Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 90-an perkembangan pertelivisian di Indonesia semakin terasa marak karena diizinkannya televisi-televisi swasta untuk melakukan siaran secara nasional. Pada awalnya sajian-sajian yang diberikan oleh televisi-televisi swasta yang ada sebagian besar berasal dari luar negeri yang dibeli oleh pihak televisi swasta yang bersangkutan. Sajian yang porsinya yang besar dan diandalkan adalah film, baik yang berdurasi panjang maupun yang berdurasi pendek. Sejalan dengan itu, bermunculan pula rumah produksi-rumah produksi yang membuat acara-acara lokal untuk dipasarkan di televisi-televisi swasta yang ada. Pada awalnya, acara yang dibuat adalah yang berdurasi pendek, tapi lama-kelamaan acara yang dibuat berdurasi panjang yaitu dalam bentuk film. Tak ketinggalan pula para distributor film juga ikut memasarkan film-film Indonesia ke televisi-televisi swasta yang ada, walau pada awalnya film-film Indonesia tersebut diproduksi untuk diputar di bioskop-bioskop. Kedua pihak tersebut selanjutnya menjalin kerja sama dengan televisi-televisi swasta yang ada guna menyajikan lebih banyak film Indonesia atau film buatan lokal untuk disiarkan. Dalam skripsi ini, akan dilihat bagaimana terjalinnya kerja sama antara pihak televisi swasta dengan rumah produksi/distributor. dalam hal penyediaan film, mulai dari syarat dan prosedurnya sampai dengan risiko yang mungkin terjadi di dalamnya, serta sebuah contoh kasus yang pemah dialami oleh suatu stasiun televisi swasta dengan distributor filmnya, dikarenakan adanya pihak ketiga yang mengaku memiliki hak siar film yang akan ditayangkan oleh televisi swasta tersebut, dan penyelesaian kasus tersebut"

"Dengan semakin banyaknya stasiun televisi Swasta di Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan pecinta film nasional, maka semakin banyak pula jumlah rumah produksi yang memproduksi tontonan lokal. Salah satu alternatif tontonan televisi itu adalah sinetron. Dalam memproduksi sebuah sinetron, pihak rumah produksi terlibat dengan banyak pihak diantaranya stasiun televisi dimana produksi sinetron itu akan ditayangkan dan sesama rumah produksi sejenis, dimana diantara mereka dibutuhkan suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama diantara sesama rumah produksi dan stasiun televisi dalam pembuatan sinetron merupakan suatu perjanjian untuk melakukan sementara jasa sebagaimana diatur dalam Bab VIIA buku III KUHPerdata. Antara rumah produksi yang satu dan lainnya pasti terdapat perbedaan dalam mengatur dan menyusun suatu kontrak hal ini terjadi karena adanya ketentuan pasal 1338 KUHperdata mengenai kebebasan berkontrak sehingga para pihak bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian antara para pihak. Dalam skripsi ini diuraikan penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara lisan atau tidak secara tertulis."

"Perkembangaan industri pertelevisian yang semakin pesat dewasa ini menimbulkan persaingan yang ketat diantara stasiun-stasiun televisi. Stasiun-stasiun televisi tersebut saling berlomba menampilkan program atau acara yang menarik dan diminati oleh masyarakat. Peranan Rumah Produksi penting dalam kemajuan industri pertelevisian ini. Rumah Produksi membantu stasiun televisi dalam menyiapkan acarara acara yang nantinya akan disiarkan di stasiun televisi tersebut. Kedua pihak tersebut mengadakan kerja sama dalam hal pengadaan program atau acara. Skripsi ini akan membahas mengenai Perjanjian Pengadaan Program antara Stasiun Televisi dan Rumah Produksi, dan permasalahan pengaturan hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam Rumah Produksi, serta sebuah kasus yang dialami oleh sebuah Rumah produksi, dikarenakan adanya pihak pekerja dari Rumah produksi tersebut yang mengaku sebagai pemegang hak cipta atas program yang ditayangkan di sebuah Stasiun Televisi Swasta."

"Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia selalu mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan arus urbanisasi dari desa ke kota-kota besar yang mengakibatkan berkurangnya lahan untuk tempat hunian dan permukiman. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung dan Medan untuk mencari tempat hunian yang aman dan nyaman sesuai Tata Ruang Kota sudah mengalami banyak kesulitan yang pada akhirnya penataan tempat hunian dan perumahan menjadi masalah besar dalam perencanaan pembangunan kawasan perkotaan. Untuk mengatasi kelangkaan tanah permukiman maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang Rumah Susun yaitu UU No.16 Tahun 1985. UU Rumah Susun merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah penyediaan lahan permukiman dengan bentuk bangunan gedung bertingkat dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tentang perumahan. Pemerintah melalui melalui UU No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta untuk ikut aktif membantu pemerintah dalam pembangunan perumahan. Dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik telah memberikan kesempatan yang lebih luas dan dasar hukum yang kuat bagi penyediaan hunian dengan sistem sewa menyewa. Pemerintah DKI sebagai penanggungjawab terhadap penyediaan sarana Perumahan yang layak bagi masyarakat telah berusaha untuk mewujudkannya melalui pembangunan Rumah Susun di daerah-daerah kumuh yang terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah Daerah DKI juga membentuk Badan Usaha Badan Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang properti dengan sistem sewa menyewa yang dikelola oleh PT Pulo Mas Jaya. Kewenangan yang diberikan oleh Pemda DKI kepada PT Pula Mas Jaya sebagai Badan Usaha menarik untuk dikaji secara hukum perihal perjanjian sewa menyewa antara Konsumen dengan PT Pulo mas Jaya sebagai Badan Usaha. Perjanjian ini akan berakibat hukum terhadap hak dan-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dan penyelesaian hukum yang dipakai untuk mengatasi permasalahan yang timbul apabila perjanjian tersebut kemudian hari terjadi sengketa."

"Umat Islam yang berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Meskipun biaya perjalanan yang harus dibayarkan oleh mereka juga mengalami kenaikan, namun tidak menghalangi niat untuk melaksanakan ibadah ini. Selain ibadah haji yang khusus diselenggarakan oleh pemerintah dengan haji regulernya, terdapat penyelenggaraan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umum yang menyelenggarakan ibadah haji khusus dan umrah. Dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara peserta ibadah haji dan umrah dengan Biro Perjalanan Umum dalam perjanjian untuk melakukan jasa dimana dalam perjanjian tersebut digunakan klausula baku yang ditentukan sepihak oleh biro perjalanan, serta dilakukan peninjauan terhadap ketentuan pencantuman klausula baku yang telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

"Dunia bisnis rekaman kaset sekarang ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat diliha dari begitu tingginya intensitas dari kegiatan tarik suara dan banyaknya kaset yang terjual dipasaran. Terlepas dari hal tersebut diatas adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyanyi dengan pihak produser rekaman. Permasalahan tersebut bisa berupa masalah pembayaran (royalty) sampai kepada masalah wanprestasi dari salah satu pihak. Melihat banyaknya permasalahan tersebut perlu diadakannya suatu standart kontrak yang mana baik bentuk maupun isinya telah mencakup segala ketentuan-ketentuan yang selama ini dianggap belum memadai sebagaimana suatu kontrak padaumumnya. Agar semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka perlu adanya perangkat hukum yang pasti didalam pembuatan suatu kontrak rekaman, dimana selama ini belum ada landasan hukum sebagai pedoman/acuan didalam pembuatan kontrak perjanjian rekaman kaset tersebut. Bagaimana agar supaya kedudukan para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut dapat sejajar maksudnya adanya keseimbangan didalam pembagian keuntungan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang ikut dalam perjanjian itu."

"ABSTRAKSesuai dengan asas pemerataan, Pemerintah dalam hal dni PERUM PERUMMS beusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dasar rakyat yakni perumahan.Dalam melaksanakan pembangunan perumahan Pemerintah ( PERUM PERUMNAS ) selalu bekerjasama dengan pihak Swasta sehingga timbul Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.Masalah yang timbul dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut adalah penyimpangan prosedur pemberian pekerjaan yang terjadi karena keadaan yang mendesak dan juga memang dikehendaki oleh PERUM PERUMNAS sendiri.Selain itu dalam skripsi ini juga dibabas mengenai Unforeseen, serta masalah perlindungan kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh PERUM PERUMNAS.Sebagai kesimpttlan yang dapat ditarik adalah Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PERUM PERUMNAS dengan Rekanan selain terdapat aspek Hukum Perdata, juga terdapat aspek Hukum Publik yaitu turut campumya pihak penguasa, yang bahkan sangat dominan dalam menentukan perjanjian itu sendiri. Saran yang perlu dikemukakan dalam skripsi ini adalah perlu adanya penyempurnaan kembali Syarat-Syarat Kontrak yang berlaku di PERUM PERUMNAS dan tentunya PERUM PERUMNAS hendaknya menyingkirkan sistim birokrasi yang berbelit-belit."

"Penerjemah Simultan (Simultaneous Interpreter) adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus bidang penerjemahan lisan dan langsung dalam sebuah acara dimana antara pembicara dengan pendengarnya saling berbeda bahasa. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menelaah perjanjian kerjasama antara Penerjemah Simultan dengan Panitia Penyelenggara Acara baik dalam praktek maupun pengaturannya dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan serta bagaimana mengatasi masalah yang dihadap. Kemudian diuraikan mengenai pengertian perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang meliputi subyek dan obyek perjanjian syarat sahnya perjanjian sistem terbuka dalam perjanjian melakukan pekerjaan di mana diantaranya ada asas kebebasan berkontrak dalam pekerjaan melakukan jasa-jasa tertentu, dalam perjanjian perburuhan dan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan mengenai tidak terlaksananya perjanjian meliputi wanprestasi, debitur yang lalai, overmacht dan resiko. Pada perjanjian antara Penerjemah Simultan dengan Panitia Penyelenggara Acara dibahas tentang bagaimana hubungan kerja antara para pihak, bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau tidak tertulis, isi perjanjiannya, hak dan kewajiban para pihak, sanksi bila wanprestasi, masa berlakunya perjanjian dan hapusnya perjanjian. Perjanjian kerjasama yang termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu ini selain tunduk pada buku III KUHPerdata juga tunduk pada aturan kebiasaan. Sebaiknya perjanjian dibuat tertulis agar tidak merugikan salah satu pihak."