membahas masalah yang ditimbulkan oleh pembeli sewa yang disertai dengan contoh kasus yang pernah terjadi di PT X. Masalah-masalah tersebut sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak (PT. X dan pembeli sewa)."

"Sewa beli merupakan suatu bentuk jual beli barang dengan pembayaran yang dilakukan secara mengangsur oleh pembeli sewa dan hak milik atas barang baru beralih kepada pembeli sewaa setelah angsuran terakhir dilunasi. Di Indonesia sistem sewa beli ini sudah semakin berkembang, dalam arti sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem sewa beli dalam menjalankan usahanya. Dalam Buku III KUB Perdata, perjanjian sewa beli tidak diatur, karena perjanjian ini merupakan perjanjian yang timbul dalam prakt:ek sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUH Perdata tersebut. Dalam prakteknya sering timbul masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sewa beli ini. Masalah ini biasanya timbul dari pihak pembeli sewa, meskipun tidak tertutup kemungkinan masalah juga dapat timbul dari pihak penjual sewa. Melihat hal-hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai perjanjian sewa beli, khususnya sewa beli barang-barang elektronika dan alat-alat rumah tangga di PT X, dalam skripsi ini."

"Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara indent atau pemesanan pada P.T. Ningz pacific Mobil sebagai dealer dan penyelesaian permasalahan yang terjadi. Maksud dan tujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli secara pemesanan khususnya pada perjanjian pembelian mobil di dalam prakteknya pada saat ini. Oleh karena penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif dengan pendekatan hukum perdata yang normatif empiris maka pengumpulan data-datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga studi dilapangan dengan metode teknik observasiaan wawancara berstruktur terhadap narasumber yang telah di tentukan . Dari hasil penelitian dengan metode dan teknik penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli mobil secara pesanan (delivery order) pada P.T. Ningz Pacific Mobil selain menggunakan standar perjanjian yang baku ternyata sebagian menggunakan asas kesepakatan bersama para pihak, namun adakala nya tidak seluruh dari pelaksanaan perjanjian dapat berjalan lancar, karena adanya salah satu atau para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya."